Home » Indonesia Crisis » Kado HUT DKI Jakarta Yang Menampar Kesadaran

Kado HUT DKI Jakarta Yang Menampar Kesadaran

Blog Stats

  • 2,052,782

PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Lisensi Creative Commons

Adab Merujuk:
Boleh menyebarluaskan isi blog ini dengan menyebutkan alamat sumber, dan tidak mengubah makna isi serta tidak untuk tujuan komersial kecuali dengan seizin penulis.
=====
Plagiarisme adalah penyakit yang menggerogoti kehidupan intelektual kita bersama.

Follow me on Twitter

Bila Anda merasa blog ini bermanfaat, silakan masukkan alamat email Anda untuk selalu mendapat artikel terbaru yang dikirim melalui email.

Join 5,852 other followers

Bismillah …

Pada debat perdana capres-cawapres, 9 Juni 2014 lalu, calon presiden nomor urut 2 Pak Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, “Manajemen pengawasan harus kita jalankan, setiap minggu, setiap hari, setiap jam dan detik demi detik harus kita awasi. Negara kita paling lemah manajemen pengawasannya.” [Detik News].

Saya setuju dengan Pak Jokowi. Sudah seharusnya sebagai pejabat negara, terlebih seorang pemimpin, harus mampu secara disiplin menerapkan manajemen pengawasan pembangunan sebagai kunci pemberantasan korupsi. Namun apakah Pak Jokowi sendiri sudah memberikan contoh yang baik bagaimana real-nya manajemen pengawasan saat ini selaku kepala daerah?

Di sini, mari kita mengambil sebuah pelajaran besar betapa pentingnya membangun integritas melalui aksi nyata.

APBD DKI Jokowi

Kado Berharga di Hari Istimewa

Dalam debat perdana capres-cawapres tersebut, Pak Jokowi mengatakan akan menyelesaikan banyak persoalan negeri ini dengan sistem online yang katanya telah diterapkan dengan baik di Pemprov DKI Jakarta.

NAMUN, fakta sangat mengejutkan muncul dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Di hari jadinya ke-487, DKI Jakarta mendapat kado yang sangat berharga dari BPK. Disebut berharga karena menampar kesadaran kita semua. Temuan BPK atas APBD DKI Jakarta 2013 yang dirilis tanggal 20 Juni 2014 menunjukkan ada 86 proyek yang ganjil sehingga berpotensi merugikan daerah dengan nilai total Rp 1,54 Triliun!. Temuan itu terdiri atas:

  • Temuan berindikasi kerugian daerah Rp 85,36 Miliar,
  • Potensi kerugian daerah Rp 1,33 Triliun,
  • Kekurangan penerimaan daerah Rp 95,01 Miliar,
  • 3E (tidak efektif, efisien, dan ekonomis) alias pemborosan Rp 23,13 Miliar.

Penurunan opini BPK RI atas Laporan Keuangan (LK) 2013 dari Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas APBD DKI 2012 menjadi Wajar Dengan Pengecualian (WDP) atas APBD DKI 2013 merupakan tanggung jawab kepala daerah sebagai pemimpin penyelenggaraan pemerintahan daerah, berdasarkan Undang-Undang (UU) Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 6 Ayat 2 (C).

Penurunan pencapaian opini BPK tersebut terlihat dari melemahnya sistem pengendalian internal, meningkatnya pelanggaran kepatuhan yang bersifat material, apalagi jika berdampak pada nilai aset yang disajikan. Ini sebagai bukti kurangnya komitmen Pemprov DKI atas akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah melalui APBD DKI 2013.

Selalu Muncul Pembenaran Atas Penyimpangan

Lagi-lagi, selalu saja muncul pembenaran dari barisan pendukung Jokowi. Seakan-akan kelalaian / penyimpangan yang dilakukan adalah hal yang wajar. [Simak juga jurnal: Keblingernya Pembenaran Dalam Budaya Anti Kritik].

Contoh pembelaan adalah dari tulisan @PartaiSocmed berjudul: Hasil Temuan BPK, Prestasi atau Aib Jokowi-Ahok?
Ia menulis:
“Jokowi-Ahok jelas tipe pemimpin yg berorientasi proses. Maka hasil audit mereka anggap sebagai alat utk evaluasi. Selain sebagai alat utk evaluasi audit juga digunakan sebagai alat preventif guna mencegah terjadinya kebocoran2. Karena itu maka Jokowi-Ahok tidak berusaha “menyulap” hasil audit BPK dg cara2 yg kita tahu sama tahu. … Maka kitapun setuju bahwa hasil temuan BPK adalah PRESTASI kepemimpinan Jokowi-Ahok! Terutama dalam hal lakukan transparansi”

“Transparansi” atas hasil temuan audit versi mereka ini menurut saya bukanlah sebuah prestasi, karena memang seharusnya begitu. Kalau transparansi dalam pengelolaan anggaran… nah itu baru benar.

“Pelaku penyimpangan khan bukan Pak Jokowi tapi para anak buahnya”
Betul, bukan Pak Jokowi. Tapi mana realisasi yang beliau sampaikan seperti yang tertulis pada paragraf pertama di atas?
Logika mana yang membiarkan kondisi adanya penyimpangan pengelolaan keuangan APBD sampai berlarut-larut hingga akhirnya tertampar adanya temuan indikasi kerugian mencapai 1,5 Triliun?

Contoh pembelaan lainnya adalah sebuah artikel di Kaskus yang ditulis oleh @kurawa, di sana ia menulis:
“Sudah jadi rahasia umum pemberian pernyataan BPK itu tergantung entertainment yang diberikan oleh auditee nya.. aplg klo auditornya cowok. Makanya itu kalau dikalangan forensik fraud auditor : mau diberikan WTP, WDP dari BPK kita selalu jawab WTF (What The Fuck) alias gak peduli”

Sebagai praktisi e-Government, saya paham, memang ada kondisi di lapangan yang seperti itu, yaitu meng-entertain auditor dengan memuaskan agar mendapat WTP. Namun, tidak bisa di-generalisir, di-gebyah uyah bahwa semua sama saja. Tidak bisa begitu. Sebab ada kepala daerah yang sungguh-sungguh memajukan daerahnya dan jujur pula menghadapi proses audit, dan mereka mendapat WTP.

Contohnya status WTP yang diberikan kepada Pemprov Jawa Barat, bahkan sampai 3 kali berturut-turut. [Suara Merdeka]. Apakah Pak Ahmad Heryawan (AHER) men-“servis” auditor secara memuaskan agar mendapatkan WTP? Sempit sekali kalau ada yang menuduhkan hal seperti itu. Silakan buktikan.

Contoh pembelaan yang lainnya lagi… bukannya melakukan koreksi terhadap diri sendiri, tetapi malah balik mencari kesalahan BPK yang dikaitkan dengan adanya muatan politis. [baca PortalKBR]. Ada-ada saja. Lihatlah fakta daftar temuan audit di bagian akhir jurnal ini. Apakah ada unsur rekayasa? Tidak. Pak Ahok telah mengakui dan menyetujui hasil temuan tersebut. Temuan itu adalah benar-benar fakta, bukan sulapan auditor. Sudah ditegaskan bahwa BPK RI menggunakan metode Risk Based Audit (RBA) yang komprehensif dilandasi asas integritas, independensi dan profesionalisme yang tinggi.

Sejatinya semua pembelaan ini sama dengan melestarikan budaya anti kritik dan anti demokrasi. Menutupi borok seseorang dengan mencoba menuduh pihak lain juga ada borok adalah sungguh perbuatan yang tidak etis. Bisa jadi karena yang menjadi obyek pembelaan mereka adalah seorang capres, maka sebisa mungkin dampak ditekan semaksimal mungkin meski dengan cara pembodohan informasi publik.

Statemen pembelaan lainnya masih banyak. Alih-alih mengedukasi, mereka malah ada yang sibuk membuat opini bahwa WDP itu hanya seperti sebuah rapor kuning semata. Mereka juga menganggap audit BPK hanya opini hitam dan hal biasa saja. Padahal hasil audit BPK ini fakta final penilaian oleh lembaga tinggi negara yang kredibel. Kalo penilaian resmi lembaga tinggi negara saja bisa mereka abaikan, lantas bagaimana penilaian rakyat yang cuma bisa melihat?

Mereka tidak sadar kalau sedang membangun kepalsuan dalam diri. Yang benar bisa diolah menjadi salah, yang salah dikemas sedemikian rupa agar bisa dibenarkan.
Mereka tidak sadar kalau sedang membangun mental penjilat dan mental tidak mau memperbaiki diri.
Inikah bentuk Revolusi Mental?

Ayo… bangun, jangan taqlid buta!
Katakan benar adalah benar dalam mewujudkan Jakarta Baru!
Kalau pemimpinmu salah, kritiklah dengan disertai solusi yang membangun sebagai bentuk kecintaan. Bukan sibuk menutupi penyimpangan yang sangat besar di depan mata. Saya bilang … sangat besar, buesarr sekali sampai tembus triliunan rupiah. Jadi persoalannya jangan diperkecil hanya sekadar catatan laporan keuangan yang amburadul, tapi lebih dari itu.

Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK terhadap APBD DKI 2013 ditemukan permasalahan signifikan yang perlu mendapat perhatian khusus karena berpotensi korupsi, ajaibnya justru terjadi di area-area yang menjadi bahan kampanye pilpres oleh Pak Jokowi.

Dari hasil audit tersebut kita bisa mendapatkan gambaran bagaimana kenyataan realisasi konsep manajemen pengawasan yang selalu disampaikan Pak Jokowi dalam berbagai kesempatan kampanyenya, termasuk dalam debat perdana dan kedua capres. Apakah konsep manajemen pengawasan tersebut nyatanya dinilai hanya sekadar janji kampanye?

Setiap pemimpin seharusnya takut terhadap seruan-Nya ini:

“Hai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengatakan apa yang tidak kamu perbuat? Amat besar kebencian di sisi Allah bahwa kamu mengatakan apa-apa yang tiada kamu kerjakan.”
[QS Ash-Shaaf 61: 2-3]

.
Baiklah, mari kita urai beberapa temuan BPK yang kritikal tersebut di bawah ini:

Daftar temuan untuk proyek e-Government:
Persoalan signifikan yang perlu mendapat perhatian khusus ialah pembuatan sistem informasi antara lain: e-surat, e-dokumen, e-harga, e-budgetting, sistem belanja hibah dan bansos, e-aset, e-fasos-fasum dan e-pegawai ternyata tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa. Sebagian outputnya tidak sesuai kesepakatan sehingga belum dapat dimanfaatkan alias belum bisa dipakai. Akibatnya ada indikasi merugikan keuangan daerah sebesar Rp1,42 Miliar.

Anehnya dalam debat perdana capres kemarin, pendapat Pak Jokowi tentang e-Government: “sederhana saja … tidak sulit-sulit amat”. Jadi, program ini nyata atau khayalan, pak?

Daftar temuan di Dinas Pendidikan:

  • Penyaluran Kartu Jakarta Pintar (KJP) terbukti ganda kepada 9.006 penerima. BPK RI menemukan nama anak dan nama ibu kandung penerima KJP identik. Akibatnya indikasi kerugian negara mencapai Rp 13,34 Miliar.
  • Realisasi belanja Biaya Operasional Pendidikan (BOP) untuk sekolah negeri senilai Rp 1,57 triliun di sampel sebelas sekolah negeri menunjukkan indikasi kerugian Rp 8,29 Miliar.
  • BOP untuk sekolah swasta diketahui ada manipulasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dan ada sekolah yang mendapat BOP walaupun tidak mengajukan proposal bantuan dana. Akibatnya dari anggaran sebanyak Rp 6,05 Miliar dalam APBD 2013 diindikasikan mengalami kerugian sebesar Rp 2,19 Miliar
  • Ternyata Pemprov DKI tidak mencatat bukti pertanggungjawaban dari sekolah. Laporan yang diserahkan hanya berupa pengembalian dana BOP dari sekolah usai dikurangi jumlah dana yang ditransfer kepada sekolah yang yang bersangkutan.

Daftar temuan di Dinas Perhubungan:

  • Program pengadaan bus Transjakarta dan bus sedang dinilai tidak sepenuhnya sesuai ketentuan dan diragukan kewajaran harganya senilai Rp 118,40 Miliar dan Rp 43,87 Miliar.
  • Bendahara Transjakarta tidak memungut dan menyetor pajak penghasilan 2009-2013, senilai 57,3 Miliar.

Daftar temuan di Dinas Pekerjaan Umum:

  • Adanya pencairan uang persediaan pada akhir 2013 sebesar Rp 110,04 Miliar. Dari jumlah itu, sebanyak Rp 104,62 Miliar ditransfer ke rekening kepala seksi kecamatan, suku dinas, dan kepala bidang pemeliharaan jalan. Ini berkaitan dengan pembangunan jalan di 44 kecamatan. Bagaimana sistem noncash management bisa kecolongan? [Tempo]
  • Dari hasil uji lapangan, ditemukan belanja yang tidak didukung bukti pertanggungjawaban Rp 2,24 Miliar.
  • Indikasi kerugian Rp 4,49 Miliar akibat proyek pembangunan jalan kampung yang volumenya kurang dan tidak sesuai spesifikasi teknis.

Daftar temuan di Dinas Perumahan:

  • Program Kampung Deret juga dinilai tak optimal karena tidak mencapai target. Dari anggaran Rp 214 Miliar, hanya terealisasi Rp 199 Miliar hingga 30 Mei 2014 atau 93,12 persen dari target.
  • Sebanyak 1152 rumah deret berdiri di atas tanah negara, di lokasi drainase, dan garis sepadan sungai.

Temuan lainnya …

  • Dana operasional UPK Pulogadung 2010-2012 belum dipertangungjawabkan dengan potensi kerugian Rp 16,8 Miliar.
  • Laporan biaya pengendalian teknis pada 29 SKPD tidak sesuai ketentuan dan terindikasi kerugian Rp 27,9 Miliar.
  • Sistem pencatatan aset, dana hibah, CSR, bansos tidak memadai dan tidak sesuai serah terima serta tidak tercatat di neraca.
  • Aset tanah dan bangunan di 63 lokasi dikuasai pihak lain dan berpotensi kehilangan aset.
  • Tanah HPL seluas 6,8 Juta m2 tidak tercatat dalam Daftar Inventaris.
  • Penerimaan sewa rumah susun tidak disetor ke kas negara dengan indikasi kerugian Rp 2,3 Miliar.
  • Adendum kontrak TPST sampah Bantar Gebang tidak sesuai dengan prinsip saling menguntungkan dan berpotensi merugikan keuangan daerah.

Selengkapnya, silakan baca:
[BPK] Hasil Semester II BPK Tahun 2013 Pemprov DKI

Semoga Pemprov DKI Jakarta bisa mengambil pelajaran berharga atas temuan ini, dan menyadari bahwa …
Negara tidak selamanya sanggup membiayai blusukan yang terbukti tidak efektif mencegah berbagai penyimpangan dalam pengelolaan keuangan APBD.
Negara tidak selamanya sanggup membiayai pencitraan yang kuat.
Neraca negara bisa berantakan kalau begini terus.
Temuan BPK itulah buktinya.

Selamat bertanggung-jawab, Pak Jokowi dan Pak Basuki.
Ayo fokus … kerja.. kerja.. kerja..!
Raih kembali WTP yang pernah dicapai tahun lalu.
Raih kembali Piala Adipura yang lepas tahun ini.
Saya mendukung Pak Jokowi menunaikan janji 5 tahun memimpin DKI Jakarta dengan baik.

Hari ini, 22 Juni 2014,
Dirgahayu DKI Jakarta yang ke-487 tahun.
Semoga tetap sabar menantikan kado Jakarta Baru.

Salam hangat tetap semangat,
Iwan Yuliyanto
22.06.2014

Advertisements

25 Comments

  1. idha wussida al-amru ila ghayri ahliha fantazir al-sa’ah (jika suatu perkara diberikan kepada yang bukan ahlinya, maka tunggulah waktu (kehancuran)-nya)

  2. zuprx says:

    di tampar biar rakyat sadar?tapi malah gak sadar-sadar…

  3. anotherorion says:

    transparansi hasil temuan audit berarti yang transparan auditornya kan mas?

    moga2 iki nggak dianggep black campaign meneh hehe

    • Betul, mas Priyo.

      Jadi, aneh kalo ada yang menganggap penyampaian informasi ini dianggap black campaign.
      Yang namanya transparansi itu blak-blakan hasil audit, dan masyarakat harus tahu itu.

      Sampeyan coba baca statusnya Irfan Anjo yg saya copas di komentar di bawah ini. Itu fakta yg disampaikan warga DKI dalam implementasi e-Govt.

  4. azfiamandiri says:

    Klo mau jg AHMAD HERYAWAN yg nyapres, kepemimpinan beliau terbukti dalam satu periode. Andai beliau maju, beliau gk punya ‘hutang’ soalnya yg sekarang adalah menjabat yang kedua kali..

    Sedang yg NO.2, tanggung jawab tuh 1,5 T.. maen lepas begitu aja. Ibarat anak yg dikuliahin sm Pemda, eh.. ditengah jalan malah kabur!

    ( pada kuliah yg bersifat kedinasan, biasanya disuruh balik mengganti semua biaya yg tlh diberikan )

    So, just like a proverb: NO FREE LUNCH !

    • Betul, pak.
      Politik itu sebuah cabang Ilmu Pengetahuan, bukan alasan sebagai alat untuk berbohong, menutup-nutupi korupsi, menjadi kutu loncat, dll … yang seperti itu membuat politik jadi dibenci.

    • toeko says:

      Ko utang sama kerugiannya hampir2 mirip ya kisaran 1 T

  5. copas dari FB Irfan Anjo

    Pernah lihat ID card nya PNS DKI? Foto jadul dan di-laminating? Hehehe…ternyata DKI blm punya sistem kepegawaian terintegrasi… dr absen, tunjangan, gaji, tugas dinas dll… semuanya masih manual padahal waktu kampanye Pilkada bilang hal yg sama waktu debat capres tinggal panggil ahli IT beres itu…

    Anda tahu berapa banyak asset Pemda DKI? Pasti ngga tahu soalnya Pemprov DKI juga ngga tahu karena Pemprov DKI ngga punya sistem database asset… makanya pemprov DKI sering kalah kalau sengketa ttg asset di persidangan…

    Pernahkah Anda nunggak bayar PBB bertahun2…? Kalau pernah tenang aja… Dispenda juga ngga tahu kalau Anda blm bayar karena tdk punya database dan sistem pengawasan… jadi walaupun dinaikin tarif PBB tapi kalau ngga punya sistem ya sama juga bohong…

    Anda tahu ngga pajak reklame itu salah satu sumber PAD DKI? Tapi kebocorannya sgt tinggi karena pengelolaannya masih manual jadi minim database dan pengawasan… padahal sudah ada usulan sistem pajak reklame terintegrasi bisa pake RFID atau sistem barcode…

    Pernahkah Anda marah2 sama polisi karena lampu merah mati? Jgn marah2 sama polisi soalnya lampu merah itu kuncinya yg megang DLLAJR hihihi (kasihan polisinya)…

    DKI sbg ibukota negara ternyata pengelolaannya masih jadul… masih manual… makanya tdk efektif dan efisien… nah Jokowi dtg dg janji Jakarta Baru… akan menjadikan Jakarta sbg kota modern, membangun sistem… ternyata?? Hehehe… makanya Saya tertawa terbahak2 dan sedikit kasihan mendengar pernyataan Jokowi dlm debat capres akan membangun sistem dlm 2 minggu, tinggal panggil programer… hihihi… DKI aja yg blm 2 thn dipimpin Jokowi blm punya sistem di berbagai sektor… come on man… open your eyes… rasional dikit deh… giliran kampanye bilang 2 minggu beres… giliran ditagih bilang perubahan perlu waktu… come on man… dukung boleh bego jangan deh… lelang satu pintu di ULP oke bagus itu tapi 1900 item lelang terlambat didaftarkan di ULP berarti serapan anggaran minim lagi… oh my God… waktu itu heboh masuk gorong2 tapi sampai sekarang tdk ada pembangunan sistem infrastruktur bawah tanah… trus hasil masuk gorong2 apaan donk??? Skrg ribut2 ttg jaringan pipa gas bawah tanah PGN menghambat MRT… hello… emang tuh proyek ngga ada FS nya apa? Itu proyek triliyunan lo…

    Jadi kepada Mas Jokowi yth dan para loyalis tanpa batasnya… ngga usah ngomong membangun sistem deh… ngga usah ngomong jejak rekam deh dan jangan ngomong prestasi deh… semuanya itu cuma ada di detik.com , kompas group dan tempo group ngga ada di alam nyata… hehehehe… dan tenabang….? Terima Kasih dr Jokowi krn krn tenabang bagian dr proyek pencitraan yg berhasil… so PKL dan Blok G tenabang…? Sing sabar wae….tunggu selesai Pilpres nanti Jokowi balik lagi kok nemuin kalian… hehehehe…

    • koko hartoko says:

      justru ini cermin kejujuran jokowi ahok tanpa ada acara suap menyuap dengan BPK,percuma dapat hasil laporan bagus tapi hasil kongkalikong,setelah tau lembaga mana yang buruk tinggal ambil tindakan… maju terus pak Ahok….

    • Rizal says:

      Pak pak…
      Udah ketauan borok nya masih ada alasan itu kejujuran nya….

      Heran deh sama bapak yang 1 ini…

      Saya sama sekali gak mendukung capres a dan b, cuman makin gak suka ma para pembela capres yang seperti itu….

      Dah tau salah, mbok ya ngaku…

  6. kris mp says:

    ijin share pak

  7. OK…OK….warga Jakarta mengalah untuk menerima beliau lagi menjadi gubernur. Lha wong memang sudah kepilih, mau bagaimana lagi. Ke depannya, UUnya yang harus diubah. Bahwa kepala daerah yang nyapres harus mengundurkan diri. Coba…berani gak kalau UUnya begitu. Kalau sekarang yang rugi dimana-mana ya warga. Tapi positifnya, justru dengan nyapres ini kita jadi semakin tahu dimana borok2nya. Ternyata memang scope beliau masih sebatas walikota. Gubernur pun belum teruji………….

  8. informasi ini sangat berguna. memang membenahi jakarta tidak semudah membalikkan telapak tangan, tapi juga tidak dapat diatasi hanya dengan blusukan. Melihat data-data di atas, menurut saya blusukan itu tidak perlu dan tidak efektif., sebaiknya benahi sistem internal pemertintahan saja dulu. . Masih banyak orang yang tidak tahu yang sebenarnya, karena tertutupi oleh politik pencitraan . kebanyakan keberpihakan mereka karena faktor emosional saja tanpa didukung fakta. taklid buta, jadinya yaaa tetap saja “yang bersangkutan” masiiih aja didukung.

  9. gnt fiber says:

    merdeka gan
    sukses saya mendukung nya

  10. Rini says:

    Terima kasih infonya Pak.

  11. wyd says:

    Pusing kepala saya membaca angka-angka tsb. apalagi dalam M dan T.

    Jujur, saya floating voter, jadi uraian Anda + link asal menjadi rujukan saya. Sebagai floating voter, saya lebih berani mengkritik Pak Prabowo dibandingkan Jokowi via online media. Soalnya pendukung Jokowi di dunia maya sering nge-bully komentator yg ga sesuai kemauan mereka. Mungkin persis yg Anda bilang: anti kritik.

  12. Arif Rahman says:

    Jakarta 487 tahun, katanya, Pak. Di bawah Sub “Kado berharga di hari istimewa” ada angka yang lain. Selebihnya sepakat, “masyarakat” sekarang baru berupa massa, masih perlu banyak diajar dan dididik supaya jadi masyarakat yang benar dan baik. Sekian

  13. santipanon says:

    “Saya mendukung Pak Jokowi menunaikan janji 5 tahun memimpin DKI Jakarta dengan baik”

    semakin mendekati hari H semakin keliatan kapasitasnya ada di level mana, ibarat kata, anak SD ngotot ngaku2 anak SMA…. 😀

    • Memang sangat ironis buat Pak Jokowi. Jika tata kelola APBD yang di bawah Rp100 triliun saja tidak benar, bagaimana kalau dalam skala yang besar?

      Audit BPK ini mestinya jadi ajang pembuktian apakah beliau mempunyai ciri pemimpin yang amanah dan bisa dipercaya. Yang terjadi malah terindikasi wanprestasi dan mengandung pelanggaran moral yang berat.

  14. Dyah Sujiati says:

    Waa kalau gitu ya repot donk, orang DKI?
    Kalau jokowi gagal jadi presiden, masyarakat dilema donk mesti terima Jokowi kembali apa nggak 😀

    • wkwkwk..
      dulu aku mikirnya jokowi itu mengundurkan diri dari gubernur DKI.
      gataunya cuman cuti.enak bener dia, klo ga jadi presiden masih tetep bisa jadi gubernur dki.

      tapi entahlah nanti rakyat jakarta masih respect atau nggak sama dia. heuheu

Mari Berdiskusi dan Berbagi Inspirasi. Terimakasih.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Let me share my passion
My passion is to pursue and share the knowledge of how we work better with our strengthen.
The passion is so strong it can do so much wonder for Indonesia.

Fight For Freedom!
Iwan Yuliyanto

Kantor Berita Umat

%d bloggers like this: