PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Lisensi Creative Commons
Plagiarisme adalah penyakit yang menggerogoti kehidupan intelektual kita bersama.

Follow me on Twitter

Bila Anda merasa blog ini bermanfaat, silakan klik "Follow" untuk selalu mendapat artikel terbaru yang dikirim melalui email.

Join 976 other followers

Follow Fight For Freedom on WordPress.com

Selamat Datang

Bismillahirrahmanirrahim

Tujuan saya berbagi dalam blog ini adalah ingin masuk dalam golongan yang disabdakan Rasulullah Sallallahu ‘Alaihi Wasallam:
“Sebaik-baik kalian adalah orang yang paling banyak memberi manfaat bagi orang lain”.

Semoga tulisan opini atau sumbangan pemikiran saya dalam blog ini bisa bermanfaat, mencerahkan, dan membangun demi bangsa Indonesia yang lebih baik.
Dengan senang hati bila Anda mengajak saya berdiskusi.
Terimakasih telah singgah.

Salam hangat penuh semangat dalam dekapan ukhuwah
Iwan Yuliyanto
15 Agustus 2012

.
Sebagian blog ini berisi migrasi dari rumah sebelumnya: fightforfreedom.multiply.com

Pengalihan Subsidi BBM?

Bismillah …

Belum genap sebulan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-JK sudah memutuskan kebijakan yang dinilai tidak populis, yaitu menaikkan harga BBM. Berarti apa yang sebelumnya dikatakan Jusuf Kalla benar dan terjadi, bahwa BBM bersubsidi pasti dinaikkan bulan November 2014. Ini berarti Pemerintah kukuh dengan sikap dan pilihan kebijakannya, meskipun ada saran dan kritik. Kritik yang lebih berwarna ideologis berupa pertanyaan: “Kemana ideologi Trisakti?”

Adalah benar bahwa siapapun yang menjadi presiden RI, opsi pengurangan subsidi BBM akan diambil, karena subsidi dirasa membebani APBN. Bahkan capres Prabowo Subianto pun pernah mengatakan subsidi BBM sama dengan membakar uang. Maka yang utama adalah bagaimana teknik mengelola pengurangan subsidi BBM agar tidak menimbulkan efek domino yang dahsyat yang membebani rakyat banyak, terutama rakyat kecil yang tidak menikmati subsidi BBM. Disinilah seni mengelola negara itu diuji.

Dalam pemerintahan Jokowi yang baru dilantik, istilah pencabutan subsidi diganti menjadi pengalihan subsidi. Pengumuman pengalihan subsidi BBM tersebut cukup mengejutkan. Seharusnya sebelum menaikkan harga BBM, pemerintah menuntaskan beberapa prasyarat penting, seperti:

  • Membuat tata niaga sebaik mungkin yang mengedepankan good governance;
  • Membuka biaya pokok produksi ke publik agar kenaikan dapat dihitung bersama-sama. Di negeri kita banyak pakar ekonomi;
  • Menyiapkan jaring pengaman sosial dan program benefits, dan memastikan telah dinikmati manfaatnya oleh rakyat yang berhak mendapatkannya;
  • Memberantas mafia migas yang selama ini menyandera bisnis minyak nasional.

Apakah keempat hal tersebut sudah dilakukan sebelum pemerintah menaikkan harga BBM? Tidak.
Pemerintah Jokowi BELUM menyelesaikan beberapa prasyarat itu, sehingga kenaikan harga BBM justru menimbulkan berbagai gejolak yang cukup memprihatinkan di masyarakat. Meskipun para pejabat pemerintahan, para motivator, dan netizer menyampaikan hal positif tentang pengalihan subsidi saat ini, nyatanya harga-harga kebutuhan pokok / sembako makin membumbung tinggi. Inflasi merangkak naik, mencekik rakyat miskin.

Melalui jurnal ini, saya ingin menyajikan opini Marwan Batubara (Direktur Eksekutif IRESS) seputar kebijakan pengalihan subsidi oleh Pemerintahan Jokowi-JK, yang telah dimuat di Koran Sindo, edisi Kamis, 20 November 2014.

———-

PENGALIHAN SUBSIDI BBM?
oleh Marwan Batubara
Direktur Eksekutif IRESS

Akhirnya sejak Selasa 18 November 2014, pukul 00.00 WIB pemerintah menaikkan harga BBM, premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 (30,77%) dan solar Rp 5.500 menjadi Rp7.500 (36,36%).

Dalam pengumuman, pemerintah masih coba menghindari menggunakan kata “menaikkan harga”, dengan ungkapan “mengalihkan subsidi BBM untuk program produktif”. Tulisan ini membahas apakah waktu penaikan harga dengan janji kampanye sudah tepat dan pengalihan subsidi untuk program produktif memang akan terlaksana.

Masih melekat dalam ingatan kita bahwa saat kampanye Pilpres 2014 Jokowi pernah berjanji akan memberantas mafia dan membenahi tata niaga migas. Saat ini karena masih berperannya mafia migas dan belum transparannya perhitungan harga pokok produksi BBM, nilai subsidi BBM yang harus ditanggung APBN akan lebih besar dari nilai sebenarnya.

Apalagi, cukup banyak kalangan yang meyakini bahwa kerugian negara akibat keterlibatan mafia dalam tata niaga migas berkisar antara Rp 40 triliun hingga Rp 50 triliun per tahun. Pengalaman dari pemerintahan sebelumnya menunjukkan masalah mafia migas sering mengemuka dalam ranah publik menjelang dikeluarkannya kebijakan kenaikan harga BBM.

Namun setelah penaikan harga BBM dieksekusi, pemerintah kembali surut untuk memberantas. Bahkan DPR periode 2004-2009 pernah membentuk Pansus BBM, yang salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki tata niaga migas dan memberantas mafia. Ternyata Pansus BBM DPR ini pun terbukti gagal mencapai tujuan mulia yang dicanangkan.

Fakta di atas menunjukkan bahwa peran mafia migas memang sangat kuat sehingga dapat memengaruhi kebijakan pemerintah hingga pusat-pusat kekuasaan, bahkan hingga level tertinggi. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kita menagih janji kampanye Jokowi untuk bersikap sangat serius memberantas mafia migas.

Kebijakan BBM dan sektor energi sangat vital bagi negara dan dapat berpengaruh pada hampir seluruh sektor kehidupan rakyat. Karena itu, Jokowi seharusnya memulai pemberantasan mafia migas terlebih dahulu sebelum menetapkan kebijakan penaikan harga BBM. Apalagi, dengan terjadinya penurunan harga BBM dunia akhir-akhir ini dan bahkan untuk beberapa bulan ke depan, tersedia cukup waktu bagi Jokowi dan anggota kabinetnya untuk bekerja terlebih dahulu memberantas mafia migas dibanding menaikkan harga BBM.

Ternyata Jokowi lebih memilih membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat dibanding membasmi parasit yang menggerogoti uang rakyat puluhan triliun rupiah setiap tahun. Alih-alih mengintensifkan upaya pemberantasan mafia migas, ternyata Jokowi memulai bulan pertama pemerintahannya dengan rencana impor minyak dari Angola yang ditengarai “berbau mafia” pula.

Kita sangat khawatir, jangan-jangan sikap pemerintahan Jokowi terhadap mafia migas sama pula dengan sikap pemerintahan sebelumnya, sehingga mafia migas tetap eksis menjalankan agendanya dan rakyat terus menjadi korban. Karena harga BBM telah telanjur dinaikkan, kita hanya tinggal berharap Presiden Joko Widodo yang mengaku pro “wong cilik“ tetap konsisten berupaya maksimal memenuhi janji memberantas mafia migas.

Program Produktif

Terkait dengan rencana pengalihan sebagian besar subsidi BMM ke sektor produktif, tadinya penulis pun bersikap sama dengan masalah pemberantasan mafia migas. Penulis meyakini bahwa seharusnya pemerintah menyiapkan dulu berbagai blueprint dan daftar program-program konkret sektor produktif tersebut berikut target pencapaian dan perkiraan anggarannya, sebelum kenaikan harga dilakukan.

Dalam hal ini pun, program-program tersebut harus memprioritaskan solusi masalah energi, transportasi dan infrastruktur dasar dibandingkan menjalankan program-program tanpa arah, apalagi jika ditumpangi dengan program pencitraan. Pada 2006, pemerintah menerbitkan Perpres No 5/2006 tentang Kebijakan Bauran Energi, yang antara lain mencanangkan porsi penggunaan gas dan energi baru terbarukan (EBT) yang terus meningkat.

Dalam kebijakan tersebut, pada 2025, porsi EBT dan gas akan meningkat masing-masing menjadi 25% dan 30%, dari porsi bauran 6% dan 20% pada saat ini. Agar target bauran EBT tercapai, antara perlu disiapkan rencana produksi listrik panas bumi, bahan bakar nabati (BBN), sel surya, listrik tenaga air secara masif dan berkelanjutan.

Dalam kurun waktu tersisa yang tinggal 10 tahun, tampaknya mustahil target produksi porsi EBT yang saat ini masih pada level 78 juta setara barel minyak (SBM) menjadi 545 juta SBM pada 2025 (peningkatan 700%). Target hanya dapat dicapai jika pemerintah berkomitmen sangat kuat dan melakukan berbagai program terobosan, termasuk memprioritaskan penggunaan penghematan subsidi BBM untuk memproduksi EBT secara masif.

Untuk energi gas, porsinya dalam energy mix dicanangkan meningkat dari sekitar 300 SBM (2013) menjadi 500 SBM (2025). Agar penggunaan gas untuk industri, PLN dan transportasi darat meningkat signifikan, misalnya dari sekitar 30.000 kendaraan saat ini menjadi 2-3 juta dalam lima tahun ke depan maka perlu dibangun ribuan kilometer jaringan pipa transmisi dan distribusi gas, sejumlah terminal penerima LNG, serta ribuan SPBG.

Dengan demikian, target bauran energi dapat dicapai dan impor BBM dan minyak mentah pun berkurang. Namun, seperti halnya untuk memproduksi EBT, target tersebut hanya dapat dicapai jika pemerintah mempunyai komitmen yang kuat untuk menetapkan blueprint, program yang berkelanjutan dan anggaran yang besar dari penghematan subsidi BBM.

Uraian di atas menunjukkan bahwa jika ingin mengamankan diri dari potensi krisis energi dan krisis ekonomi akibat defisit perdagangan minyak/BBM, defisit neraca berjalan dan defisit APBN, langkah solusi masalah energi secara komprehensif sangat dibutuhkan. Program-program produktif yang dicanangkan Jokowi mestinya justru lebih diprioritaskan untuk mengatasi masalah energi dibandingkan hal-hal yang tidak terarah atau bahkan sarat pencitraan politik.

Selama ini saat penaikan harga BBM pada 2003, 2005, 2008, dan 2013, pada umumnya pemerintah hanya fokus pada program perlindungan sosial berupa BLT dan BLSM, serta pencitraan politik. Presiden dan menteri-menteri seolah berlomba menggunakan dana dari penghematan subsidi BBM tanpa arah, tidak memperhatikan program prioritas, dan abai pada sektor energi dan transportasi yang seharusnya menjadi prioritas.

Akibatnya telah kita rasakan sekarang, bahwa impor migas akibat tidak tercapainya bauran energi telah menyebabkan triple deficit dan nilai tukar rupiah terus merosot. Pengalaman di atas menjadi alasan mengapa kita menuntut agar pemerintah menyiapkan terlebih dahulu berbagai blueprint dan program-program produktif berkelanjutan berikut kebutuhan anggaran, terutama pada sektor energi, dibandingkan langsung menaikkan harga BBM.

Jika tidak, karena “ruang fiskal” membesar dan masing-masing sektor saling berlomba memanfaatkan, maka pengalihan subsidi BBM yang diakui akan digunakan untuk sektor produktif tidak akan bermanfaat optimal. Apalagi jika sudah disusupi kepentingan pencitraan seperti halnya program tiga kartu, KIP, KKP dan KIS, yang diusung Jokowi.

Bukankah anggaran pendidikan yang mencapai 20% APBN (Rp 400 triliun) dapat mengakomodasi kebutuhan anggaran KIP? Maka akhirnya kita akan kembali terjebak ke dalam lingkaran permasalahan energi dan ekonomi yang tak terselesaikan.

— end —

Eksodus dari Tanah Surga

Bismillah,

Ada kabar mengejutkan dalam beberapa hari terakhir ini. Berdasarkan keterangan anggota DPRD Nunukan, Ramli, ada satu desa perbatasan Indonesia-Malaysia di Nunukan, Kalimantan Timur sudah pindah seluruh penduduknya menjadi warga Malaysia. Dan kini ada 10 desa lainnya di perbatasan yang sebagian penduduknya sudah menjadi warga Malaysia [Detik, 13/11/2014]. Mereka sudah eksodus kewarganegaraan. Ramli mendapat laporan setelah meninjau ke lokasi dan berdialog dengan masyarakat perbatasan pada Rabu (12/11/2014). Penduduk ini pindah kewarganegaraan karena diperhatikan, suplai barang dan kesejahteraan juga diberikan Malaysia.

Kabar lainnya yang lebih mengejutkan datang dari Sekretaris Daerah Kabupaten Nunukan, Tommy Harun. Menurutnya ada tiga desa di Kecamatan Lumbis Ongong yang sudah diklaim Malaysia. Ketiga desa tersebut adalah Sumantipal, Sinapad, dan Kinokod, dengan luas wilayah 54 ribu hektare memang sudah lama menjadi sengketa antara Indonesia dan Malaysia. Karena koordinat, Malaysia mengklaim itu masuk ke wilayah mereka. Sedangkan Indonesia juga sama mengklaim itu masuk wilayahnya. [Tempo, 13/11/2014]. Permasalahan ini sebenarnya sudah lama terjadi sejak dua puluh tahun silam. Namun, tidak ada upaya dari pemerintah pusat untuk menanggulanginya. Pemda setempat sudah melakukan berbagai upaya untuk mencegah klaim Malaysia itu. Namun warga setempat justru lebih rela bergabung ke negeri jiran ketimbang Indonesia.

Namun, kabar ini kemudian dibantah oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), menurut Kemendagri persoalan yang terjadi di tiga desa tersebut hanya menyangkut masalah perbatasan antara Indonesia dan Malaysia. Desa Simantipal dan Desa Sinapad berada dalam kawasan yang di dalamnya terdapat batas negara. Oleh pemerintah Indonesia dan Kerajaan Malaysia belum dipastikan bersama mengenai patok perbatasannya, lantaran pihak negara tetangga masih menangani dan memastikan batas negara yang ada di kawasan lain di wilayah Borneo/Kalimantan. Di sisi lain, pemerintah Indonesia tidak bisa melakukan pengukuran dan pemetaan secara sepihak. [Republika, 14/11/2014].

Nahh.. pendapat siapa yang benar?
Apakah persoalan hanya batas wilayah (menurut Kemendagri)?
Ataukah justru eksodus dan pencaplokan wilayah itu benar terjadi?
Anggota DPRD dan Sekda sudah blusukan ke lokasi. Apakah pihak Kemendagri ada yang sudah blusukan juga ke sana?
Ini masalah serius.
(more…)

[Dialog] Cinta Tapi Beda

nikah beda agama[ilustrasi: thisisgender.com]

Bismillah …

Dari dulu, UU Perkawinan selalu menjadi ajang tarik menarik antara umat Islam (yang menginginkan berlindung di bawah teduhnya aturan agama) versus pendukung sekularisme. Meski telah difatwakan haram, pernikahan beda agama memiliki sejumlah pendukung yang terus bersuara, bahkan mereka menempatkannya dalam koridor demokrasi dan HAM. Di tahun ini kembali riuh, dimana ada sekelompok warga yang menggugat Pasal 2 ayat 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu” [1].

Menyikapi hal tersebut, Kyai Maksum (tokoh yang tidak asing lagi di kampung maya ini) mengajak berdialog dengan Baran Yajida, mahasiswi, aktivis Cinta Tapi Beda (Cipida) yang mendukung legalisasi nikah beda agama (NBA).
(more…)

Anak Nonton Film Porno

… Bagaimana orangtua sebaiknya bersikap?


[ilustrasi: Shutterstock]

Bismillah …

Setiap orangtua tentu menginginkan buah hatinya tumbuh sebagaimana usianya, dengan akal dan pikiran sehat tanpa terkontaminasi virus pornografi. Segala upaya pun dilakukan orangtua demi menjaga agar anak-anak mereka terhindar dari tayangan yang bisa merusak moral. Upaya tersebut bukanlah hal yang mudah. Sebab setiap hari di sekeliling anak kita bertebaran perangkap yang dapat menghancurkan masa depannya. Perangkap itu bisa dalam bentuk teman, buku bacaan, dan teknologi.

Melalui ruang komentar pada jurnal saya terdahulu: Dialog Ortu-Anak: Video Mesum Anak SMP, seorang pengunjung blog (ibu Shinta Dewi) meminta nasehat atas kejadian yang dialami anaknya yang terpapar pornografi. Saya share pertanyaannya di sini, sebagai bahan brainstorming untuk para pembaca blog ini. Semoga bermanfaat.
(more…)

Energi Positif dari buku “Sketsa Cinta Bunda”

Bismillah …

Ada fakta yang mencengangkan bahwa tingkat perceraian di Indonesia adalah yang tertinggi se-Asia Pasifik (!). Data dari Badan Peradilan Agama (Badilag) Mahkamah Agung RI tahun 2010 melansir bahwa selama 2005 sampai 2010, atau rata-rata satu dari 10 pasangan menikah berakhir dengan perceraian di pengadilan. Dari dua juta pasangan menikah tahun 2010 saja, 285.184 pasangan bercerai. [Berita BKKBN].

Kemudian untuk permasalahan remaja, menurut hasil Survey Demografi Kesehatan Indonesia (SDKI 2007) menunjukkan jumlah remaja di Indonesia mencapai 30% dari jumlah penduduk, jadi sekitar 1,2 juta jiwa. Hal ini tentunya dapat menjadi asset bangsa jika remaja dapat menunjukkan potensi diri yang positif, namun sebaliknya akan menjadi petaka jika remaja tersebut menunjukkan perilaku negatif bahkan sampai terlibat dalam kenakalan remaja. Kondisi remaja di Indonesia saat ini dapat digambarkan sebagai berikut: (more…)

Foto Yang Menampar Kesadaran Dari Rasa Aman

Bismillah …

A Picture Tells A Thousand Words.

smp cabul
Wartawan Cirebon yang memotret peristiwa itu layak mendapat Pulitzer Prize, seandainya pernghargaan tersebut diberikan juga kepada jurnalis di luar Amerika Serikat. Juga layak mendapat penghargaan Mochtar Lubis Award. Mengapa?

  • Karena sang wartawan tidak hanya memotret, tapi juga bertanggungjawab sebagai warga negara yang peduli (bersama jurnalis lainnya) dalam upaya menggagalkan aksi liar anak-anak ingusan, 4 siswa SMP, yang sedang berusaha mencabuli seorang siswi SMP yang berjilbab.
  • Karena sang wartawan membuat berita yang mampu menyadarkan masyarakat melalui sebuah foto kejadian asli, bukan ilustrasi.

[Klik foto tersebut untuk membaca beritanya]
(more…)

[Dialog] Legalisasi Aborsi Akibat Korban Perkosaan

aborsi[Ilustrasi: bigstockphoto.com]

Bismillah …

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi telah memicu protes dari berbagai kelompok masyarakat yang tidak setuju adanya legalisasi praktik aborsi. Kendati begitu, tidak sedikit pula yang mendukung PP tersebut. Sebenarnya sudah sejak lama undang-undang legalisasi aborsi diperjuangkan, terutama oleh kaum feminis yang disebut sebagai pro-choice. Rancangan Undang-undangnya sudah diperbarui sejak tahun 2002. Argumentasi kaum feminis saat itu jauh lebih longgar daripada yang sekarang diloloskan dalam bentuk peraturan pemerintah. Waktu itu, argumentasi dasar mereka adalah hak seorang wanita atas tubuhnya. Tubuh seorang wanita mempunyai hak untuk mau mengandung atau tidak, terutama untuk kehamilan yang tidak diinginkan. Akhirnya, argumentasi tersebut lolos yang dikenal sebagai PP Kesehatan Reproduksi.

…..
Menyikapi hal tersebut, Nadia mengajak teman kuliahnya, Santi, untuk bincang-bincang santai membedah PP tentang Kesehatan Reproduksi, mengevaluasi apakah PP tersebut masih lemah sehingga berpotensi menjadi pintu bagi legalisasi perbuatan asusila dan pergaulan bebas. Kemudian, bagaimana usulan solusi setelah PP tersebut disahkan dan siap diimplementasikan?
Mari simak dialog mereka dalam jurnal ini.
(more…)

Let me share my passion
My passion is to pursue and share the knowledge of how we work better with our strengthen.
The passion is so strong it can do so much wonder for Indonesia.

Fight For Freedom!

Blog Owner

Iwan Yuliyanto

Aktif sebagai Balanced Scorecard Consultant, Quality Management System Consultant, Praktisi e-Government dan guru piano bagi dua malaikat kecilku.


Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

Join 976 other followers