Home » Media & Journalism » Apakah akan menjadi “Di Balik Frekuensi Jilid II” ?

Apakah akan menjadi “Di Balik Frekuensi Jilid II” ?

Blog Stats

  • 2,052,837

PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Lisensi Creative Commons

Adab Merujuk:
Boleh menyebarluaskan isi blog ini dengan menyebutkan alamat sumber, dan tidak mengubah makna isi serta tidak untuk tujuan komersial kecuali dengan seizin penulis.
=====
Plagiarisme adalah penyakit yang menggerogoti kehidupan intelektual kita bersama.

Follow me on Twitter

Bila Anda merasa blog ini bermanfaat, silakan masukkan alamat email Anda untuk selalu mendapat artikel terbaru yang dikirim melalui email.

Join 5,852 other followers

Edisi: Melawan Penyesatan Opini Media [Part #4]

Setelah dua pemilik media yang juga ketua umum partai politik ditelanjangi habis dalam film “Di Balik Frekuensi”, skandal manipulasi media di Indonesia masih akan terus berlanjut.

Apakah betul RCTI TV dan Indovision TV mulai dirancang untuk menyiarkan secara eksklusif kampanye Partai Hanura?

Silakan simak video “Media & Politik (part 1)” yang menampilkan suara disertai teks tentang arahan dari seorang pria yang diduga kader Hanura. Kader Hanura itu memberikan arahan tentang konten media RCTI dan Indovision, –keduanya milik bos MNC Grup Hary Tanoedoedibjo yang juga merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Hanura–, agar RCTI TV & Indovision TV bisa digunakan sebagai media kampanye Partai Hanura.

Sebagian saya kutipkan transkip pidatonya di sini:

…tetapi saya lagi berunding sama mas Willy, bagaimana acara RCTI Jawa Timur, itu akan bisa dimasuki slot untuk kampanye teman-teman yang daerahnya jauh-jauh. Jadi mudah-mudahan ketemu solusinya. Karena itu menyangkut waktu, agak susah. Jadi kemaren mas Willy masih agak kesulitan menemukan formulanya. Nanti aku mau izin, pokoknya kalian mau bikin berita, baik teks apapun, langsung ke Willy saja. Willy yang koordinir semua. Biar jangan ke pak Mirdasi.

… Pak Arya sebagaimana dulu pernah saya usulkan waktu masih di partai yang lama, kita kan punya Indovision… saya usulkan seluruh kantornya Hanura dan kantornya Perindo di seluruh Jawa Timur diberi Indovision gratis…
Mengapa kok kemudian harus gratis? Ada lanjutannya…
Kita kepingin ada satu channel di Indovision itu yaitu informasi tentang Partai Hanura. Dan itu sudah pernah kita programkan di partai lama. Mudah-mudahan bersama Hanura hal itu dilakukan kembali, Pak Arya. Karena itu akan memudahkan teman-teman di masing-masing kabupaten/kota.

Dan terakhir, teman-teman sekalian, bahwasanya ini semua, sekali lagi kita ikhtiarkan untuk kemenangan kita bersama-sama. Dan kerjasama kitalah yang menentukan itu.
Oleh karena itu, mari kita selalu bahu-membahu, untuk memenangkan ini secara bersama-sama…


Video tersebut diunggah oleh KIDP Indonesia, pada tanggal 4 Mei 2013.
KIDP adalah Koalisi Independen untuk Demokratisasi Penyiaran. Sebuah koalisi masyarakat sipil yang menolak monopoli (pemusatan kepemilikan) televisi dan radio, serta penyalahgunaan frekuensi publik untuk kepentingan politik. KIDP terdiri atas Aliansi Jurnalis Independen (AJI), LBH Pers, Yayasan 28, PR2Media, dan MediaLink yang pernah mengajukan uji yuridis (judicial review) UU 32/2002 tentang Penyiaran ke Mahkamah Konstitusi.

Dandhy Laksono, selaku koordinator Divisi Penyiaran AJI Indonesia, melalui pesan-pesan di twitter-nya (Minggu, 5 Mei 2013) mengingatkan bahwa ada 7 norma hukum dan etis yang dilanggar bila TV atau radio partisan dalam pemberitaan, antara lain:

  1. UU Penyiaran 32/2002 pasal 5: Penyiaran diarahkan untuk: (i) memberikan informasi yang benar, seimbang, dan bertanggungjawab.
  2. UU Penyiaran pasal 36 (4): Isi siaran wajib dijaga netralitasnya dan tidak boleh mengutamakan kepentingan golongan tertentu.
  3. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3 2011) pasal 11: Lembaga Penyiaran wajib menjaga idependensi dan netralitas isi dalam setiap program siaran.
  4. Pedoman Perilaku Penyiaran (P3 2011) pasal 22: Lembaga penyiaran wajib menjaga independensi dalam proses produksi program siaran jurnalistik untuk tidak dipengaruhi oleh pihak eksternal maupun internal termasuk pemodal atau pemilik lembaga penyiaran..
  5. Standar Program Siaran (SPS) pasal 11 (1): Program siaran wajib dimanfaatkan untuk kepentingan publik dan tidak untuk kepentingan kelompok tertentu.
  6. Standar Program Siaran (SPS) pasal 11 (2): Program siaran dilarang dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi pemilik lembaga penyiaran bersangkutan dan/atau kelompoknya.
  7. Kode Etik Jurnalistik (KEJ) pasal 1: Wartawan Indonesia bersikap independen, akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
    Penafsiran pasal 1 KEJ: Independen berarti memberitakan fakta; tanpa campur tangan, paksaan, & intervensi, termasuk pemilik perusahaan.

Demikian 7 norma hukum & etis yang dilanggar. DPR, Kominfo, KPI, Dewan Pers semestinya sudah bisa bertindak tegas dengan pasal-pasal itu. Sanksi tertinggi atas pelanggaran yaitu bisa dicabut kembali izin frekuensinya oleh negara. Kemudian dilelang ulang dengan kontrak sosial dan komitmen baru.

Media memang tidak boleh menjadi corong partai politik pemiliknya. Media harus berlaku adil untuk semua partai politik dan memberikan kesempatan yang sama untuk berkampanye.

Meski pemilik media menjadi pengurus partai politik tertentu, mereka tidak boleh menggunakan medianya secara eksklusif sebagai alat kampanye. Semua parpol mempunyai kesempatan untuk menggunakan media sebagai alat kampanyenya. Pemilik media yang juga pengurus parpol tidak boleh melanggar ketentuan soal kesempatan yang sama bagi parpol untuk tampil di media. KPU dan Bawaslu harus berani mengaudit tayangan televisi yang menampilkan parpol tertentu, terutama bila menyangkut tampilan pemilik media yang juga pengurus parpol tertentu.

Salam hangat tetap semangat,
Iwan Yuliyanto

.
Catatan:
Meneruskan pengaduan terkait Indovision & RCTI (TV) dengan kegiatan Parpol (Hanura), maka Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan memanggil:
1.Hari Tanoesudibyo (dirut RCTI), dan
2.Rudijanto Tanoesudibyo (dirut Indovision, yang juga kakak kandung Hary Tanoesoedibjo).

Pemanggilan mereka untuk memberi klarifikasi terkait isi rekaman tersebut. Selasa, 7 Mei 2013, 13.00 Wib di KPI Pusat.

Silakan menyimak notulen pertemuan antara KPI, Indovision, dan RCTI pada halaman kedua jurnal ini.

——————–
Sila simak juga tulisan terkait:
1. Film “Di Balik Frekuensi”, Manipulasi Media di Indonesia.
2. Melawan Penyesatan Opini Media [Part 1].
3. Melawan Penyesatan Opini Media [Part 2].
4. Film “Wag the Dog”: Ketika Politik & Media Berkolaborasi.

Advertisements

Pages: 1 2


24 Comments

  1. […] Apakah Akan Menjadi “Di Balik Frekuensi Jilid II”?. […]

  2. Independensi media harus selalu kita soroti. Karena media bisa dibeli. Kita harus lebih kritis, begitukan pak Iwan…

    • Betul sekali, mbak Ika.
      Tingkah televisi di tahun politik memang mengkhawatirkan. Perekayasaan informasi ditunaikan melalui taktik culas yg bertujuan untuk mengurangi kebebasan agar publik pemirsa tidak mendiskusikan atau melawan apa yg diusulkan.

  3. setau saya di palestina sana ada channel khusus pihak HAMAS namanya al Aqsho,,
    kalo begitu boleh gak ya Pak??

    • Boleh. Yang gak boleh itu pake nama domain publik tapi isinya hanya untuk golongan tertentu.
      Misal KatroTV isinya didominasi kampanye partai Nasdem. Kalo tujuannya pencitraan spt itu, bikin aja yg baru dg nama NasdemTV. Jadi penonton jelas, mau lihat channel tsb apa kagak.

  4. titintitan says:

    kalo punya uang itu yah..

  5. Indonesia Media Watch: Frekuensi sebagai Benda Publik
    May 07, 2013

    Frekuensi adalah gelombang elektromagnetik yg kuat di mana pesan2 radio diudarakan. Gelombang elektromagnetik merupakan salah satu dari benda alam yg ada sepanjang masa namun terbatas dan memiliki sifat kelangkaan. Dalam studi komunikasi, frekuensi dikategorikan sebagai milik publik. Terdapat tiga pemaknaan atas status frekuensi sebagai domain, yaitu benda publik, milik publik, dan ranah publik. Ketiganya mengandung substansi yang sama bahwa frekuensi sebagai entitas yg menjadi wilayah kekuasaan publik. Untuk itu publik berhak memperoleh keuntungan sosial (social benefit). Publik melalui perwakilan mereka di parlemen berhak memberi lisensi atau pengkuan perlu tidaknya lembaga penyiaran dilahirkan, baik penyiaran komersial maupun komunitas. Dengan demikian, keterbatasan frekuensi tersebut mengharuskan negara mengambil peranan sentral sebagai pengelola dgn tujuan mencapai kesejahteraan rakyat (Masduki, 2006: 15).

  6. enkoos says:

    Sekarang kembali ke masyarakatnya, kudu pinter2 memilah tayangan. Yang repot masyarakat yg gak pinter karena akan menelan mentah mentah informasi yang masuk.
    Masyarakat yg gak pinter ini bukan berarti masyarakat tak berpendidikan lho, karena banyak orang yg berpendidikan tinggi gampang dibodohi.

  7. kalau sudah ada tayangan propaganda gitu di tv, jadi terasa muak teramat sangat… seakan2 kita para penonton mudah dicekoki propaganda klise semacam itu

  8. jampang says:

    yang menguasai informasi…. bisa menguasai lainnya… ya politik misalnya

  9. Saat ini Hary Tanoesoedibjo (HT) adalah Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Hanura. HT sejak 1989 adalah Presdir Grup PT. Bhakti Investama Tbk. Selain itu, HT merupakan Presdir MNC & RCTI sejak 2003, Komisaris PT. Mobile-8 Telecom Tbk., Komisaris Utama PT MNC Sky Vision Tbk (Indovision), dll. HT merupakan pemilik dari 20 TV (RCTI dkk), 22 Radio, 7 Media Cetak & 1 Media Online.

  10. Indonesia Media Watch (IMW) News:

    Meneruskan pengaduan terkait Indovision & RCTI (Tv) dengan kegiatan Parpol (Hanura), maka Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) akan memanggil:
    1.Hari Tanoesudibyo (dirut RCTI), dan
    2.Rudijanto Tanoesudibyo (dirut Indovision, yang juga kakak kandung Hary Tanoesoedibjo)

    Pemanggilan mereka untuk memberi klarifikasi terkait isi rekaman tersebut. Selasa, 7 Mei 2013, 13.00 Wib di KPI Pusat.

  11. tinsyam says:

    pernah baca dimana, siapapun penguasa media [mau tipi, koran, radio, etc], dialah penguasa politik..

  12. Rawins says:

    wah ada videonya harus malem nih bukanya…

    tapi pada intinya aku ga yakin media yang bosnya nimbrung di partai bakal tetap netral. karena mereka pun punya kepentingan bisnis yang butuh dukungan kekuasaan yang mereka cari dengan cara masuk partai.

    disaat orang agamis pun mulai belajar komersil, bersembunyi di balik dakwah, sepertinya susah sekali buat orang yang aslinya usahawan murni untuk tidak mikirin cara menambah tumpukan uangnya dari setiap sen yang dia keluarkan.

    mungkin ada, mas…
    tapi entah berapa persen saja…

  13. lambangsarib says:

    Kebebasan pers saat ini teracam oleh pemiliknya sendiri.

    • Betul itu, pak.
      Di jaman orba dulu, kebebasan pers dibungkam oleh rejim penguasa.
      Kini kebebasan pers (akhirnya) dibungkam oleh pemiliknya sendiri.

    • lambangsarib says:

      tivi merah menyuarakan kuning adalah contoh nyata. Saat ini kita kebanjiran informasi, mesti pandai pandai memilih dan memilah.

  14. Pernyataan Sikap Aliansi Jurnalis Independen (AJI) tentang beredarnya rekaman ‘Hanura-RCTI’
    Senin | 6 Mei 2013, 13:27

    Dengan dilabraknya rambu dan norma hukum yang sangat nyata dan telah berlangsung sekian lama, tanpa ada gejala efek jera sedikitpun, dan mempertimbangkan hak publik atas informasi yang berimbang, terutama menjelang Pemilihan Umum 2014, kami Aliansi Jurnalis Independen menyatakan sikap:

    1. Mengecam segala bentuk penyalahgunaan jurnalisme untuk kepentingan politik praktis, baik dilakukan media berbasis frekuensi publik (TV & Radio), maupun media cetak.

    2. Mendesak pemerintah (Kementrian Informasi dan Komunikasi), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) dan juga Dewan Pers untuk mengambil langkah dan menerapkan sanksi tegas, sebagaimana diamanatkan dalam UU Penyiaran 32/2002, P3 SPS 2011, maupun Kode Etik Jurnalistik.

    3. Mendesak pemerintah untuk tidak ragu-ragu mengambil tindakan maksimal dengan mencabut izin atau tidak memperpanjang izin frekuensi stasiun televisi yang nyata-nyata dan dengan sengaja melecehkan semua norma hukum dan etis.

    4. Menyerukan kepada jurnalis untuk tetap menjunjung tinggi profesionalisme, menegakkan etika, dan mengambil posisi membela kepentingan publik di atas kepentingan perusahaan atau organisasi politik terafiliasi.

    Simak pernyataan sikap selengkapnya di sini.

  15. santipanon says:

    saya pengen tau deh, sebetulnya dengan sering campaign terselubung Pak HT di berbagai kesempatan, contohnya blusukan ke tempat2 marginal, dibalik semua itu, posisi apa yg sedang beliau incar yah?? jadi presiden? ato kah jadi wakil doang? ato jadi menteri?? ato jadi ketua MPR mungkin??

  16. nyonyasepatu says:

    Ohhh gitu ya. Br ngerti dikit2 mas. Tq yaaa mas

    • Gak ada salahnya belajar politik, biar peka, gak dipolitikin orang 🙂

      eh, sepertinya saya ada hutang postingan dg mbak Noni, ttg tips menyontek di kelas. Biarin UN-nya lewat dulu deh 🙂

Mari Berdiskusi dan Berbagi Inspirasi. Terimakasih.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Let me share my passion
My passion is to pursue and share the knowledge of how we work better with our strengthen.
The passion is so strong it can do so much wonder for Indonesia.

Fight For Freedom!
Iwan Yuliyanto

Kantor Berita Umat

%d bloggers like this: