Home » Ghazwul Fikri » TIGA Pertanyaan Dasar Buat Penganut Anti Demokrasi

TIGA Pertanyaan Dasar Buat Penganut Anti Demokrasi

Blog Stats

  • 1,927,553

PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Lisensi Creative Commons

Adab Merujuk:
Boleh menyebarluaskan isi blog ini dengan menyebutkan alamat sumber, dan tidak mengubah makna isi serta tidak untuk tujuan komersial kecuali dengan seizin penulis.
=====
Plagiarisme adalah penyakit yang menggerogoti kehidupan intelektual kita bersama.

Follow me on Twitter

Bila Anda merasa blog ini bermanfaat, silakan masukkan alamat email Anda untuk selalu mendapat artikel terbaru yang dikirim melalui email.

Join 5,841 other followers

Bismillah …

Setiap menjelang pemilu, seruan anti demokrasi oleh para Andemis* (penganut paham anti demokrasi) lebih ramai dari biasanya. Anggapan umum yang dipahami oleh Andemis adalah sebagai berikut:

#1: “Demokrasi itu haram, sistem kufur, tidak sesuai syariat Islam, tidak diajarkan Rasulullah, saatnya kembali pada hukum Allah.”
.
#2: “Tinggalkan demokrasi, sistem ini terbukti gagal mengelola negara. Gagal mengakomodasi hak dan kewajiban ummat. Kembali pada syariah, tegakkan khilafah.”
.
#3: “Partai politik itu adalah barang najis dan parlemen sebagai septic tank-nya. Jadi tidak mungkin kita bisa menegakkan syariat Islam dengan kumpulan najis-najis di parlemen.”

Sebagai muslim memang harus menempatkan hukum Allah diatas segalanya. Namun demikian mari kita lihat kondisinya saat ini. Negara kita yang terdiri dari beragam agama dan kepercayaan, suku bangsa, budaya dan adat istiadat, sejak awal berdirinya itu dibangun dengan sebuah sistem demokrasi yang menurut Andemis dianggap sebagai sistem kufur / bathil.

Untuk menanggapi tiga anggapan umum di atas, di bawah ini ada TIGA pertanyaan dasar untuk Andemis.

Pertanyaan PERTAMA:
Bagaimana caranya merubah sistem yang mereka anggap kufur ini menjadi tegaknya hukum Allah?

Sayangnya sampai saat ini belum ada jawaban konkret dan teknis dari Andemis. Umumnya Andemis tidak pernah secara terbuka menyampaikan detail strategi teknis bagaimana cara merebut kekuasaan yang ada di tangan demokrasi.
Apakah dengan cara menggalang revolusi?
Apakah melalui pemberontakan?
Apakh melalui kudeta?
atau apakah justru melalui demokrasi itu sendiri (seperti HTI yang ingin menjadi parpol)?

Andemis hanya memberikan petunjuk untuk melaksanakan ajaran Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam, yaitu dengan cara: membina umat. Dakwah tauhid adalah sarana untuk mencapai tujuan Andemis. Kita harus setuju bahwa tauhid adalah pondasi yang menjadi doktrin utama dakwah untuk tegaknya Islam. Ibarat sebuah rumah, pondasi adalah elemen terpenting karena berimplikasi luas terhadap kekuatan bangunan diatasnya.

NAMUN jangan lupa, untuk membangun sebuah rumah, kita harus membangun pondasi yang kokoh, juga harus membangun dinding dan atap dari berbagai komponen yang terbaik. Ketiganya merupakan satu kesatuan. Bila memahami esensi ini, maka akal kita seharusnya berfokus pada upaya membangun sebuah rumah, yang tidak hanya berpikir membangun pondasi. Pondasi yang kuat tanpa dinding dan atap menjadi tak ada artinya karena kita tetap kehujanan dan kepanasan. Lama-lama kokohnya pondasi itupun rusak hanyut terkikis air hujan dan rapuh karena kepanasan. Memperkokoh aqidah / tauhid sebagai pondasi harus dilakukan bersama-sama dengan upaya lain dalam konteks perubahan yang kita harapkan.

Satu hal yang Andemis lupakan dalam membangun sebuah sistem adalah merenovasi rumah yang telah terbentuk itu lebih sulit daripada membuat rumah baru. Satu-satunya cara adalah merobohkan rumah kemudian membentuk rumah baru dengan desain baru mulai dari pondasi dan seterusnya. Dalam konteks perubahan sistem, cara merubah sistem ini yang kita pertanyakan bagaimana cara merobohkan sistem lama. Sayangnya tidak ada jawaban yang pasti. Sedangkan mengganti sebagian dari isi konstitusi saja dilakukan secara berdarah-darah seperti yang terjadi di Mesir. Itu hanya sebagian. Maka bisa dibayangkan bagaimana berdarah-darahnya penggantian sistem jika dilakukan pada bangsa yang heterogen seperti Indonesia?

.
MENCEGAH KEMUNGKARAN DENGAN KEKUASAAN

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda: “La’natullah ‘alas siyasah (laknat Allah kepada politik)”. Nabi berkata demikian karena yang menjadi persoalan adalah manakala politik yang dilaknat Allah adalah politik yang telah menjadi realitas kita di hari-hari ini, seperti politik yang alpa berlandaskan moral, yang diisi figur-figur haus kekuasaan tanpa pernah bertanya ke dalam hati untuk apa ia berkuasa; politik yang hanya menitikberatkan perjuangan kepada usaha mengejar kursi kekuasaan; politik yang menjadikan kekuasaan sebagai tujuan, bukan alat untuk menegakkan kebenaran.

Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam menyampaikan peringatan:
“Kami tidak menyerahkan kepemimpinan ini kepada orang yang memintanya dan tidak pula kepada orang yang berambisi untuk mendapatkannya”. [HR Al Bukhari no.7149 dan Muslim no.1733]

Allah pun berjanji, ”Kampung akhirat Kami sediakan buat orang-orang yang tidak haus kekuasaan (sewenang-wenang), serta tidak berbuat kejahatan di muka bumi…” [QS 28:83].

Politik yang dilaknat Allah itu akhirnya menjadikan banyak kerusakan di negeri ini, seperti tingginya kasus korupsi; penguasaan ekonomi oleh asing melalui tangan-tangan pribumi; maraknya pornografi dan pornoaksi; tingginya tingkat pelecehan seksual terhadap perempuan dan anak; peredaran miras yang tak terbendung sehingga menjadi pemicu angka kriminalitas, kecelakaan di jalan raya, perkelahian / tawuran massal, KDRT, bahkan pembunuhan. Juga bebasnya penyebaran aliran sesat dan munculnya nabi-nabi palsu, atau peng-khultusan yang berlebihan terhadap orang yang dianggap ‘berilmu’; dan kerusakan lainnya.

Dari sini muncul … Pertanyaan KEDUA:
Bagaimana solusi Andemis mengatasi kemungkaran tersebut SAAT INI dalam masyarakat demokrasi?

Pertanyaan pertama saja masih belum konkret jawabannya dari Andemis, dari dulu hanya teori, sementara roda zaman terus berputar, menggilas manusia-manusia lemah SAAT INI, nah… sekarang sudah dihadapkan dengan pertanyaan kedua.

Betul, Allah melaknat politik, BILA politik itu dijalankan dengan cara-cara kotor seperti di atas. Namun demikian Rasulullah telah menyampaikan petunjuk mengatasinya. Dari riwayat Abu Said al-Khudri, Rasulullah menyampaikan bahwa:
“Barang siapa di antara kamu melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubah dengan tangannya, sekiranya tidak mampu maka dengan lidahnya, sekiranya tidak mampu lagi maka dengan hatinya. Cara demikian (dengan hati) itu adalah selemah-lemahnya iman.”

“Dengan tangannya” kerap dimaknai sebagai “dengan kekuasaannya”. Dan kekuasaan, tentu saja bersangkut akrab dengan politik. Bahkan saking perlunya kekuasaan untuk menegakkan kalimat Allah di muka bumi, Imam Al Ghazali pernah berkata:
”Agama dan kekuasaan adalah saudara kembar. Agama adalah pondasi dan kekuasaanlah penjaganya. Sesuatu yang tidak berpondasi akan hancur, dan segala yang tidak memiliki penjaga pasti akan musnah.”

Dengan demikian bukan berarti Nabi menabukan politik dan menjadikannya hal yang harus dihindari. Bagi orang yang berhati lurus dan amanah, politik adalah kerja melawan kekuatan anti-kemanusiaan.

.
HINDARI SIKAP GHULUW TERHADAP PILIHAN

“Ah, semua parpol sama saja, isinya koruptor, yang gak koruptor karena belum ada kesempatan saja”
“Partai dengan sedikit korupsinya itu sama saja, kalau mereka ada kesempatan pasti juga menjarah yang lebih besar”
Demikianlah obrolan para skeptis di sebuah warung kopi.

Saya meyakini bahwa sikap ghuluw (berlebihan) adalah sikap yang membentengi kita menjadi seorang yang tak bisa berbuat apa-apa. Demokrasi adalah sebuah cara yang berada pada ruang ijtihad yang bisa diukur dari dampak baik-buruknya. Andemis tahu kaidah Ahwan asy-Syarrayn, memilih mudharat yang paling kecil / ringan diantara dua mudharat. Sayangnya dengan jutaan alasan yang mereka ciptakan menolak memakai prinsip ini atas dasar keharaman dan ketiadaan pilihan.

Menuntut kesempurnaan terhadap pilihan itu sikap ghuluw yang bikin waswas dalam memilih, padahal kita semua tahu tidak ada manusia yang sempurna, juga tidak ada sistem yang sempurna. Yang ada adalah manusia dan sistem yang terus memperbaiki diri. Jika terus bersikap mencari kekurangan dan kelemahan, mereka bisa dengan mudah mencarinya pada siapapun calon kita.

Lebih parah lagi, Andemis melakukan kampanye pada umat Islam untuk meninggalkan demokrasi di saat negeri ini berada dalam keterpurukan! Ini sungguh sikap yang tidak bijak. Andemis tidak berpikir sejauh mana dampak demokrasi jika umat Islam meninggalkan satu-satunya cara ini. Siapa nanti yang berkuasa?
Padahal diluar sana serigala sepilis (sekularisme, pluralisme, dan liberalisme) bahkan pikiran negatif yang lebih berbahaya akan dengan senang hati mengambil kesempatan ini dan mereka meraih suara terbanyak. Mereka akan menguasai Indonesia kembali. Umat Islam akan terpinggirkan kembali karena tidak mempunyai perwakilan di pemerintahan. Astaghfirullah!

Andem: “Tinggalkan demokrasi, sudah terbukti sistem ini gagal mengelola negara. Gagal mengakomodasi hak dan kewajiban ummat.”
.
Pejuang: “Lho, jika ditinggalkan, bagaimana ceritanya hak dan kewajiban ummat bisa ditegakkan? Sementara pengelolaan negara diserahkan sepenuhnya pada mereka?”

.
Demokrasi memang bukan dari Islam. Namun ada banyak prinsip demokrasi yang sejalan dengan Islam, kita buang bila ada yang tidak sejalan. Memperdebatkan demokrasi itu butuh waktu yang sangat panjang. Sementara, para parpol sekuler dan teman-temannya telah siap untuk menguasai Indonesia.
Apakah kita memilih terus berdebat dan tidak ikut pemilu, lantas membiarkan Indonesia dikuasai terus oleh orang-orang yang tidak berpihak pada dakwah dan nilai-nilai Islam?
Kapan nilai-nilai Islam bisa tegak jika pemerintahan masih dikuasai oleh kalangan sekuler dan teman-temannya?!

Apakah orang-orang sekuler yang menguasai pemerintahan mau ikut serta berjuang menegakkan nilai-nilai Islam di Indonesia? MUSTAHIL!!!
Justru, mereka akan membuat banyak kebijakan yang merugikan umat Islam. Satu-per-satu aset dan sumber daya alam Indonesia pun lepas ke tangan asing atas nama kebijakan. Sistem pengelolaan pemerintahan yang lemah membuka peluang korupsi itu lahir atas nama kebijakan. Pulau-pulau memerdekakan diri atas nama kebijakan. Tumbuh suburnya kaum homoseksual dan disahkannya pernikahan sejenis juga lahir dari sebuah kebijakan. Diterbitkan UU ormas versi anti Islam, bank syariah dilarang, miras, prostitusi dan judi dilegalkan, jaminan produk halal versi bukan Islam yang semuanya itu atas nama kebijakan. Produk hukum substansinya jauh dari nilai-nilai Islam.
Kalau itu terjadi, umat Islam yang mundur dari demokrasi dan berada di luar parlemen bisa apa?
Bagaimana cara kita bisa bilang tidak sepakat pada kegilaan badut-badut politik di parlemen?
Apa dengan cara demo? Kudeta?
Yang jelas medan dakwah makin berat kalau kondisinya seperti itu.
Apakah mau tiap hari kita demo menolak UU legalisasi miras, judi, prostitusi, pornografi?
Apakah mau tiap hari kita berhadapan dengan aparat?
Kalau demo terus, kemudian dikondisikan mengganggu ketertiban umum dan dianggap merongrong kewibawaan pemerintah, apakah mau Islam kemudian menjadi musuh negara?
Lahh… kenapa kok akhirnya justru Islam yang harus diposisikan menjadi musuh negara?
Mikir!

Perdebatan soal boleh tidaknya umat Islam berdemokrasi, ya sudahlah, memang banyak ulama yang mengharamkannya, NAMUN yang memperbolehkannya juga banyak. Yang awalnya mengharamkannya pun akhirnya banyak yang memperbolehkannya. Jika Anda mengaku peduli pada tegaknya nilai-nilai Islam, saya kira hanya butuh LOGIKA SEDERHANA untuk memahami hal ini:
Allah lebih tahu mana yang lebih mulia, berdiam diri dan meninggalkan arena; atau bertempur di arena parlemen untuk menegakkan nilai-nilai Islam di muka bumi ini. Pilihan sikap Anda akan dipertanggung-jawabkan kelak di hadapan Allah.

Sungguh mengerikan, apa yang akan kita jawab di hadapan Allah ketika ditanya, kenapa hukum-hukum yang bukan hukum Allah dibiarkan diproduksi di parlemen?
Mendiamkan hukum negeri ini diputuskan oleh orang-orang yang tidak berpihak pada Islam itu hal yang mengerikan. Di medan perang, rudal menjadi senjatanya. Di medan pertarungan parlemen, argumen, kata-kata, fakta-fakta dan data-data menjadi senjata. Oleh karena itu, umat Islam yang amanah dan lurus harus menguasai parlemen.

.
DEMOKRASI ADALAH WASILAH UNTUK MEMAKSIMALKAN KEBAIKAN

Kita yang permisif dengan keadaan ini tentu menerima sistem demokrasi karena memang sekarang tak ada jalan lain. Kita cuma bisa melakukan penguatan demokrasi melalui peran serta dalam demokrasi yang terlanjur jadi pilihan bangsa. Demokrasi adalah alternatif wasilah untuk memaksimalkan kebaikan dan meminimalkan keburukan dengan realitas yang kita hadapi sekarang.

Pertanyaan KETIGA:
Bagaimana cara memaksimalkan kebaikan melalui sikap anti demokrasi?
atau Bagaimana bisa menjadi agen perubahan melalui sikap anti demokrasi?

Berikan saya jawaban yang sifatnya teknis dan applicable.
Saya yakin sampai saat ini, sikap ke-anti demokrasi-an tidak mengubah apapun, tapi jika ikut terlibat masuk dalam sistem, tentu bisa membenahi, meski baru sebagian. Saya paparkan beberapa contoh nyata di bawah ini:

Contoh 1:
Ingat sejarah bagaimana berdarah-darahnya perjuangan untuk menghasilkan UU Perkawinan. Pada tanggal 16 Agustus 1973 pemerintah RI mengajukan RUU Perkawinan. Sebulan sebelum diajukannya RUU tersebut timbul reaksi keras dari kalangan umat Islam yang menilai bahwa RUU tersebut bertentangan dengan ajaran-ajaran Islam, bahkan RUU tersebut membuka peluang untuk mengkristenkan Indonesia. Di lembaga legislatif, Fraksi PP (PPP) adalah fraksi yang paling keras menentang RUU. Perjuangan berhasil, kemudian lahirlah UU Perkawinan seperti sekarang ini. Bayangkan kalau umat Islam saat itu berada di luar parlemen… bakal hancur generasi bangsa karena negara melegalkan nikah beda agama.
Kita bisa saja bilang bahwa kalau Andemis menikah saat ini, maka itu sama dengan menikmati produk septic tank. Sadar gak itu? Bukankah semua produk demokrasi itu dianggap najis oleh para Andemis.

Contoh 2:
“Munculnya RUU ormas, yang isinya mau memberangus ormas Islam”. 100% Andemis tidak bisa menggagalkannya, karena hanya bisa teriak di jalan. Namun justru PKS lah yang duduk di parlemen yang bisa menggagalkannya. PKS bertarung di parlemen agar hukum Islam tetap tegak, dan ormas-ormas Islam bisa berdakwah dengan tenang saat asas tunggal (Pancasila) dibatalkan. Sejumlah poin telah ditolak PKS dalam RUU Ormas misalnya soal keharusan menggunakan azas Pancasila bagi seluruh ormas di Indonesia. Baca The Globe Journal.
Aneh rasanya bila ada ormas Islam yang kemudian bersikap seolah-olah menghabisi / menggembosi perjuangan saudaranya di parlemen, padahal eksistensinya di bumi Indonesia diperjuangkan saudaranya di parlemen karena cintanya. Sadarilah itu, kawan!

Contoh 3:
“Kasus pembangunan RS Siloam dan Lippo Superblock di Sumatera Barat”. Andemis tidak bisa menggagalkannya, karena hanya bisa teriak di jalan. Suara PKS yang minoritas di DPRD Sumbar awalnya gagal, namun akhirnya berhasil menggagalkannya. Baca Sindo News.

Jadi kalau ada Andemis nyinyir terhadap seorang tokoh publik, misalnya gubernur Ahmad Heryawan (Aher), menurut saya tidak relevan dengan 0 persen kontribusi Andemis. Aher sudah membangun ribuan ruang kelas, membuat jalan-jalan di Jabar mulus, dan seterusnya, sesuatu yang pasti Andemis tidak lakukan. Ke-andem-an tidak bisa mengubah tata kota, tapi merebut posisi kepala daerah melalui jalur demokrasi bisa mengubah tata kota.

Melihat posisi kita masing-masing berdasarkan beberapa contoh di atas, maka berlaku hukum:
Hukum Pertama: “Apa yang belum bisa kami mengubahnya, dipastikan Andemis juga tidak bisa mengubahnya”.
Hukum Kedua: “Apa yang kami bisa lakukan, biasanya Andemis tidak lakukan”.

Sikap anti demokrasi terbukti tidak mampu merubah apapun. Lha wong cuma nonton dan berkomentar saja, apa yang mau diubah?! Bila mampu berlaga di lapangan kenapa harus memilih menjadi penonton?
Saya bingung dengan logika Andemis ketika memprotes sesuatu yang mereka sendiri juga tidak berdaya mengubahnya.
Apa yang bisa dilakukan dengan sikap andem dan golput?
Nothing. They just barking. Selalu mengutuk kegelapan. Mereka berharap munculnya orang dan keadaan ideal dengan instan.

Tidak satupun butir syariah yang berhasil ditegakkan siapapun yang mengaku Andemis dalam UU negara ini. Saya katakan 0 persen bagian Islam yang sudah berhasil dimasukkan Andemis dalam aturan negeri ini. Sedangkan Pak Yusril Ihza Mahendra dengan kewenangannya dulu sebagai menteri, telah menggulirkan 100 lebih aturan yang diambil dari hukum Islam. Juga wakil-wakil kita dari fraksi PKS dan partai berbasis Islam lainnya (PBB dan PPP) berhasil menggawangi lahirnya berbagai produk hukum yang sarat dengan nilai-nilai Islam. Apa Andemis tidak tahu atau pura-pura diam saja? Mendiamkan dan memimpikan kemenangan Islam adalah utopis.

Benar, Undang-Undang di negeri ini dibuat manusia. Tapi jika lebih banyak manusia shalih dan taat yang menyusunnya, bukankah akan seiring sejalan dengan syariat?

Benar Al-Qur’an dan Sunnah Nabi adalah hukum terbaik. Lalu apakah Al-Qur’an dan Sunnah punya kaki tangan untuk menjelmakannya dalam kehidupan? Bukankah hukum-hukum Al-Qur’an dan Sunnah itu harus diperjuangkan?

.
MENJEGAL LANGKAH PERJUANGAN MENUJU PARLEMEN

Andem: “Ya, kita berjuang bersama saja. Apa gak kapok? Ummat Islam sejak pemilu pertama di Indonesia sampai saat ini selalu gagal menegakkan hak dan kewajiban ummat melalui parlemen.”
.
Pejuang: “Sungguh aneh … Saudara ingin kami membuktikan keberhasilan perjuangan kami di parlemen. Sementara saudara justru menjegal langkah kami dan turut andil memperkecil suara kami di parlemen.”
.
Andem: “Kami bukan menjegal, kami hanya ingin membuka mata. Menegakkan syariat itu tak bisa dilaksanakan jika sistemnya kufur. Sudah terbukti adanya umat muslim di parlemen sejak dulu, tapi syariat tetap tidak tegak sepenuhnya.”
.
Pejuang: “Coba Anda baca sejarah. Pernahkah perwakilan dari partai berbasis Islam mendominasi parlemen? Jika tidak pernah, dan memang belum pernah, bagaimana Anda memvonis bahwa perjuangan di parlemen itu pasti gagal? Sementara tidak pernah satu kali pun perwakilan partai yang berbasis Islam menjadi mayoritas dalam parlemen negeri ini.

.
Bagaimana Anda, para aktivis dakwah, akan menerapkan syariat untuk kemaslahatan umat, sementara Anda malah menjegal orang-orang yang berjuang atasnya?
Bagaimana Anda menerapkan syariat dan melegalkan syariat dalam Undang-Undang, sementara Anda meninggalkan medan pertempuran sesungguhnya?
Kami menggunakan demokrasi, untuk menebar sebanyak-banyaknya kebaikan dan menciptakan sebanyak-banyaknya kemaslahatan bagi umat.
Kami menggunakan demokrasi, agar yang benar menurut syariat dilegalkan pelaksanaannya dalam UU negeri ini. Pun sebaliknya. Kami menggunakan demokrasi, agar apa yang dipandang buruk oleh syariat, dipandang buruk secara legal dalam UU. Produk-produk UU yang sejalan dengan syariat telah banyak dihasilkan. Jangan dikira tidak ada pertempuran disana.

Saya gagal paham, kenapa umat Islam yang Andemis itu biasanya sangat kritis terhadap umat Islam yang melibatkan diri pada demokrasi. Tapi ketika yang menguasai pemerintahan adalah dari kalangan sekuler, mereka seperti kehilangan sikap kritis. Aneh, bukan?!

Jika mengajak umat Islam aktif memberikan kontribusi kepada negeri dengan cermat menggunakan hak suara dan memilih cerdas di Pemilu, itu dituduh sebagai jualan agama. Lantas fungsi agama untuk apa? Apakah hanya cukup yasinan dan shalawatan atau celana cingkrang dan janggut panjang atau mengibarkan bendera Laa Ilaaha Illallah saja?

Jika mengajak umat Islam untuk sadar dan bangkit melawan penindasan kaum minoritas melalui budaya-ekonomi-sosial-politik- dianggap provokator dan teror atas nama agama. Lalu fungsi ajaran agama sebagai amar makruf nahi munkar dibuang kemana?

Kita umat Islam di Indonesia terus menerus dinina-bobokan dengan berbagai jurus mabuk Andemis. Saat mabuk itulah kita tidak peduli ada banyak pemurtadan karena pernikahan antar agama, pernikahan sejenis yang dilegalkan, nyawa muslim dibunuhi atas dalih terorisme, parlemen-presiden-birokrasi dikuasai para penjahat, semua segmen bisnis dikuasai minoritas. Kita bangga hanya menjadi pegawai rendahan di tempat – tempat yang seharusnya kita lah yang mengelola dan memakmurkannya. Lantas relakah agama Islam yang tersisa dari diri kita hanya berupa kain sarung, baju koko, peci, yang kemudian tanpa sadar semuanya bukan made in Muslim tapi made in Non Muslim. Bahkan relakah kita jika Al-Qur’an kitab suci yang kita baca tiap hari adalah Al-Qur’an yang dicetak bukan oleh perusahaan Muslim? Mengapa kalau seorang Kiai-Ustadz-Ulama melarang Golput disebut jualan agama?
Padahal di luar sana, umat non muslim justru dihimbau oleh pemuka agama mereka untuk tidak golput! Baca Seruan Ketua PGI. Sementara orang-orang sekuler pun ramai-ramai mendukung parpol sekuler.

Bahkan, sekarang ini ada muncul dorongan pada umat Islam sendiri untuk membenci parpol berbasis Islam, membuat opini agar mereka memutuskan untuk golput. Coba baca tulisan berikut: “Mengerikan, Pemilu 2014 Jadi Ajang Pembantaian Umat Islam”

Bisa Anda bayangkan wajah umat Islam di Indonesia pasca Pemilu 2014. Wajah-wajah memelas dan terpinggirkan. Mau seperti itu?!
Masih mau terus memecah belah sesama umat Islam sendiri, sementara “mereka” justru sedang membangun kekuatan untuk bersatu dan meminggirkan peran umat Islam?

Jika Anda peduli dengan tegaknya nilai-nilai Islam di bumi pertiwi ini, mari gunakan hak pilih Anda dengan baik pada pemilu 2014 nanti.

Mari tanamkan selalu rasa optimis dalam medan demokrasi ini. Jangan berburuk sangka. Masih ada orang-orang baik yang mau berjuang untuk kebaikan di parlemen. Maka tugas kita adalah:

  1. menjadi orang baik,
  2. berkumpul dengan orang-orang shalih,
  3. menyiapkan pemimpin shalih dan amanah dalam dakwah.

Kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif harus kita rebut dan menangkan untuk menebar kebaikan dan menciptakan kemaslahatan yang lebih besar. Dan merebut kekuasaan eksekutif, legislatif dan yudikatif, tidak bisa dilakukan dengan sikap anti demokrasi dan golput.

Say No to Golput!

Salam hangat tetap semangat,
Iwan Yuliyanto
06.04.2014

.
————-
Catatan:
*) Istilah yang dipopulerkan oleh Pak @addeLeandro, melalui kultwit di sini
.

Advertisements

68 Comments

  1. Pepesan Kosong Hizbut Tahrir oleh Erwin Al-Fatih

    Dalam hal ini kita teringat ucapan tokoh politik Islam Turkey, Necmetin Erbakan, ketika beliau mengatakan: “Ummat Islam yang tidak peduli dengan politik, akan dipimpin oleh politisi yang tidak peduli dengan Islam”.

    • DaraBintan says:

      Jazakallah sharenya, Pak. Sangat mencerahkan. Semoga membuka mata, hati, dan pikiran, orang-orang dengan idealisme yg dangkal. Yang ngotot membangun sistem tanpa mempertimbangkan berbagai aspek terkait.

      Di sini yang perlu diluruskan, bukan sistem Islam dan khilafahnya yang kita permasalahkan. Karena, kita sama-sama sepakat Sang Kreatornya sudah mengkonsep dengan keMahaSempurnaannya, Hanya saja, untuk mengimplementasikan itu ke dalam sebuah negara yang sistemnya sudah bobrok bahkan sejak awalnya berdiri, itu semua butuh proses, strategi, waktu, dll.

      Kita analogikan sajalah Indonesia ini seperti rumah besar yang sangat kotor. Bagaimana mungkin bisa membersihkan rumah besar dan sangat kotor tanpa beramai-ramai kita masuk ke dalamnya? Bekerja bersama, berjibaku sesuai dengan kemampuan masing-masing,

      Dan bagaimana mungkin bisa membersihkan rumah besar dan sangat kotor dengan baju kita tetap terjaga kebersihannya? Itu kan tidak mungkin. Realistislah. Klo sesekali tersenggol kotoran, itu wajar.
      Masa kita ingin menikmati hasil saja dari kerja keras orang lain. Dan setelah itu kita bilang yang mereka kerjakan haram. Berdosa. Apa kita pikir dengan tetap berada di luar rumah, bisa mengantarkan kita dengan mulus ke Jannah-Nya? Dengan hanya mengandalkan mendoa dalam hati yang itu hanyalah selemah-lemah iman? Tanpa kita mau berusaha mengambil peran-peran besar agar semakin luas pula kebermanfaatan kita dan yang menikmati nilai-nilai baik yang kita perjuangkan?

      InsyaAllah seiring dengan berjalannya proses pembersihan, akan terlihat hasil nyatanya. Mungkin butuh waktu yang sangat lama. Mungkin pula bukan kita, namun anak cucu kita yang akan menikmati hasilnya. Mungkin… Tapi setidakny proses itu kita yang memulai dari hal terkecil yang kita mampu. Jadi bukan hanya BERMIMPI punya rumah bersih. ALLAHUA’LAM

  2. “Pepesan kosong adalah: gak ikut nemilih, tapi ikut menikmati. Gak mau memilih tapi minta dibaiat eh dipilih..” (Ustadz Abduh Zulfidar Akaha)

    “Mungkin Demokrasi itu mereka analogikan: Babi itu haram tapi Produk turunannya Halal,” komen AaYusuf Maulana

    Abi Haasya heran dengan HT:
    “Kerjaannya melemahkan politik umat, mau berdiri khilafahnya kapan? Padahal dalam memilih selalu ada kebaikan dan keburukan, ada yang lebih buruk dan ringan keburukannya.. Heran… Waktu era Mursi di Mesir mereka ikut demo dan menolak bahkan mendukung kudeta militer, Waktu rakyat Suriah yg ahlussunnah memberontak melawan penguasanya yg syiah malah dicela, waktu pemimpin Yaman yg ahlussunnah di kudeta syiah hutsi bersama Iran kmudian Arab Saudi dan sekutunya membela ini juga dicela.”

    Sumber

  3. abu_hasheems says:

    Assalamua”alaikum warahmatullah ya ikhwah,
    Izinkan saya, saudara kalian dari Malaysia mengutarakan pandangan.

    1. Hakikatnya, sampai KIAMAT pun, demokrasi itu tidak akan dapat digunakan untuk menegakkan Tauhid alias meningggikan kalimah Allah alias memelihara syariat-syariat Allah di muka bumi atau di kalangan manusia.
    Lalu, apa yang kalian nampak setelah ratusan tahun kaum muslimin bergelumang dengan demokrasi? Sebutkan satu sahaja negara yang penduduknya majoriti Muslim yang sukses menegakkan hukum-hukum Allah melalui demokrasi? Apakah kalian tidak mau mengambil iktibar/ pengajaran?

    2. Hakikatnya, bahawa demokrasi itu bukan sekadar proses pemilihan (Indonesia : Pemilu), namun merangkumi segala tatacara sosial/ hidup yang banyak mengabaikan perintah-perintah Allah ‘azza wa jalla. Lalu kalian beralasan bahawa kuasa (tamkin) hanya diperolehi melalui pemilihan dalam demokrasi. Kalian kebingungan memerah akal fikiran sehingga membayangkan tanpa demokrasi, bagaimana seharusnya hidup bernegara itu.
    Nah, mengapa begitu? Asbabnya adalah kerana kita sudah terbiasa dengan fitnah aturan demokrasi, namun tidak terbiasa dengan aturan Islam. Bahkan, kaum Muslimin sudah tidak memahami, lebih parah ialah tidak terbayang walau sekelumitpun tuntunan agamanya tentang tatacara sosial dan bernegara.

    – KETAHUILAH, wahai saudara-saudaraku, disebabkan oleh demokrasi, maka kita langsung lupa kewajiban JIHAD untuk mendapatkan kekuasaan, juga kita langsung lupa kewajiban JIHAD untuk menginggikan kalimah Allah di muka bumi. Hanya yang terlintas di akal fikiran kita ialah demokrasi satu-satunya jalan walaupun kita sebenarnya kurang memahami apakah itu demokrasi!

    – Marilah kita wahai saudara-saudaraku, membuang jauh nasionalisme, sekularisme atau segala macam ‘isme’ itu. Jika kita belum mampu melakukan jihad qital (berperang), seharusnya kita berusaha menyediakan diri kita dengan segala macam bentuk persiapan untuk berjihad dan menolak demokrasi bahkan segala macam kemungkaran yang berasal dari kaum kuffar. wallaahu ‘alam.

    DAULAH AL-ISLAM, BAAQIYAH!

    • Wa’alaikumsalam warahmatullah.
      Coba tunjukkan mulai darimana implementasinya? Mulai dengan kudeta merobohkan sistem yang ada?

      Kalau itu pilihannya, maka dengan sistem yang berlaku saat ini disebut dengan tindakan makar melawan pemerintahan yang resmi.

  4. It’s worth reading …

    Aktivis Hizbut Tahrir Tak Paham Demokrasi
    Oleh: Sigit Kamseno

    Khilafah dan Demokrasi Menurut Peneliti INSIST
    Oleh: Dr. Adian Husaini, Peneliti INSIST dan Dosen Universitas Ibn Khaldun Bogor

    Menimbang Ide Khilafah di Indonesia
    Oleh: Muhammad Zulifan, Secretary – Center for Middle East and Islamic Studies UI, Alumnus King Saud University, Riyadh-Saudi Arabia

  5. kurawa says:

    sebaik apa pun seorang pemimpin jika sistemny buruk maka akn buruk jg kpmimmpinanny dan hnya akan lahirkan penguasa2 rakus..
    sistem yg buruk tidak akan pernah membawa ke arah lebih baik..

  6. pebi says:

    sedikit share saja
    apa yang di bicarakan diatas memang keduanya tidak ada salahnya. HT/HTI berangkat dari aturan secara baku tentang hukum berdemokrasi secara jelas n gamblang telah di uraikan dan kita selaku umat muslim memang wajib untuk mengetahui dan mengamalkannya, walaupun masih terdapat khilafiyah dikalangan para ulama (baca= organisasi Islam).
    pendapat kedua, kita tidak boleh bepangku tangan terhadap apa yang terjadi kita masuk pada sistem ddan bangun sistem itu dengan pribadi-pribadi hanif nan soleh sehingga dapat terbangun sebuah negara yang sesuai dengan syariat alias secara tak langsung lewat parlemen dapat memperjuangan/membentengi/menolak sebagaian penetapan UU yang bertentangan dengan norma islam. sangat realistis memang !!!!!
    yang menarik adalah
    lantas yang menjadi pertanyaan bagaimana sikap kita mencermati kondisi bangsa Indonesia seperti saat ini ?
    maaf sya bukuan suudzon (guluw)
    1. kita evaluasi bagaimana proses rekrutmen kader partai…. apakah partai telah islam khusus telah melaksanakan rekrutmen kader yang benar?
    2. apakah partai tersebut secara faktual terus melaksanakan ide-ide perjuangan syariat islam idi parlemen ?
    3. apakah saat ini partai islam yang masuk di parlemen tetap berpegang teguh pada syariat itu dan serta tidak terjerumus pada dunia pragmatisme?
    sebuah anomali demokrasi dimana demokrasi itu butuh modal yang besar sehingga hal ini membuat pusing para jajaran ketua partai dan pengurusnya betapa tidak untuk menjadi seorang caleg di DPRD butuh dana kurang lebih 1 Milyar……… (pileg 2014) apalagi di tingkat Pusat.
    sasaran demokrasi adalah rakyat, rakyat di buat melek politik itu sangat bagus… namun apakah rakyat itu sudah mempunyai kesdaran politik yang tinggi sehingga tidak bisa menentukan pilihan dengan benar walaupun di iming-imingi oleh Money Masters???? rakyat amerika saja yang di bilang sudah melek politik pada kenyataan nya masih di telikung oleh keuasaan politik yahudi….
    lantas kemudian bagaimana kita bisa memasukan seorang caleg yang hanif nan solih tatakala kondisinya seperti ini????
    belum lagi di Pemerintahan….. wow dahsyat hampir meremukan sendi-sendi bebangsa dan bernegara… (betul kata anda Money masters)
    dan banyak lagi
    mohon maaf ini curhat aja….. semoga menjadi renungan kita semua karna saya yajin semua yang ada di forum ini bertukar fikiran demi kebaikan umat semua….

  7. kaka says:

    kalau PKS menang pemilu, apakah PKS akan menghapus sistem demokrasi & Pancasila??

  8. “Andaikan kalian sanggup berkomitmen untuk begini dan begitu, tentu akan saya dukung. Tapi sejauh ini, saya masih melihat banyak kekurangan dari diri kalian. Sesungguhnya kita tidak mungkin membersihkan lantai yang kotor dengan kain pel yang kotor!”

    Kalimat semacam di atas, dalam berbagai varian bentuknya, sering sekali terdengar. Hemat saya, terutama ungkapan yang terakhir, memang dapat menemukan konteksnya dalam banyak kasus, namun tidak untuk semua kasus. Memang benar, kain pel yang akan digunakan untuk membersihkan lantai tidak boleh kotor. Tapi sebersih apakah ‘tidak kotor’ itu sebenarnya?

    Silakan simak:
    “Membeli Kemenangan” oleh Akmal Sjafril.

  9. anotherorion says:

    tahun iki aku golput mas, ning golputku ora ana hubungane karo haram2an demokrasi, murni aku wis jeleh ndeloke sistem pemilu negeri ini, cost politiknya menurutku keterlaluan mubazire, semuanya bersumber dari partai politik yang enggak pernah tersentuh meski kadere korupsi, golput mungkin utopis, tapi berharap parpol mau mengevaluasi UU perpolitikan menjadi lebih tegas ke diri mereka sendiri ngaranku juga utopis, alasan kuwi aku memilih untuk tidak terlibat. Tulisan lengkape ana nang blogku dewe, seperti biasa, full pisuhan :))

  10. Artikelnya sangat bermanfaat

  11. Pak Iwan dan rekan rekan. Membaca blog ini pasca pileg membuat saya kembali tertawa. Persis sebagian besar komentar para Andemis di blog ini, saya pun terlibat diskusi amat mirip dengan mereka. Satu kalimat pemungkas saya waktu itu, janganlah kamu malu dan ragu ketika nanti akhirnya pemimpinmu menfatwakan untuk ikut pemilu. Nah, ternyata benar, keluarlah fatwa dari HTI untuk memilih partai Islam bahkan yang amat mepey menjelang pemilu keluarlah fatwa salafy agar mencoblos PKS. Sayang sekali fatwa itu terkesan terlambat (karena sudah banyak umat teracuni pola pikir Andemis dan tidak sempat mendapatkan penawarnya dari fatwa tersebut) dan oportunis dan seperti setengah setengah karena nyatanya setelah pileg kembali lagi para grassrooters para Andemis kembali berulah. Shame on them all…

  12. Politik itu ibarat gelas yang bening dan bersih. Apa yang kemudian diisikan ke dalamnya akan mempengaruhi penampilannya. Jika diisi air yang bersih dan jernih, maka gelas akan terlihat bersih dan jernih. Jika diisi air selokan, maka warna gelas menjadi kotor.

    Saat gelas politik itu tercampur air dari selokan sehingga terlihat kotor. Untuk membersihkannya, bukan gelasnya yang dipecahkan. Cukup tuangkan air bersih dan jernih ke dalamnya terus-menerus hingga air selokan itu terdorong keluar dan digantikan oleh air yang bersih dan jernih.

    Politik mungkin sama dengan internet. Baik atau buruk dampak yang dihasilkan tergantung siapa yang menggunakan. Jika pengguna internet itu orang-orang baik, maka yang tampil di dalam internet adalah kebaikan-kebaikan. Sebaliknya, jika pengguna internet itu orang-orang buruk, maka keburukan juga yang menjadi dampaknya. Maka seperti itu pula kiranya dengan dunia politik.

    Jika politik saat ini terkesan kotor, maka itu disebabkan karena orang-orang yang berkecimpung di dalamnya adalah orang-orang yang memiliki kepribadian, sifat, dan karakter yang kurang baik. Untuk membersihkannya, sama seperti dengan membersihkan isi gelas di atas, cukup dengan mengganti orang-orang di dalamnya dengan orang-orang yang kepribadian, sifat, dan karakter yang lebih baik.

    Karenanya, kenalilah, telitilah, dan pilihlah parta dan orang-orang yang bersih di Pemilu 2014 nanti, agar gelas politik tersebut menjadi bening, jernih, dan memberikan banyak manfaat untuk Indonesia yang lebih baik.

  13. rinisyuk24 says:

    Memilih partai yang memperjuangkan Islam, kenapa tidak? Mungkin Turki bisa dijadikan contohnya, coba simak http://www.dakwatuna.com/2014/04/03/48852/pidato-kemenangan-erdogan-rakyat-turki-adalah-harapan-umat-islam/#axzz2yAsPGHOt

  14. […] berorganisasi pun dilindungi Undang -Undang produk demokrasi kok, seperti kata bapak yang keren ini. Semoga lebih banyak yang tercerahkan dan akhirnya […]

  15. ghazwanie says:

    baru baca lengkap pak iwan 🙂

    saya kurang setuju jika tauhid itu dilambangkan dengan pondasi, menurut saya tauhid itu lebih dari itu, dia adalah inti dari ajaran islam. jika tidak bertauhid maka tidak ada artinya.
    contohnya parlemen dan para pemimpin kita, saya yakin jumlah muslimnya mayoritas, tapi spt kata hadist bagai buih dilautan. seandainya tauhid mereka kuat, pasti udah pake syariat islam dari dulu.
    inilah bukti betapa fundamentalnya tauhid. Makanya Rasul dulu mengedepankan dakwah tauhid.
    ====
    saya juga agak ragu, negara kita akan “sedarurat” atau “segenting” yang sering partai islam gambarkan, jika partai2 islam (bener ga sih?) tidak/kurang mendapatkan suara. maksud saya apa iya kalo PKS, PPP dan PBB kalah muslim bakalan dimusuhin, sholat berjamaah ga boleh, masjid dihancurin dan lain2?
    menurut saya belum tentu sedarurat itu, alangkah bijak jika kita menahan diri untuk tidak meleburkan diri kedalam politik yg “kotor” spt skrg, lebih baik kita optimalkan dakwah tauhid pada keluarga kita, menyebar ke masyarakat.
    ====
    mungkin video dari ustad yazid berikut bisa sedikit memberi kita pencerahan :


    sekian pak 🙂

    • Dyah Sujiati says:

      😦 seddih saya pak kalau umat Islam masih ngotot berpikiran seperti ini.
      positif menci sy :))

      kalau ibarat pondasi kurang tepat, bisa dikasih analogi yang lain?

      seandainya tauhid mereka kuat, pasti udah pake syariat islam dari dulu-> saya mau tanya : sudah pakai syariat ISlam bagaimana, kalau nggak mau masuk ke parlemen? apa ke parlemennya ‘nanti’ setelah tauhid kuat? 😀

      politik yg “kotor” spt skrg -> itu kan seperti WC pak. mau-mau tidak mau itu untuk hajat hidup orang banyak. kalau kotor ya kita bersihkan donk! Jangan cuma ngomel. Minimal ya nggak ngomentarin yang lagi membersihkan ntu WC *kasar ya? maaf.

      lebih baik kita optimalkan dakwah tauhid pada keluarga kita, menyebar ke masyarakat. -> sementara itu di parlemen sedang ada pengesahan UU pelegalan kawin beda agama dan homoseks gitu?

      dari Video –> kenapa kita pesimis dan se-su’udlon itu pada saudara sendiri? Buya Hamka juga mendirikan partai Masyumi. Apa hanya ada satu saja Buya Hamka dan sama sekali tidak ada yyang seperti beliau?

      terakhir, betul tuh kata Gusti Ajo Ramli.

    • ghazwanie says:

      saya nggak ngotot kok, keknya orang2 partai itu yg ngotot supaya mencoblos mereka :mrgreen:
      ====
      sulit menganologikan tauhid dg hal lain.. 🙂
      ====
      simpelnya gini deh, apakah ada partai yang kalo terpilih nanti yang berjanji mati-matian mengganti dasar/sistem/hukum negara ini dengan syariat islam?
      saya rasa belum ada, yang ada malah mengajukan calon non muslim. belum apa2 aja udah menyelisihi syariat.
      ====
      ada baiknya kita renungkan 2 hadist berikut, mungkin jaman2 seperti sekarang ini yg dimaksud oleh Rasul kita :
      Akan datang pada manusia suatu zaman, saat itu orang yang berpegang teguh (sabar) di atas agamanya laksana orang yang memegang bara api (HR. Tirmidzi)
      dan :
      Sesungguhnya Islam itu pada mulanya datang dengan asing (tidak umum), dan akan kembali dengan asing lagi seperti pada mulanya datang. Maka berbahagialah bagi orang-orang yang asing (HR. Muslim dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah ra)

      sekian 🙂

    • Dyah Sujiati says:

      Yups, partai-partai seluler sedang ngotot untuk mengusai senayan. Terus kita umat Islam pasrah gitu?

      —-

      Ya Allah, paaaak. 😥 Gimana mau mengganti kalau jumlah kita kecil dan malah mau memperkecil? Syariat islam bisa ditegakkan kalau mayoritas Islam (muslim yang kaffah) yang duduk di parlemen. Lha terus mau dijanji-janjiin doank gitu? Kalau secara perseorangan nggak akan ada yang berani. Realistis, negara kita beragam suku budaya dan agama, nggak 100% islam. Penjelasan pak iwan dalam jurnal ini sudah menjelaskan soal itu. Nanti mbulet lagi la’an? (maksudnya diskusinya bakal berputar-putar terus)

      Yups hadits nya tepat sekali. Dan itulah yang sudah dan sedang dirasakan saudara-saudara kita yang berjuang melalui parlemen.

    • Dyah Sujiati says:

      Oh ketinggalan 1. Terus analoginya apa donk? Bisa kasih analogi yang realistis dan aplikatif?

    • Makanya supaya tidak menjadi buih di lautan, maka mari pilih wakil-wakil rakyat yang hanif, sholih, dan amanah. Karena sudah banyak bukti bagaimana mereka2 yg amanah itu berjibaku di parlemen menghadang lahirnya UU yg tidak pro syariah.
      Ayo jangan su’udzon, mas, masih ada orang2 baik di negeri ini yg berjuang di parlemen.

      Sedarurat apa negeri ini? Silakan simak jawaban saya + contoh kasus untuk mas Syah Roni di bawah ini.
      Pertarungan sesungguhnya untuk menegakkan hukum-hukum Islam itu ada di ruang parlemen, karena disitulah kebijakan2 dirumuskan.
      Sedangkan umat Islam yg hanya berdiri di luar parlemen yg demo menentang lahirnya UU yg tidak pro-syariah hanya menjadi permainan intelijen saja, shg berpotensi di-cap sbg musuh negara. Aneh, khan, kalo umat Islam dicap sbg musuh negara. Buktinya rohis dianggap sbg bibit terorisme, sampai saat ini pun sudah ada sekitar 102 muslim yg ditembak mati densus tanpa pembuktian sbg pelaku teroris.

  16. rahmatt says:

    Yang ada di pikiran saya, bercita-cita mengelola negara, harus memiliki kemampuan untuk mengelola. Tidak hanya belajar teori tetapi juga praktik.

    Praktik adalah terjun langsung dalam kancah pengelolaan negara. Dengan sistem yang ada sekarang, yang masih membuka kesempatan partisipasi umat Islam (nggak tahu nanti jika suatu saat sistemnya otoriter, dan kebetulan umat Islam jadi pihak yang tertindas), mau tak mau harus lewat demokrasi atau menjadi bagian dari pemerintahan.

    Semoga yang Mas Iwan sebut dalam jurnal ini sebagai Andemis juga memahami bahwa penegakan syariat tidak hanya dicapai dengan dakwah kepada masyarakat, tetapi juga mereka sedang membangun kemampuan/skill untuk mengelola negara/daulah.

    • Betul, mas Rahmatt.

      Semua UU bisa dibahas atau tidak dibahas sangat tergantung pada anggota DPR. Semua kehidupan di negara ini diatur dengan UU.

      Bagaimana kalau UU dibuat oleh anggota DPR yang tak memiliki akhlak baik, tak memiliki akhlak mulia, tak memiliki akidah kuat. Apa jadinya UU itu.

      Makanya umat Islam harus berupaya semaksimal mungkin menguasai dan jadi mayoritas di DPR. Sebab DPR merupakan pembuat UU. Jadinya umat Islam harus jadi mayoritas di DPR agar UU yang dihasilkan tak bertentangan dengan prinsip dan syariah Islam.

    • DaraBintan says:

      Doakan usy jadi anggota Dewan ya, Bos 😊

      2016-04-16 20:47 GMT+07:00 Iwan Yuliyanto :

      > Iwan Yuliyanto commented: “Betul, mas Rahmatt. Semua UU bisa dibahas atau > tidak dibahas sangat tergantung pada anggota DPR. Semua kehidupan di negara > ini diatur dengan UU. Bagaimana kalau UU dibuat oleh anggota DPR yang tak > memiliki akhlak baik, tak memiliki akhlak mulia, tak me” >

  17. Sikap dan pilihan beberapa tokoh Islam:

    1. Dr. Hamid Fahmy Zarkasyi, MA, M.Phil – ketua Majelis Intelektual Ulama Muda Indonesia (MIUMI): [klik]
    2. ust. H. Fahmi Salim, Lc, MA – anggota Komisi Pengkajian dan Penelitian MUI Pusat: [klik]
    3. ust. Bachtia Nasir, Lc – Sekjen MIUMI: [klik]
    4. KH. Abdullah Gymnastiar (Aa Gym) – pendiri Daarut Tauhid: [klik]
    5. ust Abu Aqila – aktivis Bengkel Rohani: [klik]
    6. ust Salim A. Fillah: [klik]
    7. Habib Rizieq Shihab – Ketua FPI: [klik]
    8. Dr Amir Faishol Fath ,- Founder Fath Institute, Rumah Tafsir Al Quran RTQ and dakwatuna.com, Penulis dan Penceramah, Pakar Tafsir Al Quran International Islamic University Islamabad: [klik]
    9. … Insya Allah, update menyusul ya.
  18. mutsaqqif says:

    Pernah baca ungkapan ini darimana gitu pak: “Al Qur’an tidak akan terbang sendiri memukuli kepala para ahli maksiat”

    mungkin kisah tentang Raja’ Ibn Haiwah bisa kita jadikan pelajaran

  19. Kunari says:

    Pertanyaannya: Apakah dengan duduknya orang islam di parlemen akan memberikan dampak yang bagus kepada masyarakat? pastinya tidak ada yang menjamin. padahal Allah sudah menjamin dengan syariatnya. “Allah tidak akan merubah nasib suatu kaum sebelum mereka merubah yang ada padanya”,…Ini menunjukan bahwa perbaikan diri itu bukan dari parlemen, tapi dari diri sendiri. Okelah, jika yang duduk diparlemen orang2 sholeh, tetapi masyarakatnya orang2 rusak. apakah negara ini akan berubah? tidakah kita ingat percakapan Ali bin abi tholib dengan seorang khawarij?. seorang khawarij berkata (yg intiny): ” wahai ali bin abi thalib, mengapa di masamu banyak perselisihan, sedangkan di masa abu bakr dan umar tidak?,..Ali bin Abi Thalib menjawab (yg intiny) : karena di masa abu bkr dan umar kamilah yang menjadi rakyatnya dan semisalnya, dan dimasaku kalianlah (khawarij) yang menjadi rakyatnya. bukankah ini sudah jelas, meskipun pemimpinnya bagus tetapi rakyatnya buruk (khawarij), maka perpecahanlah yang terjadi. Mungkin argumen2 diatas masuk akal, tetapi sekali lagi ini logika manusia.Tapi apakah ini benar sesuai dengan islam ? baik, kita simak suatu kisah dari imam ahmad. pada masa imam ahmad, aliran sesat jahmiyah, yang menganggap al qur’an itu makhluk telah menyusup ke pemerintahan, bahkan pemerintah mengharuskan rakyatnya untuk mengakuinya. bukankah ini lebih parah dari yang sekarang ??? lalu bagaimanakah sikap imam ahmad, apakah melawan dan memberontak ??? imam ahmad lebih bersikap sabar dan rela di penjara karena dia tau apa yang harus dilakukan sesuai dengan al qur’an dan as sunnah.
    tidak seperti sekarang, seakan2 akal lebih di utamakan daripada dalil.

    • Jangan berandai-andai yang menunjukkan ketidak-mampuan memahami materi. Kalo pemerintahnya begini gimana? kalo rakyatnya begitu gimana?… terlalu jauh, mas.
      Pakailah argumen seperti metode yang saya sampaikan dalam jurnal yaitu memaparkan fakta. Simak baik-baik jurnal di atas, hilangkan emosi jiwa.

      Sudah saya jelaskan di atas, ibarat membangun sebuah rumah itu yang perlu diperhatikan adalah:
      – Pondasinya (pendidikan agama oleh ulama)
      – Dinding (pendidikan agama dalam keluarga dan lingkungan sosial).
      – Atap (penguatan dalam pemerintahan untuk menghasilkan undang-undang yang sejalan dengan syariat).

      Makanya mari penuhi atap ini dengan orang-orang yang hanif, shalih, dan amanah; bukan wakil rakyat yang cuma Islam KTP.
      Baca penjelasan saya juga untuk mas Syah Roni di bawah ini.

  20. Habib Rizieq Shihab : “Saya bukan orang partai. Saya tidak pernah mencalonkan diri jadi Presiden atau jadi Caleg sekalipun. Tidak! Tapi, saya mendukung saudara-saudara saya yang berjuang melalui sistem masuk ke DPR. Rebut ini kekuasaan! Umat Islam wajib untuk berkuasa di Republik ini,”katanya berapi-api. Ucapannya langsung disambut pekik “Allahuakbar!!” ratusan simpatisan FPI Ahad siang (23/02/2014),di ruang ibadah utama masjid Masjid Agung Al Azhar, Jakarta dalam acara Pengajian Politik Islam (PPI).

    “Ini Pemilu sudah dekat, ini negeri harus kita direbut. Kekuasaan harus ada ditangan umat Islam. Maka itu saudara, jangan sia-siakan kesempatan! Besok, di dalam Pemilu, baik pemilihan calon legislative (Caleg) maupun calon presiden (Capres) yang akan datang, umat Islam hanya boleh pilih -Caleg- yang siap menangkan syariat Islam, saudara. Takbiir! Siap menangkan Islam? Siap menangkan Syariat?” ucapnya dengan lantang.

    “Saya tidak mau berdebat. kalau ada yang mengatakan ini kan demokrasi hukumnya haram. Sudahlah, terlalu panjang kalau kita berdebat. Ini pertempuran sudah di depan mata. Kita jangan ribut, tapi rebut dulu. Habis rebut, baru ribut. Ini kekuasaan belum kita rebut tapi sudah ribut. Kacau tidak? Akhirnya, besok direbut orang lain. Betul?” ucapnya lantang dan kembali disambut pekik takbir para jamaah.*

    http://www.habibrizieq.com/2014/02/rebut-dulu-kekuasan-baru-ribut.html

  21. Syah Roni says:

    Sebelum saya menjawab,sebenarnya penulis blm pernah berinteraksi langsung kpd org2 Andemis ( ini bahasa penulis sendiri )yg kompeten. Krn penulis ada mengkaitkan dgn HTI,sebaiknya penulis dtg langsung kekantor DPP HTI,biar jelas jawabannya. Saya cuba jawab ( apa yg saya pahami ) semoga ini menjadi renungan kita bersama.

    Jawaban u/ pertanyaan
    1)-membentuk kader2 jama’ah,ini yg dilakukan Rasulullaah SAW melalui liqa’ atau halqah spt dirumah Arqam bin Arqam dan ditempat lain
    -Jama’ah inilah yg menyebarkan pemikiran2 Islam ditengah tengah umat. Yang paling utama kpd org2 yg punya kekuatan riil ditengah umat ( tokoh2 inilah yg memberikan perlindungan kpd jama’ah ). Dgn adanya interaksi tsb,umat menuntut tegaknya tata aturan yg bersumberkan Al Qur’an n Hadits. Kekuatan umat saja,sangat lemah jika tdk ditopang oleh kekuatan riil. Mohon maaf,inilah yg kita lihat mengapa Syeikh Mursi sampai bisa dikudeta? Krn tdk menjadikan kekuatan riil sebagai pelindung. Ini jg yg dilakukan Rasulullaah SAW dgn cara mendatangi kepala2 kabilah yg datang ke Makkah disaat bulan haji,begitu jg yg dilakukan Rasulullaah SAW dgn cara mengutus Mush’ab bin Umair k Madinah,makanya ada terjadi yg namanya baiat Aqobah 1 & 2. Mereka2 yg hadir tsb adalah org2 yg punya kekuatan riil ditengah tengah masyarakat Madinah
    -Disaat umat sdh menginginkan,ditambah kekuatan riil melindungi. Maka akan terjadi yg namanya pelimpahan kekuasaan kepada jama’ah yg telah dibina tsb. Dan kita tahu akhirnya berdiri sistem pemerintahan Islam pertama kali di Madinah dan Rasulullaah SAW sendiri yg menjadi kepala negaranya

    2) Dgn adanya dakwah ditengah tengah masyarakat,dgn sendirinya sdh mencegah masyarakat itu sendiri u/ tdk melakukan pelanggaran2

    3) Dgn dakwah itu sendiri kita sdh melakukan amal2 yg luar biasa.
    Dan org yg punya kemampuan u/ mengurus negeri ini mengadopsi dr Al Qur’an n Hadits,Ijma’ n Qiyas u/ diberlakukan dlm sistem Islam nantinya
    Wallaahu A’lam

    • Membentuk kader-kader jamaah melalui liqa’ dan menyebarkan pemikiran-pemikiran Islam ditengah umat, strategi itu juga yang dilakukan PKS sejak awal terbentuknya.

      Tanggapan mas Syah Roni kedengarannya utopis, tidak memahami betapa kompleknya mengelola negeri ini dari kacamata organisasi besar yang di dalamnya terikat dengan peaturan-peraturan.
      Dalam memperjuangkan syariat Islam dulu dan kini, ini substansinya beda kondisi yang melatar-belakanginya!.

      Strategi yg dilakukan Rasulullah karena memang saat itu belum ada aturan yang baku (tertulis) di masyarakat jahiliyyah, kalaupun ada mungkin sedikit jumlahnya, sehinggga hukum Al-Qur’an bisa menggantikannya pelan-pelan.

      Nah, dalam kondisi saat ini situasinya berbeda jauh, bangunan rumah super besar sudah terbentuk … sejak awal pembentukan negeri ini sudah menghasilkan Undang-Undang Dasar, Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, sampai ke peraturan-peraturan yang diturunkan ke pemerintah daerah. Yang kalau ditotal jumlahnya ribuan. Sifatnya produk hukum tsb mengikat, yang artinya satu-sama lainnya mengikat dan bila dilanggar akan berurusan dg proses hukum. Belum lagi ditambah KUHP. Karena kekuatannya mengikat itulah tidak mudah untuk dihilangkan begitu saja, kecuali dengan revolusi akbar, alias kudeta pemerintahan resmi. Yang ini JELAS akan menyisakan sakit yang berkepanjangan, yaitu perang saudara.

      Ketika umat Islam asyik berdakwah dan berada di luar parlemen, para badut-badut politik yang berada di parlemen (yang mayoritas sekuler) bisa membuat produk-produk hukum yang jauh dari nilai-nilai Islam. Dari produk hukum tersebut, bisa digunakan mereka untuk memberangus kekuatan Islam. Ingat, tahun 2013, lahir RUU yang isinya semua ormas yang tidak berasas Pancasila harus dibubarkan tanpa proses hukum. Alhamdulillah, PKS yg berjuang di parlemen menolak keras RUU itu. [baca di sini]. Bayangkan kalau tidak ada perjuangan penolakan itu, sangat mungkin terjadi kondisi bahwa ormas2 Islam yang berasas Islam habis di negeri ini. Organisasi HTI bisa dicap sebagai organisasi telarang oleh penguasa sekuler, karena tidak berasas Pancasila. Bagaimana Anda bisa menikmati dakwah kalau kondisinya seperti itu? Makanya perjuangan di parlemen itu penting, mari kita rebut bersama.

      Produk2 hukum yg disusun politisi sekuler akan membuka pintu asing mengobok-obok kedaulatan negeri ini, dan itu memarginalkan peran umat Islam.

      Akan sangat sia-sia, manakala dakwah yg dilakukan umat Islam, diberangus begitu saja melalui produk-produk hukum yg jauh dari nilai-nilai Islam, yg mengakibatkan kerusakan sosial.
      Contoh sederhana: UU distribusi miras.
      Umat Islam tidak akan mudah merazia hotel2, bar, dan lokaliasasi, karena tempat2 tersebut dilindungi / dilegalkan oleh negara untuk berjualan miras. Ketika ada umat Islam nekad merazianya, maka ia harus berhadapan dg hukum. Lagi-lagi ini akan menambah banyak umat Islam yg menghuni penjara.

      Begitu juga bila nanti lahir UU yg melindungi LGBT, aliran sesat atas nama toleransi, dll.

      Bagaimana bisa membangun pondasi akidah dg tenang bila proses kerusakan-kerusakan anak bangsa itu dilindungi oleh negara melalui produk-produk hukum?
      Saat umat Islam demo menentang, maka ia harus berhadapan dg aparat, shg kemudian akan di-cap sbg musuh negara, karena melawan hukum.

      Jadi poinnya ini adalah bagaimana menguasai parlemen, agar produk2 hukum yang dibuat di sana itu bisa sejalan dg syariat Islam.
      Hukum2 Al-Qur’an dan Sunnah itu harus diperjuangkan di parlemen (masuk ke dalam bagian UU) agar diakui oleh masyarakat yg beragam agama, budaya, dan adat istiadat.

    • Syah Roni says:

      Jika kita telusuri sirah Mas IwanYuliYanto,mengapa Rasulullaah SAW tdk mengambil kesempatan disaat ditawarkan kpd beliau tahta,harta dan wanita? Jawaban Rasulullaah SAW kan diplomatis,krn pilihan tsblah Rasulullaah SAW dan para sahabat akhirnya diboikot. Lantas apakah dgn bergugurannya org2 yg membela agama ini sesuatu kehinaan Mas IwanYuliYanto?

    • Orang2 yang berguguran membela agama Islam jelas bukan suatu kehinaan, mas Syah Roni. Namun, kasus yang mas sampaikan tsb konteks-nya berbeda.

      Kekuasaan lembaga eksekutif dlm parlemen bukanlah kekuasaan tunggal shg bisa berbuat sewenang-wenang, namun itu adalah kekuasaan kolektif atau bersama-sama. Mereka adalah wakil rakyat untuk penyampai / perumus kebijakan, bukan sbg pemimpin rakyat.

      Contoh kasus:
      Anggota DPRD di Surabaya itu 80 % adalah orang2 non Muslim atau orang Muslim tetapi tidak pro kepada kepentingan umat Islam. Saat kebijakan ttg Dolly (kompleks pelacuran), mereka memutuskan bahwa lokalisasi tsb itu tidak perlu ditutup tetapi harus diperbaharui menjadi lebih canggih lagi. Kalau begini, siapa yang zalim di sini, mas?
      Kita lah yang ikut andil dalam kezaliman tsb, karena tidak memilih orang2 yg hanif, shalih, dan amanah untuk duduk sbg wakli rakyat, membawa aspirasi kita. Akhirnya umat Islam di luar parlemen bisa apa?
      Pertarungan sesungguhnya untuk menegakkan hukum-hukum Islam itu ada di ruang parlemen, karena disitulah kebijakan2 dirumuskan.

    • Syah Roni says:

      Sistem DemoKERAsi itu sendiri jalan org Mas Iwan,mana mungkin mereka mau membiarkan tata aturan mereka diganti dgn sistem Islam,apalagi kita mau mengggantinya melalui sistem itu sendiri. Mereka sdh siapkan segala perangkat,bagaimana sistem Islam tdk bisa tegak.
      Cont,FIS di Aljazair,yg menguasai 86% diparlemen,akhirnya jg mereka gagalkan.
      Dan ini yg perlu menjadi perhatian kita kaum Muslimin;
      Sesungguhnya dalam pemilu anggota Dewan Legislatif, berlaku hukum wakalah dalam syariah Islam. Wakalah hukum asalnya mubah (boleh). Hal itu berdasarkan hadits yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah ra, ia berkata:
      «اَرَدْتُ الْخُرُوْجَ اِلىَ خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ فَقَالَ: « إِذَا أَتَيْتَ وَكِيْلِيْ بِخَيْبَرَ فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسَقًا» (رواه ابو داود و صححه).
      “Aku hendak berangkat ke Khaibar, lantas aku menemui Nabi saw. Maka beliau bersabda: “Jika engkau menemui wakilku di Khaibar, maka ambillah darinya lima belas wasaq.” (HR. Abu Dawud yang ia nilai shahih).
      Di dalam Bai’at al-‘Aqabah II, Rasulullah saw meminta kepada 73 orang laki-laki dan dua orang wanita yang berasal dari Madinah agar memilih 12 orang naqib dari mereka yang akan menjadi wakil dalam urusan mereka. Kedua hadits ini menunjukkan bahwa hukum asal wakalah adalah mubah, selama memenuhi semua rukun dan syarat-syaratnya. Rukun wakalah ada tiga: pertama, dua pihak yang berakad yaitu pihak yang mewakilkan (al-muwakkil) dan pihak yang mewakili (al-wakîl). Kedua, obyek akad, yaitu perkara yang diwakilkan oleh al-muwakkil kepada al-wakîl. Ketiga, bentuk redaksi akad perwakilannya (shighat tawkîl). Jika semua rukun itu ada maka harus dilihat perkara atau amal yang didelegasikan oleh al-muwakkil kepada al-wakîl, sebab sah dan tidaknya wakâlah bergantung pada realita perkara atau amal ini.
      Dengan meneliti aktivitas Dewan Legislatif jelas bahwa aktivitas mereka yang mendasar ada tiga. Pertama, aktivitas legislasi untuk menetapkan konstitusi (UUD) dan UU. Kedua, melantik presiden dan wakil presiden. Ketiga, aktivitas pengawasan, koreksi dan kontrol terhadap pemerintah. Aktivitas-aktivitas tersebut memiliki rincian hukum syara’ masing-masing. Hukum wakalah dalam aktivitas legislasi untuk menetapkan UUD dan UU, yakni UU yang tegak di atas akidah pemisahan agama dari kehidupan (sekulerisme); dan hukum wakalah dalam aktivitas melantik presiden dan wakil presiden yang akan menerapkan UUD dan UU sekuler; adalah berbeda dengan hukum wakalah pada aktivitas pengawasan dan koreksi terhadap pemerintah.
      Terkait hukum wakalah dalam aktivitas legislasi, harus diingatkan kepada setiap Muslim yang beriman kepada Allah SWT, bahwa wajib baginya terikat dengan hukum-hukum syara’ yang diistinbath dari al-Kitab dan as-Sunnah serta yang ditunjukkan oleh keduanya, bukan yang lain. Baik hukum-hukum tersebut berkaitan dengan kehidupan individu, keluarga, atau berkaitan dengan kehidupan publik bernegara dan bermasyarakat. Tidak ada pilihan bagi seorang Muslim kecuali menerapkan hukum Allah. Allah SWT berfirman.
      ﴿إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلَّهِ﴾
      “Menetapkan hukum itu hanyalah hak Allah.” (TQS al-An’am [6]: 57)

      Allah SWT juga menjelaskan bahwa keimanan mengharuskan seorang Muslim terikat dengan hukum Allah. Allah SWT berfirman:
      ﴿فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾
      “Maka demi Tuhanmu, mereka (pada hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim dalam perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa keberatan dalam hati mereka terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.” (TQS. an-Nisa’ [4]: 65)

      Allah SWT juga berfirman:
      ﴿ وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ ۗ وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا﴾
      “Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mu’min dan tidak (pula) bagi perempuan yang mu’min, apabila Allah dan Rasul-Nya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan (yang lain) tentang urusan mereka. Dan barangsiapa mendurhakai Allah dan Rasul-Nya maka sungguhlah dia telah sesat, sesat yang nyata.” (TQS. Al Ahzab[33]:36)

      Ini dari sisi wajibnya terikat dengan syara’. Dari sisi yang lain, seorang Muslim tidak boleh mengharamkan apa yang telah dihalalkan oleh Allah atau menghalalkan apa yang telah diharamkan-Nya. Imam at-Tirmidzi, telah meriwayatkan di dalam Sunan-nya, dari ’Adi bin Hatim –radhiya-Llâhu ’anhu– bahwa ia menemui Rasulullah saw dan di lehernya ada salib perak. Maka Rasulullah saw membaca ayat ini:
      ﴿اتَّخَذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ﴾
      ”Mereka menjadikan orang-orang alimnya dan rahib-rahib mereka sebagai Tuhan selain Allah …” (TQS. at-Tawbah [9]: 31)

      ‘Adi bin Hatim berkata: “maka aku katakan: “Sesungguhnya mereka tidak menyembah mereka (para rahib dan orang-orang alim mereka). Maka Rasulullah saw bersabda:
      «بَلَى، إِنَّهُمْ حَرَّمُوْا عَلَيْهِمْ الْحَلاَلَ، وَأَحَلُّوْا لَهُمْ الْحَرَامَ، فَاتَّبِعُوْهُمْ، فَذَلِكَ عِبَادَتُهُمْ إِيَّاهُمْ »
      “Benar (mereka menyembah para rahib dan orang-orang alim mereka). Sesungguhnya mereka (para rahib dan orang-orang alim) telah mengharamkan atas mereka yang halal, dan menghalalkan untuk mereka apa yang haram, lalu mereka mengikuti para rahib dan orang-orang alim itu. Maka yang demikian itu adalah penyembahan mereka kepada para rahib dan orang-orang alim mereka.”

      Berdasarkan hal ini, penetapan undang-undang tanpa sumber wahyu yakni bersumber pada selain al-Kitab dan as-Sunnah adalah bertentangan dengan akidah Islam. Sebab seorang Muslim wajib terikat dengan hukum syara’ dan mengambil hukum dari wahyu saja. Pada saat yang sama, ia tidak boleh mengambil sesuatu dari undang-undang dan sistem buatan manusia. Atas dasar itu maka setiap aktivitas penetapan undang-undang yang diambil dari selain al-Kitab dan as-Sunnah merupakan aktivitas syirik (menyekutukan) Allah SWT, dan tempat berlindung hanya kepada Allah. Dengan demikian, jelas bahwa wakalah dalam aktivitas penetapan undang-undang sekuler atau undang-undang yang bertentangan dengan syariah Islam secara syar’iy adalah tidak boleh, sebab aktivitas ini bertentangan dengan akidah Islam.
      Demikian juga, tidak boleh wakalah pada aktivitas mengangkat presiden dan wakilnya, sebab wakalah ini menjadi wasilah kepada keharaman; yaitu penerapan hukum atau undang-undang sekuler atau undang-undang yang bertentangan dengan syariah Islam oleh kepala negara dan wakilnya itu. Hal itu sesuai kaedah syara’ yang menyatakan:
      ]اَلْوَسِيْلَةُ اِلَى الْحَرَامِ حَرَامٌ[
      Wasilah (perantaraan) yang menghantarkan kepada keharaman hukumnya adalah haram

      Adapun wakalah dalam aktivitas pengawasan atau koreksi terhadap pemerintah maka hukumnya boleh, selama tujuannya adalah untuk amar makruf dan nahi mungkar. Wakalah untuk melakukan aktivitas ini merupakan wakalah yang sah sebab tujuannya merupakan aktivitas yang disyariatkan yaitu amar makruf dan nahi mungkar. Karena itu, pencalonan anggota Dewan Legislatif dalam rangka melaksanakan amar makruf dan nahi mungkar secara syar’iy adalah boleh selama memenuhi syarat-syarat syar’inya. Hukum kebolehan ini bukan berlaku mutlak, akan tetapi memiliki syarat-syarat tertentu sebagai berikut:
      Pertama, calon harus berasal dari latar belakang Islami, dan bukan dari partai sekuler. Dan dalam proses pencalonan ia tidak boleh menempuh cara-cara haram seperti penipuan, pemalsuan dan penyuapan. Ia juga tidak boleh berkoalisi dengan orang-orang sekuler.
      Kedua, calon tersebut wajib mengatakan tujuan pencalonannya secara terang-terangan, yaitu untuk menegakkan sistem Islam, melawan dominasi asing dan membebaskan negeri dari pengaruh asing. Dengan kata lain, calon tersebut wajib menjadikan parlemen sebagai mimbar (yakni sarana/wasilah) untuk dakwah Islam, yaitu dakwah untuk menegakkan sistem Islam, menghentikan sistem sekuler dan mengoreksi penguasa.
      Ketiga, di dalam kampanyenya, wajib bagi calon itu menyampaikan ide-ide dan program-program yang islami saja.
      Keempat, wajib bagi calon itu terikat dengan syarat-syarat tersebut secara terus menerus dan konsisten. ( Buletin Al Islam ed 700 )
      Dan,jika Indonesia berdiri Syariah Islam,apakah org2 yg menyuarakan Islam dlm parlemen sdh menyiapkan tata aturannya secara total?
      Dan jika pertanyaan tsb ditujukan kpd org Andemis ( ini bahasa Mas Iwan ),HT/HTI sdh menyiapkan UUD n UU nya. Bisa Mas dapatkan kitabnya dgn download d http://www.hizbut-tahrir.or.id
      Dgn byknya org yg GolPut,kita takut org kafir menguasai kita? Sebenarnya pasca runtuhnya Kekhilafahan Turki Utsmani,kita umat Islam telah mereka kuasai.
      Jika Allaah Ta’ala berkehendak,apa susahnya Allaah menangkan agama ini,saat ini jg? Itu artinya,Allaah Ta’ala masih sayang kepada kita,msh memberikan kita waktu yg dipergunakan u/ menjadi pembela agamanya.
      Wallaahu A’lam

    • Dyah Sujiati says:

      😥
      Dgn byknya org yg GolPut,kita takut org kafir menguasai kita? Sebenarnya pasca runtuhnya Kekhilafahan Turki Utsmani,kita umat Islam telah mereka kuasai.-> Lha iyaaaa. Terus kita nggak mau melawan gitu?

      Jika Allaah Ta’ala berkehendak,apa susahnya Allaah menangkan agama ini,saat ini jg?-> Tapi kemenangan itu mesti diupayakan Pak. Bukan sekedar semacam utopia. Gimana Allah mau ngasih kemenangan kalau kita lempeng?

      Itu artinya,Allaah Ta’ala masih sayang kepada kita,msh memberikan kita waktu yg dipergunakan u/ menjadi pembela agamanya. -> Lha kenapa kalian malah menggembosi perjuangan?

      Sepertinya diskusi kalian berdua (pak Syahroni dan Pak Iwan) beda arah deh. Yang satu ngajak ke mana, yang entah kemana lagi tuh. jadinya mbulet -panjang melingkar-lingkar nggak karuan. *maaf, bukannya esmosi tapi berusaha hanya menengahi saja yaa pisss 😀

    • Kata Anda: “Hukum kebolehan bukan berlaku mutlak, akan tetapi memiliki syarat-syarat tertentu”

      Baiklah, mas, mari kita pilih orang2 Islam yg hanif, shalih, & amanah agar bisa duduk sbg wakil rakyat. Jangan jegal mereka agar bisa menegakkan hukum2 Allah ke dalam UU dan produk2 hukum turunannya, agar bisa dilaksanakan oleh seluruh penduduk Indonesia yg berbeda latar belakang agama, budaya dan adat-istiadat.
      Selamat datang buat saudaraku HTI yg ingin masuk gelanggang demokrasi. Sesama partai berbasis massa Islam lebih baik berangkulan, gak perlu saling menjegal.

      Clear? Kalo clear, kita tutup diskusi ini ya 🙂

    • Syah Roni says:

      Mhn maaf,Mbak Dyah Sujiati. Ini poin2 pertanyaan Mbak Terus kita nggak mau melawan gitu?Bukan sekedar semacam utopia. Gimana Allah mau ngasih kemenangan kalau kita lempeng?-> Lha kenapa kalian malah menggembosi perjuangan?
      Saya balik bertanya ke Mbak
      1) Ap perlawanan yg harus kita lakukan?
      2) Semacam utopia n lempeng itu ap jg?
      3) Siapa yg menggembosi perjuangan?

      Mas Iwan,bagaimana klu saya aj yg akhiri. Krn msh ad yg kelupaan nih. Dan yang mulai kan Mas Iwan,bukan berarti saya menghambat Mas u/ jawab lho.
      Klu memang parlemen itu hrs diisi orang2 Islam yg hanif, shalih, & amanah agar bisa duduk sbg wakil rakyat.
      Pertanyaan saya ( jawab bagus jg,ndak dijawab sebagai renungan kita )
      1) Pada satu daerah,sudah duduk seorang kader d legislatif ( yg hanif, shalih, & amanah dan dpt amanah ketua komisi lg ) mengapa msh jg ikut serta dlm pemilihan kepala daerah ( sbgai wakil lho ),bahkan salah satu pesaingnya jg sbgai wakil dr partai yg sama bahkan kader ini potensial lho.Mengapa kebijakan partai tdk memberikan kpd yg blm punya jabatan tsb?

      2) Mengapa jg partai menempatkan org2 yg jls2 kafir duduk sbgai caleg dan mengapa partai menempatkan org yg potensial di wil bukan basicnya dan menempatkan org yg msh diragukan u/ duduk diparlemen?
      Cont; A basic dapil 1 ( massa jauh lbh bagus dr B,pendidikan jg lbh baik dan komunikasi jg lebih oke dgn masyarakat dibanding B )dan ditempatkan k dapil 2,bth byk biaya lg lho u/ org mengenalnya? dan
      B basic blm jls,dan ditempatkan di dapil 1. Mengapa jg B hrs ikut bersaing? Klu kalkulasi gampangnya,tempatkan aj A d dapilnya -> kemungkinan menang besar lho. Ikut sertanya B dan menyuruh A keluar dr dapil,kalau saya analisa pribadi kedua2nya sulit u/ dpt duduk dgn kebijakan spt itu.

      3) Mengapa partai Islam dlm parlemen saat ini harus byk,mengapa tdk kembali aj spt semula cukup 1 partai?

      Clear? Kalo clear, kita tutup diskusi ini ya 🙂
      Sebenarnya msh ad yg akan saya sampaikan atau pertanyakan,tapi ndak apalah sebagai kenang2an buat saya.Mhn maaf ya Mas,jika ad yg ndak berkenan.

      Khus u/ Mbak Dyah Sujiati,jika mau didkusi dgn saya oke,klu disini rasanya kurang etis krn yg punya Mas Iwan,bagaimana klu d FB aj in sya’ Allaah ntar saya konfirm jd tmn?

  22. agus says:

    1. metode perjuangan yg dicontohkan rosulullah saw tidak masuk dlm parlemen 2. dengan demokrasi para pejuang islam di parlemen dibelenggu suaranya untuk penegakkan hukum2 Alloh 3. revolusi perubahan baik itu dengan ideologi islam, sosialis, liberal…. yang BERHASIL adalah dilakukan di luar parlemen

    • [1]. Pada masa2 awal sejarah Islam, cikal-bakal sistem perwakilan telah diperkenalkan oleh para khalifah. Ath-Thabari, Ibnu Jauzi, dan Ibnu Katsir menyebut bahwa Abu Bakar as-Shiddiq sebagai salah satu peletak dasar sistem perwakilan.

      [2] Baca dengan teliti jurnal di atas. Kalau umat Islam yang hanif mayoritas di parlemen maka suaranya akan mudah untuk membawa penegakan hukum2 Allah.
      Benar, UU di negeri ini dibuat manusia. Tapi jika lebih banyak manusia shalih dan taat yang menyusunnya, bukankah akan seiring sejalan dengan syariat?
      Supaya umat Islam mayoritas, maka jangan terus-menerus menjegal kami dengan pemikiran2 utopis. Sejak awal pemilu, belum pernah dalam sejarah umat Islam mayoritas di parlemen, karena terus menerus dijegal saudara sendiri.
      Namun dengan kekuatan yang minoritas di parlemen itu sudah banyak hukum2 Allah yg dilegalkan dalam UU.
      Benar Al-Qur’an & Sunnah Nabi adalah hukum terbaik. Lalu apakah Al-Qur’an & Sunnah punya kaki tangan untuk menjelmakannya dalam kehidupan yang berlatar belakang keberagaman di negeri ini? Bukankah hukum2 Al-Qur’an dan Sunnah itu harus diperjuangkan agar diakui oleh masyarakat yg beragam agama, budaya, dan adat istiadat?

      [3] Revolusi adalah kata yang mudah untuk diucapkan. Dalam kondisi perekonomian di Indonesia yang tidak begitu baik saat ini, Revolusi justru akan rentan membuka pintu masuk berbagai kekuatan asing menjajah negeri ini. Di banyak negara di dunia, revolusi hanya menyisakan perang saudara yang berkepanjangan.

  23. Evi says:

    Kalau saya Insya Allah takan golput pemilu kali ini. Akan memilih partai yang menurut saya akan bisa membawa perubahan ke arah lebih baik bagi negara tercinta ini.

    • Betul sekali.

      “Aku ingin makan ayam goreng…”
      – Tp kamu sama sekali tak bergerak untuk masak atau membeli ayam goreng. Bisa makan ayam goreng? #IdiomGolput

  24. azfiamandiri says:

    dalam hukum Islam politik itu merupakan produk ijtihad, sedang kedudukan produk ijtihad itu cm ada 3: aslah (terbaik), shorih (baik), & akhwafud dzorurain (sama seprti diatas: yang paling ringan resikonya dari 2 hal yang memadharatkan )..sama sekali tak ada yang mutlak.

    mereka yg teriak-teriak anti demokrasi tak ubahnya seperti mereka yg teriak2 di bangku penonton, yg tentu tak kan bisa mengubah keadaan timnya yang sedang tertinggal dari lawan..

  25. Padahal orang Andemis itu hidup di sistem demokrasi, lucu kiranya jika mereka menolak sistem tersebut.

    • ghazwanie says:

      lebih lucu lagi hidup gratis dibumi Allah, tapi memakai sistem diluar hukum Allah 🙂

    • Mungkin sistem di luar hukum islam itu adalah sistem sekular ya… Demokrasi tetap mengakomodasi keyakinan beragama.

    • ghazwanie says:

      yang saya maksud bukan konten nya (isinya) tapi sistemnya..

      silahkan googling, apakah demokrasi termasuk.. 🙂

    • Sudah sejak 60 tahun lalu para ulama di negeri ini tidak pernah mempermasalahkannya, baik para ulama di NU, Muhammadiyah, Persis, Al Irsyad, dsb-nya. Bahkan para Kibarul Ulama di kerajaan Arab Saudi saja tidak mempermasalahkannya, juga para ulama di belahan dunia lainnya. Saya yakin sepanjang itu para ulama tsb tidak berada dalam kondisi sepakat dalam kesalahan atau kebodohan tidak mengetahui keharaman pemilu.

      Kalaupun ada perselisihan ini sifatnya mu’tabar para ulama kontemporer, sedangkan bersatu padu melawan musuh adalah kewajiban yang pasti tanpa diperselisihkan lagi. Seharusnya kita lebih mementingkan kewajiban yang pasti, dibanding perselisihan tersebut. Mari bersatu, mas.
      Yang buruk dikritisi, bukan lantas ditinggalkan semuanya.

  26. Kalau keadaan yg menyebabkan, semisal harus dg KTP domisili sementara kita tinggal jauh dari alamat KTP itu dan cuma diberi waktu sehari bagaimana?
    Harus juga ada solusi dong bagi warga perantauan. Sorry to say kalau soal itu Mas.

  27. Merinding baca tulisan Pak Iwan..

    • Saya pas lagi nulis ini juga merinding kok. Betapa mudahnya mereka membuat fitnah.
      Anggapan “semua partai sama, sudah tidak ada yang amanah, rakus kekuasaan,” merupakan tuduhan berat dan emosional, yang mesti dibuktikan oleh penuduhnya. Apalagi jika anggapan itu hanyalah ikut-ikutan semata, atau penggiringan opini media terhadap politisi muslim, yang umumnya memang media-media itu berdiri di atas kaki para sekuleris dan kapitalis.

  28. Dyah Sujiati says:

    Setuju!
    Mari membuka hati dan wawasan kita.

    Jadi ingat kenapa dulu miss world tetep diadakan di indonesia. Coba kala kita kuat di parlemen? Masih ada harapan yang lebih kuat. Sedih ingat itu.

    Jadi ingat juga pesan Aa Gym. Mulai dari hal kecil yang kita bisa dari diri sendiri mulai saat ini.
    Besok pemilu tinggal nyoblos aja koq repot? Hahahaa. Itu kan hal minimal yang paling kita bisa tho!
    Umat Islam harus cerdas, kita harus bagi tugas!

    • K3R3N !!!

      Bilangin ke yang lainnya ya: Jangan Golput! karena diam saja berpangku tangan terhadap kenyataan adalah syaithanul akhras.
      Imam Abu Ali Ad Daqaq berkata, “Saakit ‘anil haq syaithanul akhras yang artinya “diam saja tidak menyampaikan kebenaran adalah syetan bisu.”

      Mau jadi setan bisu?

  29. Ahmad says:

    Kalau pilih caleg Islam atau partai yang menempatkan caleg Islam di nomor urut 1, sudah benarkah?

    • Semoga tidak masalah, mas Ahmad, seperti petikan sebuah lagu nasional: “pilihlah wakilmu yang dapat dipercaya, pengemban amanah setia”

      Namun secara pribadi, saya lebih percaya pada sistem (partai) daripada figur. Karena siapapun sosok atau figurnya harus ikut sistem. Sistem mengikat semua dari bawah sampai atas. Sehebat apapun figur, kalo sistemnya lemah, lama-lama figur tersebut akan ikut arus kehancuran.
      Contoh nyata tentang kasus ibu Risma walikota Surabaya, untung beliau diselamatkan oleh gong musim Pemilu, sehingga partai PDIP yang mengusungnya sementara waktu menurunkan tempo konflik, demi jaga image. Padahal pusaran badainya mengerikan. Sudah 4 kali ibu Risma dicoba dicongkel kekuasaannya sebagai walikota oleh partai pengusungnya sendiri.

Mari Berdiskusi dan Berbagi Inspirasi. Terimakasih.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: