Home » Ghazwul Fikri » [Dialog] Legalisasi Aborsi Akibat Korban Perkosaan

[Dialog] Legalisasi Aborsi Akibat Korban Perkosaan

Blog Stats

  • 2,054,288

PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Lisensi Creative Commons

Adab Merujuk:
Boleh menyebarluaskan isi blog ini dengan menyebutkan alamat sumber, dan tidak mengubah makna isi serta tidak untuk tujuan komersial kecuali dengan seizin penulis.
=====
Plagiarisme adalah penyakit yang menggerogoti kehidupan intelektual kita bersama.

Follow me on Twitter

Bila Anda merasa blog ini bermanfaat, silakan masukkan alamat email Anda untuk selalu mendapat artikel terbaru yang dikirim melalui email.

Join 5,852 other followers

aborsi[Ilustrasi: bigstockphoto.com]

Bismillah …

Penerapan Peraturan Pemerintah (PP) nomor 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi memicu protes dari berbagai kelompok masyarakat yang tidak setuju dengan legalisasi praktik aborsi. Kendati begitu, tidak sedikit pula yang mendukung PP tersebut. Sebenarnya sudah sejak lama UU Legalisasi Aborsi diperjuangkan, terutama oleh kaum feminis yang disebut sebagai pro-choice. RUU-nya sudah diperbarui sejak tahun 2002. Argumentasi kaum feminis saat itu jauh lebih longgar daripada yang sekarang diloloskan dalam bentuk PP. Waktu itu, argumentasi dasar mereka adalah hak seorang wanita atas tubuhnya. Tubuh seorang wanita mempunyai hak untuk mau mengandung atau tidak, terutama untuk kehamilan yang tidak diinginkan. Akhirnya, argumentasi tersebut lolos yang dikenal sebagai PP Kesehatan Reproduksi.

…..
Menyikapi hal tersebut, Nadia mengajak teman kuliahnya, Santi, untuk bincang-bincang santai membedah PP tentang Kesehatan Reproduksi, mengevaluasi apakah PP tersebut masih lemah yang berpotensi menjadi pintu bagi legalisasi perbuatan asusila. Dilanjut brainstorming usulan solusi setelah PP tersebut disahkan dan siap diimplementasikan?
Mari simak dialog mereka dalam jurnal ini.

“San, aku kurang sreg dengan upaya pemerintah melegalkan aborsi ini,” kata Nadia mengawali dialog.

“Emang kenapa, Na?”

“Belajarlah dari pengalaman negara-negara barat yang lebih dulu melegalkan aborsi, lihat hasilnya, … angka aborsi di sana justru terus meningkat. Coba Googling pake keyword: abortion rate”

“Yaa gak bisa digeneralisir gitu dong, Na. Siapa tahu kebijakan di sana terlalu longgar, beda dengan pemerintah kita.”

“Menurutmu, apa yang melatar-belakangi pemerintah mengesahkan PP yang melegalkan aborsi?”

Background-nya terkait hak perempuan dalam kesehatan repoduksi. Kesehatan Reproduksi yang dimaksud adalah keadaan sehat secara fisik, mental, dan sosial secara utuh, jadi tidak semata-mata bebas dari penyakit atau kecacatan yang berkaitan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Setiap perempuan itu khan berhak mendapatkan pelayanan kesehatan untuk mencapai hidup sehat dan mampu melahirkan generasi yang sehat dan berkualitas, serta mengurangi angka kematian ibu. Berangkat dari situlah kemudian ditetapkan PP dan telah diteken Presiden SBY 21 Juli 2014 lalu. Asal tahu saja, Na, sebenarnya PP ini merupakan turunan dari UU Kesehatan nomor 36 tahun 2009.”

“Setahuku memang sudah lama dilegalkan, namun belum ada petunjuk teknis detailnya sehingga belum bisa diimplementasikan.”

Sambil menunjukkan isi UU tersebut melalui layar ipad-nya, Santi berkata: “Yup, benar. Sekedar pengingat, baca ini, Na, Undang-Undang Kesehatan nomor 36 tahun 2009, khususnya Pasal 75 yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan aborsi terkecuali berdasarkan indikasi kedaruratan medis, dan kehamilan akibat perkosaan yang dapat menimbulkan trauma psikologis bagi korban perkosaan. Kemudian setelah PP ini ditetapkan, katanya bakal ada peraturan turunan yang akan mengatur lebih jauh ketentuan aborsi ini. Mulai dari cara melindungi keselamatan perempuan yang melakukan aborsi, di mana saja lokasi yang bisa digunakan, dan syarat seperti apa saja yang harus dipenuhi.”

“Baiklah, mari kita bedah pasal-pasal yang hanya berkaitan dengan aborsi dalam PP nomor 61 tahun 2014 yang baru disahkan ini.” [Download PP].

PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 61 TAHUN 2014 | TENTANG KESEHATAN REPRODUKSI

.
BAB IV
INDIKASI KEDARURATAN MEDIS DAN PERKOSAAN SEBAGAI PENGECUALIAN ATAS LARANGAN ABORSI
.
Bagian Kesatu: Umum
.
Pasal 31
(1) Tindakan aborsi hanya dapat dilakukan berdasarkan: (a). indikasi kedaruratan medis; atau (b). kehamilan akibat perkosaan.
(2) Tindakan aborsi akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b hanya dapat dilakukan apabila usia kehamilan paling lama berusia 40 (empat puluh) hari dihitung sejak hari pertama haid terakhir.
.
Bagian Kedua: Indikasi Kedaruratan Medis
.
Pasal 32
(1) Indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf a meliputi:
a. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan ibu; dan/atau
b. kehamilan yang mengancam nyawa dan kesehatan janin, termasuk yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan.
(2) Penanganan indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan standar.
.
Pasal 33
(1) Penentuan adanya indikasi kedaruratan medis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 dilakukan oleh tim kelayakan aborsi.
(2) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari 2 (dua) orang tenaga kesehatan yang diketuai oleh dokter yang memiliki kompetensi dan kewenangan.
(3) Dalam menentukan indikasi kedaruratan medis, tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus melakukan pemeriksaan sesuai dengan standar.
(4) Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat surat keterangan kelayakan aborsi.
.
Bagian Ketiga: Indikasi Perkosaan
.
Pasal 34
(1) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) huruf b merupakan kehamilan hasil hubungan seksual tanpa adanya persetujuan dari pihak perempuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Kehamilan akibat perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan:
a. usia kehamilan sesuai dengan kejadian perkosaan, yang dinyatakan oleh surat keterangan dokter;
dan
b. keterangan penyidik, psikolog, dan/atau ahli lain mengenai adanya dugaan perkosaan.
.
Bagian Keempat: Penyelenggaraan Aborsi
.
Pasal 35
(1) Aborsi berdasarkan indikasi kedaruratan medis dan kehamilan akibat perkosaan harus dilakukan dengan aman, bermutu, dan bertanggung jawab.
(2) Praktik aborsi yang aman, bermutu, dan bertanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. dilakukan oleh dokter sesuai dengan standar;
b. dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan yang memenuhi syarat yang ditetapkan oleh Menteri;
c. atas permintaan atau persetujuan perempuan hamil yang bersangkutan;
d. dengan izin suami, kecuali korban perkosaan;
e. tidak diskriminatif; dan
f. tidak mengutamakan imbalan materi.
(3) Dalam hal perempuan hamil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c tidak dapat memberikan persetujuan, persetujuan aborsi dapat diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
(4) Dalam hal suami tidak dapat dihubungi, izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d diberikan oleh keluarga yang bersangkutan.
.

.
Pasal 38
(1) Dalam hal korban perkosaan memutuskan membatalkan keinginan untuk melakukan aborsi setelah mendapatkan informasi mengenai aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (3) huruf d atau tidak memenuhi ketentuan untuk dilakukan tindakan aborsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), korban perkosaan dapat diberikan pendampingan oleh konselor selama masa kehamilan.
(2) Anak yang dilahirkan dari ibu korban perkosaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diasuh oleh keluarga.
(3) Dalam hal keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menolak untuk mengasuh anak yang dilahirkan dari korban perkosaan, anak menjadi anak asuh yang pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

“Naah … berdasarkan PP ini, jelas aborsi tidak akan sembarangan dilegalkan. Segala upaya penyalahgunaan aborsi, misal berpura-pura sebagai korban pemerkosaan, telah DITUTUP CELAHNYA.”

“Seharusnya ya memang begitu, San. Korban kekerasan seksual harus ditangani secara multidisiplin dengan memperhatikan aspek hukum, keamanan dan keselamatan, serta kesehatan fisik, mental, dan seksual. Okey lah, kita hormati PP ini, namun sebagai warga negara yang peduli terhadap masa depan bangsa wajib dong melakukan koreksi terhadap kebijakan pemerintah yang sekiranya bisa membawa dampak buruk bagi kehidupan masyarakat selanjutnya.”

| POLEMIK PRO-KONTRA

“San, MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa tindakan aborsi diperbolehkan JIKA perempuan hamil menderita sakit fisik berat, seperti kanker stadium lanjut, TBC dengan cavern, dan penyakit berat lainnya yang harus ditetapkan oleh tim dokter. Aborsi diperbolehkan HANYA dalam keadaan di mana kehamilan mengancam nyawa si ibu. [Fatwa MUI nomor 4 Tahun 2005]. Dalam pemahamanku, fatwa MUI tersebut melihat sisi kemaslahatan karena Allah Subhanahu Wa Ta’ala telah berfirman:

“Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah (membunuhnya), melainkan dengan suatu (alasan) yang benar.“
[QS. Al-Israa’ : 33]

Ada kata “melainkan dengan suatu (alasan) yang benar” maka hukum aborsi secara khusus atau kasus per kasus HARUS dikaji secara mendalam. Inilah yang dalam istilah medis disebut Abortus Profocatus Therapeuticum, yaitu aborsi bertujuan untuk kepentingan medis dan terapi serta pengobatan. Jadi, aku bisa terima legalisasi aborsi untuk alasan yang disebutkan PP dalam pasal 31 ayat 1a.

“Hmm.. trus?” tanya Santi penasaran.

“Namun, aku GAK SETUJU dengan ayat berikutnya (pasal 31 ayat 1b) untuk alasan yang memperbolehkan aborsi akibat perkosaan, yang dalam istilah medis masuk kategori Abortus Profocatus Criminalis, yaitu dilakukan karena bukan alasan medis. … Jadi gini aja deh, San, kita batasi topik obrolan siang ini hanya untuk alasan yang kedua tentang aborsi akibat perkosaan. Karena aku rasa kita sudah sepakat setuju untuk alasan pertama yaitu aborsi karena kondisi darurat medis. Okey?”

“Okey … Definisi “kehamilan akibat perkosaan” pada pasal 34 pun juga sangat jelas lho, Na”

“Memang jelas. NAMUN pasal 31 ayat 2 perlu dievaluasi dengan cermat, apakah penanganan kasus perkosaan kurang dari 40 hari itu logis? Karena pada umumnya prosesnya lama, gak sebentar, mulai dari penyidikan polisi hingga mendapatkan rekomendasi dokter. Ditambah kondisi gak semua korban perkosaan itu segera ngomong blak-blakan lho …, ini salah satu penyebab prosesnya lama. Ingat kasus Sitok Srengenge.”

“Aku no comment lah kalo soal itu, karena poin pentingnya adalah perlu perbaikan sistem agar dalam waktu kurang dari 40 hari bisa diambil keputusan, mulai dari tingkat penyidik sampai rekomendasi dokter dan psikolog.
… Gini aja, Nadia, kita skip dulu soal itu. Sekarang sampaikan alasan ketidak-setujuanmu atas aborsi karena korban perkosaan.”

“Setahuku, alasan ayat 1b itu telah banyak mendapat penentangan, terutama dari para ulama, praktisi medis dan aktivis perlindungan anak. Para praktisi dokter yang tergabung dalam Ikatan Dokter Indonesia (IDI) enggan terlibat dalam implementasinya nanti. [Republika]. Alasan utama mereka adalah bahwa tindakan aborsi untuk indikasi selain alasan medis jelas bertentangan dengan Sumpah Dokter butir 6 dan Kode Etik Kedokteran pasal 11. Apalagi dalam Kode Etik Kedokteran Pasal 1 berbunyi: “Setiap dokter wajib menjunjung tinggi, menghayati, dan mengamalkan sumpah dan atau janjinya”. Jadi, bila melibatkan dokter dalam tindakan aborsi, berarti bisa menjerumuskan dokter untuk melanggar sumpahnya dan keluhuran profesinya sendiri. Bahkan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya pasal 338 tentang kesengajaan menghilangkan nyawa, sudah jelas ketentuan pidana bagi dokter bila terlibat melakukan aborsi.

Para embriolog modern cenderung mengakui bahwa hidup dimulai sejak selesainya proses pembuahan. Dengan energi yang berasal dari dalam dirinya sendiri, embrio terus berkembang, meskipun pasokan sumber energi berasal dari induknya. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka seorang dokter ahli aborsi bisa saja akan merasa menjadi orang yang melawan profesinya, dan melanggar hati nurani kemanusiaan. Dokter disumpah untuk melestarikan kehidupan umat manusia. Dokter adalah pelayan kehidupan, bukan algojo untuk janin-janin tak berdosa.

Kemudian lanjut Nadia:
“Komisi Perlidungan Anak Indonesia (KPAI) juga masih bisa menerima bila alasan aborsi adalah karena faktor darurat medis, namun menolak pelegalan aborsi kehamilan akibat perkosaan. [Inilah]. Lembaga lainnya, Komnas Perlindangan Anak juga meminta PP ini dikaji ulang. Sesuai UU Perlindungan Anak, anak mendapatkan hak asasinya dan mendapat perlindungan bahkan sejak ia masih berada dalam kandungan. Oleh karena itu, aborsi tidak sejalan dengan mandat undang-undang tersebut. [Berita Satu].

“Kalo menurutku pemerintah gak ingin para korban perkosaan ini mengalami tekanan psikologis yang begitu dalam, Na. Kamu pasti tahu khan apa alasan umum si korban perkosaan yang ingin aborsi?”

“Umumnya alasan mereka lebih cenderung pada dua hal, satu, menghindarkan korban dari rasa malu; dan dua, menghindarkan korban dari rasa trauma. Aku paham, siapa sih yang tidak terluka bila mahkota yang senantiasa dijaga, itu dinodai oleh orang yang tidak dicintai?”

“Naah itulah… tentu sakit, pediiih dan sedih yang mungkin sulit disembuhkan. … Paling tidak, dua alasan yang kamu sebutkan tadi dikhawatirkan akan berdampak pada kondisi si janin selama kehamilan dan ketika lahir kelak. Ibu yang mengalami trauma mendalam lebih cenderung tidak memperhatikan kesehatannya dan asupan nutrisi yang masuk ke dalam tubuhnya untuk janinnya. Am I right?

“Bisa ya, bisa tidak. Justru kalo menurutku, San, pemerintah cuma pengen ngambil jalan pintas aja dalam mengatasi masalah ini. Okey, kita bisa berpikir panjang soal recovery korban perkosaan dan mencari jalan keluar yang terbaik, tapi pada prinsipnya perlindungan anak di dalam kandungan itu harus tetap dilakukan, karena setiap calon bayi mempunyai hak hidup. Fokuskan dulu pada prinsip itu.”

“Kamu tadi bilang ‘pemerintah cuma pengen ngambil jalan pintas aja’, apa maksudmu?”

“Maksudku, pemerintah seharusnya mengambil peran dalam hal ini melalui kementrian kesehatan dan perlindungan perempuan, juga berbagai pihak untuk melakukan advokasi dan pendampingan secara terus menerus terhadap korban perkosaan dan keluarganya untuk perlahan-lahan menghilangkan trauma dan menerima kehamilan sebagai pemenuhan hak asasi manusia untuk lahir.

Peran seperti apa yang seharusnya diambil pemerintah?
Simak lanjutan dialog ini>br>

| USULAN SOLUSI

“Apapun penolakanmu, Na, toh nyatanya PP ini sudah diteken presiden alias sudah disahkan, artinya siap diimplementasikan.”

“Tapi bukan berarti gak bisa diperbaiki implementasinya, bukan?! Bisa kok bila kemudian diatur lewat peraturan perundang-undangan turunannya agar bisa lebih diketatkan dan dikendalikan.”

.
#1. Edukasi Menentukan Pilihan Yang Bermartabat.

“Dalam pasal 34 sudah jelas disampaikan bahwa kehamilan akibat perkosaan harus benar-benar diuji oleh tim ahli, termasuk psikolog. Jadi, untuk perempuan korban perkosaan, memang perlu konseling yang mendalam sebelum mengambil keputusan terhadap janin yang dikandungnya”.

“Itu betul. Aku hanya ingin menekankan soal pengambilan keputusan pasca pengujian. Begini … kita lihat dulu siapa yang menjadi korban, kemudian diuji dari sisi aspek hukum, kemanusiaan, sosial, dan kesehatan. Bila korbannya adalah perempuan muda. Secara hukum, kemanusian dan sosial, ia harus diayomi dan didampingi untuk menanggung derita yang dialaminya. Begitu juga dengan aspek kesehatan, dari segi usia apabila dilakukan aborsi pada perempuan yang usianya terlalu muda, maka hal itu dapat menyebabkan kematian, ini berhubungan dengan aspek kemanusiaan. Resiko ini yang harus dipahami.”

Lanjut Nadia:
“Bila korban kekerasan seksual adalah perempuan dewasa. Kalau tujuan langsungnya hanya sekedar menghindari rasa malu, jelas alasan ini sangat lemah untuk diterima secara moral. Hidup janin gak bisa ditukar dengan harga diri. Sementara kalau alasannya bersifat psikologis, misalnya jangan sampai si korban trauma secara mendalam karena melihat anaknya dia langsung ingat pada kasus perkosaannya. Menurutku alasan ini pun juga masih cukup lemah.”

“Kok kamu bilang masih lemah, Na? Perempuan yang diperkosa itu jelas hancur hatinya, luka batinnya, dan trauma mendalam yang mungkin sulit dilupakan seumur hidupnya.”

“Aku paham itu, San. Tapi, benarkah dengan membunuh janin yang ada dalam rahim si perempuan tersebut bisa menjadikannya hidup tenang? Lukanya terobati? Batinnya gembira?”

Santi terdiam dan kelihatan sedang berpikir. Kemudian Nadia melanjutkan ucapannya, “Seiring dengan perjalanan waktunya dan kedewasaanya, justru trauma bisa lebih mendalam manakala dia ingat bahwa dia telah melakukan aborsi dan merasa berdosa besar karena membunuh anaknya. Trauma seperti ini justru bisa lebih berkepanjangan. Inilah yang harus dipikirkan dan dikaji ulang oleh semua pihak.”

Lanjut Nadia: “Di dalam pasal 38 PP ini, yang paling penting adalah memberikan pendampingan psikologis dan menghilangkan trauma yang telah dan masih mungkin terjadi. Kemudian mendorong korban agar bersedia melahirkan anak dalam kandungannya meskipun kemudian bisa dititipkan di panti asuhan. Biasanya, panti asuhan akan menerima anak itu dan memperbolehkan si ibu mengambilnya bila dia siap menerima anak kandungnya. Pilihan ini jauh lebih bermartabat, San.”

.
#2. Menghargai Hak Asasi Para Dokter.

Nadia berkata, “Ingat UUD 1945 pasal 29 bahwa negara kita berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa; dan negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing. Artinya setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat seharusnya tidak bertentangan dengan keyakinan agama warganya. Atas dasar itu, negara harus menghargai hak para praktisi medis bila bersikap menolak menjadi eksekutor aborsi akibat perkosaan. Tidak boleh ada paksaan atas nama peraturan perundang-undangan. Para praktisi medis mempunyai hak menjalankan ajaran agamanya.”

“Apakah semua agama resmi di NKRI ini mengatakan bahwa aborsi itu terlarang?”

“Ya. Buktinya di tahun 2009, tokoh-tokoh dari 6 lembaga agama di Indonesia telah menandatangani pernyataan bahwa hak hidup seseorang mesti dijamin sejak selesainya pembuahan.” [Pernyataan Sikap]

“Maksudmu, hanya “dokter yang bersedia” itu yang boleh mengeksekusi ya?”

“Ya begitulah seharusnya, … gak boleh maksa dokter yang meyakini kebenaran agamanya untuk mengeksekusi proses aborsi korban perkosaan.”

.
#3. Eksekusi Hanya di Rumah Sakit Yang Ditunjuk Pemerintah.

“Santi, coba baca fakta dalam laporan Komisi Perlindungan Anak ini … praktek aborsi yang tercatat itu hari demi hari terus meningkat. Dalam laporan mereka pada tahun 2011 ada 86 kasus, kemudian meningkat menjadi 121 kasus pada tahun 2012. Dan kenyataan menunjukkan bahwa pelaku aborsi tersebut adalah anak usia dibawah 18 tahun sebagai akibat pergaulan bebas yang menjadi life style remaja saat ini. [Tempo].

“Hmm…” *membaca data yang diiringi dengan menghela nafas*

“Nah.. kira-kira kamu nangkap gak kenapa aku tunjukin data ini?”

“Kamu coba menarik benang merah bahwa maraknya pergaulan bebas ini berpotensi memicu peningkatan jumlah aborsi karena dilegalkan?”

“Yap… tepat sekali!”

“Lho.. khan tadi sudah dijelasin dalam PP tersebut bahwa peraturan telah dirancang MENUTUP CELAH untuk segala upaya penyalahgunaan aborsi, misalnya berpura-pura sebagai korban perkosaan.”

“Maksudku gini loh, San,.. Kamu tahu sendiri khan betapa lemahnya implementasi sebuah sistem di negeri yang tingkat korupsinya tinggi, rentan banget terjadinya penyelewengan. Jadi perlu adanya peraturan yang bersifat teknis mengikat, hmmm.. misalnya pemerintah menunjuk rumah sakit tertentu yang diperbolehkan melakukan aborsi. Contohnya di Australia, hanya rumah sakit tertentu yang ditunjuk pemerintah yang diperbolehkan melakukan aborsi. Dengan demikian ada kontrol ketat, tidak bisa sembarangan rumah sakit.[Abortion in Australia].

.
#4. Memberlakukan hukuman kebiri atas pelaku perkosaan.

“San, coba baca fakta lainnya dalam laporan Komnas Perlindungan Anak. … Dari tahun ke tahun, jumlah kasus kekerasan terhadap anak semakin meningkat. Pada 2013 Komnas PA menerima pengaduan kekerasan anak sebanyak 3.023 kasus. Meningkat 60% dibanding 2012. Dari jumlah ini, 58% diantaranya merupakan kasus kejahatan seksual terhadap anak. Ini artinya sepanjang 2013 setiap hari Komnas PA menerima pengaduan sekitar 275 kasus! Gila, ngga?!”

Lanjut Nadia: “Itu baru yang dilaporin atau diaduin secara tertulis. Bisa jadi yang gak dilaporin jauh lebih banyak. Mengingat kasus aborsi di negeri ini seperti fenomena gunung es, yang terlihat di permukaan hanya sedikit namun jumlah kasus yang sebenarnya sangat banyak. Naah.. kalau seperti ini apa lantas diam saja saat hukum aborsi sudah dilegalkan? Tidak. Harus ada prinsip fairness… adil. Harus ada terobosan dalam produk hukum yang membuat pelaku pelecehan seksual itu jera.”

Setelah minum seteguk teh oolong, Nadia melanjutkan argumentasinya kembali.
“Pasal 82 UU Perlindungan Anak hanya mengancam pidana penjara maksimal 15 tahun dan minimal 3 tahun untuk pelaku kekerasan terhadap anak. Pasal 292 KUHP malah lebih ringan. Pelaku pencabulan terhadap anak hanya dihukum maksimal 5 tahun. Padahal anak korban kekerasan seksual akan menanggung perbuatan pelaku selama seumur hidup secara fisik dan emosional! Adilkah itu, San?!

“Itu jelas gak adil”

“Yang namanya kekerasan baik fisik maupun seksual kepada anak adalah kejahatan kemanusiaan yang begitu luar biasa, NAMUN Hukum kita menganggapnya biasa. Oleh karena itu hukum tersebut harus segera direvisi. Kita perlu melakukan pengajuan judicial review UU Perlindungan Anak ke Mahkamah Konstitusi. Penyebab kehamilan yang tidak diinginkan itulah yang harus dicari sebabnya. Karena kehamilan hanyalah akibat.
Secara logika, angka aborsi akibat perkosaan bisa ditekan, bila jumlah kasus perkosaan juga ditekan.. Bila aborsi akibat perkosaan dilegalkan maka kemanusiaan manusia Indonesia perlu dipertanyakan. Bila janin itu ada akibat perkosaan, itu bukan salah janinnya; tapi kesalahan pelaku perkosaan.
Kenapa janin yang harus dibunuh?
Kenapa bukan pelaku perkosaan yang mendapatkan hukuman yang mematikan sehingga bikin jera?
Kenapa perkosaan terjadi?
Kenapa hamil diluar nikah terjadi?
Dan jawaban dari itu semua adalah karena ditinggalkannya syariat agama oleh manusia dan dijadikannya keinginan, peraturan dan nafsu manusia sebagai hukum.

“Maaf, aku potong… maksudmu ‘yang mematikan’ itu seperti apa, Na?”

“Ya hukuman seberat-beratnya lah… yang bisa mematikan ruang gerak pelaku, seperti:
1. Hukuman Seumur Hidup.
2. Hukuman Mati.
3. Hukuman Kebiri.
Mengapa kita tidak mencontoh Korea Selatan yang mana semua pelaku kekerasan seksual bisa dikebiri? Itu burung disuntik dengan bahan kimia sehingga tidak berfungsi lagi. Fair, bukan?!”

=== dialog sementara sampai disini dulu ===

Di negara besar seperti Amerika Serikat yang telah melegalkan aborsi sejak tahun 1973, sampai saat ini marak protes dan unjuk rasa untuk mencabut undang-undang tersebut. Akibat dilegalkan, Amerika Serikat mengalami angka aborsi yang sangat tinggi setiap tahunnya. Data yang diperoleh menyebutkan bahwa terdapat 1 dari 5 wanita meninggal akibat aborsi. Data dari Voice of America (VOA) Indonesia pada peringatan 40 tahun dilegalkannya aborsi, 44 persen rakyat Amerika menginginkan undang-undang ini dicabut. [VOA-Indonesia].

Memang, hukum aborsi di Amerika dilegalkan atas dasar menyelamatkan jiwa perempuan. Namun pada perkembangan selanjutnya, aborsi bisa dilakukan oleh siapa saja dengan alasan apapun.

Belajar dari hal tersebut, semoga kebijakan yang merusak nilai-nilai kemanusian tersebut tidak diterapkan disini.

Masa depan negeri ini ada ditangan orang yang saat ini menata bangsa ini. Kesalahan kebijakan akan berisiko terhadap kejayaan bangsa ini. Dan sebagai negara yang berketuhanan tentunya rakyat negeri ini mengimani adanya kehidupan akhirat. Sehingga setiap kebijakan pemerintahpun menentukan nasib masa depan rakyatnya diakhirat kelak.

“…Dan tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan Hari Akhir…”
[QS. Al Baqarah: 228]

Salam hangat tetap semangat,
Iwan Yuliyanto
30.08.2014

Advertisements

13 Comments

  1. Life is life, a person is a person, no matter how small…

  2. 0mali says:

    Panjang tapi ‘mengenyangkan’

    Suka dengan ini: justru trauma bisa lebih mendalam manakala dia ingat bahwa dia telah melakukan aborsi dan merasa berdosa besar karena membunuh anaknya

    Dan setuju dengan usulan kebiri untuk para pelaku pemerkosa, gak perlu disuntik, pake yg murah aja, pisau daging 😀

  3. Dyah Sujiati says:

    Hihi, ternyata sy sempat ‘tergoda’ juga dengan disahkannya PP tersebut. Sy tadinya macam Santi, mendukung begitu saja tanpa berusaha kritis dan mencari solusi yang lebih baik. Lupa dengan ini :

    Kenapa janin yang harus dibunuh?
    Kenapa bukan pelaku perkosaan yang mendapatkan hukuman yang mematikan sehingga bikin jera?
    Kenapa perkosaan terjadi?
    Kenapa hamil diluar nikah terjadi?
    Dan jawaban dari itu semua adalah karena ditinggalkannya syariat agama oleh manusia dan dijadikannya keinginan, peraturan dan nafsu manusia sebagai hukum.

    Semoga ke depan Produk hukum yang disahkan betul2 telah mengakomodasi segala aspek. Tidak sekedar ‘menyelesaikan masalah di permukaannya saja’.
    Aamin.

  4. jampang says:

    mengurangi atau menghilangkan tindakan perkosaan sepertinya lebih penting. tapi harus banyak yang dibenahi oleh banyak pihak

  5. Rini says:

    Secara logika, angka aborsi akibat perkosaan bisa ditekan, bila jumlah kasus perkosaan juga ditekan–> Setuju Pak, ini yang harus dikedepankan.

    • Perhatikan gambar di bawah ini, mbak Rini. Itu hasil jepretan wartawan, yang kemudian wartawan tersebut menyelamatkan aksi gila anak-anak ingusan.


      [Klik gambarnya untuk membaca beritanya]

      Itu adalah siswi SMP (berjilbab) yg mau diperkosa 4 siswa SMP. Para siswa SMP ini kecanduan pornografi. Di halaman rumah kita menjadi tempat yg tidak aman, karena berkeliaran bocah-bocah yang otaknya terkontaminasi pornografi.

      Masalah pornografi inilah yg seharusnya diberantas terlebih dahulu sampai akar-akarnya. lebih urgent daripada UU melegalkan aborsi akibat perkosaan.

      Berita lain yang lebih mengerikan di hari yang sama:
      [Detik TV] Anak 11 Tahun Cabuli 12 Teman Main

      Seorang perempuan SMP kalau menggugurkan kandungannya justru beresiko mengancam jiwanya sendiri.

    • Rini says:

      Innalillahi, betul Pak, permasalahan tidak selesai begitu saja dengan dilegalkannya aborsi untuk kasus perkosaan.

  6. santipanon says:

    seperti makan buah simalakama emang dengan dilegalkannya aborsi untuk korban perkosaan. tapi banyak kasus di indonesia, jika si pemerkosa saling kenal dengan korban, beberapa kasus berakhir depan perkawinan, jika si korban kemudian hamil. pait sih emang buat korban, tapi jauh lebih mulia dibandingkan harus di aborsi

    • Melahirkan anak (hasil perkosaan) lebih bermartabat.
      Kemudian Pemerintah harus bertanggung jawab dengan melindungi atau memelihara anak hasil perkosaan (seandainya korban tidak mau memelihara).
      Kenapa pemerintah harus bertanggung jawab?
      Karena belum mampu menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan.

      Lingkungan aman itu bisa diciptakan misalnya dengan cara mengeluarkan produk hukum yg sifatnya mematikan buat pemerkosa. Sehingga pemerkosa akan berpikir ribuan kali bila ingin melampiaskan hajatnya.

Mari Berdiskusi dan Berbagi Inspirasi. Terimakasih.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Let me share my passion
My passion is to pursue and share the knowledge of how we work better with our strengthen.
The passion is so strong it can do so much wonder for Indonesia.

Fight For Freedom!
Iwan Yuliyanto

Kantor Berita Umat