Home » Indonesia Crisis » Menjamurnya Analis Jangkrik Pemilu 2014

Menjamurnya Analis Jangkrik Pemilu 2014

Blog Stats

  • 1,994,625

PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Lisensi Creative Commons

Adab Merujuk:
Boleh menyebarluaskan isi blog ini dengan menyebutkan alamat sumber, dan tidak mengubah makna isi serta tidak untuk tujuan komersial kecuali dengan seizin penulis.
=====
Plagiarisme adalah penyakit yang menggerogoti kehidupan intelektual kita bersama.

Follow me on Twitter

Bila Anda merasa blog ini bermanfaat, silakan masukkan alamat email Anda untuk selalu mendapat artikel terbaru yang dikirim melalui email.

Join 5,853 other followers

Bismillah …

Dari sebelum Pemilu 2014 sampai hari ini kita banyak disuguhkan lelucon para pengamat politik. Mulai dari komentar mereka atas survey elektabilitas partai, perolehan kursi, sampai hal tentang koalisi dan oposisi. Juga banyak pengamat yang asbun soal capres-cawapres, bicara tentang ketum-ketum parpol yang bakal dilengserkan, bahkan sampai ada pengamat yang mempertaruhkan lehernya dipenggal kalau prediksinya meleset. Ada-ada saja.

Salah satu contohnya, perhatikan berita yang saya ambil dari Tribun News, berikut kutipannya:
“Jatah kursi tiga partai politik “alumni Pemilu 2009” di DPR RI diprediksi bakal berkurang secara drastis. Ketiga parpol “alumni Pemilu 2009″ itu adalah Partai Demokrat (PD), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), dan Partai Golkar. Prediksi itu, seiring anjloknya perolehan suara mereka pada Pemilu 2014, yang digelar Rabu (9/4/2014). Menurut hitung cepat Saiful Mujani Saiful Mujani Research & Consulting (SRMC), sampai Jumat (11/4/2014) dini hari, persentase perolehan ketiga parpol tersebut anjlok drastis sehingga memengaruhi jatah kursi di DPR RI.”

Coba amati berita tersebut di atas… semoga Anda semua paham bagaimana ngawurnya seorang pengamat. Lembaga survey tidak jauh beda dengan acara gosiptainment. Percaya dengan mereka sama saja percaya dengan gosip.

Perolehan suara setiap partai politik (parpol) peserta Pemilu 2014, sampai jurnal ini saya tulis belum selesai direkapitulasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU). Baru hasil hitung cepat (quick count) yang sudah bertebaran dari banyak lembaga survey dan media. Anehnya banyak yang tidak belajar dari pengalaman Pemilu 2004 dan 2009, bahwa perolehan suara yang berselisih jauh di antara dua partai belum tentu memastikan perolehan kursi di DPR juga pasti berselisih jauh. Bahkan, bisa jadi akumulasi perolehan kursi di tingkat nasional dari partai yang suaranya jauh lebih sedikit justru mendapatkan jumlah kursi DPR lebih banyak. Lho kok bisa?

Hal itu karena pembagian jatah kursi DPR dan DPRD diselesaikan di daerah pemilihan (dapil) masing-masing. Hal itu diatur dalam Peraturan KPU Nomor 29 Tahun 2013 tentang Penetapan Hasil Pemilu. Maka parpol-parpol yang mengambil dasar kebijakan saat ini berdasarkan hasil beberapa lembaga survei yang melakukan Quick Count sepertinya bakal kecewa deh. Padahal parpol-parpol sudah belajar bahwa hasil survei adalah dasar kebijakan yang bisa keliru. Lha kok sekarang mereka ulangi lagi, dengan dasar Quick Count yang tidak berbasis suara, tapi prosentase yang bias. Partai besar sibuk blusukan kesana kemari mencari kawan koalisi HANYA berdasar hitungan Quick Count.

Quick Count lembaga-lembaga survei dengan prosentase sama sekali tidak bisa dipakai untuk menghitung jumlah kursi masing-masing parpol. Deviasinya besar sekali. Apalagi jumlah sampel Quick Count yang diambil adalah hanya 3,6% dari jumlah total TPS yang tersebar merata di seluruh Indonesia. Besar kemungkinan tidak akurat. Masalah lain, kalaupun sudah ada rekapitulasi resmi jumlah kursi dari KPU, masih mungkin berubah pasca putusan MK soal sengketa pemilu.

.
Tata Cara Penetapan Perolehan Kursi Parpol

Tata cara penetapan perolehan kursi parpol mengacu pada UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilu.

Langkah Pertama:
Penetapan suara sah parpol di tingkat nasional. Semua suara sah baik untuk parpol maupun calon anggota legislatif (caleg) dikumpulkan oleh KPU.

Langkah Kedua
Setelah terkumpul seluruh suara sah se-Indonesia, ditentukanlah parpol yang dapat mengirimkan wakilnya ke DPR, dengan cara menyortir parpol menggunakan ambang batas yang dikenal sebagai parliamentary treshold. Berdasarkan Pasal 208 UU no 8/2012 menyatakan bahwa ambang batas ditetapkan 3,5% suara sah.

Pasal 211 ayat 1 UU no 8/2012 menyatakan bahwa pembagian alokasi kursi dalam Pemilu Legislatif 2014 habis dilakukan di masing-masing daerah pemilihan (dapil). Maka, suara sah parpolk dan caleg di daerah itu dihitung ulang dengan “menyingkirkan” suara partai dan caleg dari partai yang tak lolos parliamentary treshold. Untuk contoh kasus, sebutlah tinggal satu juta suara sah.
Pasal 22 UU no 8/2012 mengatur setiap dapil dapat memiliki alokasi kursi antara 3 sampai dengan 10. Untuk contoh kasus dalam jurnal ini sebut saja sebuah dapil mendapat alokasi 6 kursi DPR.

Langkah Ketiga
Menetapkan bilangan pembagi pemilih (BPP) yang berlaku untuk setiap dapil, berdasarkan pasal 209 ayat 3 UU no. 8/2012.
BPP = Total suara sah parpol : Jumlah kursi dapil.
Total suara sah parpol tidak termasuk parpol yang tidak lolos parliament threshold 3,5%. Parpol yang suaranya kurang dari 3,5% maka akan hilang dalam perhitungan suara sah di seluruh dapil. Katakanlah dari penghitungan di tingkat nasional, ada 6 partai politik yang memenuhi ambang batas untuk memiliki anggota DPR.
Menggunakan contoh angka di atas, BPP yang didapat adalah satu juta dibagi 6, alias 167.000 suara. Inilah harga kursi di dapil tersebut.

Langkah Keempat
Penentuan perolehan kursi tahap pertama, yaitu dengan membagi suara sah parpol dengan BPP. Jika hasil pembagian bilangan desimal, yang dijadikan patokan adalah bilangan satuan sebelum koma. Contoh: kalau hasil pembagian dengan BPP 0,966 maka dihitung 0 kursi. Kalau 1,843 dihitung satu kursi. Tidak dilakukan pembulatan ke atas.
Sebagai contoh kasus, misalkan 6 partai itu mendapatkan suara sebagai berikut:
1. Partai A = 265.000 suara
2. Partai B = 250.000 suara
3. Partai C = 100.000 suara
4. Partai D = 115.000 suara
5. Partai E = 125.000 suara
6. Partai F = 135.000 suara

Partai yang memenuhi BPP, langsung mendapatkan kursi berdasarkan kelipatan BPP. Dari data di atas maka parpol yang langsung mendapatkan pembagian kursi adalah Partai A dan Partai B, masing-masing mendapatkan satu kursi. Pada hitungan pertama ini masih tersisa 4 kursi.

Bagaimana pembagian kursi yang tersisa?

Bila pada Pemilu 2009 sisa suara dan sisa kursi dibawa terlebih dahulu ke provinsi, digabung dengan sisa kursi dan sisa suara dari semua daerah pemilihan di provinsi tersebut untuk ditetapkan BPP baru dan sisa kursi dihabiskan di tingkat provinsi, maka pada Pemilu 2014 sisa kursi ini dalam UU no. 8/2012 langsung saja dibagi di dapil berdasarkan urutan sisa suara terbanyak.

Dari perhitungan pertama di atas, masih ada empat alokasi kursi yang belum terpakai. Dari data di atas, masing-masing partai menyisakan suara sebagai berikut:
1. Partai A = 98.000 suara [=265.000 – 167.000]
2. Partai B = 83.000 suara [=250.000 – 167.000]
3. Partai C = 100.000 suara
4. Partai D = 115.000 suara
5. Partai E = 125.000 suara
6. Partai F = 135.000 suara

Maka, empat alokasi sisa kursi berdasarkan ketentuan Pasal 212 huruf c UU no. 8/2012 ini diberikan kepada Partai F, Partai E, Partai D, dan Partai C; berdasarkan urutan sisa suara terbanyak. Sehingga dalam simulasi ini enam partai tersebut mendapatkan satu kursi. Partai A dan Partai B mendapat masing-masing 1 kursi di perhitungan Tahap Pertama. Sedangkan Partai C, D, E dan F mendapat masing-masing 1 kursi saat perhitungan suara sisa. Jadi, Partai A yang mendapat 265 ribu suara SAMA perolehan kursinya dengan Partai C yang hanya mendapat 100 ribu suara. Yang satu karena memenuhi BPP, yang satunya karena sisa suaranya besar.

Dalam berbagai media televisi maupun berita online, seringkali pengamat politik mudah sekali mengatakan Partai A mengungguli Partai C secara signifikan, dan Partai A dinyatakan sebagai pemenang pemilu karena memperoleh suara terbanyak. Padahal tidak demikian. Perolehan kursi Partai A dan Partai C nyatanya sama di DPR RI. Seharusnya pengamat politik mempelajari detail basis-basis data perolehan suara tersebut yang tersebar di seluruh Indonesia. Pakailah sistem aplikasi yang canggih agar analisanya mendekati akurat. Kalau hanya berdasarkan prosentase angka tabulasi suara nasional saja… wow mudah sekali jadi pengamat ya, bisa masuk televisi, dapat honor, padahal menyesatkan.

.
Jangan terlalu cepat ambil kesimpulan dengan hasil Quick Count

Bila menggunakan data Quick Count lembaga survey saat ini, peta perkiraan suara akan tergambar PDI-P di tempat pertama, Partai Golkar di tempat kedua, Partai Gerindra di tempat ketiga dengan selisih suara yang cukup besar. Sedangkan partai lain yang diperkirakan lolos parliamentary treshold, memliki angka yang rapat dan berdekatan persentasenya.

Dari simulasi di atas, kemungkinan suara terbesar tidak akan memberikan selisih kursi yang besar tergambar. Artinya, jangan terlalu cepat ambil kesimpulan dengan capaian suara. Jangan-jangan, kalaupun lolos di hitungan tahap pertama, jumlah kursi yang didapat pun dikejar oleh partai yang berselisih jauh persentase perolehan suaranya.

Anehnya, banyak partai-partai yang merasa besar sudah ribut soal koalisi. Sowan ke sana sini untuk menjalin koalisi, hanya berdasarkan perhitungan Quick Count yang belum tentu akurat. Ada juga partai yang diambang perpecahan karena kebijakan koalisinya yang terlalu dini tidak didukung penuh oleh seluruh DPW-nya. Padahal peta koalisi pun harus berhitung cermat sampai ke persentase perolehan kursi ini, karena syarat pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden menurut Pasal 9 UU 42 Tahun 2008 adalah 25 persen suara sah atau 20 persen kursi DPR. Nah, khan!

Yang sering orang lupa bahwa kursi dan suara itu beda. Suara besar tak berarti kursi (DPR) banyak. Contoh: PKB ambil kursi di basis NU (Jatim) yang harganya mahal (1 kursi DPR pada dapil-dapil di propinsi Jatim yang membutuhkan suara banyak, berbeda dengan wilayah lain seperti luar Jawa). Efeknya jika dikonversi ke kursi jadi kecil. Tahun 2009 suara PAN lebih besar dari PKS tapi kursinya lebih kecil 12 buah dari PKS. Inilah hikmah dari ‘strategi elektoral’ yang selama ini PKS lancarkan yaitu menyasar luar Jawa.

Banyak bermunculan analis jangkrik

Di era pemilu ini banyak bermunculan yang namanya analis-analis uir-uir atau analis-analis jangkrik. Mereka itu suaranya kencang di berbagai media, padahal basis analisisnya tak terlacak, hanya mendasarkan pada prosentase Quick Count yang bias. Padahal banyak provinsi di Indoneisa yang mempunyai kuota 3 kursi DPR RI. Quick Count dapil bisa akurat bila dilakukan di provinsi-provinsi tersebut. Mengapa? Sebab di provinsi-provinsi yang hanya mempunyai 3 kursi, jarang ada parpol yang mendapat 2 kursi, walau mendapat hampir 50% suara menurut Quick Count. Inilah uniknya Indonesia.

Dengan kekuatan merata parpol-parpol sekarang, dapil-dapil yang hanya mempunyai 3 – 6 kursi, kemungkinan besar kursi merata masing-masing 1 untuk masing-masing partai. Di dapil yang mempunyai 6 – 12 kursi DPR, kejadian sama bisa terulang sampai kursi ke 10. Artinya? Partai juara 1 dan juara 2 untuk masing-masing dapil, hanya mungkin mendapat 2 kursi di dapil-dapil yang menyediakan 9 – 12 kursi. Diluar itu, sulit. Apa konsekuensinya? Proses pengambilan keputusan di DPR dan DPRD bakal lebih rumit lagi pasca pemilu 2014 ini. Masing-masing fraksi saling kunci. Apabila UU Susduk tidak dirubah, DPR dan DPRD akan diisi oleh satu Ketua DPR\D dan 3 – 4 Wakil Ketua DPR\D. Juga masing-masing komisi. Biaya bengkak. Fenomena yang bakal terjadi itulah, saling kunci di DPR\D, yang memicu arus deras “konflik” elite di media massa belakangan.

Saya sependapat dengan yang disampaikan Pak Indra J. Piliang [chirpstory] bahwa legislative (DPR) yang mempunyai kewenangan menurut UUD, ternyata mengalami tantangan serius 5 tahun ke depan, karena persebaran kursi yang merata pada masing-masing parpol. Akibat-akibat pastinya juga akan terjadi: Presiden dan jajarannya akan sangat sering berhadapan dengan DPR, ini berpotensi deadlock. Begitu juga kepala-kepala daerah. Begitulah, Indonesia diambang divided government yang serius dan saling kunci. Seperti terjadinya the government shutdown di Amerika Serikat. Kita seharusnya menurunkan ego. Mending diskusi soal ini, tinimbang utak atik gathuk siapa dipasangkan dengan siapa. Sebab siapapun presiden-wapres terpilih, kudu berhadapan dengan DPR.

Dibalik Misteri Sikap Politik PKS

Apakah Anda percaya berita-berita media arus utama yang mengatakan bahwa PKS telah merapat ke Partai A, atau Partai B? Anda tertipu. Nyatanya sampai hari ini PKS telah menunjukkan sikap kedewasaan politiknya, bagaimana PKS tidak terburu-buru tercebur dalam hiruk pikuk koalisi. PKS tidak takut tidak kebagian kursi kekuasaan. Karena koalisi bagi PKS adalah urusan nasib bangsa. Substansi keputusan yang akan diambil bukan soal koalisi siapa dengan siapa, tapi apa dan kenapa jauh lebih penting.

PKS sampai hari ini bikin arus sendiri, yaitu menjaga suara yang telah diamanahkan kepada PKS [Antara News]. Cara PKS menjaga amanah dari suara yang telah diamanahkan cukup berlapis dengan mengerahkan kader-kadernya di seluruh Indonesia untuk menjadi saksi. Saksi-saksi yang dihadirkan lengkap hingga PKS telah siap dengan sistem tabulasi nasionalnya. PKS jadi satu-satunya partai yang melakukan Real Count dengan menggunakan perangkat IT, sehingga sudah mempunyai data lengkap jumlah kursi yang didapat. Maka bersiaplah menanti kejutan-kejutan berikutnya dimana data Real Count yang dimiliki PKS berbeda dengan Quick Count yang dihadirkan oleh lembaga-lembaga survey saat ini. Jalinan koalisi parpol-parpol besar akan rontok dan menyusun ulang strateginya setelah melihat Real Count KPU, dan itu bisa jadi akan ada kejutan-kejutan besar di detik-detik terakhir.

Kegigihan saksi-saksi PKS membuat Indonesia tahu bahwa terjadi penggelembungan suara dimana-mana secara massif, bahkan sampai melibatkan kepala daerahnya untuk berbuat curang [Pesat News]. Akibatnya, hampir di semua provinsi diadakan penghitungan ulang dan terdapat 517 Tempat Pemungutan Suara di 20 provinsi di 77 kabupaten dan kota dilakukan pemilu (pencoblosan) ulang karena ditemukan kecurangan-kecurangan [Pemilu.com]. Nah, kalau banyak yang diulang seperti itu apakah juga masih percaya hasil Quick Count?

Kembali ke soal analis jangkrik. Menjamurnya analis jangkrik pada Pemilu 2014, apakah bagian dari propaganda atau mereka memang tidak kapabel?

B E R S A M B U N G ke kejutan berikutnya.

Salam hangat tetap semangat,
Iwan Yuliyanto
21.04.2014

Advertisements

24 Comments

  1. pemilu yng kemaren mah haduhhh ribet banget terlalu banyak pilihan yang ga dikenal pula

  2. Bukan analisisnya yang salah, tapi anda yang gagal memahami kalimat itu, kalimat itu kan bicara prediksi bukan kepastian, dan prediksi itu dibuat berdasarkan korelasi yang punya nilai kausalitas. Korelasi antara jumlah pemilih dengan perolehan kursi itu kan memang benar ada, bahwa semakin sedikit suara maka kursi yang akan diperoleh di DPR juga akan semakin sedikit. Masalah apakah faktor jatah dapil itu diperhitungkan atau tidak sama sekali tidak mengubah nilai kalimat itu menjadi salah.

    Kalimat itu seperti:
    “Pak Ujang semakin hari semakin sering merokok, tahun lalu dia merokok 2 batang sehari, sekarang konsumsi rokoknya sudah 2 bungkus atau sama dengan 24 batang sehari, sehingga diprediksi usia harapan hidupnya akan semakin pendek”

    Lantas anda memberi bantahan:
    “Belum tentu Pak Ujang cepat mati, bisa jadi dia tetap sehat karena pola makannya bagus dan sering olahraga”

    Memang benar ada banyak faktor yang mempengaruhi usia harapan hidup, tapi prediksi bahwa usianya lebih singkat itu tetap benar mas, begitu juga dengan prediksi jatah kursi yang berdasarkan pada jumlah suara nasional.

    Oke, itu bicara semantik, kita bicara fakta.
    Sebagai lembaga survei yang kredibel, yang hasil Quick Countnya paling mendekati data KPU, saya yakin SMRC sudah memperhitungkan suara berdasarkan daerah pemilihan kok. Faktanya, memang benar jumlah suara Golkar, PKS, dan PD itu berkurang drastis, silahkan baca Kompas terbitan kemarin, (16 Mei) disana jelas terlihat, bahwa perolehan kursi ketiga partai sangat jauh berkurang:
    Demokrat, dari 148 menjadi 61
    Golkar, dari 106 menjadi 91
    PKS, dari 57 menjadi 40

    Jadi bener kan hasil kesimpulan mereka?
    Daripada anda dengan cepat menuduh mereka sebagai analisis jangkrik, kenapa anda tidak coba saja datang dan melihat data mentah mereka, karena apa yang anda baca belum tentu mencerminkan semua analisis mereka, yang namanya data, grafik, perhitungan korelasi, interval kepercayaan, itu kan tidak mungkin tercermin dalam beberapa paragraf dalam sebuah artikel, yang anda baca hanya sebagian kecil dari analisis itu.

  3. asisjava says:

    Saya mmg tdk paham dgn “matematika politik” yg mas Iwan jelaskan cuma saya lebih tertarik mengomentari judul yg sampeyan tulis yaitu analisa jangkrik. Saya jd teringat sama spt komputer rakitan yg mutunya alakadar maka disebut komputer. Jadi menurut pendapat sampeyan apakah analisa sampeyan paling akurat? Kalau benar spt itu, mengapa media baik elektronik atau cetak tidak memakai acuan atau rujukan analisa sampeyan saja? Mhn maaf kok nama sampeyan blm saya dengar dibanding analisa politik lain, apa yg ssbabnya?

    • Kalau istilahnya dibandingkan dg komputer jangkrik ya jelas beda dong, mas AsisJava. Kata “jangkrik” yang saya maksudkan di sini adalah binatang yang bersuara di malam hari, suaranya krik.. krik.. krik.. terdengar kencang, namun tidak terlihat dimana lokasinya. Makanya di dalam jurnal di atas saya tulis:
      “analis-analis uir-uir atau analis-analis jangkrik. Mereka itu suaranya kencang di berbagai media, padahal basis analisisnya tak terlacak, …”

      Tunggu jurnal saya berikutnya ya, mas, yang membeberkan fakta-fakta kekeliruan para pengamat.

  4. mantep pak iwan analisisny 🙂

  5. abi_gilang says:

    Walau tidak sepenuhnya faham tapi tulisan telah lebih membuka “kegelapan” pikiran saya tentang pelaksanaan pemilu. Terima kasih Pak Iwan 🙂

  6. welly says:

    mereka cari koalisi setahu saya untuk mengusung capres dan cawapres karena persentase suara tidak smp 20 sekian sekian persen untuk dpat mengusung capres sendiri bagi parpol.

    • Betul sekali, mas Welly. Karena memang gak ada partai yg secara suara nasional bisa tembus di atas 25%. Artinya tidak ada pemenang pemilu, karena itu mereka harus berkoalisi untuk nembus.

      Tapi masalahnya terlalu dini itu bicara koalisi, masak beberapa jam setelah perhitungan quick count yg terkumpul 99%, para analis itu langsung buat pernyataan dengan sangat yakinnya bahwa capres A harus koalisi dg partai B untuk maju. C dg D, dst-nya. Bahkan SBY pun mengucapkan selamat kepada pemenang pemilu, aneh, padahal itu baru hitungan quick count.

      Justru sekarang pernyataan galau dari politisi Golkar ini tidak ada dalam perkataan para pengamat politik sebelumnya [baca Detik TV News]

      Bambang Soesatyo: “Posisi PKS ini strategis, dia tinggal kemana bandulnya. Jika bandulnya ke Golkar maka Gerindra panik, Gerindra tidak bisa mengusung Prabowo. Tapi jika bandulnya ke Gerindra, maka Golkar yang tidak bisa mengusung capres-cawapresnya”

      Jadi, partai-partai besar itu kini tergantung sikap PKS. Padahal para pengamat politik dan lembaga2 survey jauh2 hari sebelum Pemilu memprediksi PKS bakal tamat di 2014 ini, nilainya diprediksi kurang dari 3,5%.

      Selain itu yang dilupakan para pengamat politik, mereka membius publik dengan pernyataan bahwa kalau suatu partai prosentase suaranya besar maka dianggap sbg pemenang. Padahal tidak demikian, karena faktor perolehan kursi yg saya jelaskan di atas.

      Pemenang itu nanti ditentukan setelah rekapitulasi perolehan kursi di Senayan. Pemilu 2014 ini penuh ajang strategi di setiap dapil. Contoh simulasi kasus di atas yang kini menjadi fakta ada pada berita ini: Batam Pos.

    • welly prazh says:

      dr hasil pemilu pemenang ada 2
      1. pemenang dng suara terbanyak meski tdk mayoritas krn ini berpengaruh pada pemilu capres

      2. pemenang yang berdasarkan jumlah kursi karena akan menguasai parlemen.

      dr hsl quick count hanya cerminan suara terbanyak untuk dpt mengusung capres dan cawapres tp tdk untuk kekuatan parlemen. tp ada juga pengaruhnya bila calon diusung menang krn diharapkan koalisi jg terjadi di parlemen dng jumlah kursi yg signifikan maka pemerintah diharapkan lebih kuat.

      mengenai prediksi PKS dr pengamat ya namanya prediksi bisa tepat bisa meleset palagi skrng ini banyak jg lembaga survei bayaran. tinggal pintar2nya masyarakat mengolah dan mencerna apa yg dikatakan pengamat

  7. thetrueideas says:

    pasca 9 juli nanti, kayaknya makin seru ya mas?

  8. Jokowow efek kalah dari bang haji efek…^^

    Kira-kira kapan ya negara kita bisa memilih online… kan seharusnya ktp elektronik mendukung hal tersebut kan?

  9. esti kristikasari says:

    Thanks pak, mencerahkan,,,bahkan tak semua kader PKS tahu ttg ini. Ditunggu kejutan lanjutannya !

  10. anotherorion says:

    isih angel ndelok sopo sik bener2 klebu dadi anggota DPR, ning wis akeh caleg setres gara2 ngerasa suarane kurang

  11. bimosaurus says:

    Yang saya kenal dalam dunia jurnalisme dan kawan-kawannya dikenal ada 2 hal : Fakta dan Opini. Sayang banget bahwa kita rela mengorbankan fakta demi seonggok opini. Fakta yang ditelikung demi opini juga terlalu banyak.. Analisa juga akan diarahkan ke sana. Tidak sekedar mencari pembelaan diri berdasar statistik/empiris, tapi sudah digunakan untuk bahan mencari dukungan. Meski pada akhirnya masyarakat mulai “pintar” dan menolak itu semua.
    Sudah tidak gampang sekarang mencari media yang netral, karena jiwa manusia diarahkan pada keberpihakan

  12. jampang says:

    lagi pula masih ada beberapa tempat yang melakukan pencoblosan ulang 😀

    • Betul. Data-data sampel sudah masuk duluan ke sistem tabulasi quick count setelah penghitungan suara selesai di TPS-TPS yang menjadi sampelnya. Padahal beberapa jam kemudian di hampir semua provinsi dilakukan penghitungan ulang karena diduga adanya kecurangan saat rekapitulasi suara di PPS.

      Kemudian yang lebih parah lagi, terdapat 517 Tempat Pemungutan Suara di 20 provinsi di 77 kabupaten dan kota dilakukan pemilu (pencoblosan) ulang karena ditemukan indikasi kecurangan yang sifatnya fatal.

      Bisa jadi angka-angka hasil Quick Count itu adalah suara awal yang kemudian dianulir tersebab kondisi di atas.

  13. rinisyuk24 says:

    Terima kasih pencerahannya , Pak.

    • Sama-sama, mbak Rini, semoga bermanfaat.
      Ini ada contoh nyata pada berita yang saya baca hari ini tentang perolehan kursi berdasarkan simulasi di atas.

      http://batampos.co.id/21-04-2014/ini-daftar-caleg-yang-bakal-lolos-ke-dprd-kepri-dari-dapil-batam-b/

      Pleno hasil rekapitulasi Dapil Batam B untuk tingkat Provinsi, menempatkan partai Golkar dengan perolehan suara terbanyak.

      Namun untuk urusan jatah kursi, dipastikan seluruh partai politik mendapatkan satu kursi di DPRD Provinsi Kepri kecuali PKPI dan PBB yang gagal meloloskan wakilnya ke kursi Dewan propinsi.

      Suara sah untuk Dapil Batam B mencapai 196.921. Sedangkan jatah kursi yang diperebutkan hanya 10. Bilangan Pembagi Pemilihannya (BPP) untuk satu kursi sebanyak 19.692.

      ===

      Artinya meskipun Golkar berada di peringkat satu dengan suara terbanyak, kemudian Partai PKS di peringkat 5, itu tidak berpengaruh dengan jumlah kursi yang didapat. Mereka dapat kursi sama banyaknya. Artinya tidak ada partai pemenang pemilu.
      Maka perlu strategi yang cerdas untuk mendapatkan banyak kursi di Senayan memanfaatkan kondisi geografis pemilih yang tersebar di seluruh Indonesia.

  14. naniknara says:

    dan apa/bagaimana metode yang diterapkan oleh lembaga-lembaga survey tersebut dalam mengambil sampel datanya?
    Nggak cuma di tv dan media, para tukang becak pun bersemangat klo ikut menganalisis pemilu kemarin. berkomentar ini itu, harusnya begini begitu.

    • Dalam jurnal selanjutnya insya Allah akan saya rilis bagaimana metode pengambilan survey oleh para lembaga survey beserta kelemahannya.

      QC dirilis oleh lembaga2 survey yg sejak setahun lalu konsisten mengalami kesalahan dlm mengukur elektabilitas parpol. PDIP dikasih rate sangat tinggi; bahkan dirilis jika Jokowi diangkat jadi capres maka perolehan suara bisa 40% .. Ternyata setengahnya saja tidak.

      Sayang sekali kalau para tukang becak itu bicara politik berdasarkan informasi dari media yang keliru yang selama ini menyimpang dari konsep pilar ke-empat demokrasi. Media sebagai edukasi publik.

  15. Dyah Sujiati says:

    Orang indonesia itu suka yang sensasional pak. Mungkin yang sy bilang ini keterlaluan, tapi ini hanya dalam konteks politik dan pemilu saja. Surva-surve itu bisa jadi memang dijadikan sarana mencuci otak bawah sadar bangsa yang sensasional itu. Dijejali terus dengan info-info palsu jadi nanti ketika hasil realnya meleset, bakal protes. Dan parahnya, banyak yang asal percaya saja.

    Berarti kita memang harus tidak boleh lelah memberikan pencerahan nih. 🙂
    Sambil berdoa sekaligus menunggu kejutan-kejutan itu.

    • Kalau kejutan memang iya, bikin banyak yg membencinya makin ngilu baca success story-nya.
      Bayangkan aja sebuah parpol berbasis massa Islam; dalam setahun penuh dihajar integritasnya dari sisi moral oleh media-media mainstream dan ribuan akun socmed. Namun masih mampu mempertahankan mayoritas kursinya.
      Bandingkan dgn parpol penguasa saat ini; yg orang peduli setan dgn moralnya; harus kehilangan hampir 100 kursi di DPR.
      Atau parpol jawara Orde Baru, yg punya basis kuat hasil puluhan tahun memimpin negeri ini; terus menerus konsisten kehilangan kursi di setiap periode pemilu. Padahal mereka adem ayem gak digoyang / dihajar sana sini; bahkan bisa beriklan 24 jam nonstop di media karena ketum-nya punya TV.

Mari Berdiskusi dan Berbagi Inspirasi. Terimakasih.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Let me share my passion
My passion is to pursue and share the knowledge of how we work better with our strengthen.
The passion is so strong it can do so much wonder for Indonesia.

Fight For Freedom!
Iwan Yuliyanto

Kantor Berita Umat

%d bloggers like this: