Home » Indonesia Crisis » Menjelang Babak Akhir Sengketa Pilpres 2014

Menjelang Babak Akhir Sengketa Pilpres 2014

Blog Stats

  • 1,993,582

PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Lisensi Creative Commons

Adab Merujuk:
Boleh menyebarluaskan isi blog ini dengan menyebutkan alamat sumber, dan tidak mengubah makna isi serta tidak untuk tujuan komersial kecuali dengan seizin penulis.
=====
Plagiarisme adalah penyakit yang menggerogoti kehidupan intelektual kita bersama.

Follow me on Twitter

Bila Anda merasa blog ini bermanfaat, silakan masukkan alamat email Anda untuk selalu mendapat artikel terbaru yang dikirim melalui email.

Join 5,853 other followers

Bismillah …

Besok Kamis, 21/8/2014, akan ada dua putusan penting yang menyangkut pemilihan presiden dan wakil presiden. Di hari itu, Mahkamah Konstitusi (MK) akan memberikan putusan terkait gugatan pemilihan presiden (pilpres) yang diajukan oleh pasangan Prabowo-Hatta. Tidak hanya MK, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) pun akan membacakan putusan terkait dugaan pelanggaran kode etik penyelenggara pemilu yang dilaporkan pula oleh pasangan Prabowo-Hatta.

Pasca perhitungan suara oleh KPU pada bulan lalu, banyak pihak yang meminta pasangan Prabowo-Hatta untuk legowo terhadap hasil perhitungan suara yang dimenangkan oleh pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla.

Ini bukan soal legowo atau tidak legowo, tapi adalah perjuangan akan sebuah keyakinan. Perjuangan menuntut keadilan itu dilakukan secara konstitusional, bukan dengan cara-cara melawan hukum.
Oleh karena itu, mari menghargai upaya proses hukum yang dilakukan oleh Tim Advokasi pasangan capres-cawapres Prabowo-Hatta.
Mari sama-sama berupaya untuk bisa menahan diri demi terciptanya suasana harmonis. Perlu kesadaran bersama untuk saling menghormati.
Pihak yang merasa tidak mendapatkan keadilan, tetap berjuang dalam koridor konstitusi.
Pihak yang merasa diperlakukan tidak adil, jangan emosi dan membalas dengan sesuatu yang melanggar hukum.
Pihak yang merasa menang juga harus menghormati gugatan dan keberatan yang disampaikan dari pihak lain. Menghormati dengan tidak mengejek.
MK diberi kewenangan oleh konstitusi untuk memutus sengketa pilpres. Putusannya final dan mengikat. Tidak bisa digugat.
Oleh karena itu, apapun keputusan MK nantinya, mari terima dengan lapang dada, karena ini konsekuensi dari demokrasi. Jangan sampai ada huru-hara di kedua pihak.
It takes two to tango. Kesadaran untuk harmonis harus tercipta dari kedua pihak.

======
Hari ini, mas Ardy Purnawan Sani (@BroArdy) menyampaikan kultwit yang mengungkap latar belakang terjadinya Kisruh Pilpres 2014, yang telah dirangkum di sini. Saya mencoba susun ulang dalam jurnal di bawah ini dengan penambahan beberapa catatan penting agar summary menjelang babak akhir Pilpres 2014 ini mudah dipahami.

Kisruh Pilpres 2014
oleh: Ardy Purnawan Sani (@BroArdy)

Kenapa Pilpres Kisruh?
Sebelum mulai, saya jelaskan dulu makna Kisruh menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. Kisruh adalah sesuatu yg tidak sesuai dengan rencana, kacau — kalut — tidak beres karena adanya penyimpangan.

Kita sama-sama menyaksikan baru kali ini penyelenggaraan pilpres digugat, dan gugatannya diterima MK untuk disidangkan. Diterimanya gugatan kecurangan oleh MK adalah prestasi tersendiri karena untuk bisa disidangkan oleh MK, alat bukti harus kuat. Sikap MK yang menerima gugatan kecurangan pilpres menandakan bahwa penyelenggaraan pilpres kemarin memang bermasalah.

Penyelenggara pemilu juga dianggap bermasalah saat memaksakan diri untuk membongkar kotak suara [Suara Jakarta].
Banyak pendapat saksi ahli yang menguatkan gugatan kecurangan tim Koalisi Merah Putih [Suara Jakarta].
Bahkan masuknya Prof. Yusril Ihza Mahendra sebagai saksi ahli Koalisi Merah Putih makin mengokohkan materi gugatan. Prof Yusril bahkan menantang MK untuk berani melangkah ke arah yang lebih substansial bukan sekedar selisih angka. Prof. Yusril mengatakan bahwa hal substansi dalam pemilu sesungguhnya terkait dengan konstitusionalitas dan legalitas. Dan hal substansial dalam pemilu itu adalah asas pemilu, yaitu: Langsung, Umum, Bebas, Rahasia (LUBER) dan Jujur, Adil (JURDIL).



Prof. Yusril juga mengingatkan: “Siapapun yang menjadi Presiden dan Wakil Presiden akan berhadapan dengan proses legitimasi, yang akan berakibat terjadinya instabilitas politik di negara ini bila tidak diselesaikan”. [HukumOnline]. Instabilitas yang disampaikan Prof. Yusril sangat beralasan karena ada 70 jutaan pemilih yang berbeda sikap politik.

Ada lagi yang menguatkan materi gugatan kecurangan pilpres kali ini, yaitu pernyataan Pakar Hukum Tata Negara, Dr. Margarito Kamis. Beliau mengulas tentang kelalaian penyelenggara pemilu yang memaksakan penggunaan Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) padahal tidak diatur dalam UU Pilpres. Margarito mengatakan bahwa DPKTb bertentangan dengan hukum, tidak mempunyai dasar hukum dan harus dianggap sebagai pelanggaran konstitusi. Alasan KPU bahwa DPKTb diatur dalam peraturan KPU yang mengacu pada putusan MK tahun 2009. Hal ini dianggap janggal oleh Margarito. Putusan MK No.102/2009 itu mengatur tentang pelaksanaan pilpres pada tahun 2009. Tidak bisa dijadikan dasar pada Pilpres 2014. Pendapat Margarito tentang DPKTb yang tidak mempunyai legal standing dan hanya didasari pada putusan kadaluarsa ini diduga sebagai sumber Kisruh Pilpres. Alasan KPU semua warga berhak untuk mencoblos. Jika begitu maka tidak perlu ada Daftar Pemilih Tetap (DPT), pakai saja KTP. [BeritaSatu].

Bukan hanya DPKTb yang dianggap bertentangan dengan hukum oleh Margarito. Pada prakteknya pengguna DPKTb juga salah prosedur. Para pemilih DPKTb ini banyak yang tidak mempunyai form A5, Dr. Marwah Daud Ibrahim menyebutnya dengan istilah DPT oplosan. Beliau mengatakan bahwa ada 19 juta DPT oplosan yang tersebar di seluruh Provinsi di Indonesia. Seharusnya pengguna DPKTb adalah mereka yang berdomisili di lokasi dekat TPS, itupun harus dibuktikan dengan form A5 dan fotokopi KTP. [Koran Sindo].



Pelanggaran prosedural penggunaan DPKTb juga diakui oleh Direktur Eksekutif PERLUDEM, Titi Anggraini, (16/08/14). Titi Anggraini mengatakan: “Meski skema DPKTb diterbitkan untuk melindungi hak pilih warga negara, tetapi tetapi pada pelaksanaan tidak sedikit memunculkan pelanggaran prosedural di lapangan.” Penjelasan tersebut jelas memperkuat materi gugatan kecurangan Pilpres tim Koalisi Merah Putih.

Pakar Hukum Tata Negara, Irman Putra Sidin juga mendesak MK agar lebih fokus pada penegakan konstitusi. Irman Putra Sidin mengatakan bahwa MK sejatinya tidak hanya mempersoalkan angka-angka, tapi menegakkan konstitusi. Bahkan Irman P. Sidin mengatakan tentang karakter perkara konstitusional yang berbeda dengan karakter perkara pidana biasa. Irman P. Sudin mengatakan: “Jika hak seorang warga negara tercederai, itu bisa membatalkan keputusan seluruh warga negara ketika melanggar konstitusi”.

Selain dari sisi konstitusi dan prosedur hukum, Kisruh Pilpres pada tahun ini juga mengungkap permasalahan kode etik penyelenggara pemilu. Dengan anggaran hingga triliunan rupiah, seharusnya penyelenggara pemilu bisa menyiapkan pemilu yang lebih berkualitas. Hal itu disinggung berkali-kali oleh Said Salahuddin. Ia berpendapat Daftar Pemilih yang bermasalah inilah yang memicu Kisruh Pilpres.

Selain Daftar Pemilih, Kisruh Pilpres ini juga mengungkap kualitas Hologram Form C1 yang ternyata mudah dimanipulasi. Saat sidang Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) terungkap tentang lemahnya pengamanan form C1 berhologram. Anggota Majelis Sidang Kode Etik DKPP Nur H. Sardini mengatakan bahwa hologram form C1 mudah dilepas tanpa merusak kertas. Terkait dengan kasus form C1 yang ternyata mudah terkelupas tanpa merusak kertas suara sudah dianggap menjadi fakta yuridis. Hal tersebut menjelaskan bahwa upaya KPU untuk melakukan pengamanan terhadap surat suara dianggap lemah.

DKPP juga menyoroti kebijakan KPU terkait pembongkaran kotak suara tanpa ijin MK yang jelas melangkahi kewenangan.

Terkait rekomendasi Bawaslu untuk dilakukan Pemilihan Suara Ulang (PSU) di sejumlah provinsi juga ditanyakan DKPP, kenapa tidak dijalankan KPU. Berbagai fakta kelalaian penyelenggaraan pemilu yang terungkap pada sidang DKPP seharusnya bisa melengkapi fakta yuridis ke MK.
Muncul pertanyaan: kenapa putusan sidang DKPP yang membahas pelanggaran kode etik dibacakan berbarengan dengan hasil MK? Harusnya DKPP tidak usah ambil pusing dengan putusan MK yang akan dibacakan 21/08/14. Karena apa yang dibahas DKPP berbeda dengan MK.

Penundaan pembacaan hasil putusan sidang DKPP dengan mengacu pada hasil sidang MK bisa memunculkan banyak spekulasi!
Muncul dugaan spekulatif tentang DKPP yang telah menyiapkan lembar putusan hasil sidang dengan konten yang disesuaikan dengan hasil MK. Dugaan spekulatif itu bisa saja muncul atas sikap majelis DKPP yang terkesan ambigu. Semoga saja dugaan itu salah. Dan besok, 21/08/14, MK akan bersidang menentukan nasib masa depan bangsa ini.
Ada hampir 70 jutaan rakyat Indonesia yang mendukung Prabowo-Hatta sedang menantikan keadilan. Berbagai fakta persidangan baik pada Sidang DKPP dan MK telah mengungkap berbagai bentuk kecurangan.
Banyak pihak yakin bahwa hakim MK akan memutuskan untuk dilakukan PSU di berbagai provinsi.

Berbagai dugaan kecurangan yang memunculkan Kisruh Pilpres ini diantaranya adalah sebagai berikut:

  1. Ditemukan penggelembungan suara capres-cawapres No.2 sebanyak 1,5 juta suara.
  2. Ditemukan pengurangan perolehan suara capres-cawapres No.1 sebanyak 1,2 juta suara dari 155.000 TPS.
  3. Ditemukan 1.596.227 pemilih di 12 wilayah Papua yang tidak melaksanakan pemungutan suara sebagaimana mestinya.
  4. Mobilisasi pemilih Daftar Pemilih Khusus Tambahan (DPKTb) tanpa formulir A5 di berbagai TPS.
  5. Rekomendasi Bawaslu dan Panwaslu untuk menggelar Pemungutan Suara Ulang di TPS-TPS tertentu tidak dilaksanakan KPU.
  6. Dengan dalih mengumpulkan bukti persidangan, KPU sengaja membongkar kotak suara tanpa ijin MK.


*Double click to enlarge the picture

Dugaan kecurangan Pilpres di atas telah diungkap pada Sidang MK. Mari kita berdo’a, semoga hakim MK menjaga integritasnya.

Pesan kami untuk Hakim MK:



=== kultwit e n d ===

Semoga nurani dan mata batin para hakim konstitusi masih cukup peka melihat sinar kebenaran. Aamiin.

Sebagai penutup, mari kita saksikan bersama sebuah film dokumenter berjudul: “IndONEsia Menggugat Kebenaran”.



Salam hangat tetap semangat,
Iwan Yuliyanto
20.08.2014

Advertisements

9 Comments

  1. katacamar says:

    segala upaya dan ikhtiar sudah dilakukan, rasa kecewa dan sedih ya manusiawi, keputusan MK sudah diketok palu.

    maka selanjutnya mari kita lihat apa yang akan terjadi, tetap berbuat baik, tetap baik sangka sama Allah.

    setiap ikhtiar kebaikan pasti berbalas kebaikan, kalau ndak sekarang, besok, atau lusa atau nanti. demikian pula sebaliknya.

    salam tetap Fight For Freedom 😀

  2. mhilal says:

    Sudah diputuskan oleh MK, pak. Gimana enaknya ini? :mrgreen:

    • Setelah putusan MK yang final dan mengikat, maka saya sebagai pendukung Prabowo-Hatta menerima putusan ini dengan besar hati. Meskipun tak dapat dipungkiri ada rasa kecewa karena tidak mendapatkan rasa keadilan.
      Kamis, 21/8/2014, sidang DKPP telah memutuskan KPU terbukti melakukan pelanggaran. Namun anehnya, dalam sidang MK menolak seluruh gugatan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) atas pelanggaran yang sama.

      Trus gimana enaknya? 🙂

      Sebagai WNI yang baik, kita harus menerima realitas ini.
      Kita do’akan agar pasangan terpilih mampu mengemban amanah yang sangat besar ini dengan sebaik-baiknya.

      Namun demikian, kritik yang bersifat membangun harus kita kedepankan sebagai bagian dari mengawal cita-cita pendiri bangsa ini agar bangsa Indonesia menjadi negeri yang berdaulat penuh dan bermartabat.

  3. [Republika] Putusan Lengkap Sidang DKPP

    Majelis Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) akhirnya memberikan sanksi terhadap sejumlah anggota penyelenggara pemilu yang terbukti melanggar kode etik. Yaitu memberhentikan 9 orang anggota KPU dan Bawaslu/Panwaslu dan memberikan sanksi teguran untuk 30 anggota lainnya.

  4. katacamar says:

    ijin reblog pak iwan, makasih

  5. Inilah Permohonan dan Kesimpulan Tim Prabowo – Hatta di MK, yang siang ini pk 14.00 akan diputuskan di sidang MK:

    1. Pasangan Prabowo – Hatta tetap memiliki legal standing, karena pengunduran diri meraka terjadi saat proses rekapitulasi hasil pemungutan suara tidak mengakibatkan Prabowo – Hatta kehilangan hak sebagai pasangan capres – cawapres.

    2. Perolehan suara versi Prabowo – Hatta (67.139.153 suara/50.26%) – Jokowi – JK (66.435.124 suara/49.74%) meskipun dibantah oleh KPU maupun Jokowi – JK, tapi bantahan tidak dengan menunjukan kesalahan hasil penghitungan suara tersebut.

    3. DP4 sebagai sumber penyusunan DPS dan DPT ditetapkan tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan. penyusunan peraturan KPU tentang pemilih tambahan & pemilih tambahan khusus adalah tindakan ilegal, karena tidak berdasarkan atas hukum, tidak sesuai dengan UU No. 42 Thn 2008 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden.
    Peraturan KPU tidak boleh membuat norma baru yang setara dengan UU atau PERPPU, karena yang berhak menentukan norma itu adalah DPR bersama pemerintah. Kewenangan KPU hanya terbatas pada kewenangan mengatur cara penggunaan DPTb dan DPKTb.

    4. Pertimbangan MK yang dianggap sebagai dasar hukum, untuk mengatur pemilih tambahan dan pemilih tambahan khusus dengan memberikan kewenangan kepada KPU untuk mengatur pemilih yang belum terdaftar dalam DPT untuk menggunakan hak pilihnya dengan menunjukan KTP atau paspor yang msh berlaku, sesuai keputusan Nomor 102/PUU-VII/2009, diberikan karena waktunya sangat sempit. Hal ini berbeda dengan pelaksanaan Pilpres 2014.

    5. Pilpres 2014 cacat hukum, karena adanya penambahan pemilih mencapai 6.019.226 jiwa dibandingkan dengan pemilih pada Pileg 2014. Penambahan pemilih spektakuler terjadi dari 13 Juni – 9 Juli 2014 sebanyak 3.573.310 jiwa. Menurut ahli Rasyid Saleh, ini tidak masuk akal. Karena penambahan penduduk pertahun saja sesuai data BPS berkisar 1,6% dari jumlah penduduk.

    6. Ada penambahan suara Jokowi – K sebanyak 1,5 juta suara & pengurangan suara Prabowo – Hatta 1,2 juta suara di 155.000 TPS berdasarkan 6.000 form DA.1 ke form DB.1

    7. Pelanggaran di 55.000 TPS se Indonesia dengan potensi pemilih 22.543.811 suara:
    [a]. Jumlah seluruh pengguna Hak Pilih TIDAK SAMA dengan jumlah surat suara yang digunakan dan jumlah suara sah dan tidak sah. Terjadi di 422 Kab/Kota, 4.063 Kecamatan, 10.617 kelurahan, 18.670 TPS.
    [b]. Jumlah surat suara yang digunakan TIDAK SAMA dengan jumlah suara sah dan tidak sah. Terjadi di 202 Kab/Kota, 560 Kecamatan, 921 Kelurahan, 1.286 TPS.
    [c]. Pengguna DPTb / Pemilih dari TPS lain LEBIH BESAR dari data pemilih terdaftar dalam DPTb. Terjadi di 112 Kab/Kota, 443 kec, 789 Kel, 1.099 TPS
    [d]. Pengguna Hak Pilih dlm DPKTb / Pengguna KTP atau paspor LEBIH BESAR dari daftar pemilih DPKTb / Pengguna KTP atau paspor. Terjadi di 426 Kab/Kota, 3.750 Kecamatan, 10.276 Kelurahan, dan 20.288 TPS.

    8. Menurut hasil penelitian ahli, ada potensi penambahan pelanggaran & terjadi di 151.985 TPS dengan jumlah pemilih lebih kurang 52 juta.

    9. Pelanggaran akibat adanya rekomendasi Bawaslu yang belum dilaksanakan KPU di 5.817 TPS Prov DKI, 6 Kab. di Jatim, Kota Surabaya, Nias Selatan.

    10. Pelanggaran proses Pilpres 2014 di 12 Kab: Kab. Nduga, Kab. Yakuhimo, Kab. Puncak, Kab. Puncak Jaya, Kab. Tolikara, Kab. Yalimo, Kab. Pegunungan Bintang, Kab. Paniai, Kab. Intan Jaya, Kab. Dogiyai, Kab. Deyai, Kab. Jayawijaya, karena logistik tidak sampai di tempat. Keterangan anggota KPU Provinsi, Ketua KPU Kab. Dogiyai dan Kapolres Nabire menguatkan dugaan bahwa logistik Pemilu tidak sampai di distrik tempat melakukan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Perlu didalami keterangan anggota KPU Provinsi Papua dan Ketua KPU Dogiyai yang menerangkan bahwa pengurangan logistik sampai ke distrik pemilihan dilakukan oleh pihak ketiga pemenangan tender, sedangkan keterangan Kapolres Nabire, merekalah yang mengawal logistik untuk sampai ke distrik tempat pemilihan.

    11. Surat suara cadangan yang melebihi 2% dari DPT dan adanya kesalahan dalam rekapitulasi yang merupakan lampiran SK KPU N0. 535/KPTS/KPU/Tahun 2014.

    12. Pembongkaran kotak suara secara masif di seluruh Indonesia oleh KPU pasca ditetapkannya hasil Pilpres 2014 diduga sebagai pelanggaran kode etik sesuai surat Bawaslu kepada DKPP.

  6. Rini says:

    Apa pun putusan MK hari ini semoga yang terbaik untuk negeri ini ya Pak.

Mari Berdiskusi dan Berbagi Inspirasi. Terimakasih.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Let me share my passion
My passion is to pursue and share the knowledge of how we work better with our strengthen.
The passion is so strong it can do so much wonder for Indonesia.

Fight For Freedom!
Iwan Yuliyanto

Kantor Berita Umat

%d bloggers like this: