Home » Indonesia Crisis » Semantic Game dari Sang Presiden

Semantic Game dari Sang Presiden

Blog Stats

  • 1,993,582

PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Lisensi Creative Commons

Adab Merujuk:
Boleh menyebarluaskan isi blog ini dengan menyebutkan alamat sumber, dan tidak mengubah makna isi serta tidak untuk tujuan komersial kecuali dengan seizin penulis.
=====
Plagiarisme adalah penyakit yang menggerogoti kehidupan intelektual kita bersama.

Follow me on Twitter

Bila Anda merasa blog ini bermanfaat, silakan masukkan alamat email Anda untuk selalu mendapat artikel terbaru yang dikirim melalui email.

Join 5,853 other followers

–: Edisi Pengalihan Subsidi BBM [bagian kedua]

Bismillah …

Ada pernyataan Jokowi yang mengejutkan saya tentang kenaikan harga BBM yang dimuat di koran Merdeka. Saya kutip isinya di bawah ini:

Jokowi: Saya tidak pernah menaikkan BBM
Merdeka | 9/12/2014
.
Merdeka.com – Presiden Jokowi membantah jika dia menaikkan harga BBM. Menurut dia yang dilakukannya itu mengalihkan subsidi dari BBM ke sektor lain. Sehingga sebenarnya tidak ada kenaikan harga BBM. Hal tersebut diungkapkan Jokowi saat memberikan kuliah umum di Balai Senat UGM, Selasa (9/12). Dia pun menuding mahasiswa salah sasaran jika mendemo diri karena menaikkan harga BBM.
.
“Saya itu tidak pernah menaikkan harga BBM. Saya mengalihkan subsidi. Itu jelas sekali beda, jadi mahasiswa itu salah sasaran demo saya karena menaikkan harga BBM,” katanya.
.
Pernyataan Jokowi tersebut sontak mendapat tepukan tangan dari para peserta yang sebagian besar merupakan mahasiswa dan akademisi UGM. Alasannya mengalihkan subsidi tersebut pun di klaim mampu memberikan sumbangsih besar dalam pembangunan infrastruktur. Dia mencontohkan pembangunan jalur kereta api.
.
“Subsidi BBM itu Rp 433 triliun, sementara APBN kita 2.039 triliun. Kalau saya menjabat 5 tahun, dan terus subsidi BBM, maka jadinya 1300 triliun dalam lima tahun. Uang sebanyak itu bisa membuat jalur kereta api di Kalimantan, Papua dan Sumatra yang biayanya cuma 360 triliun,” ujarnya.
.
Dia pun menyindir peserta kuliah umum yang banyak menggunakan motor dan mobil. Menurut dia Subsidi BBM selama ini dinikmati kelas menengah seperti peserta kuliah umum.
.
“Lho bener, kalian ini yang naik mobil, naik motor, 70 persen subsidi BBM dinikmati kalian, enak saja,” ujarnya menyindir. Peserta kuliah umum pun tertawa disindir Jokowi.

Ada dua hal yang ingin saya tanggapi dalam berita tersebut, terutama pada kalimat yang saya tebalkan.

Yang PERTAMA, benarkah selama ini Jokowi tidak pernah menggunakan kalimat: “menaikkan harga BBM”?

Mari telusuri status FB Jokowi di bawah ini:

Status pada akun FB Jokowi 1: [link]
Jokowi BBM
Status pada akun FB Jokowi 2: [link]
Jokowi BBM
Dua status pada akun FB Jokowi tersebut mengonfirmasi bahwa pemerintahan Jokowi memang benar-benar menggunakan istilah “menaikkan harga BBM” sejak awal pengumumannya di tanggal 18 November 2014.

Lantas, mengapa pada tanggal 9 Desember 2014, Jokowi seakan-akan membantah apa yang diucapkannya sendiri?
Jawabannya menurut saya, Jokowi ingin bermain Semantic Game di otak rakyat Indonesia.

Dari sisi semantik [cek KBBI], kata “menaikkan” kesannya sangat memberatkan dan dirasakan tidak baik untuk kesejahteraan masyarakat. Sedangkan kata “mengalihkan” tidak sama dengan “menaikkan”. Mengalihkan berarti tidak naik, hanya jatah yang tadinya dialokasikan untuk subsidi BBM kini dialihkan ke hal lain untuk kesejahteraan masyarakat. Kata ini, disadari atau tidak, sangat memengaruhi pikiran bawah sadar pembaca atau pendengarnya.

Sebagai contoh lain, tentu kita paham dengan kata-kata manipulatif seperti “kenaikan harga” berubah menjadi “penyesuaian harga”, kata “macet” menjadi “lalu lintas padat merayap”, dan lain-lain.

FAKTA-nya pemerintah saat ini tidak transparan soal berapa besarnya biaya produksi dan subsidi. Yang dulu selama kampanye bisa dengan gampangnya menunjuk si A mafia migas, si B pejabat Menko adalah kroni mafia migas, dan seterusnya. Tapi begitu naik, tidak satupun mafia migas itu disikat, tidak pernah mempertimbangkan faktor-faktor kemampuan rakyat, langsung mengambil langkah gampang menaikkan BBM.

Apakah Anda yakin pemerintah sudah transparan soal berapa harga pokok produksi (HPP) BBM dan besar subsidi? Inilah pertanyaan keramat yang supersulit jawabannya. Tidak percaya? Coba Anda jelaskan gambar ini:

bbm premium pertamax
Berita gambar sebelah kiri, harga premium Rp 8500 + subsidi Rp 1500, -versus- gambar berita sebelah kanan, harga pertamax Rp 9950. Logika yang gak nyandhak di kepala saya, lha harga premium kok bisa lebih tinggi dari pertamax?
Sampai sekarang jawaban pemerintah soal ini masih mbulet, muter-muter yang ujungnya ga jelas juga.

Sulit dipahami, apa motivasi sesungguhnya dari sikap pemerintah yang tidak mau transparan seputar urusan BBM ini. Yang justru rakyat dipompa dengan berbagai informasi menyesatkan, seperti: [1] BBM harus dinaikkan, kalau tidak, APBN akan jebol. [2] Subsidi BBM tidak tepat sasaran. Lebih baik subsidi dialihkan ke sektor-sektor produktif dan bermanfaat, seperti pembangunan infrastruktur.

Kalo begitu, pada lima tahun ke depan, mari kita tagih janji pemerintah dalam mewujudkan berbagai infrastruktur dan program kesejahteraan rakyat (seperti pada gambar kampanye di bawah ini) yang dibangun dengan dana yang disebut-sebut sebagai pengalihan subsidi BBM, bukan dibiayai oleh swasta atau dengan utang, utang, dan utang.

Fakta pengalihan subsidi BBM 2
Kembali ke Semantic Game dalam kenaikan harga BBM …
Betapa sulit dipahami untuk apa Jokowi bermain semantik. Sepertinya memang ada tim think tank yang merekayasa semua behaviour sang presiden baik tutur kata, gerak tubuh, gesture, intonasi, dan lain-lain yang disesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai. Politik adalah panggung sandiwara, yang pada akhirnya akibat permainan semantik ini rakyat menjadi terbelah, saling berhadapan, melihat dari persepsi masing-masing.

Semantik game

Yang KEDUA, saya ingin menanggapi pernyataan Jokowi yang mengatakan: “kalian ini yang naik mobil, naik motor, 70 persen subsidi BBM dinikmati kalian, enak saja”

Benarkah para penikmat BBM bersubsidi adalah orang kaya tak tahu diri, hingga membuat Jokowi bilang: “enak saja” ?
Mengapa berpandangan hanya sebatas pemilik kendaraan pribadi? Sehingga banyak pendukung kenaikan harga BBM ini dengan entengnya bilang: “ah cuma selisih harga dua ribu aja kok bising”
Apa mereka gak mikir bahwa KITA SEMUAnya adalah penikmat BBM bersubsidi?
Mari kita buktikan!
Kita semua makan nasi, sayur, daging, ikan, telur, yang didistribusikan dari wilayah yang satu ke wilayah yang lain menggunakan kendaraan yang mengkonsumsi BBM bersubsidi. Seluruh bahan pangan bahkan air mineral dalam galon yang masuk ke perut kita didistribusikan oleh kendaraan yang mengkonsumsi BBM bersubsidi.

Kemudian, nelayan yang melaut juga menggunakan solar bersubsidi, dan kita semua turut memakan hasil tangkapan nelayan. Itu menandakan bahwa ikan yang masuk ke perut kita tak terlepas dari andil BBM bersubsidi.

Dokumen dan barang yang dibeli secara online, saat pengiriman juga menggunakan kendaraan yang mengkonsumsi BBM bersubsidi.

Bagaimana nasib pengguna angkutan umum? Mereka tidak memiliki kendaraan pribadi tapi turut menikmati BBM bersubsidi. Kalau harga BBM dinaikkan, maka pengguna angkutan umum turut terkena imbas kenaikan tarif angkutan.

Semua contoh di atas baru gambaran kecil tentang para penikmat BBM Bersubsidi.

Memang, jika dilihat dari struktur konsumsi BBM di Tanah Air, ada inefisiensi, karena lebih banyak diserap oleh kendaraan pribadi daripada transportasi publik. Persoalannya, jika kenaikan harga BBM dijadikan solusi, apakah efisiensi dalam soal moda transportasi itu akan berubah? Jelas TIDAK. Ingat, mereka para pekerja harus tetap menuju ke tempatnya bekerja dengan apapun caranya. Dengan demikian, 25% konsumen terkaya, yang kata Jokowi telah menikmati jatah “subsidi” sampai 70%, tetap memiliki daya beli untuk menggunakan moda transportasi pribadi. Apalagi, transportasi publik yang memadai memang belum tersedia. Masyarakat kaya tinggal menyesuaikan lifestyle untuk program penghematannya.

Nah, yang luput dari perhatian pembuat kebijakan publik, adalah kondisi saat transportasi publik secara ekonomis dirasa lebih mahal, maka golongan bawah-menengah beralih moda transportasi ke kendaraan pribadi (sepeda motor). Apalagi didukung dengan kemudahan persyaratan kredit motor. Di beberapa daerah telah menunjukkan peningkatan penjualan sepeda motor bekas pasca kenaikan BBM. Bukankah ini justru mendorong peningkatan konsumsi BBM secara global yang mengakibatkan kuota BBM menjadi jebol?! Ya Jelas! [baca: Harga sudah naik, Kuota BBM bersubsidi tetap jebol juga | Kompas, 4/12/2014]. Jadi, menaikkan harga BBM agar menghemat persediaan minyak dalam perut bumi adalah omong kosong, BILA tidak diimbangi dengan mewujudkan alat transportasi publik yang memadai, murah / terjangkau.

Lantas, siapa yang paling berat menanggung beban kenaikan harga BBM? Lagi-lagi, kelompok 25% masyarakat termiskin.
Begini, ada tiga masalah yang pada mulanya tidak saling terkait secara langsung, namun kemudian dianggap sehaluan. Pertama, perhitungan biaya produksi Pertamina. Kedua, inefisiensi struktur konsumsi BBM. Ketiga, defisit anggaran pemerintah.
Nah, karena ketiganya dipaksa sehaluan, konsekuensinya harga BBM kemudian dijadikan kambing hitam, dan “subsidi salah sasaran” dijadikan argumen. Ujungnya, karena beban anggaran tadi didistribusikan merata ke seluruh masyarakat, golongan rakyat terbawah (yang tidak ikutan membeli BBM karena bukan kebutuhan utama) akan selalu menanggung beban paling besar dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Bila faktanya malah menambah tingginya tingkat kemiskinan, apakah kebohongan klise soal ilusi subsidi BBM ini akan terus dipertahankan?!

Jadi, harga dari Rp 6500 ke Rp 8500 itu Naik apa Turun?
Silakan Anda menjawab Tidak Naik (seperti kata Jokowi), ASAL SUDAH DIJAMIN tidak ada imbasnya ke harga sembako, tidak ada imbasnya ke biaya pemenuhan sandang – pangan – papan, tidak ada imbasnya ke biaya transportasi, dan tidak ada imbasnya terhadap puluhan juta keluarga pra sejahtera di negara kita.
Jangan membohongi rakyat!

Saran saya kepada semua pemimpin di negeri ini agar dalam bertindak dan berbicara yang menyangkut hajat hidup orang banyak musti didasari ilmu pengetahuan tentang bertatanegara, tujuan bernegara dan mengahayati UUD 1945 pasal 33, juga memiliki pengetahuan ekonomi makro dan mikro.

Dan ingatlah, kita semua tanpa terkecuali akan dimintai pertanggung-jawabannya di hari penghakiman kelak.

Salam hangat tetap semangat,
Iwan Yuliyanto
12.12.2014

Advertisements

40 Comments

  1. kasamago says:

    “Mengalihkan” best diksi of the year

  2. Abi Sabila says:

    Sepakat dan sependapat, Pak Iwan. Apapun istilahnya, semoga Pak Jokowi tak lupa konsekuensinya, juga tak lupa bahwa amanah rakyat Indonesia beliaulah yang ‘minta’

  3. Asli gemes, kalo udah baca berita apalagi tanggapan, komentar, atau apapun ucapan yang keluar dari Sang Presiden…

    Ucapannya banyak yang saling berlawanan, bertolong belakang… Dan herannya para pendukungnya mah manut waee…. 🙂 Ngga peduli dulu ngomong ini dan sekarang ngomong itu…

  4. alrisblog says:

    Saya juga gedek sendiri sewaktu membaca berita itu. Yang herannya para pengikut kuliah umum memberikan tepukan aplaus buat pernyataan bodoh itu. Saya jadi heran, apakah peserta kuliah umum itu bodoh semua? Harga premium dari Rp.6,500 per liter menjadi Rp.8,500 per liter dibilang tidak naik? Ndasmu gak naik…

    Dibuat aturan gak boleh rapat di hotel. Lha, pemerintahan ngadain musrenbangnas di hotel bidakara. Sejak kapan hotel bidakara tidak menjadi hotel?
    Lalu mentri pan bilang tempat itu adalah milik BI dan BI adalah pemerintah juga. Pak mentri ini gak ketulungan tidak pintarnya, asal njeplak alias asal bunyi. Dia tidak tau kalo BI tidak termasuk pemerintahan. Ginilah kalo orang tidak berkompeten dikasih jabatan.

    Suatu kebohongan akan ditutupi dengan kebohongan lainnya, itu sudah attitude.

  5. Fier says:

    itu yang ilustrasi gambar ilusi optik benar2 mewakili perkataan pak Jokowi. Saya punya sahabat, pendukung sejatinya beliau, sampai2 saya jadi trauma debat dengan dia.

  6. lucky junan subiakto says:

    Reblogged this on Lucky's Blog and commented:
    Semantic Game atau “Ngeles”?

  7. Reblogged this on WidodoWirawan.Com and commented:
    Mari lihat lebih dalam fakta-faktanya…

  8. dani says:

    meskipun keberatan sama naiknya bbm ini (karena naik angkot dan langsung dijepret aja naik sekian ribu, meskipun bbm memang dah ga pake yang bersubsidi), kadang gemes banget lihat mobil bmw ato mercy ato yang mengkilat-mengkilat ngantrinya di premium juga. pernah nemu beberapa kali sih. Jadi ya bilangnya mari kita tagih janji pemerintah aja yang sayangnya kenaikan ini gak diiringi langsung dengan efek nyata infrastruktur ato apapun yang sudah diperbaiki itu…

    • Akhirnya rakyat juga yg akan kena dampaknya. BBM naik, inflasi meninggi. Berdampak ke biaya transportasi. Impor makanan tinggi, rupiah melemah, akan membuat harga pangan naik. Ini berpotensi bakal berimplikasi pada sosial politik. Ngeri!

  9. azfiamandiri says:

    Mengentaskan kemiskinan dengan menghasilkan kemiskinan baru..
    hmm..
    #salamgigitjari

  10. I tend to agree with Candra about this. Still, the fact remains the fuel price has raised up.

    Does it affect me? As a businessman whose business is related to transportation as well as other fields affected by the fuel price hike, sure, it affects my business. Short term only, though. I’m not one of the typical Indonesian businessmen who are mostly spoiled brats who pressed their employees or partners to gain as much profit from as little capital as possible. I believe in long term sustainability. I believe in Chinese time, and I’m committed myself and my company to Chinese time. Time to the Chinese means ‘centuries’, or in a more simple language: long term.

    If Jokowi can make good of his words, and reallocate the stupid fuel subsidy to subsidize something else more useful, good. I’ll support him for the next term not only to prevent the asshole Prabowo or any PKS-supported candidate to be president like I did for this term, but because he proves himself. IF.

    Actually, what I really want him to do is making a plan to energize alternative source energy. This is something that even his rival Prabowo, who also stated that he would have to reduce or even eliminate fuel subsidy, wanted to do. Using castor oil for diesel engine fuel has been tested in a plantation in Kediri for years, and it worked adequately. I see no reason why this can’t be done on national level.

    • I’ve talked to him that the focus of my discussion in this journal is transparency about HPP and subsidies.

      As a businessman, i said Ganbatte kudasai to you, brother!

      Yes, making a plan to energize alternative source energy is very important.

  11. Yudhi Hendro says:

    Sebenarnya berapa sih Harga Patokan Produksi (HPP) premium dan solar dari PERTAMINA. Terus, angka kenaikan 2.000 rupiah itu dasar hitungannya darimana ya, Pak?

    Saya ambil analogi orang awam kalau misalkan pedagang. Kulakan barang harganya Rp 6.500 per kilo, terus ditambah biaya angkut dan transportasi 10 %, keuntungan 20% berarti harga jual ke konsumen = Rp 8.450/kilo. Kalau pembeli beli barangnya banyak misalkan 10 kilo ya dikasih diskon.

    Apa seperti itu ya hitung-hitungannya, Pak? Atau ada dasar hitungan yang lain untuk menetapkan HPP premium dan solar?

    • Hitungannya masih misteri, pak Yudhi. Beda pejabat, beda pula bunyinya. Mestinya satu suara, dan itu keluar dari presiden. Nyatanya tidak, malah bersemantik ria.

      Begini, menurut orang penting di Pertamina (Ali Mundakir) menghitung base on harga minyak dunia US$80/barel, maka harga keekonomian premium yg dijual di Indonesia Rp8.600/liter. Artinya, dgn dinaikkannya harga premium mjd Rp 8.500 itu sudah mendekati harga keekonomian. Ini sama saja Pemerintah sudah hampir menghapus subsidi BBM.

      Namun sangat mengherankan, Menkeu RI bilang bhw kenaikan harga BBM Rp2.000/liter u/ premium & solar merupakan angka yg terbilang kecil. Sebab dgn harga menjadi Rp8.500/liter, pemerintah masih menanggung subsidi sebesar Rp1.500/liter.

      Lihatlah, menurut hitungan Pertamina sudah hampir menghapus subsidi, tapi Menkeu bilang masih subsidi sebesar Rp 1500/liter.
      Jadi gak jelas, berapa sebenarnya HPP BBM kita?
      Lalu, komponen apa saja yg harus ditambahkan ke HPP tadi agar mencapai harga keekonomian?
      Berapa besaran masing2 komponen tambahan itu?
      Bagaimana caranya menghitung angka2 itu?
      Lalu, kenapa rakyat Indonesia harus membayar Rp8.500/liter? Itu pun masih ada embel-embel subsidi Rp1.500.

      Mantan Menko Perekonomian, Kwik Kian Gie punya hitung2an menarik. Jika harga minyak mentah US$70/barrel (159 liter), maka harga per liternya adalah US$0,44. Dengan kurs Rp12.000/US$, maka harga per liter jadi Rp5.280. Ditambah biaya biaya Pengilangan dan Transportasi yang US$10/barrel, maka harganya menjadi Rp 5.280+Rp755 = Rp6.035/liter.

      Jadi, kalo pemerintah menjual premium seharga Rp8.500/liter, itu sudah untung Rp2.465/liter. Bayangkan, dgn kuota BBM yang 48 juta kilo liter untuk tahun 2015, maka pemerintah mengantongi keuntungan dari penjualan BBM jenis premium saja sebesar Rp118,23 triliun.

      Sekarang, harga minyak pd perdagangan NYMEX, berakhir pada level US$65,63/liter. Ini adalah angka terendah dalam lima tahun terakhir.

      Padahal, kalkulasi Kwik itu berdasarkan harga US$70/barel. Kalau angkanya turun lagi menjadi US$66/barel saja, maka keuntungan yang dikantongi pemerintah menjadi lebih besar lagi.

      Kemana keuntungan besar itu mengalir?
      Kalo nyatanya tidak berwujud infrastruktur & program kesra, maka ini sama saja pemerintah melakukan perampokan besar2an thd rakyatnya.
      Harus diaudit dg jelas sumber dana pembangunan infrastruktur & kesra, krn bisa saja proyek2 pembangunan itu menggunakan uang hutang dari Bank Dunia atau lembaga donor.

      Transparansi spt ini yang perlu kita dapatkan.

  12. darsonogentawangi says:

    Yang menaikkan para penjualnya….
    Jadi saya tidak menaikkan….
    hahahhaaa……
    #BUKANURUSANSAYA

    Bener2 negeri dongeng…
    Keren bos postingannya….

    • Hahaha pinter ngeles….

      Bisa saja bilang gini: “Saya tidak pernah menaikkan harga BBM. Saya hanya mengubahnya dari angka 6.500 menjadi 8.500 perliter”

      Kemudian ditiru rakyatnya yg suka telat ngantor:
      “Saya tidak terlambat, boss. Saya cuma mengalihkan kedatangan saya menjadi jam 9.30 dari jadwal yang seharusnya jam 8.00.”

      Ajaran Semantik 101.

  13. jampang says:

    mudah2an aja janji itu terlaksana. dan kalau tidak terlaksana, rakyat tidak cepat lupa

    😦

    • Semoga janji itu terlaksana.
      Kalo tidak terlaksana .. duhh.. sungguh menyakitkan jika selama ini dikenal dg penampilan yang merakyat, tapi kebijakannya tidak berpihak pada rakyat.

  14. santipanon says:

    kalo pas nyimak acara Indonesia Pagi-nya TVRI, suka sedih kalo pas diberitain nelayan yg udah ga melaut lagi krn ga mampu beli bahan bakar, harga bahan bakar ga sinkron dengan pendapatan, dan berita nelayan ga melaut lagi itu hampir tiap hari diberitakan sejak bbm di umumkan naik, dan itu hampir dialami nelayan di berbagai daerah di indonesia

    • Wah, saya juga sedih, mbak Santi, mengingat selama ratusan tahun tulang punggung konsep maritim nasional adalah nelayan, yg didalamnya ada nelayan kecil dan tradisional.

      Pasca kenaikan harga BBM, banyak sekali nelayan kecil tidak mendapatkan pasokan solar di berbagai daerah di Indonesia. BBM sbg faktor produksi sulit didapatkan nelayan, jikapun ada harganya lebih tinggi dibandingkan harga normal. Sehingga biaya melaut sampai meningkat hingga 50%. Parahnya lagi, tingginya harga solar tak sebanding dengan hasil tangkapan ikan saat ini. Situasi ini semakin menegaskan bahwa Pemerintah Jokowi – JK tidak memiliki keberpihakan terhadap kepentingan nelayan. Ironi banget ya.
      Saya baca berita di sini:
      JPNN: Harga Solar Naik, Nasib Nelayan Memburuk
      atau Liputan6: BBM Naik, Nelayan Terancam Gulung Tikar. Bila kondisi seperti ini tidak berubah … maka Menuju Kejayaan Maritim adalah ilusi. Padahal di awal kampanye, pemerintah Jokowi-JK berjanji akan komitmen mengusung poros maritim dunia.

      Di awal pengumuman kenaikan harga BBM, Menteri KKP Susi Pudjiastuti menegaskan kenaikan harga BBM tidak berpengaruh kepada nelayan dan pengusaha perikanan. [Detik, 20/11/2014]. Hah? Serius, bu?
      Mungkin nelayan yg Susi temui adalah pengusaha, yg mampu beli BBM. Sudahkan menengok nelayan kecil dan tradisional di pantura, pesisir, teluk?

      Nelayan kita masih miskin, menurut catatan BPS di tahun 2011 mencapai 7,87 juta atau 25,14% dari total penduduk miskin nasional 31,02 juta orang!

      Apa yang terjadi hari-hari ini menunjukan secara nyata kelemahan dan komitmen rapuh pemerintah terhadap kepentingan nelayan. Jangankan bicara fasilitasi dan proteksi terhadap nelayan kecil dgn beragam program jaminan sosial. FAKTA-nya nelayan tercekik.

      Pemerintahan kini terlampau banyak janji, namun minim realisasi. Belum kerja, namun sudah menaikkan harga BBM. Nelayan salah satu kantong kelompok miskin di Indonesia, namun mereka terpinggirkan dlm beragam program bantuan sosial pemerintah.

      Pemerintah membangun argumentasi kenaikan BBM sbg kebijakan untuk mengalihkan subsidi energi kpd berbagai program masyarakat. Tapi, yg terjadi justru mendorong mereka ke jurang kemiskinan akibat melambungnya harga kebutuhan pokok.

      Pasca kenaikan BBM, kita tidak melihat pemerintah serius dan ‘blusukan’ ke kantong2 kemiskinan. Mereka sibuk sendiri2 seolah bekerja! Kesibukan yg berjarak dgn realitas, kesibukan yg menghasilkan citra namun tak berjejak di bumi. Mereka sibuk membangun argumentasi dan alasan di berbagai forum, namun alpa dalam merealisasikan janji-janji politik.

  15. esti kristikasari says:

    Tuliasan yg pertama sy kelewat nih

    • Jurnal bagian kedua inipun masih bersambung 🙂

      Oiya, ini ada joke bagus nih, mbak Esti.

      Pagi itu si Kodo datang dengan santai dan merasa tidak ada masalah walau ia terlambat datang kesekolah. Bu Guru lalu menghadangnya di depan pintu kelas.

      Bu Guru: “Kodo…! Kamu kok selama 3 hari ini terlambat terus datang ke sekolah?”

      Kodo: “Siapa bilang? Saya tidak pernah terlambat, Buk! Saya cuma mengalihkan kedatangan saya menjadi jam 8.30 dari jadwal yang seharusnya jam 6.30.”

      Bu Guru: “Kok kamu jadi jago ngeless ya! Siapa yang ngajarin kamu?”

      Kodo: “Presiden, Buk!”

      Bu Guru: “Lah, emangnya Presiden bilang apa?”

      Kodo: “Presiden bilang kalau dia tidak pernah menaikkan harga BBM. Dia hanya mengubahnya dari angka 6.500 menjadi 8.500 per liter”

      [sumber]

    • esti kristikasari says:

      Hahaa jleb pak

  16. Memang Jokowi sedang bermain kata2 disini, namun salah ketika anda membandingkan apa yang Jokowi ucapkan pada mahasiswa dengan apa yang diucapkan pada masyarakat awam yang tingkat pengetahuannya memang berbeda.

    Ini sama seperti orang mengatakan “Merokok menyebabkan penyait jantung” orang awam menerima kalimat itu, tapi tidak jika berbicara dengan akademisi kesehatan, karena “Merokok tidak menyebabkan penyakit jantung, merokok hanya meningkatkan risiko penyakit jantung”

    Begitu juga dengan kalimat Jokowi pada mahasiswa, yang orang awam istilah subsidi saja belum tentu paham, taunya harga naik akibat keputusan pemerintah maka pemerintahnya yang dibilang menaikkan harga BBM.

    • Apa yg disampaikan Jokowi dalam kuliah umum di hadapan mahasiswa sejatinya adalah ungkapan untuk publik juga karena sifatnya kuliah terbuka, diliput oleh media, sehingga pesan tersebut pasti akan sampai ke publik juga, dibaca oleh kaum awam. Lain halnya kalo kuliah tertutup.

      Alangkah elegan bila Jokowi (kepada siapapun, baik awam maupun akademisi) tetap bilang: “Menaikkan harga BBM demi bla bla bla” tanpa harus membantah ucapannya sendiri (kata “membantah” ada dalam paragraf satu), dan tanpa harus bermain semantik. Itu lebih elegan, apalagi bila disertai ucapan minta maaf kepada rakyat banyak bila dirasa kebijakannya menjadi menyusahkan publik.

    • Ungkapan publik tapi publik yang ada di tempat kejadian kan tingkat pengetahuannya berbeda. Kan tujuannya mengadakan kuliah umum di kampus berharap agar mendapat pendengar yang lebih selektif, beda kalau ngadain kuliah umumnya di taman kota baru yang dimaksud publik disana adalah warga kota, beda lagi kalau menyampaikan informasi lewat jumpa pers maka publik yang dimaksud disana adalah semua konsumen media.

      Soal minta maaf, saya tidak perlu. Maaf itu dilakukan jika kita sadar melakukan suatu kesalahan. Maaf itu mestinya menjadi kata sakral yang harus diucapkan pada situasi yang tepat. Kalau orang dikit2 minta maaf, maka perkataan maafnya menjadi kurang bermakna.

      Kebijakan mengurangi subsidi BBM memang sudah tepat kok, dan saya ngeh dengan beberapa paragraf terakhir anda soal kritik kebijakan pengurangan subsidi BBM. Sedikit saran saya, sebelum anda bicara ini rakyat miskin, ini rakyat menengah, dan ini orang kaya, ada baiknya anda datang ke BPS untuk mengecak siapa sih yang dimaksud dengan orang miskin.

      Tahun 2009 saya membuat laporan terkait kemiskinan di Indonesia, standar orang miskin adalah mereka yang berpenghasilan 7500 per hari, dan mereka itu jumlahnya sekitar 32% dari total penduduk Indonesia.

      Mereka orang miskin sebenarnya, bukan orang yang bawa motor, bukan orang yang naik angkot ke kantor, bukan mahasiswa yang tidak mampu bayar kost. Mereka itu umumnya ada di daerah pedalaman, yang jalannya rusak, tidak punya kendaraan, tidak mendapat akses telepon, televisi, bahkan listrik, mereka hidup dari hasil kebun mereka sendiri. Mereka lah yang perlu dibantu dengan dana subsidi itu.

      Masalahnya di Indonesia ketika tiap ada kebijakan pengurangan subsidi BBM, orang2 berteriak dan mengaku miskin, mengaku memperjuangkan rakyat miskin tanpa pernah tahu siapa orang miskin yang sebenarnya.

    • Harapan saya mas Candra Wiguna ini bisa memahami keseluruhan isi jurnal yg saya tulis lho 🙂
      Definisi orang miskin yg Anda maksud di atas itu sejatinya sama kok dg yg saya maksud. Jadi, Anda gak perlu mendebatnya panjang lebar 🙂
      Lihat paragraf menjelang bagian akhir di atas tulisan berwarna merah. Di situ saya tulis:
      “…, golongan rakyat terbawah (yang tidak ikutan membeli BBM) akan selalu menanggung beban paling besar dari kenaikan harga BBM bersubsidi.”

      Simak kalimat yg di dalam kurung. Itu jelas seperti definisi orang miskin yg Anda uraikan. Hanya saja saya memang tidak menguraikan secara rinci karena fokus jurnal ini tidak di situ. Itu akan saya bahas khusus di bagian 3 nanti. Sabar. Lihat saja faktanya nanti.

      Fokus jurnal ini masih sama dg jurnal sebelumnya, yaitu “benarkah ada pengalihan subsidi tersebut”, meskipun lewat tema yg berbeda yaitu permainan semantik-nya Jokowi.

      Lewat jurnal ini pula, saya ingin mengajak pembaca untuk mendorong pemerintah agar transparan soal HPP BBM dan subsidi. Coba kumpulkan semua informasi terkait hal ini dari para pejabat pemerintah, maka Anda akan menemukan kekacauan informasi angka-angka.

      Jika pembelaan kenaikan harga BBM selalu dikaitkan dgn pembangunan infrastruktur & suprastruktur, wah ini kok ibarat mau menghibur anak kecil yg menangis dgn memberikan iming2 janji dibelikan pesawat terbang beneran. Terlalu naif dan dipaksakan itu, mas! Apa iya, untuk membangun kesemuanya tsb hanya dgn menaikkan harga BBM?? Mestinya pemerintah kreatif dong..!

      Padahal yg sangat terpukul atas kenaikan harga BBM itu ya orang2 miskin yg Anda maksudkan itu.
      Pemerintah boleh menaikkan harga BBM demi pengurangan / penghapusan subsidi, itu boleh… ASAL siapin dulu jaring pengaman sosialnya sebelum menaikkan. Jangan cuek membiarkan orang2 miskin yg Anda maksud itu makin menderita. Detail soal ini, saya bahas pada jurnal sebelumnya. Silakan simak.

  17. Andik Taufiq says:

    Kalau saya amati, pemerintah yang sekarang ini kok keliatannya masih berantakan ya. Maksudnya, terkesan amburadul baik secara persiapan atau teknis prosedural penyelenggaraan kepemerintahan. Entah karena masih perlu waktu transisi lebih banyak dari pemerintahan sebelumnya. Atau karena memang benar-benar kacau struktur hierarki kepemimpinannya. Kalau era Pak SBY diklaim tidak tegas, terlalu kalem, tidak memihak sana juga tidak memihak sini. Tapi pemerintah yang sekarang kalau menurut saya malah lebih parah. Tidak ada kepastian yang jelas. Terkesan mencla-mencle. Kebijakan sering dibuat hanya berdasar “water test” yang dilempar ke masyarakat, lalu dibilang “baru wacana”. Bukan dari perencanaan grand design yang matang. Ah.. tapi semoga itu hanya penilaian bodoh sementara saya saja.

    • Di masa pemerintahan Jkw-JK saat ini lagi sering2nya pejabat publik melakukan test the waters. Kalo ketahuan niat busuknya, buru-buru ngeles, membantah apa yg ditulis wartawan gak bener. Anehnya, kalo gak bener kok gak men-somasi media.
      Kalo gak ketahuan niat busuknya, secara diam-diam lanjut deh program2 yg menyakiti hati rakyatnya

      Ya kita do’akan saja, mas, mereka bisa komitmen dg janji2nya, bekerja profesional dg tidak asal kerja kerja kerja, bekerja dg tidak melanggar aturan hukum yg berlaku.
      Program yg baik kita dukung, yg jelek kita kritisi plus ngasih usulan solusi.

  18. JNYnita says:

    Aku fokus ke gambarnya… Kok bisa yaaa.. Hahaha.. Oiya, Mas Danirachmat buat post ttg AFTA request dr aku… 😀
    Kutunggu komentarnya ya Mas.. 🙂
    http://danirachmat.com/2014/12/11/11-perdagangan-bebas/

  19. adejhr says:

    dasyat tu kata mengalihkan.

    • Jokowi: “Saya tidak menaikkan harga BBM”

      Rakyat jelata: “Iyaaa… tapi Bapak “MENAIKKAN” harga-harga sembako, ongkos angkot, ongkos distribusi, uang sewa kontrakan karena BI rate juga ikutan naik. Ongkos tukang pijit dan dukun sunat juga naik. Gak nyadar ya, pak?!”

Mari Berdiskusi dan Berbagi Inspirasi. Terimakasih.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Let me share my passion
My passion is to pursue and share the knowledge of how we work better with our strengthen.
The passion is so strong it can do so much wonder for Indonesia.

Fight For Freedom!
Iwan Yuliyanto

Kantor Berita Umat

%d bloggers like this: