Home » Indonesia Crisis » Pengalihan Subsidi BBM?

Pengalihan Subsidi BBM?

Blog Stats

  • 2,054,288

PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Lisensi Creative Commons

Adab Merujuk:
Boleh menyebarluaskan isi blog ini dengan menyebutkan alamat sumber, dan tidak mengubah makna isi serta tidak untuk tujuan komersial kecuali dengan seizin penulis.
=====
Plagiarisme adalah penyakit yang menggerogoti kehidupan intelektual kita bersama.

Follow me on Twitter

Bila Anda merasa blog ini bermanfaat, silakan masukkan alamat email Anda untuk selalu mendapat artikel terbaru yang dikirim melalui email.

Join 5,852 other followers

Bismillah …

Belum genap sebulan dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden, Jokowi-JK sudah memutuskan kebijakan yang dinilai tidak populis, yaitu menaikkan harga BBM. Berarti apa yang sebelumnya dikatakan Jusuf Kalla benar dan terjadi, bahwa BBM bersubsidi pasti dinaikkan bulan November 2014. Ini berarti Pemerintah kukuh dengan sikap dan pilihan kebijakannya, meskipun ada saran dan kritik yang lebih berwarna ideologis berupa pertanyaan: “Kemana ideologi Trisakti?”

Adalah benar bahwa siapapun yang menjadi presiden RI, opsi pengurangan subsidi BBM akan diambil, karena subsidi dirasa membebani APBN. Bahkan capres Prabowo Subianto pun pernah mengatakan subsidi BBM sama dengan membakar uang. Maka yang utama adalah bagaimana teknik mengelola pengurangan subsidi BBM agar tidak menimbulkan efek domino yang dahsyat yang membebani rakyat banyak, terutama rakyat kecil yang tidak menikmati subsidi BBM. Disinilah seni mengelola negara itu diuji.

Dalam pemerintahan Jokowi yang baru dilantik, istilah pencabutan subsidi diganti menjadi pengalihan subsidi. Pengumuman pengalihan subsidi BBM tersebut cukup mengejutkan. Seharusnya sebelum menaikkan harga BBM, pemerintah menuntaskan beberapa prasyarat penting, seperti:

  • Membuat tata niaga sebaik mungkin yang mengedepankan good governance;
  • Membuka biaya pokok produksi ke publik agar kenaikan dapat dihitung bersama-sama. Di negeri kita banyak pakar ekonomi;
  • Menyiapkan jaring pengaman sosial dan program benefits, dan memastikan telah dinikmati manfaatnya oleh rakyat yang berhak mendapatkannya;
  • Memberantas mafia migas yang selama ini menyandera bisnis minyak nasional.

Apakah keempat hal tersebut sudah dilakukan sebelum pemerintah menaikkan harga BBM? Tidak.
Pemerintah Jokowi BELUM menyelesaikan beberapa prasyarat itu, sehingga kenaikan harga BBM justru menimbulkan berbagai gejolak yang cukup memprihatinkan di masyarakat. Meskipun para pejabat pemerintahan, para motivator, dan netizer menyampaikan hal positif tentang pengalihan subsidi saat ini, nyatanya harga-harga kebutuhan pokok / sembako makin membumbung tinggi. Inflasi merangkak naik, mencekik rakyat miskin.

Melalui jurnal ini, saya ingin menyajikan opini Marwan Batubara (Direktur Eksekutif IRESS) seputar kebijakan pengalihan subsidi oleh Pemerintahan Jokowi-JK, yang telah dimuat di Koran Sindo, edisi Kamis, 20 November 2014.

———-

PENGALIHAN SUBSIDI BBM?
oleh Marwan Batubara | Direktur Eksekutif IRESS

Akhirnya sejak Selasa 18 November 2014, pukul 00.00 WIB pemerintah menaikkan harga BBM, premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 (30,77%) dan solar Rp 5.500 menjadi Rp7.500 (36,36%).

Dalam pengumuman, pemerintah masih coba menghindari menggunakan kata “menaikkan harga”, dengan ungkapan “mengalihkan subsidi BBM untuk program produktif”. Tulisan ini membahas apakah waktu penaikan harga dengan janji kampanye sudah tepat dan pengalihan subsidi untuk program produktif memang akan terlaksana.

Masih melekat dalam ingatan kita bahwa saat kampanye Pilpres 2014 Jokowi pernah berjanji akan memberantas mafia dan membenahi tata niaga migas. Saat ini karena masih berperannya mafia migas dan belum transparannya perhitungan harga pokok produksi BBM, nilai subsidi BBM yang harus ditanggung APBN akan lebih besar dari nilai sebenarnya.

Apalagi, cukup banyak kalangan yang meyakini bahwa kerugian negara akibat keterlibatan mafia dalam tata niaga migas berkisar antara Rp 40 triliun hingga Rp 50 triliun per tahun. Pengalaman dari pemerintahan sebelumnya menunjukkan masalah mafia migas sering mengemuka dalam ranah publik menjelang dikeluarkannya kebijakan kenaikan harga BBM.

Namun setelah penaikan harga BBM dieksekusi, pemerintah kembali surut untuk memberantas. Bahkan DPR periode 2004-2009 pernah membentuk Pansus BBM, yang salah satu tujuannya adalah untuk memperbaiki tata niaga migas dan memberantas mafia. Ternyata Pansus BBM DPR ini pun terbukti gagal mencapai tujuan mulia yang dicanangkan.

Fakta di atas menunjukkan bahwa peran mafia migas memang sangat kuat sehingga dapat memengaruhi kebijakan pemerintah hingga pusat-pusat kekuasaan, bahkan hingga level tertinggi. Oleh sebab itu, sudah sepantasnya kita menagih janji kampanye Jokowi untuk bersikap sangat serius memberantas mafia migas.

Kebijakan BBM dan sektor energi sangat vital bagi negara dan dapat berpengaruh pada hampir seluruh sektor kehidupan rakyat. Karena itu, Jokowi seharusnya memulai pemberantasan mafia migas terlebih dahulu sebelum menetapkan kebijakan penaikan harga BBM. Apalagi, dengan terjadinya penurunan harga BBM dunia akhir-akhir ini dan bahkan untuk beberapa bulan ke depan, tersedia cukup waktu bagi Jokowi dan anggota kabinetnya untuk bekerja terlebih dahulu memberantas mafia migas dibanding menaikkan harga BBM.

Ternyata Jokowi lebih memilih membuat kebijakan yang menyengsarakan rakyat dibanding membasmi parasit yang menggerogoti uang rakyat puluhan triliun rupiah setiap tahun. Alih-alih mengintensifkan upaya pemberantasan mafia migas, ternyata Jokowi memulai bulan pertama pemerintahannya dengan rencana impor minyak dari Angola yang ditengarai “berbau mafia” pula.

Kita sangat khawatir, jangan-jangan sikap pemerintahan Jokowi terhadap mafia migas sama pula dengan sikap pemerintahan sebelumnya, sehingga mafia migas tetap eksis menjalankan agendanya dan rakyat terus menjadi korban. Karena harga BBM telah telanjur dinaikkan, kita hanya tinggal berharap Presiden Joko Widodo yang mengaku pro “wong cilik“ tetap konsisten berupaya maksimal memenuhi janji memberantas mafia migas.

Program Produktif

Terkait dengan rencana pengalihan sebagian besar subsidi BMM ke sektor produktif, tadinya penulis pun bersikap sama dengan masalah pemberantasan mafia migas. Penulis meyakini bahwa seharusnya pemerintah menyiapkan dulu berbagai blueprint dan daftar program-program konkret sektor produktif tersebut berikut target pencapaian dan perkiraan anggarannya, sebelum kenaikan harga dilakukan.

Dalam hal ini pun, program-program tersebut harus memprioritaskan solusi masalah energi, transportasi dan infrastruktur dasar dibandingkan menjalankan program-program tanpa arah, apalagi jika ditumpangi dengan program pencitraan. Pada 2006, pemerintah menerbitkan Perpres No 5/2006 tentang Kebijakan Bauran Energi, yang antara lain mencanangkan porsi penggunaan gas dan energi baru terbarukan (EBT) yang terus meningkat.

Dalam kebijakan tersebut, pada 2025, porsi EBT dan gas akan meningkat masing-masing menjadi 25% dan 30%, dari porsi bauran 6% dan 20% pada saat ini. Agar target bauran EBT tercapai, antara perlu disiapkan rencana produksi listrik panas bumi, bahan bakar nabati (BBN), sel surya, listrik tenaga air secara masif dan berkelanjutan.

Dalam kurun waktu tersisa yang tinggal 10 tahun, tampaknya mustahil target produksi porsi EBT yang saat ini masih pada level 78 juta setara barel minyak (SBM) menjadi 545 juta SBM pada 2025 (peningkatan 700%). Target hanya dapat dicapai jika pemerintah berkomitmen sangat kuat dan melakukan berbagai program terobosan, termasuk memprioritaskan penggunaan penghematan subsidi BBM untuk memproduksi EBT secara masif.

Untuk energi gas, porsinya dalam energy mix dicanangkan meningkat dari sekitar 300 SBM (2013) menjadi 500 SBM (2025). Agar penggunaan gas untuk industri, PLN dan transportasi darat meningkat signifikan, misalnya dari sekitar 30.000 kendaraan saat ini menjadi 2-3 juta dalam lima tahun ke depan maka perlu dibangun ribuan kilometer jaringan pipa transmisi dan distribusi gas, sejumlah terminal penerima LNG, serta ribuan SPBG.

Dengan demikian, target bauran energi dapat dicapai dan impor BBM dan minyak mentah pun berkurang. Namun, seperti halnya untuk memproduksi EBT, target tersebut hanya dapat dicapai jika pemerintah mempunyai komitmen yang kuat untuk menetapkan blueprint, program yang berkelanjutan dan anggaran yang besar dari penghematan subsidi BBM.

Uraian di atas menunjukkan bahwa jika ingin mengamankan diri dari potensi krisis energi dan krisis ekonomi akibat defisit perdagangan minyak/BBM, defisit neraca berjalan dan defisit APBN, langkah solusi masalah energi secara komprehensif sangat dibutuhkan. Program-program produktif yang dicanangkan Jokowi mestinya justru lebih diprioritaskan untuk mengatasi masalah energi dibandingkan hal-hal yang tidak terarah atau bahkan sarat pencitraan politik.

Selama ini saat penaikan harga BBM pada 2003, 2005, 2008, dan 2013, pada umumnya pemerintah hanya fokus pada program perlindungan sosial berupa BLT dan BLSM, serta pencitraan politik. Presiden dan menteri-menteri seolah berlomba menggunakan dana dari penghematan subsidi BBM tanpa arah, tidak memperhatikan program prioritas, dan abai pada sektor energi dan transportasi yang seharusnya menjadi prioritas.

Akibatnya telah kita rasakan sekarang, bahwa impor migas akibat tidak tercapainya bauran energi telah menyebabkan triple deficit dan nilai tukar rupiah terus merosot. Pengalaman di atas menjadi alasan mengapa kita menuntut agar pemerintah menyiapkan terlebih dahulu berbagai blueprint dan program-program produktif berkelanjutan berikut kebutuhan anggaran, terutama pada sektor energi, dibandingkan langsung menaikkan harga BBM.

Jika tidak, karena “ruang fiskal” membesar dan masing-masing sektor saling berlomba memanfaatkan, maka pengalihan subsidi BBM yang diakui akan digunakan untuk sektor produktif tidak akan bermanfaat optimal. Apalagi jika sudah disusupi kepentingan pencitraan seperti halnya program tiga kartu, KIP, KKP dan KIS, yang diusung Jokowi.

Bukankah anggaran pendidikan yang mencapai 20% APBN (Rp 400 triliun) dapat mengakomodasi kebutuhan anggaran KIP? Maka akhirnya kita akan kembali terjebak ke dalam lingkaran permasalahan energi dan ekonomi yang tak terselesaikan.

— end —

Advertisements

31 Comments

  1. […] untuk tagar #IniSusahItuSusah / ISIS] Seperti yang pernah saya sampaikan dalam jurnal sebelumnya di sini, pemerintah silakan mengurangi atau menghapus subsidi harga BBM, ASAL … pemerintah telah […]

  2. ketika harga BBM akhirnya dinaikkan, yang langsung terpikir oleh saya adalah mana buku putih yang dulu dikeluarkan ketika menolak? Kok, gak dipraktekkan.

  3. Oh God, apa yang akan terjadi dengan Pertamina?
    Mengapa Dwi Sucipto (DS) yang dijadikan Dirut Pertamina?
    Apa korelasinya dengan kenaikan BBM Premium baru-baru ini?

    DS dijadikan Dirut Pertamina u/ menjerat Pertamina dgn serangkaian Global Bond (Surat Utang Global) dan IPO.
    Lho, memangnya Pertamina kekurangan uang? Kok sampai harus diagendakan terbitkan Global Bond dan dijadwalkan IPO?
    Bukankah Pertamina adalah pemberi dividen terbesar dari seluruh BUMN ke APBN?

    Setiap tahun, dari total dividen yg disetor ratusan BUMN ke APBN, setoran dividen Pertamina mengambil porsi 50% dari total dividen BUMN. Jika Pertamina mampu setor dividen besar ke APBN tiap tahunnya, kenapa tiba-tiba harus terbitkan Global Bond dan direncanakan IPO?
    Jawabannya adalah Kenaikan harga BBM Premium akan membuat Pertamina kekurangan dana dan perlu terbitkan Global Bond dan siap-siap IPO.

    Bagaimana korelasi antara [1] kenaikan BBM Premium; [2] DS jadi Dirut Pertamina; [3] Rencana penerbitan Global Bond dan siap-siap IPO?
    Begini ceritanya,
    Kemampuan Produksi Pertamina per tahun:
    BBM Premium 12 juta kiloliter (KL) | BBM Pertamax 1 juta kiloliter (KL)
    Sementara kebutuhan/konsumsi BBM Premium adalah 30 juta KL / tahun
    Jadi,
    Konsumsi BBM Premium 30 juta KL | Produksi BBM Premium 12 juta KL
    Impor BBM Premium 18 juta KL
    Nah, impor BBM Premium 18 juta KL dilakukan 1 pintu melalui Petral (Pertamina Internasional).
    Kenapa 1 pintu? | Menghindari spekulan.
    Sistem impor 1 pintu (via Petral) bertujuan agar impor BBM Premium oleh Pertamina tidak terjebak dalam permainan spekulan migas asing.
    Jadi, setiap tahunnya Pertamina menjual BBM Premium 30 juta KL:
    Produksi 12 juta KL | Impor 18 juta KL
    Pada harga Rp 6.500/liter, pendapatan Pertamina dari BBM Premium (30 juta KL), kurang lebih Rp 195 triliun.
    Itulah kenapa Pertamina mampu sumbang dividen terbesar ke APBN, 50% dari total dividen ratusan BUMN.
    Nah, apa yang akan terjadi jika harga BBM Premium naik ke Rp 8.500/liter?
    Pertamina makin untung kah? | Tidak.
    Ketika harga BBM Premium Rp 6.500/liter, Pertamax di harga Rp 10.000/liter, selisih Rp 3.500/liter.
    Bagi masyarakat kelas menengah, selisih Rp 3.500/liter masih besar, sehingga mereka cenderung pilih BBM Premium ketimbang Pertamax. Tapi, ketika harga BBM Premium naik jadi Rp 8.500/liter, sedangkan Pertamax Rp 9.800/liter, selisihnya hanya Rp 1.300/liter.
    Dengan selisih hanya Rp 1.300/liter, masyarakat kelas menengah yg memikirkan mesin kendaraannya akan migrasi ke Pertamax. Hanya selisih Rp 1.300/liter, tapi bisa dapat kualitas bensin lebih bagus, wajar akan terjadi migrasi massal ke BBM kelas Pertamax. Masalahnya adalah, kemampuan produksi Pertamina di BBM Pertamax hanya 1 juta KL / tahun. Dampaknya, migrasi BBM Premium ke BBM kelas Pertamax tak mampu dipasok Pertamina. Konsumen akan membeli BBM kelas Pertamax merek asing

    Mari kita lihat data tadi, kebutuhan BBM Premium 30 juta KL:
    Produksi 12 juta KL | Impor 18 juta KL
    Apabila terjadi migrasi pengguna BBM Premium ke BBM kelas Pertamax sejumlah 18 juta KL. Siapa diuntungkan?
    Jika migrasi ke BBM kelas Pertamax sebanyak 18 juta KL, sedangkan produksi Pertamax Pertamina hanya 1 juta KL. Siapa untung?
    Tepat, sebanyak 17 juta KL yg semula memakai BBM Premium akan membeli BBM kelas Pertamax merek asing.
    Silakan cek di berita-berita, 40 merek BBM asing sudah kantongi izin membangun masing-masing 20.000 SPBU asing. Total 800.000 SPBU asing.
    Dan semuanya menunggu gong dicabutnya subsidi BBM Premium, agar 800.000 SPBU kelas Pertamax merek asing ini punya pasar
    Dengan terjadinya migrasi 17 juta kiloliter ke BBM asing kelas Pertamax, artinya Pertamina kehilangan pembeli 17 juta kiloliter kan.

    Apa dampaknya bagi keuangan Pertamina?
    Mari berhitung 🙂
    Sebelum kenaikan BBM Premium:
    Pertamina jual 30 juta KL | Harga Rp 6.500/liter
    Pendapatan Pertamina Rp 195 triliun

    Setelah kenaikan BBM Premium:
    Pertamina jual 12 juta KL | Harga Rp 8.500/liter
    Pendapatan Pertamina Rp 102 triliun

    Pendapatan Pertamina dari BBM Premium:
    Sebelum naik Rp 195 triliun
    Setelah naik Rp 102 triliun
    Anjlok Rp 93 triliun

    Dengan pendapatan Pertamina dari BBM Premium berkurang Rp 93 T dari Rp 195 T jadi Rp 102 T, maka setoran dividen ke APBN juga merosot. Jadi, pencabutan subsidi BBM Premium memang mengurangi Belanja APBN, Tapi juga mengurangi Pendapatan APBN dari setoran dividen BUMN. Pendapatan Pertamina semula Rp 195 triliun dari jual 30 juta KL BBM Premium, Menurun ke Rp 102 triliun dari jual 12 juta KL. Kemana perginya Rp 93 triliun yang biasanya membeli BBM Premium Pertamina?
    Tentu saja, ke 800.000 SPBU asing itu

    Itulah kenapa sebelum kenaikan BBM Premium, kelihatannya asing begitu sibuk desak Jokowi naikkan BBM Premium. Ada konsumen SPBU mereka.
    Dan lebih parah lagi, demi memanjakan asing dengan naikkan BBM Premium, keuangan Pertamina bakal merosot tajam
    BBM Premium naik >> SPBU asing dapat konsumen >> keuangan Pertamina merosot >> setoran dividen BUMN ke APBN merosot
    Lalu asing-asing berkata, “Jangan takut, kami siap membantu Pertamina”
    Pemerintah RI bertanya, “Bagaimana caranya?”
    Asing menjawab, “Pertamina harus bermain juga di BBM Kelas Pertamax, tingkatkan produksinya.”
    Pemerintah RI tanya lagi, “Tingkatkan produksi Pertamax berarti harus ada investor,”
    Asing bilang, “Jangan takut, dana kami siap,”
    Lalu ditempatkanlah DS jadi Dirut Pertamina, untuk menjerat Pertamina dengan Global Bond (Surat Utang Global)
    Saya yakin, dalam waktu dekat akan muncul wacana, Pertamina akan terbitkan Global Bond untuk investasi tingkatkan produksi Pertamax. Melalui siapa aktor di balik akan diterbitkannya serangkaian Global Bond Pertamina?
    Dirut Pertamina DS, eks Dirut Semen Indonesia.
    Dulu, Semen Indonesia bernama Semen Gresik. Di bawah pimpinan DS, Semen Indonesia kini berutang triliunan ke asing-asing
    Bagaimana Semen Indonesia bisa berutang besar pada asing?
    Penerbitan serangkaian Global Bond Semen Gresik/Semen Indonesia.
    Siapakah tandem DS menjerat Semen Gresik/Semen Indonesia dengan utang pada asing?
    Rudiantara, sekarang menjabat Menkominfo.
    Rudiantara adalah salah satu kuncen dana-dana asing masuk ke perusahaan-perusahaan strategis di Indonesia, khususnya BUMN
    Terjeratnya Semen Gresik/Semen Indonesia pada utang (via Global Bond) akibat duet Dwi Sucipto dengan Rudiantara
    Ketika Singtel masuk membeli 30% saham Telkomsel, siapa kuncennya? | Rudiantara
    Ketika Singtel jual saham Indosat ke Qatar Telecom, siapa kuncennya? | Rudiantara
    Tak banyak yang tahu, due diligence penjualan Indosat ke Qatar Telecom dilakukan 2 tahun setelah akuisisi, peran siapa? | Rudiantara.
    Seharusnya, proses pembelian perusahaan terbuka harus melalui Due Diligence, tapi karena asing begitu percaya pada Rudiantara menjadi tak perlu. Qatar Telecom baru mengaudit pembelian Indosat 2 tahun setelah akuisisi (pelanggaran aturan pasar modal)
    Agar kamu semua tahu, Rudiantara juga menjadi kuncen terjeratnya PLN dalam rangkaian Global Bond. Dan kini, Rudiantara ada di Menkominfo.
    Pertanyaannya kemudian, Apakah program Global Bond Pertamina oleh Dirut barunya DS, juga masih akan duet bareng Rudiantara?

    Kita tunggu saja.
    Yang jelas, setelah Pertamina terjerat dengan serangkaian Global Bond, ada potensi Pertamina kesulitan membayar cicilan
    Apalagi jika masyarakat yang migrasi ke BBM kelas Pertamax, terlanjur mencintai merek BBM asing.
    Maka peningkatan produksi Pertamax tak guna.
    Jika itu yang terjadi, maka Pertamina akan kesulitan mencicil Global Bond (Surat Utang Global) ke asing-asing ini.
    Solusinya?
    IPO, as usual.

    IPO Pertamina otomatis akan disukai asing, karena akhirnya asing bisa membeli dan memiliki sebagian saham BUMN Migas RI.
    Itulah kenapa asing sangat mengharapkan subsidi BBM dicabut agar:
    1) BBM Asing dapat konsumen
    2) Bunga dari Global Bond
    3) Saham Pertamina (IPO)
    Jadi kalau ada yang bilang bahwa pencabutan subsidi BBM Premium semata-mata menghemat APBN, jelas itu hanyalah bahasa pembohongan publik.

    Faktanya, dampak kenaikan BBM :
    – Berkurangnya belanja APBN
    – Berkurangnya pendapatan APBN dari dividen BUMN
    – Gembosnya keuangan Pertamina

    Jangan lupa, selain 3 poin itu, ada :
    – BBM Asing dapat konsumen
    – Asing dapat bunga Global Bond Pertamina
    – Asing punya saham Pertamina
    Jadi kalau ada yang bilang, pencabutan subsidi BBM untuk menghantam Mafia Migas.
    Mafia Migas yang mana? Mafia Migas asing diuntungkan kok.
    Saya lebih melihat, kenaikan BBM hanyalah perpindahan dari Mafia Migas yang satu ke Mafia Migas yang lain, yakni Asing.

    Mudah-mudahan mencerahkan dari info-info yang dikaburkan oleh mereka
    Sumber: http://chirpstory.com/li/241559?page=1

  4. Rivanlee says:

    melanjutkan komen di atas saya,
    memberantas mafia migas tidak semudah membalikkan telapak tangan
    kenaikan bbm di saat harga minyak sedang turun juga salah satu langkah memberantas mafia dengan memperkecil gap bensin yang diambil oleh mafia dan pemerintah 😀

    • Kenapa justru rakyat yang harus menjadi korban atas ketidak-mampuannya memberantas mafia migas ya, mas?

      Di Buku Putih PDIP (saat menolak kenaikan harga BBM di tahun 2012) ada cara untuk memberantas mafia migas, mengapa itu gak diterapin sebelum naikin harga BBM saat ini?

      Pemerintah Jokowi tahu ada mafia migas, mereka seharusnya menunggu hasil kerja tim pemberantasan mafia migas dari Tim Reformasi Tata Kelola Migas yang dipimpin ekonom UI Faisal Basri.

      Putusan menaikkan harga BBM itu sama dgn perampokan kedaulatan ekonomi rakyat. Sebab tahu ada mafia migas, tapi tidak cepat disikat, eh malah menempuh menaikkan BBM,

  5. […] kamu gimana? Tipe yang mengejar traffic atau memanfaatkan traffic? Colek: Mbak Ysalma, Mas Dani, Mas Iwan, dan Arip. […]

  6. ya, walaupun nda ngefek langsung ke saya,, tapi saya prihatin banget kenaikan BBM ini, jadi kebayang keluarga di rumah

    Allahul mustaan

  7. Mantan Menko Ekuin Kwik Kian Gie menilai pemerintah sengaja mengkambing-hitamkan subsidi BBM sbg penyebab twin defisit neraca Indonesia. Pasalnya, dibalik penaikkan BBM pemerintah ikut mengambil keuntungan besar.

    Harga minyak mentah dunia lebih bisa dijadikan patokan daripada MOPS atau harga produk jadi BBM di Singapura. Harga minyak mentah dunia setiap menit itu berubah, tapi di Asia masih ada yang menggunakan MOPS di Singapura.

    Berdasarkan hasil rata-rata harga minyak mentah dunia USD80 bbl. 1 barel = 159 liter; maka per liternya di harga Rp 6.086 (kurs Rp12.100).
    Biaya untuk mengangkat minyak dari perut bumi (lifting) ditambah biaya pengilangan (refinering) ditambah lagi dengan biaya transportasi rata-rata ke semua pompa bensin adalah USD24,1 per barel (laman ESDM) atau jika dalam rupiah 24,1:159 x 12.100= Rp1.834 per liter. Jadi Pemerintah kalau impor dari minyak mentah dunia untung Rp580.

    Namun jika berpijak pada harga MOPS di Singapura, harga rata-rata FOB Singapura USD88,80 bbl, Ongkos Angkut USD1,00 bbl, Harga CNF Jakarta USD89,80 bbl atau setara Rp6.833,84 per liter.
    Selain itu ada biaya distribusi sebesar Rp 600 /liter sehingga biaya hingga ke SPBU Rp7.433,84 per liter. Pemerintah juga mengenakan Pajak PPN, PBBKB (15%) sebesar Rp 1.115,08 per liter sedangkan pemerintah menjual BBM di SPBU Rp8.548,91 per liter.
    Dari perhitungan tsb, harga BBM jenis Premium tidak disubsidi lagi, bahkan pemerintah mendapatkan keuntungan sebesar Rp1.115,08 dari pajak PPN dan PBBKB yang dibayar oleh rakyat.

    Sumber: Republika, 26/11/2014

  8. Selama ratusan tahun tulang punggung konsep maritim nasional adalah nelayan, yang didalamnya ada nelayan kecil dan tradisional. Apa yang terjadi dengan kenaikan dan kelangkaan BBM menegasikan komitmen pemerintah mengusung poros maritim dunia.

    Pasca kenaikan harga BBM, ratusan nelayan kecil tidak mendapatkan pasokan solar di berbagai daerah di Indonesia. BBM sebagai faktor produksi sulit didapatkan nelayan, jikapun ada harganya lebih tinggi dibandingkan harga normal. Sehingga biaya melaut sampai meningkat hingga 50%. Parahnya lagi, tingginya harga solar tak sebanding dengan hasil tangkapan ikan saat ini. Situasi ini semakin menegaskan bahwa Pemerintah Jokowi – JK tidak memiliki keberpihakan terhadap kepentingan nelayan. Ironi.
    Simak berita: JPNN: Harga Solar Naik, Nasib Nelayan Memburuk atau Liputan6: BBM Naik, Nelayan Terancam Gulung Tikar. Bila kondisi seperti ini tidak berubah … maka Menuju Kejayaan Maritim adalah ilusi.

    Minggu lalu, Menteri KKP Susi Pudjiastuti menegaskan kenaikan harga BBM tidak berpengaruh kepada nelayan dan pengusaha perikanan. [Detik, 20/11/2014]. Hah? Serius, bu?
    Nelayan yang ibu Susi temui adalah pengusaha, sudahkan tengok nelayan kecil dan tradisional di pantura, pesisir, teluk?

    Nelayan kita masih miskin, menurut catatan BPS di tahun 2011 mencapai 7,87 juta atau 25,14% dari total penduduk miskin nasional 31,02 juta orang!

    Apa yang terjadi hari-hari ini menunjukan secara nyata kelemahan dan komitmen rapuh pemerintah terhadap kepentingan nelayan. Jangankan bicara fasilitasi dan proteksi terhadap nelayan kecil dengan beragam program jaminan sosial. FAKTA-nya nelayan tercekik.

    Pemerintahan kini terlampau banyak janji, namun minim realisasi. Belum kerja, namun sudah menaikan harga BBM. Nelayan salah satu kantong kelompok miskin di Indonesia, namun mereka terpinggirkan dalam beragam program bantuan sosial pemerintah.

    Pemerintah membangun argumentasi kenaikan BBM sebagai kebijakan untuk mengalihkan subsidi energi kepada berbagai program masyarakat. Tapi, yang terjadi justru mendorong mereka ke jurang kemiskinan akibat melambungnya harga kebutuhan pokok.

    Pasca kenaikan BBM, kita tidak melihat pemerintah serius dan ‘blusukan’ ke kantong2 kemiskinan. Mereka sibuk sendiri seolah bekerja! Kesibukan yang berjarak dengan realitas, kesibukan yang menghasilkan citra namun tak berjejak di bumi. Mereka sibuk membangun argumentasi dan alasan di berbagai forum, namun alpa dalam merealisasikan janji-janji politik.

    BBM naik bukanlah satu-satunya solusi, masih banyak 1001 cara jitu lainnya. Ini hanya masalah kemalasan bertindak dari kabinet kerja.

  9. Ikutan sumbang pendapat, pak
    OK lah kalau memang harus menaikkan harga BBM *speechless, mau bagaimana lagi*
    Tapi mbok ya jangan bermuka datar begitu. Seperti yang diujarkannya “Biasa itu, efek dari sebuah keputusan baru. paling2 2 atau 3 hari bergejolak setelah itu tenang”
    Jangan malah rakyat dibungkam dengan “cuma naik 2000 saja kok ribut”. Redakanlah rakyat dengan minta maaf, bersimpati, dan yang terpenting adalah….KENDALIKAN HARGA KEBUTUHAN POKOK YANG LAIN. Harga2 yang melambung inilah yang menyebabkan rakyat menjerit. Demikian juga media, hendaklah profesional dengan memberitakan kenyataan, jangan angan2 #kecewa dengan suratkabar nasional terbesar yang tiba2 jadi berwarna kuning#

    • Terimakasih sumbang sarannya, bu dokter.

      Saya juga heran melihat sikap para pejabat publik dan juga beberapa media yg pro dgn kenaikan harga BBM. Kenaikan yg gak masuk akal dan gak bernalar ini justru dicari-cari sisi-sisi positifnya. Kebanyakan dari mereka yg pro dgn kenaikan harga BBM adalah mereka kelas menengah ke atas. Mereka mengatakan “beli rokok Rp 18 .ribu saja bisa, kenapa beli BBM selisih Rp. 2000 saja gak bisa?”. Absurd!

      Tak habis pikir, apakah mereka yang acuh tak acuh dan menyetujui kenaikan harga BBM ini memiliki hati nurani?
      Apakah mereka juga masih memiliki akal untuk berpikir?
      Apakah mereka yg berpendapat demikian lupa dengan begitu luasnya Indonesia yg mayoritas adalah rakyat miskin?
      Sesungguhnya hal ini adalah bentuk fanatisme.

      Coba sesekali mereka jalan2 ke pelosok desa. Melihat keadaan di sana yg mayoritas warganya bermata pencaharian sbg petani atau nelayan. Ada yg beruntung bisa makan nasi, karena terkadang tidak mampu membeli nasi. Umbi kayu adalah pilihan utama mereka.
      Pendidikan anak? Sangat minim, masih banyak anak yg tidak bersekolah lantaran gak ada biaya. … Dan kini BBM naik, entah apa yang terjadi selanjutnya di sana.

      Coba sesekali media-media itu mewawancarai orang2 pedesaan, orang2 pinggiran, orang2 miskin.
      Kini seolah-olah media menutup erat gambaran asli negeri ini, dan yang ditampakkan hanyalah orang2 sukses, para elit politik, konglomerat, dan pejabat serta aparatur negara. Seolah-olah kita hidup di dalam negeri penuh sandiwara, penuh drama yang entah kapan usai.

  10. Yudhi Hendro says:

    pengalihan subsidi BBM salah satunya lebih tepat diberikan dalam bentuk bantuan modal buat masyarakat yg punya usaha mikro. pedagang asongan, pedagang kaki lima atau pemilik warung kecil. jadi nggak langsung cuma2 diberikan buat warga yg nggak punya kerjaan

  11. anotherorion says:

    Sebenernya klo dibilang subsidi BBM itu konsumtif, maka biaya kesehatan itu juga konsumtif, seharusnya ditiadakan. Kenapa begitu? BBM pada dasarnya digunakan untuk menunjang produktifitas, entah dalam bentuk bensin untuk kendaraan atau solar untuk mesin2 pabrik. Apa iya ini konsumtif? betul konsumtif, tapi dilihat juga peruntukkannya, berapa persen yang dihamburkan sekedar untuk jalan2 keluarga, pacaran, atau digunakan untuk menunjang aktifitas produktif, berangkat kerja, menjalankan roda perekonomian ini yang enggak pernah disinggung sekalipun. Jadi menurutku wajar klo kesehatan juga disebut konsumtif, lha wong mengkonsumsi obat, menghabiskan jarum suntik dan kantong darah, kenapa ini gak dikomparasi?

    Bahasa pengalihan subsidi menurutku hanya bahasa eufimisme sih, alias pencitraan, pada dasarnya ya pertama dasar hukum tiga kartu sakti apa? basis data penerimanya dari mana? jika didasarkan data warga miskin dari database bantuan2 sebelumnya pun masih banyak protes disana sini, karena ada yang berada tapi dapet bantuan di masa SBY. Tanpa dasar hukum dan aturan yang jelas bisa jadi peluang tuduhan korupsi ke presiden dan pembantu2nya.

    Tetapi menurutku, malah sebaiknya dilepas saja dengan harga pasar, jadi gak ada lagi keluhan presiden dan pemerintah subsidi yang membebani anggaran. Waktunya naik, naik, klo turun ya turun, tapi juga harus diimbangi dengan kebijakan harga2 lain harus mengikutinya, pemerintah harus punya wibawa untuk menegakkan keadilan ini, gak lucu klo organda gak mau nurunin tarif waktu harga BBM turun, cuma gara2 harga onderdil udah terlanjur naik.

    Jika tidak, maka program produktif yang katanya akan menampung alokasi dana subsidi sebaiknya adalah program yang bersifat research pada energi terbarukan. Beberapa anak muda di Lentera Angin Nusantara sudah memulai memanfaatkan angin untuk energi terbarukan, program2 semacam ini dan juga program2 pemanfaatan energi terbarukan baik dari sampah, angin, air atau energi surya yang kelak akan muncul sebaiknya terus didukung agar tidak hanya dapat diimplementasikan dalam skala kecil, dari segi kapasitas dan kapabilitas tapi bisa menjadi kekuatan energi nasional. Sehingga kita tidak lagi dipermainkan cukong2 minyak.

    Mau tidak mau kita selalu mengarah pada krisis energi minyak dan gas yang sewaktu2 akan habis, solusinya bukan dengan terus mengeruk kekayaan bumi/menaikkan harga, toh pada akhirnya semua itu akan ada batasnya, jadi sekarang sebelum terlambat kita perlu mencari solusi2 energi terbarukan yang bisa mendukung kepentingan nasional.

    • Betul, mas Pri. Bahasa pengalihan subsidi menurutku hanya bahasa eufimisme.

      Semoga upaya Lentera Angin Nusantara berjalan dg lancar & berhasil.

      Kembali ke soal BBM bersubsidi.
      Saya selalu tertawa setiap membaca pernyataan pendukung kenaikan BBM tentang kategori penikmat BBM bersubsidi.
      Mereka bilang, para penikmat BBM bersubdisi adalah pemakan uang rakyat / orang kaya tak tahu diri. Pandangan mereka hanya sebatas pemilik kendaraan pribadi.
      Apa mereka gak mikir bahwa kita semuanya adalah penikmat BBM bersubsidi? Gak percaya?
      Mari kita buktikan!
      Kita semua makan sayur, daging, ikan, telur, rempah-rempah, yg didistribusikan dari desa ke kota, dari kota ke kota, menggunakan kendaraaan yg mengkonsumsi BBM bersubsidi. Tidak ada satupun kendaraan pendistribusi bahan pangan menggunakan BBM Pertamax / Shell.
      Jadi, seluruh bahan pangan bahkan air mineral dalam galon yg masuk ke perut kita didistribusikan oleh kendaraan yg mengkonsumsi BBM bersubsidi.

      Kemudian, nelayan yg melaut juga menggunakan solar bersubsidi, dan kita semua turut memakan hasil tangkapan nelayan. Itu menandakan bhw ikan yg masuk ke perut kita tak terlepas dari andil BBM bersubsidi.

      Selanjutnya, surat dan barang dagangan yg dibeli secara online, saat pengiriman juga menggunakan kendaraan yg mengkonsumsi BBM bersubsidi.

      Makanya saya heran kalau ada yg mengatakan bahwa penikmat BBM bersubsidi hanya terbatas pada pengguna kendaraan pribadi.
      Begitu sempitnya pemikiran seperti itu.

      Mereka juga lupa bagaimana nasib pengguna angkutan umum? Mereka tidak memiliki kendaraan pribadi tapi turut menikmati BBM bersubsidi. Kalau harga BBM dinaikkan, maka pengguna angkutan umum turut terkena imbas kenaikan tarif angkutan.

      Semua contoh2 diatas baru gambaran kecil ttg para penikmat BBM Bersubsidi. Silakan kalo mau nambahin.

      Saya termasuk menentang pendapat yg mengatakan “para penikmat BBM bersubsidi hanya orang kaya yg memiliki kendaraan pribadi”.
      Menteri yg asal njeplak seperti ini sedang pingsan, belum siuman, tidak menyadari bhw makanan yg masuk ke perutnya tidak terlepas dari andil BBM bersubsidi.

  12. Saya pengusaha menengah juga langsung kena mas, variabel cost, rate BI, padahal barusan nambah modal lagi nih, belum UMK naik..bla..bla. Perasaan kemarin kampanye bilang Dana Ada, Semuanya Ada, tinggal kitanya mau kerja apa tidak?..eh setelah jadi langsung minta disubsidi rakyat, presiden apaan tuh?? -___-” #astaghfirullah

  13. Ilusi Subsidi BBM?
    Prisma Indonesia, 13/11/2014

    Memang benar, jika dilihat dari struktur konsumsi BBM di Tanah Air, ada inefisiensi, karena lebih banyak diserap oleh kendaraan pribadi daripada transportasi publik. Persoalannya, jika kenaikan harga BBM dijadikan solusi, apakah efisiensi dalam soal moda transportasi itu akan berubah? Jelas tidak, karena 25% konsumen terkaya, yang katanya telah menyedot jatah “subsidi” sampai 77%, tetap memiliki daya beli untuk menggunakan moda transportasi pribadi. Apalagi, transportasi publik yang memadai memang belum tersedia. Lantas, siapa yang paling berat menanggung beban kenaikan harga itu? Lagi-lagi, kelompok 25% masyarakat termiskin.

    Jadi, ada tiga masalah yang pada mulanya tidak saling terkait secara langsung, namun kemudian dianggap sehaluan.
    Pertama, perhitungan biaya produksi Pertamina.
    Kedua, inefisiensi struktur konsumsi BBM.
    Ketiga, defisit anggaran pemerintah.
    Karena dipaksa sehaluan, konsekuensinya harga BBM kemudian dijadikan kambing hitam, dan “subsidi salah sasaran” dijadikan argumen. Ujungnya, karena beban anggaran tadi didistribusikan merata ke seluruh masyarakat, golongan rakyat terbawah akan selalu menanggung beban paling besar dari kenaikan harga BBM bersubsidi.
    Apakah kebohongan klise soal ilusi subsidi BBM ini akan terus kita pertahankan?

  14. tiarrahman says:

    Mas Iwan.. selamat datang di republik Lupa..

    • Selamat datang di Republik Lupa
      Selamat datang di Negeri Ternyata

      Ternyata kata “jujur” itu artinya bohong.
      Ternyata kata “fitnah” itu artinya fakta yang tidak disukai.

      Kok bisa begitu?

      Ternyata kabinet ramping itu komposisinya gendut.
      Ternyata profesional itu transaksional sifatnya, bahkan untuk posisi Jaksa Agung.
      Ternyata “dekat dengan rakyat” itu artinya menaikkan harga BBM yang mencekik rakyat banyak.
      Ternyata maksudnya menjaga teritori laut dari asing itu artinya meminta asing untuk menjaganya.
      Ternyata janji stop impor sapi itu artinya menambah kuota impor daging sapi.
      Ternyata janji tidak beli bus dari Cina itu artinya akan beli bus dari Cina.
      Ternyata … (bersambung)

  15. Dyah Sujiati says:

    Ahaha. Selamat menikmati. Selamat menikmati penghianatan, janji tinggal lah janji. XD
    Sayangnya media masih terus menyesatkan logika berfikir masyarakat. Jadi ya masih banyak pendukung setia yang tak paham penjelasan pak Marwan di atas.

    • Faktor yang memengaruhi inflasi di Indonesia adalah BBM dan pangan. Harga BBM yang naik memicu naiknya harga bahan pangan di pasaran. Akibatnya, inflasi akan meningkat. Rakyat kecil yang terkena dampak langsungnya. Sayangnya, jaring pengaman sosial tidak disiapkan dan bisa dinikmati rakyat kecil sebelum pemerintah menaikkan harga BBM.

    • Dampak kenaikan BBM sangat terasa sekali bagi masyarakat berpenghasilan pas-pasan, sementara yang menengah keatas tidak akan merasakan hal yang dialami oleh kelompok menengah kebawah tersebut..

  16. Nice view, and I agree with your opinion that the fuel price hike is unavoidable; it’s long overdue, actually.

    About the eliminating “mafia migas”, it’s easier said than done. It means a showdown against the Indonesian military, as they have some considerable share in this “la fuel cosa nostra”. It can be done, but it will take time. It means assessing the Indonesian military to see which general officers are involved and which one are clean, and then taking the clean ones into the showdown. And we haven’t even put the businessmen and politicians involved in this. It may take months or even years. If you want the fuel price hike to be postponed until the “mafia migas” are totally obliterated, the consequences in the state budgeting will be really devastating.

    World’s fuel price is a wildly fluctuating graph. Putting this into the equation means taking an unnecessary high risk, because in general the nonrenewable natural oil will not last forever, and that means the general graph shows a continuous hike, despite the rare occasional drops of the price. Can this buy us some time? Yes. Is it worth the risk? No.

    So, yes, I agree the fuel price hike should happen and not to be postponed. The one thing Jokowi’s administration should do now is to start the task of obliterating the “mafia migas” as soon as possible. This won’t be easy, as I said, but it’s a must. It will save us lots of money that can be used for social security programs (which are also long overdue), compensating the “loss of income” of the military (as the result of the obliteration of this so-called mafia), and it will start a cleaner administration.

  17. Pas kampanye, kayanya doi ngerti banget siapa mafia migas itu… Harusnya pas naik jadi presiden, berangus ajha mafianya, kan udah tahu siapa ajha…

  18. Mila Wulandari says:

    bagus banget postingan nya mas. Menurut Saya yang menilai dari sisi Ibu rumah tangga, kenaikan BBM ini memberatkan, bukan masalah kenaikan bbm nya sih, tetapi harga kebutuhan pokok dan kebutuhan sandang, pangan, papan lain nya pada naik sementara penghasilan belum ada peningkatan yang signifikan, okelah kalau soal pengalihan subsidi bbm ke sektor lain benar-benar tepat sasaran dan efek positifnya sudah banyak yang merasakan tetapi yang Saya rasakan belumlah demikian, pendidikan masihlah mahal dan masih banyak rakyat Indonesia yang kurang beruntung mengenyam pendidikan seperti yang mereka harapkan, dan sekarang yang Saya rasakan langsung, biaya berobat ke dokter masihlah mahal sementara pelayanan nya terkadang ada yang kurang memuaskan dan alasan itulah salah satu alasan saya malas untuk berobat ke dokter untuk penyembuhan penyakit yang saya alami saat ini ditambah masih banyak kebutuhan lain yang lebih penting. Bukan nya Saya ga bersyukur atas apa yang telah Saya dapat selama ini, tapi Saya juga melihat ke bawah, masih banyak teman2 disana yang kurang beruntung dibandingkan Saya. Kalau Saya pribadi sih masih bisa mengatur dan mensiasati pengeluaran rumah tangga, menentukan skala prioritas dll, sementara mereka yang kurang beruntung, harus mensiasati bagaimana lagi karena terlalu banyak mungkin yang mereka siasati selama ini agar kehidupan terus berjalan..semoga kiranya pemerintah memperhatikan hal ini, bersihkan dulu akarnya (mafia migas)seperti yang telah dijanjikan sebelum bbm nya dinaikkan..:D

    • Begitulah.
      Rakyat yang hidupnya tidak beruntung alias hidup di bawah garis kemiskinan gak mempan dengan teori-teori pengurangan subsidi, karena nyatanya harga-harga kebutuhan pokok (primer) meroket. Mereka tidak berdaya lagi untuk memenuhi kebutuhan sekunder dan tertier.

      Yang menyedihkan, mereka para pendukung kebijakan kenaikan harga itu dengan begitu cerobohnya membandingkan harga BBM di Indonesia dengan harga BBM di negara-negara maju. Ya jelas tidak apple to apple. Karena ada faktor lain yang mesti dibandingkan yaitu program jaring pengaman sosial / program benefits dan pendapatan per kapita.

      Ada tulisan bagus yang meng-komparasi hal ini, silakan mbak Mila membaca di sini:

      http://ganjarwy.com/2014/11/17/harga-bbm-tinggi-boleh/

      Lewat tulisan tsb, kita bisa melihat, ada banyak benefits yang dapat diperoleh dalam skenario pemerintah di negara maju tersebut sebelum menaikkan BBM, antara lain adanya:
      – Potongan pajak (karena penghasilan dianggap rendah).
      – Potongan pajak (lagi) karena punya anak seorang.
      – Tunjangan rumah untuk membantu membayar sewa rumah.
      – Tunjangan anak untuk membantu memenuhi kebutuhan anak.
      – Plus, ingat, semua biaya pendidikan dan kesehatan gratis untuk anak keluarga ini.

  19. JNYnita says:

    Untuk masy menengah ke atas, bbm naik tgl menyesuaikan lifestyle aja, dr situ bs kelihatan klo subsidi BBM itu sama aja subsidi lifestyle orang Indonesia.
    Tapi yang menengah ke bawah, yang gajinya cm cukup utk transportasi dan makan apa yang hrs mrk lalukan? Aku menyayangkan hilangnya subsidi bbm ini tiba2 saat rakyat punya harapan besar sama presidennya [seharusnya sebelum BBM naik, masy yang dibawah ini dirangkul dulu (walau aku gak tau bagai mana caranya)] dan saat di pertengahan bulan juga, yang gajiannya tanggal 25 masih enak cm butuh penyesuaian selama 7 hari, yang gajiannya di awal atau freelance bagaimana? Soalnya BBM naik kan semua ikut naik, bisa gak sesuai rencana keuangan sebelumnya, masa utk bs cukup harus utang?
    Aku fine2 aja dgn BBM naik, krn tgl sesuaikan lifestyle aja, tapi mengingat masy yg menengah ke bawah, tiba2 aku merasa egois..

    • Sepakat, mbak Nita, saya pun berpandangan demikian.
      Kelas menengah tinggal penyesuaian lifestyle, atau dg skill-nya bisa mengoptimalkan resource yang ada.
      Namun tidak demikian dengan mereka yang hidup di garis kemiskinan atau di bawahnya, yang tidak beruntung. Sulit dibayangkan bagaimana mereka berusaha survive saat inflasi naik menuju 5%.

      Maksud hati ‘menghukum’ kelas menengah yang ambil subsidi. Yang dihukum akan cepat beradaptasi, sedangkan yang miskin digerus inflasi.

  20. dani says:

    Wah… speechless Mas bacanya. Memang banyak pe er yang belom dikerjakan sama pemerintahan baru ini sih dan mafia migas ini emang bikin gemes bener..

    • Nah, pe er itu yg mestinya dikerjakan dulu sebelum naikin BBM. Berantas mafia migas, kemudian menyiapkan jaring pengaman sosial dan program benefits. Masih ada waktu, mumpung harga minyak dunia meroket turun.

Mari Berdiskusi dan Berbagi Inspirasi. Terimakasih.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Let me share my passion
My passion is to pursue and share the knowledge of how we work better with our strengthen.
The passion is so strong it can do so much wonder for Indonesia.

Fight For Freedom!
Iwan Yuliyanto

Kantor Berita Umat