Home » Indonesia Crisis » Ahok -vs- DPRD, dan Jungkir Balik Nalar Publik

Ahok -vs- DPRD, dan Jungkir Balik Nalar Publik

Blog Stats

  • 1,994,625

PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Lisensi Creative Commons

Adab Merujuk:
Boleh menyebarluaskan isi blog ini dengan menyebutkan alamat sumber, dan tidak mengubah makna isi serta tidak untuk tujuan komersial kecuali dengan seizin penulis.
=====
Plagiarisme adalah penyakit yang menggerogoti kehidupan intelektual kita bersama.

Follow me on Twitter

Bila Anda merasa blog ini bermanfaat, silakan masukkan alamat email Anda untuk selalu mendapat artikel terbaru yang dikirim melalui email.

Join 5,853 other followers

Bismillah …

Polemik antara Ahok dan DPRD DKI terkait APBD DKI 2015 dan “anggaran dana siluman” makin memanas. Mereka saling tuding dan serang. Kemudian publik meresponnya melalui gerakan #SaveAhok. Sayangnya, tujuan dan kegiatan gerakan tersebut malah jauh dari substansi masalah. Bahkan ada yang melebarkan sampai ke ranah SARA.

Penggunaan hak angket yang berawal dari kebuntuan komunikasi eksekutif-legislatif dalam penyusunan APBD ini sebenarnya hanya persoalan ketatanegaraan biasa. Hak angket, hak menyatakan pendapat, dan hak interpelasi adalah hak-hak yang memang menjadi kewenangan DPRD. Keterlibatan DPRD dalam proses penyusunan APBD merupakan kewajiban, karena itu merupakan tugas DPRD yaitu membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai APBD yang diajukan oleh Kepala Daerah.

Urusan internal ketatanegaraan yang menurut saya biasa saja ini bisa sampai melibatkan kegaduhan publik akibat opini-opini sesat yang berkembang di media. Sehingga di media sosial muncul meme-meme yang gak nyambung dengan inti masalahnya.

Oleh karena itu, agar jernih meilhat persoalan ini, mari kita belajar dulu bagaimana proses penerbitan APBD sampai disetujui dan disahkan Mendagri, yang dijelaskan oleh Bapak Ir. Triwisaksana, MSc. Beliau Waka DPRD DKI Jakarta, dari Fraksi PKS. Kemudian kita bedah bersama-sama apa sebenarnya substansi atas polemik tersebut.


Terkait Polemik APBD Jakarta 2015: Ini Penjelasan Rincinya!
Oleh Ir. Triwisaksana, MSc | Waka DPRD DKI Jakarta, dari Fraksi PKS.

Siang ini, saya akan twit beberapa poin dari tulisan saya tentang APBD 2015. Semoga menambah wawasan terkait penyusunan APBD.

Hubungan Gubernur Ahok dan Dewan panas lagi, yang dimotori Pak Muhammad Taufik Wakil Ketua DPRD dari Partai Gerindra. Di media disebut pangkal soalnya adalah polemik dalam APBD 2015.

Ada dua yang dipersoalkan Dewan, yaitu:
Pertama, soal APBD yang dikirim Ahok ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tanpa dibahas lagi oleh Dewan meskipun sudah disetujui di Paripurna.
Kedua, soal anggaran yang di upload di E-Budgeting yang masih berasal dari KUA-PPAS, bukan APBD yang disahkan.

Untuk melihat polemik ini, baik juga kalau kita paham proses bagaimana APBD disusun. Juga bagaimana regulasi yang ada, mengatur tentang penyusunan APBD.

Aturan induk tentang proses penyusunan APBD ada di PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PKD) APBD. Lebih detail lagi diatur dalam Permendagri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman PKD (Pengelolaan Keuangan Daerah) APBD. Untuk APBD 2015 secara khusus diatur juga dalam Permendagri No. 37 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun 2015.

Proses penyusunan APBD yang melibatkan DPRD dimulai dari pengajuan KUA-PPAS oleh Pemda kepada DPRD.

KUA atau Kebijakan Umum Anggaran memuat target pencapaian kinerja yang terukur dari program-program yang akan dilaksanakan Pemda. Di dalam KUA juga ada proyeksi pendapatan, alokasi belanja, sumber dan penggunaan pembiayaan beserta asumsi makro nya.

PPAS atau Platform Penggunaan Anggaran Sementara memuat rancangan program prioritas. PPAS juga berisi patokan batas maksimal anggaran yang diberikan untuk SKPD.

Hasil pembahasan KUA-PPAS antara Pemda dan DPRD dituangkan dalam bentuk Nota Kesepahaman. Jadi kalo ada tabel yang berisi mata anggaran dari hasil KUA-PPAS, itu baru nota kesepahaman, bukan APBD final yang disetujui. Masih mungkin terjadi perubahan nilai maupun jenis kegiatan, termasuk penghilangan kegiatan. Indikatornya adalah kesesuaian dengan isu strategis daerah dan/atau ada kebutuhan mendesak untuk program tersebut. Kesepakatan KUA-PPAS ini menjadi landasan Pemda membuat RKA-SKPD untuk diajukan ke DPRD dalam bentuk Raperda APBD.

Menurut Public Expenditure Management, dari sisi akuntabilitas, nota kesepahaman KUA-PPAS menjadi dasar pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Dari sisi disiplin anggaran, KUA-PPAS dikunci untuk disiplin anggaran yang menyeluruh. Dari sisi efisiensi teknis, KUA-PPAS memudahkan Pemda menyusun RKA-SKPD. Jadi KUA-PPAS bukan APBD yang disahkan, tapi hanya produk antara untuk memperlancar penyusunan APBD.

Selanjutnya pembahasan dan penetapan Raperda APBD dilakukan bersama Pemda melalui TPAD dengan Badan Anggaran (Bangar) DPRD. Raperda APBD yang sudah disetujui bersama Gubernur dan DPRD dalam Sidang Paripurna, disampaikan ke Mendagri untuk dievaluasi. Penyampaian RAPBD ke Mendagri harus disertai diantaranya dengan persetujuan bersama antara Pemda dan DPRD tentang Ranperda APBD.

Jika ada perbaikan/penyempurnaan dari hasil evaluasi Mendagri, dilakukan bersama Gubernur dengan Panitia Anggaran (Pangar) DPRD. Hasil perbaikan juga harus ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dan menjadi dasar penetapan Perda APBD tahun yang bersangkutan. Jadi, DPRD memang banyak dilibatkan dalam setiap proses penyusunan APBD mulai dari tahap penyampaian KUA-PPAS.

Soal E-Budgeting, yang utama adalah sebagai alat untuk mendukung terlaksananya Transparansi Anggaran, bukan cuma alat kontrol Gubernur terhadap anggaran APBD. Agar publik mengetahui proses, penetapan dan alokasi anggaran Pemda. Sehingga, harusnya yang dimunculkan di sistem E-Budgetting adalah APBD yang sudah ditetapkan Pemda bersama Dewan dan disetujui oleh Mendagri.

Demikian.
@Triwisaksana

=== end of quote ===

Nah sekarang mari kita bedah substansi kasusnya …

Masalah Pertama:
Gubernur Ahok jelas terbukti mengajukan draft APBD yang bukan hasil pembahasan dengan DPRD ke Mendagri. Ini jelas melanggar prosedur (hukum formil). Kalau Ahok jujur maka seharusnya ia memasukkan APBD dengan taat asas dan taat hukum.

Masalah Kedua:
Gubernur Ahok telah memaksakan diri menggunakan e-Budgeting, padahal ada PP dan Permedagri tentang tata cara pengajuan APBD. Masalahnya adalah tidak adanya paraf dari Ketua DPRD sebagai tanda adanya persetujuan bersama.

Jadi, dua hal itulah substansi permasalahannya. Mungkin maunya Ahok bersih-bersih, tapi dengan cara kotor, menabrak aturan. Apakah itu namanya bukan paradoks dan memperkosa hukum?

Dasar hukum untuk menyatakan bahwa itu kesalahan prosedural ada dalam UU No 23/2014, PP No 58/2005, dan Permendagri No 13/2006. Pada intinya menyatakan bahwa pembahasan APBD diwajibkan adanya persetujuan bersama antara kepala daerah dan DPRD. Persetujuan bersama ini tidak otomatis APBD menjadi sah, karena pihak yang mengesahkan APBD adalah Mendagri. Kesalahan Ahok adalah menyerahkan draft APBD 2015 ke Kemendagri tanpa ada paraf dari Ketua DPRD selaku pimpinan Pangar DPRD.

Pada pasal 312 ayat 1 UU 23/2014 menyebutkan bahwa kepala daerah dan DPRD wajib menyetujui bersama. Artinya tindakan persetujuan bersama adalah suatu kewajiban yang harus dilakukan baik oleh kepala daerah dan DPRD. Pelanggaran atas kewajiban ini dikenakan sanksi Pasal 312 ayat 2, berupa sanksi administratif tidak dibayarkan hak-hak keuangan selama 6 bulan. Suatu perbuatan bisa dianggap salah, bila ada ancaman hukuman berupa sanksi yang dijatuhkan. Itu artinya, Ahok tidak akan menerima gaji dan tunjangan selama 6 bulan ke depan karena pelanggaran administratif.

Yang menentukan bersalah atau tidaknya Ahok adalah putusan Mahkamah Agung (MA). Bisa jadi Ahok kuatir kalau putusan MA tersebut dijadikan landasan usulan pemberhentiannya sebagai kepala daerah ke Presiden.

Bila akhir dari perseteruan ini adalah tidak adanya titik temu persetujuan bersama, apa solusinya?

UU telah mengantisipasi jika sewaktu-waktu terjadi ketegangan antara kepala daerah dan DPRD yang tidak tercapai persetujuan dalam penyusunan APBD, yaitu segala pembiayaan menggunakan APBD tahun anggaran sebelumnya yang ditetapkan melalui Perkada. Perkada tidak membutuhkan persetujuan DPRD, hanya membutuhkan pengesahan dari Mendagri.

Ahok dapat menerbitkan Perkada untuk menggunakan APBD tahun 2014 sebagai rencana pembiayaan. Dengan begitu, bisa menyelamatkan nasib para PNS yang terancam tidak mendapatkan gaji bulanan, ASAL anggarannya masih ada dalam Perkada yang menggunakan APBD 2014. Namun demikian, sanksi administratif pada Ahok tetap dijalankan.

Ada pengamat yang mengatakan bahwa Ahok mengawali polemik ini bukan tanpa alasan, karena ada latar belakangnya, yaitu ditemukan pelanggaran prosedural yang dilakukan oleh DPRD dalam proses pembahasan. Dimana DPRD melakukan pembahasan secara terperinci sampai satuan tiga. Proses ini bertambah runyam ketika anggota DPRD memberi usulan mata anggaran tertentu dan nilai anggaran pada beberapa jenis kegiatan. Diantaranya honor bagi guru honorer dan anggaran pembangunan yang berujung pada pemotongan anggaran sebesar 10-15%. Pemotongan anggaran tersebut kemudian dipindahkan pada mata anggaran pengadaan UPS yang oleh Ahok disebut “anggaran siluman”. Namun, indikasi ini dibantah oleh Kepala Dinas Pendidikan DKI Arie Budiman, bahwa untuk APBD 2015 tidak ada, justru clean. Di APBD 2015 yang disetujui DPRD tidak ada pengadaan UPS ataupun titipan lain. [Merdeka, 27/2/2015].

Pengadaan UPS itu adanya pada APBD 2014, dan sudah berjalan. Kalau Ahok mengaku sudah mengetahui dari dulu, mengapa baru mempermasalahkan sekarang? Kalau Ahok mau mempermasalahkan anggaran siluman, ya permasalahkan saja APBD Tahun 2014, bukan APBD 2015. Ahok menuding sana-sini tanpa ada landasan yang kuat adalah bukti bahwa dirinya sedang panik oleh hak angket itu. [Merdeka, 27/2/2015]. Apalagi, belakangan diketahui bahwa pengusul pengadaan UPS itu justru datang dari anak buah Ahok sendiri [TribunNews], lantas mengapa sibuk menuding DPRD bukannya evaluasi diri?

Justru tindakan mendiamkan kejahatan pada APBD tahun 2014 itu berpotensi melanggar UU KUHP pasal 164, bahwa barang siapa mengetahui ada sesuatu pemufakatan untuk melakukan kejahatan bersadarkan pasal-pasal 104, 106, 107, 108, 113, 115, 124, 187 atau 187 bis, sedang masih ada waktu untuk mencegah kejahatan itu, dan dengan sengaja tidak segera memberitahukan tentang hal itu kepada pejabat kehakiman atau kepolisian atau kepada orang yang terancam oleh kejahatan itu, dipidana jika kejahatan itu dilakukan, dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan atau pidana denda paling banyak tiga ratus rupiah.

Memang kelihatannya menjadi masalah atas tindakan anggota DPRD yang memberi usulan mata anggaran hingga satuan tiga. Namun demikian, tidak ada ketentuan sanksi hukuman apapun atas perbuatan yang dilakukan oleh DPRD. Namanya juga usulan dan pembahasan, bukan ranah persetujuan.

Kalau publik memiliki nalar yang sehat, seharusnya mendukung angket DPRD, yaitu kenapa APBD DKI 2015 dibajak Ahok sendirian padahal sudah dibahas di DPRD. Padahal saat itu Ahok mengucapkan terimakasih saat APBD disahkan. [Kompas, 27/1/2015]. Angket itu adalah hak penyelidikan atas dugaan pelanggaran atas kebijakan Gubernur yang bertentangan dengan peraturan.

Sebagai netizen jangan mudah latah pakai tagar #SaveAhok kalau Anda ingin pelanggaran dan penyelewengan anggaran dibongkar. Justru angket DPRD-lah jalan konstitusional untuk membongkar penyelewengan tersebut.

Negeri ini benar-benar sudah darurat rusak nalarnya. APBD versi Ahok yang ditolak Mendagri karena tidak taat asas dan hukum, tapi malah sibuk ke KPK. Bukannya diperbaiki?


[sumber gambar: @Mrh4mz4h]

Hari ini, Pak Prof.Moh.Mahfud MD melalui akun twitternya menyampaikan pandangannya terkait polemik ini:

Prof.Moh. Mahfud MD:
Sebagai pecinta KPK, saya menghimbau: Jangan salah-salahkan KPK kalo tak berhasil menggiring laporan Ahok ke Pengadilan Tipikor. Mengapa?
Yang dilaporkan Ahok ke KPK adalah APBD yang masih dalam proses pengesahan ke Kemendagri, dananya belum ada, kerugian negara belum ada. Dalam tindak pidana korupsi, syarat utamanya ada kerugian negara. Kalau dana belum ada, tentu tidak ada kerugian negara. Jadi jangan bilang KPK banci atau tebang pilih. Kalo ada penyelundupan rencana anggaran itu belum korupsi, kecuali ada penyuapan.
Kalo penyelundupan anggaran seperti yang dikatakan Ahok memang ada maka lebih tepat lapor ke Polisi dalam kasus pidana umum, bukan korupsi.
Demi pemberantasan korupsi, mari kita dukung Ahok melaporkan DPRD dalam penyelundupan APBD tahun lalu yang dananya sudah keluar.
Ayo semangati KPK. jangan disalah-salahkan terus kalo tak memroses laporan korupsi yang memang belum ada unsur pidananya. Jangan terulang kasus BG. Dalam kasus BG, KPK memang ceroboh. Tak ada 2 alat bukti yang bisa dtunjukkan di praperadilan. Kalo itu ada, KPK kan bisa menang. Jangan ulangi itu di KPK.
Memang bisa juga sih, korupsi menggunakan potensi kerugian negara sebagai unsur. Tapi selama ini KPK selalu meghitung kerugian riil dulu.
Harap diingat juga, laporan Ahok tentang penyelundupan anggaran itu terdapat di dalam RAPBD yang juga disahkan dan ditandatangi Ahok.
Di atas semua itu, ayo dukung KPK untuk menseriusi laporan Ahok membongkar dugaan dan memenjarakan koruptor kalo ada di DPRD.

Saya sependapat dengan pandangan Pak Prof. Moh Mahfud MD di atas.
Lantas, apa gunanya #SaveAhok?
Justru menurut saya lebih bijaksana kalau #SaveJakarta.
Yang mana bentuk gerakan #SaveJakarta itu antara lain: [1] mendorong DPRD dan Ahok duduk bersama kembali membahas APBD DKI 2015, dan [2] mendorong mereka bersama-sama membongkar penjahat anggaran APBD DKI 2014, dan kemudian [3] menyerahkan ke KPK alat bukti tersebut.

Publik seharusnya mendorong Ahok mau menjalin komunikasi yang baik dengan DPRD karena pemerintah daerah dan DPRD merupakan satu kesatuan yang harus berjalan beriringan.

Sekali lagi, ini hanya masalah internal komunikasi yang bisa mereka selesaikan bersama tanpa harus di-ekspos ke publik. Jangan mudah terkecoh opini oleh mulut besar Ahok, yang nyatanya tindakannya adalah inkonstitusional. Perbedaan pandangan dalam proses penyusunan APBD itu adalah hal yang biasa terjadi dimana-mana. Yang jelas hasil akhir pembahasan dan persetujuan APBD jangan sampai mencederai publik sebagai pembayar pajak.

Sebagai penutup, mari kita tonton dialog pada acara Kabar Petang TVOne di bawah ini. Dengan tagline: Kesalahan Fatal AHOK soal APBD Siluman: “Yang ajukan budget kan SKPD…”



Salam hangat tetap semangat,
Iwan Yuliyanto
01.03.2015

Advertisements

84 Comments

  1. mercysmartacademy says:

    Halooooo Om Iwan salam kenal

    Gimana kisah tentang Ahok vs DPRD?
    Betul, betul, betul, akhirnya nalar publik akan berpihak pada Pejabat yang tulus dan jujur.
    Sedangkan, para pejabat sebutlah SKPD yang bermain kotor bersama anggota DPRD DKI akhirnya kebongkar juga topengnya.

    Orang Benar akan dipelihara dan dijaga Tuhan. Haleluya

  2. hemong says:

    Ahok mau salah atau benar aku ngga peduli coz bukan orang jakarta. Kalau soal dprd ato dpr ato wakil rakyat sudah sejak era suharto sudah ngga bener, di media massa udah sering diberitakan anggota dewan kunker, tidur waktu sidang dst. Saya heran kenapa zaman jadul yang lalu kok tidak ada siapapun yang membela anggota dewan yang sering dikabarkan berbuat seperti itu. Saya ini mantan pegawai honorer yang mencari sesuap nasi di dprd. Sudah tahu dan biasaaa melihat anggota dprd bolos, mangkir, tiduran, nonton bf dll. Sebab itu saya nggak percaya dan nggak suka sama mayoritas anggota dewan. Sudah sejak lamaaaa masyarakat tahu kalo di dpr/dprd itu emang sarang korupsi.

  3. sumarno says:

    mas iwan kalau istri dan adik ahok ikut campur dalam pemerintahan itu bukanya masuk nepotisme itu melanggar UU pasal berapa ya soalnya foto nya bocor ke publik loh.

    • Mas Sumarno, masalah Nepotisme adalah pelanggaran hukum. Hal tsb tercantum dan diatur secara tegas dlm UU No 28 Thn 1999 Tentang Penyelengaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, Psl 1 (2) “Penyelenggara Negara yang bersih adalah Penyelenggara Negara yang menaati asas-asas umum penyelenggaraan negara dan bebas dari praktek korupsi, kolusi dan nepotisme, serta perbuatan tercelah lainnya”.
      Selanjutnya Pasal 1 (5) “Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara”.
      Kemudian Pasal 5 “Setiap Penyelenggara Negara berkewajiban untuk: (4). tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi dan nepotisme;”.

      Bentu sanksinya telah diatur dalam Pasal 22 “Setiap Penyelenggara Negara atau Anggota Komisi Pemeriksa yang melakukan nepotisme sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 (4) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 12 tahun dan denda paling sedikit Rp 200 Juta dan paling banyak Rp 2 miliar.

  4. sumarno says:

    setelah membaca penjabaran mas iwan otak saya terbuka bahwa hanya memancing opini publik dengan mencitrakan bersih dan rakyat DKI cuma di suguhi jualan ilusi dan mulut kotor ahok tanks mas iwan

  5. susi says:

    kalau boleh tahu pasal yang dilanggar pada masing-masing undang di atas pasal berapa ya mas?

    • Pelanggaran yg dilakukan Ahok adalah mengajukan Rancangan APBD ke Kemendagri yg bukan hasil pembahasan bersama DPRD DKI. Ini istilahnya “contempt of parliament”.
      Ada 11 peraturan perundang-undangan yang dilanggar Ahok, meliputi:
      1|. UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
      2|. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara;
      3|. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;
      4|. UU 17/2014 tentang MPR/DPR/DPD/DPRD.
      5|. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
      6|. PP 79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
      7|. PP 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
      8|. Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
      9| Permendagri 37/2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015;
      10|. Permenkeu 46/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah;
      11|. Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

  6. Kultwit @Triwisaksan [16/3/2015]:
    *Waka DPRD DKI Jakarta. Fraksi PKS.

    Polemik APBD DKI makin rame dengan fokus isu angket -vs- isu anggaran siluman.

    DPRD menilai Gubernur langgar aturan karena mengirim APBD ke Mendagri yang bukan hasil pembahasan bersama. Sekda juga sudah mengaku, yang dikirim itu di-print dari E-Budgeting, bukan hasil pembahasan APBD. Gubernur Ahok bilang, hasil pembahasan ada anggaran siluman, makanya ngga dikirim. Itu yang rame di media mainstream dan media sosial.. ditambah bumbu-bumbu lain.

    Mendagri sudah mengirim hasil evaluasi APBD versi Gubernur, dikirim juga ke DPRD. Mau tau hasilnya?
    Ternyata APBD Gubernur banyak kesalahan, kejanggalan dan ketidakwajaran menurut Mendagri. Kesalahan substansial, teknis, landasan hukum dan masalah keberpihakan pada rakyat. APBD usulan Gubernur menunjukkan 5 hal yang memprihatinkan… Ironis.
    1| APBD versi Gubernur menunjukkan lemahnya kemampuan teknis eksekutif dalam menyusun anggaran.
    2| APBD versi Gubernur menunjukkan APBD yang tidak optimistik.
    3| Juga menunjukkan lemahnya pemahaman landasan hukum dalam menyusun APBD.
    4| APBD versi Gubernur tidak berpihak ke rakyat dan tidak pro mengatasi masalah Jakarta.
    5| Dalam APBD versi Gubernur ternyata juga banyak anggaran tidak sesuai kepatutan dan kewajaran.

    Soal kemampuan teknis, APBD Gub Ahok banyak kesalahan penempatan dan nomenklatur anggaran. Ada anggaran buat SKPD untuk kegiatan yang diluar tupoksinya. Koq bisa?
    Ada juga pendapatan retribusi yang ditempatkan di pendapatan pajak. Koq gitu?
    Malah masih banyak anggaran yang duplikasi antara SKPD pendidikan dengan olahraga. Padahal di APBD tahun 2013 sudah jadi temuan BPK soal duplikasi ini. Parah.
    Ada juga duplikasi dalam anggaran perjalanan rapat dalam kota Rp 65,9 M. Padahal sudah ada Anggaran perjalanan Dinas Dalam Daerah Rp 125 M.

    Koq banyak kesalahan teknis soal penempatan dan nomenklatur… kan udah pake E-Budgeting?
    Apakah sistem alokasi dan nomenklatur yang dibuat di E-Budgetingnya ngga bener?
    Meski bagus buat pengawasan, kalo ngaco begini, harus dievaluasi sistem di E-Budgeting-nya.

    APBD usulan Gub Ahok juga ngga optimistik… target pendapatan lebih rendah dari APBD-P 2014. Total APBD hanya naik sedikit dibanding APBD-P 2014, padahal kebutuhan pembangunan banyak. Dari sisi legal, banyak mata anggaran APBD yang ditolak Mendagri karena ngga jelas landasan hukumnya. Malah masih ada alokasi penerimaan dari retribusi penjualan minuman beralkohol. Padahal peraturan yang jadi dasar hukumnya udah dicabut. Koq bisa?

    Besaran anggaran di RKPD, KUA-PPAS dan RAPBD juga ngga konsisten, padahal usulan yang sama.
    Atau kegiatan yang tidak ada korelasi antara program dengan outputnya.. ini APBD usulan Gub Ahok lho.
    Ada lagi anggaran yang judulnya lanjutan kegiatan, padahal bukan program multiyears.. siluman?
    Ada juga anggaran Premi untuk kegiatan SKPD Rp 800 M, padahal hanya boleh untuk rakyat miskin… siluman?
    Ada juga anggaran kegiatan yang bukan menjadi wewenang dan tanggungjawab Pemda DKI Jakarta Rp 125.4 milyar.. siluman?

    Paling memprihatinkan adalah APBD versi Gubernur ini ngga berpihak ke rakyat dan pembangunan. Bayangin, alokasi untuk gaji dan tunjangan 16,5T (24,5% total APBD), padahal pendidikan cuma 14,5 T. Bidang Kesehatan cuma 6,6T dan bidang PU cuma 10,7T. Makanya dibilang ngga wajar dan irasional APBD. Lalu dimana keberpihakannya ke rakyat kecil?

    Anggaran Tunjangan Kinerja sampe 10,85T atau 16,1% total belanja. Ngga sesuai aturan di PP dan Permendagri.
    Katanya program prioritas dan unggulan harus besar dan gak boleh dipotong?
    Apa ini yang disebut anggaran pro pembangunan dan untuk atas masalah Jakarta?
    Sekali lagi, ini #APBD usulan Gubernur lho…

    Jadi yang mana yang siluman ?

    Ada lagi anggaran honorer sampai Rp. 2,9T … berlebihan.
    Atau anggaran untuk Tenaga Ahli/Narasumber totalnya 850 M.. Untuk apa? Siluman?
    Makanya Mendagri juga bilang ini pemborosan, ngga rasional, ngga sesuai azas kepatutan.
    Belum lagi Anggaran Belanja Tak Terduga yang mencapai 1,2 T. Padahal tahun lalu cuma 87,1 M ..siluman?

    Kita buka sekalian aja APBD usulan Gubernur ini,.. biar warga sekalian melek

    Ada anggaran perjalanan dinas dalam daerah dan luar daerah total Rp 160,7 M.. harus dikurangi!!
    Belum lagi anggaran sewa sarana mobilitas Rp 776,6 M.. fantastis, harus dialihkan untuk pelayanan dasar. Padahal ada juga belanja modal angkutan, ATK, komputer, mebel, alat studio, komunikasi total Rp 1,03T. Itu juga dilarang mendagri, kecuali berkaitan langsung dengan peningkatan pelayanan publik.
    Juga belanja jasa konsultansi Rp 506,8M… walah.. diminta dialihkan untuk keperluan rakyat banyak.

    Kalau APBD hasil pembahasan DPRD dibilang ngga wajar, apakah yang ini wajar dan ngga ajaib? 🙂
    Mari kita pahami duduk persoalannya biar jelas dan terang dari hasil evaluasi Mendagri.
    Kalau APBD usulan Gubernur seperti ini, wajar saja banyak dikoreksi Mendagri.
    Lalu, apakah tidak wajar kalau DPRD juga mempertanyakan usulan APBD usulan Gubernur itu?
    Sekian, evaluasi Mendagri atas APBD Gub Ahok.

  7. angga says:

    Salam pak iwan.
    Jadi tertarik nih. Cuma ngak mau gegabah koment, takut karma, hehehe.
    Tapi pengen tau juga.
    Jadi mau tanya :
    1) Kalo yg ahok tulis “pemahaman nenek lu”, itu apdb 2014 atau rapbd 2015 ?
    2) Pengajuan hak angket itu sebelum atau sesudah ahok ribut soal dana siluman
    ?

    Terima kasih
    Salam

    • Salam ..
      Jawaban #1: “pemahaman nenek lu” itu ada di RAPBD 2015.
      Sahabat saya bikin hitungan2 realistis soal itu sehingga menganggap yg gagal paham sebenarnya adalah Ahok itu sendiri. Monggo dibaca di sini ya:
      http://bayuprioko.blogspot.com/2015/03/menyoal-nenek-lu-mungkin-lu-yang-belum.html?m=1

      Jawaban #2: APBD disetujui bersama oleh Pemprov DKI dan DPRD pada tanggal 27 Januari 2015. Ahok pun mengucapkan terimakasih saat itu. Namun, yg diserahkan ke Mendagri pd tgl 4 Februari 2015 adalah yg bukan pembahasan bersamaa. DPRD baru mengetahui hal ini setelah menerima surat Kemendagri perihal Raperda APBD DKI 2015 yg isinya beda jauh dg yg sudah dibahas bersama. Sebagai wakil rakyat, DPRD merasa dibajak oleh Ahok, maka atas dasar itulah muncul Hak Angket. Saat itu belum ada ribu-ribut soal dana siluman. Lewat Hak Angket, DPRD fokusnya sebatas konstitusi yang dilanggar Ahok.
      Namun, anehnya Ahok malah bercuap-cuap di media dan jaringannya dg menuding DPRD adalah bajingan APBD, begal APBD. Ini menyebabkan situasi makin memanas. Tidak terima dg hal ini, DPRD melaporkan Ahok ke Bareskrim atas tuduhan pencemaran nama baik, menuduh tanpa bukti.

  8. prd says:

    Ada yang jungkir balik disini. Sebetulnya masalahnya adalah DPRD merubah draft yang telah disetujui tanpa sepengetahuan SKPD. UPS itu memang tahun lalu, dan itu yang dilaporkan ke KPK, karena tidak bisa melaporkan yang belum terjadi. Jadi bisa dilaporkan karena sudah terjadi. saat ini adalah seperti scanner 2.1M atau gapura yang tidak pernah diajukan, dan beberapa UPS yang bukan ke sekolah, melainkan kali ini ke kecamatan dan kelurahan.

    e-budgeting memiliki beberapa tahap proses, dan pada saat finalize, dan SKPD menginput anggaran final, yaitu setelah pembahasan, maka e-budgeting mengunci. Jadi setelah pembahasan SKPD sudah tidak bisa merubah anggaran yang sudah selesai dibahas. Jadi bukan tidak bisa menginput hasil pembahasan.

    Perbedaan antara hasil pembahasan dan e-budgeting, karena setelah persetujuan, DPRD tidak langsung mengembalikan draft, melainkan menahannya berhari hari. Selama itu, mereka mengeditnya dengan excel, baru menandatanganinya, dan menyerahkan draft yang sudah diubah ke pemprov. Sedangkan e-budgeting telah diinput setelah pembahasan tidak bisa dirubah lagi. Karena itu muncul 2 versi. Versi “palsu” yang resmi yang ada tanda tangan, dan versi “asli” yang sesuai hasil pembahasan tetapi tidak diakui oleh DPRD.

    Jadi mengenai masalah yang bro Yulianto sebut:

    Masalah pertama:
    Ada yang salah dari penjelasan bro Yulianto. APBD yang diajukan ahok adalah yang HASIL PEMBAHASAN. Sedangkan versi DPRD adalah BUKAN HASIL PEMBAHASAN. Hal ini lagi lagi ditegaskan oleh Ahok sewaktu mediasi dengan melakukan konfirmasi ke walikota. Bener ga ada bahas UPS sama DPRD? Yang mana DPRD kemudian ribut dan tidak memberi kesempatan walikota menjawab,.

    Masalah kedua:
    Tanda tangan diberikan pada APBD bodong hasil editan excel yang BUKAN HASIL PEMBAHASAN. Hal ini memang dilema. Kalau Ahok memberikan APBD BUKAN PEMBAHASAN, dia salah, biarpun ditanda tangani oleh DPRD. Tetapi kalau dia memberikan APBD e-bugdeting, dia juga salah, karena tidak ada tanda tangan DPRD, walaupun APBD yang resmi HASIL PEMBAHASAN.

    Mengenai Link dari pak Arie budhiman, yang dia sebut adalah APBD versi Pemprov.

    • You said, “DPRD merubah draft yang telah disetujui tanpa sepengetahuan SKPD.”
      Itu khan yg sering diopinikan Ahok ke media.
      Apakah sudah bisa dibuktikan, minimal oleh penyidikan kepolisian?

      Kalau mau jujur, “Anggaran Siluman” itu sebenarnya seperti menepuk air didulang keciprat muka sendiri. Tudingan seriusnya justru ditujukan ke Ahok dan jajaran Pemprov DKI sendiri. Bila Ahok mau menghajar DPRD lewat isu ini akan sangat absurd, karena DPRD yang meloloskan APBD 2014 sudah bubar pasca Pileg kemarin. Jadi, UPS yang dikirim ke sekolah-sekolah, plus festivalisasi perusahaan2 bodong pemenang tender, itu justru membuka aib Pemprov DKI sendiri. Dan -sebagaimana kasus Udar Priastono (mantan Kadishub DKI) yang kena kasus mark up Transjakarta- yang bakal kena ya PNS DKI, bukan DPRD.

      UPS itu yang bikin e-Katalog-nya pemerintahan daerah.
      Yang belanja pemerintahan daerah.
      Yang ngadain lelang pemerintahan daerah.
      Yang survey barang pemerintahan daerah.
      Kok langsung nuduh DPRD bajingannya?
      Terkait pengadaan oleh pemda, DPRD itu perannya hanya mengawasi jalannya proses pengadaan lelang oleh pemda, itupun bila ada laporan dari masyarakat bila ada penyimpangan.

      Okey gini aja, bro, yuk sabar mengikuti jalannya proses verifikasi Hak Angket oleh DPRD dan penyidikan oleh kepolisian.
      ntar hasilnya saya jembrengin juga di blog ini.

    • prd says:

      Pembuktian ya? Nah.. apa bisa? Dengan DPRD yang bahkan ga tau cara kerja e-budgeting begitu, apa bisa mereka baca log file? Kemudian, kenapa sewaktu walikota diconfirm sama ahok DPRD langsung ribut? Ahok tanya kan waktu mediasi, BENER GA ITU ADA BAHAS UPS? Walikota tinggal jawab bener apa engga kan? Kenapa DPRD takut? Kenapa langsung dipotong? Kalau memang ada membahas itu, Walikota kan bilang iya ada bahas, beres kan? Kenyataannya semua camat dan lurah yang diperiksa bilang bahwa mereka ga ada bahas itu semua yang ada di APBD versi DPRD. Media disuap ahok?

      Mengenai UPS, anda seperti tidak tahu praktek di lapangan. DPRD adalah oknum utama disana. Siapa yang tidak tahu DPRD suka minta cek kosong untuk reinburst ke kas pemerintah? Siapa yang tidak tahu kalau DPRD suka ikut proyek tender sambil titip nama? Kantor ane aja bolak balik ditanyain sama oknum DPRD, mau dibantu ngga pengadaan barang ini, ntar untung bagi 2. DPRD lebih pinter. SKPD biasa cuman kasih cek aja udah seneng. DPRD mintanya barang. Kemarin ada yang meras minta 3 lexus kalau mau segel dibuka.
      Yang ngurus memang pemerintah, tapi yang masukin barang itu yang DPRD. Buka mata mas. Ini terjadi bertahun tahun, udah bosen. Semua yang pengusaha disini udah tahu praktek beginian. Makanya para bos punya banyak kenalan di DPRD, tapi ga banyak orang pemerintah.

    • Makanya, bung, mari kita dukung langkah sejumlah anggota DPRD DKI untuk menyelenggarakan Hak Angket APBD DKI. Sebab, penggunaan hak angket bisa membongkar otak & jaringan para pembegal APBD. Paralel dg itu mari tunggu hasil penyidikan kepolisian. Itu poin yg saya tulis di atas.

      Masalah ini tidak bisa diselesaikan dg main tuding tanpa pembuktian, atau mengambil kesimpulan atas peristiwa sesaat yang sebenarnya interpretatif, misalnya saat walkot dituding-tuding Ahok di rapat mediasi.
      Masalah ini tidak bisa diselesaikan dg hiruk pikuk di sosmed. Gunakan cara konstitusi yang pastinya lebih elegan.

      Jangan lantas karena ulah segelintir oknum DPRD atau Pemprov, maka satu lembaga itu dianggap bajingan. Lakukan proses hukum hanya kepada yg bermasalah. Saya juga sudah lama berkecimpung di e-Government, tentunya paham atas kondisi yg demikian ini.

      Jalur Resmi adalah jalur Konstitusi dan Undang-Undang. Jangan dilanggar!

    • prd says:

      Hak Angket? Dari pertama kali hak angket sampe hari ini, hak angket hanya memunculkan sesuatu atas dasar kepentingan partai, BUKAN BUKTI. Contoh Angket Century. Berapa tahun kita tertipu Century? Sampe hari ini masyarakat tidak tahu apa sebenarnya Century, dan sampe hari ini selalu digembar gemborkan media bahwa KPK takut mengusut Century. Kenyataan adalah Century itu kasus penggelapan nasabah, dan bukan wewenang KPK. Tetapi oleh DPR substansinya berubah karena hak angket kan? Berani ga Tim Hak Angket Century menghadirkan Bank Mutiara? Sampe detik ini tidak ada yang berani menarik garis ke Bank Mutiara. Dan mereka yang menarik garis tahu bahwa buktinya hanya mengada ngada. Khayalan tim angket.

      Hal yang sama juga sama dengan Ahok. Suap 12.7 trilyun? Heheheh.. Out of thin air? Pake bilang bahwa saefullah yang bawa? Padahal tetangga bilang saefulah jam segitu lagi sholat. Anda yakin dengan angket akan jelas?

      Ingat gan. Indonesia punya 2 pengadilan.
      Pengadilan adalah pengadilan hukum. bukti diperiksa dan dikonfirmasi.
      Angket adalah pengadilan politik, bukti bisa dibuat, difabrikasi, dan dipelintir. Angket adalah solusi politik untuk kasus yang tidak bisa diterima oleh hukum karena kenyataan berbeda dengan keinginan polirik.

      Sampai detik ini, tidak ada hal yang jelas di angket. Justru publik semakin tertipu dengan angket. Anda di e-government? Mengapa anda tidak tahu cara kerja e-budgeting?

    • Diajak diskusi ke arah koridor hukum kok malah Anda melebar kemana-mana, maunya hukum rimba, Anda lebih percaya opini sepihak yg bukan dari hasil penyidikan kepolisian.
      E-Budgeting yg di-upload Ahok itu masih mentah, masih berasal dari KUA-PPAS, bukan dari APBD yg disahkan. Itu jelas inkonstitusional. Ini negara hukum, bung, gak bisa seenaknya spt itu. Ada aturan bakunya. Tindakan inkonstitusional itu sudah termasuk abuse of power. Mudharatnya justru lebih banyak.

      Coba Anda simak baik-baik jurnal saya di atas, apa ada yg salah dg usulan 3 langkah untuk #SaveJakarta, daripada #SaveAhok yg cuma melahirkan kegaduhan tanpa solusi, yg cenderung mendeligitimasi wakil rakyat. Seret oknumnya, bukan melemahkan lembaganya. Paham!

    • prd says:

      BTW, kalau anda memang bekerja di e-government, anda mestinya tahu bahwa APBD versi DPRD tidak ada primary-key nya. Dan bila anda memang berkecimpung di e-government, seharusnya anda tahu apa artinya itu.

    • Komentar Anda ngaco dengan menyebut “APBD versi DPRD”. Saya maklumi krn itu istilah yg sering digunakan media untuk mengaburkan substansi. Padahal yg menyusun APBD adalah pemerintah daerah, sedangkan DPRD hanya mengawasi proses penyusunannya, kemudian bersama-sama kepala daerah melakukan pembahasan dan persetujuan. Setelah disetujui, dan disahkan Mendagri, baru kemudian menjadi wewenang pemerintah daerah mengentri ke sistem e-budgeting. Jadi sebenarnya gak ada itu yg namanya “APBD versi DPRD”; yg ada adalah [1] “APBD yg telah disetujui bersama antara DPRD & Pemda” dan [2] “APBD versi Ahok, yg bukan persetujuan bersama”. Media menggampangkan dg menyebut no.1 adalah “APBD versi DPRD”, no.2 APBD versi Ahok.

    • prd says:

      Ahahaha.. ternyata sama tukang tipu. Sekali penipu tetap penipu. Diajak bermain hukum yang benar kok pake hukum plintat plintut.

      Saya tidak pernah percaya opini, karena itu saya tahu apa yang terjadi di Century dengan angket, berbeda dengan opini sepihak, dan yang beredar di masyarakat kebanyakan. Tetapi seperti saya bilang, kalau memang anda berkecimpung di e-budgeting, anda pasti tahu apa itu primary key, apa efeknya, dan apa implikasinya kalau di APBD DPRD tidak ada primary key. Tetapi itu kalau anda benar benar seperti yang anda bilang. Tanpa membawa polisi atau siapapun, dari data yang ada, begitu anda melihat item tanpa primary key, seharusnya anda tahu siapa yang benar, siapa yang salah dalam sekejap. Tetapi kalau itu anda benar benar seperti yang anda klaim.

      Selamat belajar lagi. Magi signing out.

    • Saya copas aja komentarku sebelumnya buat komen Anda yg semakin ngaco ini.

      Komentar Anda ngaco dengan menyebut “APBD versi DPRD”. Saya maklumi krn itu istilah yg sering digunakan media untuk mengaburkan substansi. Padahal yg menyusun APBD adalah pemerintah daerah, sedangkan DPRD hanya mengawasi proses penyusunannya, kemudian bersama-sama kepala daerah melakukan pembahasan dan persetujuan. Setelah disetujui, dan disahkan Mendagri, baru kemudian menjadi wewenang pemerintah daerah mengentri ke sistem e-budgeting. Jadi sebenarnya gak ada itu yg namanya “APBD versi DPRD”; yg ada adalah [1] “APBD yg telah disetujui bersama antara DPRD & Pemda” dan [2] “APBD versi Ahok, yg bukan persetujuan bersama”. Media menggampangkan dg menyebut no.1 adalah “APBD versi DPRD”, no.2 APBD versi Ahok.

  9. Andik Taufiq says:

    Matur nuwun Mas pembahasannya. Saya semakin merasa kerdil kalau tahu semakin dalam polemik-polemik yang terjadi di negeri ini. Seakan kapasitas saya untuk turut andil dalam kehidupan bernegara dan berbangsa semakin mengecil. Sementara fakta-fakta yang beredar menjadi semakin bias seiring dengan giringan media-media mainstream. Astaghfirullaah… semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita dari fitnah-fitnah yang terjadi ya Mas. 🙂

    • Adanya temuan-temuan hari ini atas hasil penyidikan kepolisian menjadi semakin membuka tabir kebohongan-kebohongan. Insya Allah, nanti malam saya lanjutkan tulisan episode perseteruan ini.
      Semoga Allah melindungi kita dan keluarga kita dari segala bentuk fitnah. Aamiin.

  10. anotherorion says:

    keburu ketutup #savehajilulung

    • Betul, di sosmed yang rame malah soal Haji Lulung. Hal-hal yang setiap hari dialami rakyat Jakarta malah tidak dikritik.

      Bus Zhong Thong terbakar dan tidak ada yang bisa memberikan rasa aman. Padahal angkutan publik sangat vital di ibukota negara.
      Apalagi soal Giant Sea Wall. Ini proyek raksasa sebesar 500T, .. sepi pemberitaan, ketutup kisruh karena mulut besarnya Ahok.

      “Dari ITB muncul suara, Giant Sea Wall bukan jalan keluar mengatasi banjir dan penurunan tanah di Jakarta. Pernyataan itu dilontarkan oleh Muslim Muin PhD., ahli kelautan ITB dan dimuat di situs ITB.ac.id. Dalam hitungan Muslim, Giant Sea Wall justru memperparah banjir di Ibukota, mempercepat pendangkalan sungai, merusak lingkungan laut dan mengancam perikanan lokal, selain menimbulkan masalah sosial.”

      https://rusdimathari.wordpress.com/2015/03/10/ahok-monyet-dan-reklamasi-teluk-jakarta/

  11. ramzi says:

    Lebih baik melanggar aturan demi kebaikan drpd korupsi menyusahkan rakyat bikin gendut mereka duank tinggal lw mw pilih yg mana,,,,???

    • Ini negara hukum, bro!
      Pakailah cara-cara konstitusional untuk membongkar praktek korupsi. Bukan teriak sana-sini, tuding sana-sini, minim bukti, tapi malah bangun opini-opini yang menyesatkan, padahal malingnya ada di rumahnya sendiri.

  12. Dio says:

    Menyimak penjelasan mas Iwan tsb diatas saya baru ngeh bahwa ada maling teriak maling. Memang dari awal saya sudah merasa aneh dgn gubernur yg baru ini, pelantikannya saja di istana berarti ada yg tidk baku. Istana kebanjiran cari kambing hitam PLN yang disalahkan, dgn berusaha mengopini publik, tidak lama berselang ngacam mau mecati pegawai PAM-Jaya. Luar biasa. Sayang masyarakat jakarta ini kalau sdh dengar kata berantas “korupsi” maka akan dibela habis-habisan tanpa harus mengerti latar belakang yang sebenarnya, terima kasih mas Iwan.

    • Sama-sama ya, mas Dio.

      Kita patut mengapresiasi dan mendukung langkah sejumlah anggota DPRD DKI untuk menyelenggarakan Hak Angket APBD DKI. Sebab, penggunaan hak angket bisa membongkar otak & jaringan para pembegal APBD.

      Sayangnya belakangan ini ada elite beberapa parpol berupaya menggagalkan hak angket itu dgn meminta anggotanya di DPRD DKI menarik dukungan. Padahal gagalnya hak angket bisa dipastikan bakal meloloskan para pembegal anggaran dari jerat hukum, atau paling tidak, dari sorotan publik.

      Hak angket Bank Century yg merugikan keuangan negara sekitar Rp 6,7 triliun, yg digelar DPR-RI pada 2009, berhasil menemukan otak di balik skandal rekayasa bailout tsb. Meskipun sampai detik ini nama2 spt Boediono, Sri Mulyani, Darmin Nasution, dan lainnya lolos dari jerat hukum.

      Mengingat pentingnya digelar hak angket APBD oleh DPRD DKI, menjadi sulit dipahami apa yg menyebabkan elite parpol spt Nasdem, PAN dan PKB memerintahkan anggotanya menarik diri.

      Ada dua kemungkinan elite parpol memerintahkan anggotanya keluar dari barisan pendukung hak angket.

      Pertama, para elite parpol tidak memahami Konstitusi, UU dan politik secara umum. Sebab, hak angket itu 100% haknya anggota legislatif yg tidak bisa dipisahkan atau diambil alih oleh pihak manapun. Maka melarang atau menghalang-halangi anggota legislatif menggunakan haknya adalah perbuatan melawan hukum, atau lebih luasnya, menentang Konstitusi.

      Kedua, para elite parpol menjadi bagian atau bersekongkol dgn para pembegal anggaran yg pasti akan sangat terganggu dgn hak angket.

  13. Izin share ya, Mas. Artikel ini sangat urgent sifatnya, supaya masyarakat tidak tumpul pemahamannya terhadap permasalahan yang dialami bangsanya sendiri.

    Tidak ada guna jika sibuk berlucu-lucuan di socmed dan malah jadi trend, tapi negara ini terus jatuh kepada jurang kebinasaan.

    Mudah-mudahan tidak demikian. Aamiin.

  14. Reblogged this on and commented:
    Kayak gini harus di share biar semua orang tau dan nggak terjebak dengan opini media.

  15. isnadiyah says:

    Sy tdk terlalu paham ttg hal ini, kisruh ahok dan anggota DPR yg sy liat d berita pun msh buat sy bingung..siapa benar dn siapa yg salah. Katanya ahok tdk setuju dgn anggaran yg d ajukan DPR krn terlalu besar dan g masuk akal.Tp, stelah membaca artikel pa’ iwan yg sy tangkap sperti ini, koreksi klo sy salah ya pa’..
    Ahok sdh melangkahi DPRD dgn langsung mengajukan draft APBD tanpa persetujuan DPRD, itu sdh salah. trus dana siluman yg d permasalahkan ahok katanya ad d anggaran 2015, tnyata sdh anggaran 2014. Berarti ahok berusaha menutupi kesalahan d masa lalu dgn dgn mencari2 kesalahan d tempat lain dong, trus pertanyaanx knapa ahok mengajukan draft APBD tdk persetujuan DPRD, ap sgitu tdk percayanya dengan DPRD?

    • Dugaan saya seperti itu, mbak Isnadiyah, Ahok berusaha menutupi kesalahan di masa lalu dengan mencari-cari kesalahan di tempat lain. Ahok sibuk bikin opini lewat jaringan media yg pro Ahok bahwa DPRD adalah bajingan, sarang pembegal APBD, padahal secara hukum belum bisa dibuktikan. Sayangnya publik yg keracunan media sudah kadung menghakimi lembaga DPRD DKI.
      Lebih jelasnya silakan simak komentar saya untuk mas Sofyan Choirudin di bawah ini.
      Saya pun telah mention ke Ahok via twitter menunjukkan kesalahan anak buahnya.

      “knapa ahok mengajukan draft APBD tdk persetujuan DPRD?”
      Untuk itulah perlu adanya Hak Angket untuk menyelidiki hal ini, agar publik spt kita ini dan media-media tidak berspekulasi dg alasan Ahok, dan masalah dana siluman bisa dibongkar seterang-terangnya.

      Ini juga penting untuk kita ketahui bersama:
      [RMOL] Sembilan Substansi Korupsi APBD DKI

    • isnadiyah says:

      Propaganda yg dibuat pak ahok sepertinya berhasil, gerakan #saveahok makin meluas aja. Iyya,kadang suka sebel deh pak liat media..sdh kadang g netral, berita jg sering menjurus k fitnah.

  16. mau coba berpendapat…… mungkin benar ahok salah karna menganggar bahwa dia mengirim draf bukan draf asli yang di setujui bersama oleh anggota dprd… tapi kita juga harus berpikir dengan cara itu kita mengetahui adanya anggaran yang mencurigakan,, yang dikatakan sampai 12t… dan intinya ahok menyelamatkan uang negara dengan cara yang salah ,, oke dia bilang dengan e,budgetting… setidaknya membuka kan mata kita bahwa ada indikasi kecurangan,,,,,,,,,,, apa harus di korupsikan dulu baru di dibuka diselidiki,,, ??? yang masalah ups……. tahun 2014 memang sudah ada ups,, karena itu dianggarkan pada tahun sebelumnya,, kenapa itu belum dilaporkan ?? ya karna belum kelihatan manfaat dan kerugian dari ups tersebut,, dan itu bisa di evaluasi,,, dan pada anggaran yang di permasalhkan sekarang itu bukan kah ahok melarang skpd untuk menganggarkan tntang ups?? karna berkaca pada tahun lalu itu kurang bermanfaat?? tapi kenapa pada anggaran tahun ini keluar dan lebih besar dari pada harganya…??? ini hanya pendapat saya,, dan kita lihat saja di akhir cerita

    • Setuju, Bung Sofyan Choirudin. Saya mendukung upaya penyelamatan uang negara dari para begal APBD, dengan cara penyelamatan yang benar. Hak Angket itulah jalan penyelidikan bersama secara konstitusi. Mereka (Ahok & DPRD) bisa bekerja sama membongkar & mengungkap siapa dalang dibalik begal APBD ini.

      Jurnal yang saya tulis di atas adalah mencoba mengkritisi segala bentuk abuse of power di negeri ini. Ini sangat berbahaya bagi negeri ini. Yang saya tidak setuju dengan tindakan Ahok adalah langsung menuding bahwa penjahatnya adalah DPRD tanpa didasari fakta atau data yang jelas dan jernih. Padahal:
      UPS itu yang bikin e-Katalog-nya pemerintahan daerah. Yang belanja pemerintahan daerah. Yang ngadain lelang pemerintahan daerah. Yang survey barang pemerintahan daerah. Sedangkan DPRD perannya hanya mengawasi jalannya proses pengadaan UPS tersebut, itupun bila ada laporan dari masyarakat bila ada penyimpangan. Sebab sangat sulit bagi DPRD mengontrol semua anggaran (ada puluhan ribu item).

      Faktanya masyarakat telah melaporkan hal ini ke pihak kepolisian, dan kemudian pihak kepolisian menindaklanjutinya dengan menyelidiki ini sejak Januari 2015, anehnya Ahok baru lapor belakangan ini, dan pura2 gak tahu kalo pelakunya adalah anggotanya sendiri.
      http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/03/05/ahok-tak-tahu-alex-usman-diperiksa-polda-terkait-korupsi-ups

      Fakta lainnya yang mengusulkan UPS di Jakarta Pusat pada APBD DKI 2014 adalah anak buahnya sendiri: http://www.tribunnews.com/metropolitan/2015/03/04/pengakuan-pejabat-yang-usulkan-pembelian-ups-di-jakarta-pusat

      Lantas, mengapa Ahok gampang banget memfitnah bahwa lembaga DPRD DKI adalah bajingan semua?
      Maka wajar bila kemudian DPRD mempolisikan Ahok karena fitnah tersebut sudah menyangkut harga diri.

      Hak Angket itu cara konstitusi untuk membongkar siapa maling sebenarnya, bukan dg cara cowboy-nya Ahok yg maen tuding sana-sini, marah sana-sini sok bersih dan jagoan, tapi minim bukti. Cuma di Zamrud Khatulistiwa aja sering ngamuk ditafsirkan sbg tanda jujur. Umumnya, sering ngamuk tanda ada yg disembunyikan.

  17. cley says:

    semua sah2 saja punya pendapat masing-masing. Jonru aja juga bisa memberikan penjelasan panjang lebar yang sepertinya memang taat aturan, bahkan siapapun bisa. Siapa menjungkirkan nalar siapa, Wallahu A’lam Bishawab

  18. keke says:

    – Mediasi antara Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah berlangsung ricuh. Wakil Ketua DPRD DKI Abraham ‘Lulung’ Lunggana menyebut dalam rapat tersebut Ahok sempat marah dan ngamuk. Walhasil suasana mediasi pun berlangsung panas, dan akhirnya deadlock.

    Mediasi yang dilakukan di Ruang Sasana Bhakti Gedung Kemendagri, Jl Medan Merdeka Utara, Jakarta Pusat, itu pun berakhir tanpa hasil. Ahok dan jajarannya meninggalkan ruang rapat dari pintu samping. Pintu samping dipilih atas arahan staf Kemendagri.

    Ahok tak mau menanggapi ‘tuduhan’ Lulung tersebut. Mantan anggota DPR Komisi II itu memilih berjanji akan membagikan video jalannya mediasi agar masyarakat bisa melihat sendiri.

    “Gini-gini,. kalian kami bagikan video suasana rapat di sana,” kata Ahok kepada wartawan setelah tiba di Balai Kota Jakarta, Jl Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Kamis (5/3/2015).

    Ahok sedikit menceritakan suasana panasnya rapat. Sebenarnya rapat mediasi sudah akan ditutup. Namun sebelum ditutup, Lulung minta waktu bicara.

    “Sebelum itu (ditutup), Lulung ngomong Pak Gubernur enggak adil, diskriminasi, kami setuju e-budgeting, tapi kenapa hanya menyuruh (memasukkan APBD) versi gubernur, versi saya enggak dimasukin,” kata Ahok.

    Mendapat pertanyaan dari Lulung, Ahok pun menjawab bahwa satuan kerja perangkat daerah (SKPD) tidak boleh memasukkan anggaran yang belum disepakati bersama DPRD.

    “Makanya saya bilang salah Haji Lulung, karena saya memang perintahkan SKPD nggak boleh memasukkan yang bukan pembahasan SKPD dan DPRD,” kata Ahok.

    Oopss… ketauann…😃😅😆

  19. Felted says:

    Gue gak peduli siapa salah karena gak ngerti Aturan politik dan flownya tapi gue ngerti IT… UPS merk CINA SAMPE MILYARAN ITU GOBLOK!! MANA ADA HARGA SEGITU?????? Orang buta 7 turunan juga TAU DPRD NILEPPP! Susah sih kalo anak haram… Makan dari duit haram ya jadinya gini belain yang haram haram

    • Nih baca dulu, tong!
      [TribunNews] Ahok Tak Tahu Alex Usman Diperiksa Polda Terkait Korupsi

      Polisi sudah menyelidiki ini sejak Januari 2015, anehnya Ahok baru lapor belakangan, dan pura2 gak tahu kalo pelakunya adalah anggotanya sendiri.

      Hak Angket itu cara konstitusi untuk membongkar siapa maling sebenarnya, bukan dg cara cowboy-nya Ahok yg maen tuding sana-sini, marah sana-sini sok bersih dan jagoan, tapi minim bukti. Cuma di Zamrud Khatulistiwa aja sering ngamuk ditafsirkan sbg tanda jujur. Umumnya, sering ngamuk tanda ada yg disembunyikan.

  20. keke says:

    Sepanjang sejarah, pejuang hak2 rakyat dan keadilan selalu dibenturkan dengan apa yg disebut aturan, hukum dan undang2 yang berlaku pada zaman itu. Karena apa yg disebut undang2 mayoritas hanya mengakomodasi syahwat para penguasa.. oleh sebab itu mereka yg tidak mau menggadaikan hati nurani lebih memilih utk melawan sekalipun resikonya adalah mempertaruhkan hidup bahkan nyawanya sendiri. sekedar dicap pemberontak, keras kepala, tidak sopan dsb itu masih blom apa2. Ada yang bahkan harus masuk penjara bertahun2 hingga yg harus kehilangan nyawa.. para penguasa mungkin akan menang diatas kertas, namun tidak dihati rakyat…

    • mbak Keke ini benar-benar korban opini sesat media pelacur.
      Aturan hukum mana yang bermasalah saat ini pada kasus ini?
      Coba tunjukkan pada saya ya.

      Sudah berapa banyak politisi yang awalnya teriak anti korupsi & declare dirinya bersih, yang kemudian berakhir dengan rompi KPK?
      Ini bukan soal tidak ada lagi politisi yang benar-benar bersih. Tapi ini soal masyarakat yang mendukung seorang tokoh dengan membabi buta tanpa belajar dari realita.
      Simak jawaban saya pada komentator2 lainnya, maka Anda akan menemukan siapa malingnya.

  21. Panjang-panjang baca ternyata ini cuma alibi pro DPRD demi tegaknya SOPAN & SANTUN. Tapi yg ini sangat terstruktur, Haji Lulung pasti bangga!

  22. kasamago says:

    Mantab !!!

    #SaveDKIJakarta

    • Josep Hayon says:

      Yg perlu diketahui secara tepat, mana draft rapbd dki yg telah dirapatkan bersama dan disetujui bersama; Apakah draft tanpa 12,1 triliun atau draft dengan 12,1 triliun utk anggaran UPS dll yg tidak diusulkan oleh Pemda dki. Jawab itu dulu baru ikuti proses selanjutnya.

  23. polisis says:

    hmm masih banyak yg kurang paham:
    – e budgeting itu WAJIB dan harus DIPAKSAKAN, waktu 2013-14 pas jokowi menjabat, juga terjadi hal seperti ini, hal apa?
    hasil rancangan apbd setelah rapat di dprd, tiba2 berubah setelah balik dari kemendagri.
    PASTI! tapi masih ditoleransi sama jokowi. ini juga bahasa politik jokowi.
    tapi waktu eksekusi apbd, tidak akan dieksekusi oleh SKPD.. yang dieksekusi hanya anggaran hasil e-budgeting.
    makanya ada penyerapan anggaran yg rendah dari pemprov, dan ini dijadikan bahan interpelasi di DPRD. (licik sekali kan??)

    – nah sekarang BTP jadi gubernur, TIDAK ADA TOLERANSI lagi bagi yg suka ngubah2 anggaran.

    – jadi mau langgar UU 32 thn 2004 atau langgar UU tentang pemberantasan tindak pidana korupsi (www.kpk.go.id/id/tentang-kpk/undang-undang-pendukung)??

    • Buktikan dulu dong (dg cara-cara yg konstitusional) siapa yg memainkan anggaran, jangan asal maen tuding orang lain tanpa landasan yang kuat.

      Keluarnya Hak Angket itu adalah jalan konstitusional. Upaya penyelidikan bersama.

      Baiklah, tanggl 9/3/2015 rencananya DPRD DKI akan membawa kasus ini kepolisan, melaporkan Ahok atas pelanggaran etika, pencemaran nama baik, dan fitnah.

    • polisis says:

      @Iwan Y.
      BTP sudah lapor ke KPK dan publik, tinggal tunggu proses hukum oleh KPK. tapi KPK kan sudah dilemahkan #eehhhh

      hak angket juga boleh disiarkan secara langsung di TV, biar semua jelas, transparan, dan terang benderang… kan wakil rakyat, masa rakyat gak boleh tahu wakil rakyat lagi ngapain???

  24. Aku mengikuti berita ini sih. baru kali ini agak tertarik sama berita politik gini, tapi, masih kurang tau, mana yang bener dan mana yang salah :’

    • Melanggar konstitusi itu sudah ranah serius. Sebab sekali konstitusi dilabrak oleh penguasa & didukung oleh opini massa; maka dimasa depan akan terjadi Abuse of Power yg luar biasa.
      Kali ini soal RAPBD, besok-besok konstitusi apalagi yang akan dilanggar?
      Penguasa spt itu gak akan kuatir karena media & pengamat siap jadi bumpernya.

  25. keke says:

    Jadi ingat kisah robin hood… bagaimanapun juga, i love robin hood.. 😊😀

    • Robin Hood tidak pernah membiarkan kejahatan yg sudah lama berlangsung di organisasinya.
      Robin Hood tidak pernah menuding orang lain (di luar organisasinya) sbg pelaku kejahatan tersebut.

      [Sindonews, 21/4/2014] Ahok Nilai Mark Up di Disdik Wajar
      http://metro.sindonews.com/read/856079/31/ahok-nilai-mark-up-di-disdik-wajar-1398063698

      Kalo Ahok serius anti korupsi dan anggaran UPS Rp 330 M itu ex-Kadisdik Larso Marbun akui kecolongan, apa yg sudah dia lakukan?
      Yang kecolongan Rp 330 M aja malah diangkat jadi inspektorat. Di situ saya gagal paham. Jelas-jelas itu pengakuan kecolongan kok.
      Yang udah jelas. Harusnya mudah diungkap sejak dulu. Gak perlu alasan nunggu ganti Presiden. KPK nya masih sama. Malah galakan yang dulu

    • polisis says:

      @keke:
      betul, walaupun memang robin hood caranya melanggar aturan(dengan kekerasan bahkan membunuh), tapi utk jaman sekarang butuh cara yg lebih elegan dan anggun…

      @Iwan Y.
      memang ada markup, tapi tidak akan dieksekusi oleh SKPD, jadi anggaran tsb didiamkan saja…
      robin hood tidak pernah menuding orang lain??? yang bener? bukannya dia menuduh semua orang super kaya dan korup pada masa itu???

  26. Dokumen palsu yang dipakai Ahok dalam laporannya ke Kemendagri dan KPK, berujung upaya DPRD mempolisikan Ahok.

    [Rappler, 2/3/2014] DPRD akan laporkan Ahok ke polisi dan KPK

    Rencananya Ahok akan dilaporkan Senin, 9 Maret. Pelaporan ini terkait banyak hal seperti dugaan pelanggaran etika, pencemaran nama baik DPRD, dan fitnah karena Ahok menyebutkan DPRD melakukan penipuan dan perampokan terkait RAPBD DKI 2015.

    • polisis says:

      wakakak. itu bukan dokumen palsu..
      itu dokumen hasil pembahasan e-budgeting.

      semua sudah sepakat di pembahasan di DPRD, eh kok tiba2 berubah… siapa yg ngerubah??? setan? jin?

      terus bagaimana dengan SMKN yang menerima UPS tapi gak minta???
      lalu perusahaan pemenang tender yg gak jelas???
      itu udah penyakit mendarah daging..
      mau diberantas gak???

    • Ini komentar terakhir dari gue untuk orang asbun spt loe.

      Pelajarilah proses e-Budgeting, siapa yg input?, siapa yg verifikasi? siapa yg menyetujui?.
      Pelajarilah proses tender. Siapa yg mengadakan tender UPS?
      Dari ini semua loe akan paham siapa yang Maling Teriak Maling.

      Sekali komentar masih asbun, gue bisa kakusin loe.

  27. azfiamandiri says:

    Aduhh, kelas pak Iwan banget nge-clear masalah kaya gini, mah.. jadi malu, udah berapa kali posting di fb tentang berita yang ‘ngejagoin’ Ahok.. 😦

    • Berita-berita yg ‘ngejagoin’ Ahok .. ya memang media adalah alat perangnya Ahok yg dulu dikomandoi Jasmev dan kini berkembang variannya.

      Dalam strategi Sun Tzu; ada istilah “memilih medan pertempuran”. Ini yg sedang terjadi dalam perseteruan Ahok & DPRD.
      DPRD membawa masalah ini pada intinya: pelanggaran konstitusi oleh Ahok. Sanksinya tentu serius, karena ini bentuk anarkisme penguasa.
      Ahok mencoba keluar dari jepitan konstitusi itu dgn membawa isu “Anggaran Siluman” & banyak berkoar di media; medan yang dikuasainya.

      Kalau mau jujur, “Anggaran Siluman” itu sebenarnya spt menepuk air didulang keciprat muka sendiri. Tapi Ahok memilih berperang dalam medan yg dikuasainya: [1] opini media; [2] LSM Anti Korupsi yg memihak padanya; [3] Pengamat dari kedua jaringan itu.

      Mana medan yg benar2 akan menjadi palagan? Disitulah kemenangan akan ditentukan.
      Bisa jadi Ahok jatuh karena konstitusi, tapi masyarakat menengah yg sedang dididik menjadi anarki oleh media & ahli ini akan bersuara.

      Akan ada baiknya, DPRD membersihkan diri dari tudingan “Anggaran Siluman”, sehingga bisa bertarung gagah dimedan manapun yg Ahok mau.

      Sementara Ahok sudah babak belur di medan konstitusi akibat RAPBD bodongnya. Tak mungkin dia bisa menang di medan ini.
      Dan membersihkan diri dari “Anggaran Siluman” bagi DPRD itu sebenarnya mudah. Jadi sulit karena media yg mendukung Ahok.

      Kasus UPS 6M pada APBD 2014 misalnya, itu tudingan seriusnya justru ke Ahok & jajaran Pemprov DKI sendiri. Mau hajar DPRD lewat isu ini akan sangat absurd, karena DPRD yg meloloskan APBD 2014 sudah bubar pasca Pileg kemarin.

      Jadi UPS yg dikirim ke sekolah2, plus festivalisasi perusahaan2 bodong pemenang tender; itu membuka aib Pemprov DKI sendiri. Dan -sebagaimana kasus Udar Priastono (mantan Kadishub DKI) yg kena kasus mark up Transjakarta- yg bakal kena ya PNS DKI, bukan DPRD.

      Ini akhirnya adalah pertarungan Konstitusi vs Opini Media.

      Pemprov DKI jelas tidak bisa mengelak punya andil dalam proyek2 siluman itu, yg harus tanggungjawab ya Gubernurnya. Kok mau2nya tandatangan? Pembiaran? Itu sudah kena delik korupsi lho.
      Ahok mengaku sendiri kalo sudah tahu sejak 2012, kok didiamkan? Silakan baca KUHP Pasal 164 sanksi kalo mendiamkan.

      Jadi laporan Ahok ke KPK, justru akan berdampak serius pada dirinya & Gubernur sebelumnya yg membiarkan dana2 siluman itu ada. Katanya dia transparan & blak2an?
      Lalu orang2 mengimani bahwa Ahok bersih dari Korupsi?
      Itu musti dibuktikan dg bagaimana pengelolaan dana2 CSR oleh Ahok Center. Bila ada penyimpangan itu sudah bisa dibilang Abuse of Power.

  28. Catatan Sanguinis Koleris says:

    Reblogged this on Niken Kusuma Wardani's Blog.

    • Terimakasih telah membagikan.

      Setelah sihir media berhasil mendudukan seorang presiden, kini media tersebut kembali berusaha memulainya lagi dengan orang yg berbeda.

      Maka mari gali informasi yang benar dan sehat.

    • Catatan Sanguinis Koleris says:

      iya pak

  29. pra says:

    minimal ahok sudah berhasil mencegah korupsi bro

    • Dengan cara inkonstitusional gitu?
      Ya, jangan menelantarkan APBD DKI 2015 dong, padahal Ahok sudah menyetujuinya dalam pembahasan final-nya. [Kompas].
      Fokuskan saja membongkar penjahat anggaran dalam periode APBD DKI 2012 – 2014.

    • polisis says:

      @Iwan Y.
      jadi yang konstitusional itu apa? korupsi?
      BAGUS!!!!

      yang disetujui yg belum dirubah oleh DPRD.
      waktu balik dr mendagri tiba2 berubah.
      siapa yg ngerubah??? untung BTP gak nuduh mendagri…

    • Anda gak paham Hak Angket?
      Hak Angket itu jalan konstitusi, bro. Mau maen cara cowboy? Bisa rusak negeri ini.

      Percuma membaca komentar Anda disini, … hanya mengumbar fitnah, tanpa landasan yang kuat.
      Sorry, bro, saya gak melayani komentar yang hanya opini sesat, tanpa bukti valid.

  30. [Tempo, 2/3/15] Laporan Dana Siluman, Ahok Kena Senjata Makan Tuan

    Langkah Ahok yang baru membeberkan adanya pengadaan UPS pada masyarakat kurang strategis dalam pemberantasan korupsi. Penyebabnya, Ahok terlambat merespon kejanggalan dalam penganggaran tersebut. Ahok juga akan dikejar oleh penyidik komisi antirasuah jika pernyataannya didalami oleh KPK.

    [JPNN, 3/3/2015] Mantan Wagub DKI Anggap Ahok Gali Kuburan Sendiri

    Kisruh anggaran terjadi sebagai akibat belum ada kesepahaman dalam penggunaan sistem e-Budgeting. e-Budgeting merupakan pilihan sistem untuk memformat anggaran atau keuangan daerah. Yakni memiliki tujuan keamanan, mempercepat akses, mudah diakses dan dibaca oleh siapa saja. Bahkan tak bisa dikutak-kutik oleh sembarang orang lantaran terkunci. Hanya petugas yang mengetahui kunci saja yang bisa membuka dan mengubah isi Rancangan APBD.

    Jurus Ahok menyikapi hak angket dewan dengan melaporkan APBD 2014, bisa disebut menggali kubur untuk dirinya dan yang terkait, sebab berdasarkan UU No 32/2004 pasal 27, gubernur dan wagub memiliki kewajiban yang sama dalam melaksanakan dan mempertanggunjawabkan pengelolaan keuangan daerah. Perda APBD 2014 adalah perintah Gubernur Jokowi kepada satuan bawahannya, untuk melaksanakan program pembangunan di Jakarta.

    Apabila sejak awal diketahui ada program yang mencurigakan, tentunya gubernur tidak boleh tanda tangan. Sebab dengan tanda tangan berarti menyetujui. Jika dalam APBD 2014 diketemukan ada kerugian negara pada pos-pos tertentu, maka yang harus bertanggung jawab adalah gubernur dan wakil gubernur pada waktu itu.

  31. Dyah Sujiati says:

    Ahok ini mau ditampilkan macam dewa penyelamat atau apa ya
    Sebelumnya dia dengan mulut besarnya (tapi oleh media ditampilkan bak orang tegas) menyebut DPRD sebagai sarang penyamun.
    Lantas kini dengan arogannya sok nuduh2 DPRD dengan dana siluman padahal yang 2014 dia kagak berani lapor. Hiyaaa?

    Dan yang sangat disesalkan adalah fanboy-nya yang kelewat pekok. Haduh.. Kalau dikasih tau kayak gini, keknya mereka nggak bakal mau mudeng. Karena hati dan pikirannya udah tertutup fanatisme buta pada si NyAhok. Na’udzubillah!

    Terakhir, yang cerdas pasti tau deh. Ahok nih dipersiapkan untuk 2019. Pencitraan mulai sekarang. Waspada!
    Yuk cerdas!

    • Aryn Lestari says:

      Ntr ahok mau muallaf agar kejadian2 buruknya bs dimaafkan oleh sebagian umat islam wkwkw

    • Dyah Sujiati says:

      Modus banget berarti?

    • polisis says:

      jadi menurut anda, DPRD itu sarang apa?
      sarang burung?

      ya terserah kalo gak mau dibelain duit anda, buat belanja barang2 gak jelas yg gak sesuai kebutuhan…

      udah tau kan? kalo pembahsan anggaran, pasti ada “kerjasama” eksekutif dan legislatif buat begal APBD.

      sekarang eksekutif gak mau diajak kayak gitu.. jadi salah banget ya kalo gak mau diajak kayak gitu????

      yg bener, “udahlah, ayo bareng2 kita dapet komisi 10-15% dr APBD, bagi2 lah, yg penting semua senang… horeeee~~~~”

    • Dyah Sujiati says:

      Apakah Anda sudah membaca tulisan ini dengan seksama?
      Apakah anda benar-benar paham kronologisnya?
      Ayo Bro cerdas Bro 😉
      Kalau nggak bisa buka hati, ayo buka otak untuk paham masalah sebenarnya. Biar nggak asbun.

    • polisis says:

      jadi intinya apa?
      BTP melanggar UU 32 thn 2004???

      terus yg melanggar UU pemberantasan tindak pidana korupsi?? bagimana? bebas?

      2014 tidak dilaporkan karena masih wagub/plt gub.
      jokowi sebagai gubernur masih punya toleransi utk anggaran siluman, itupun sebagai bahasa politik, biar gak dimacem2in kayak gini.
      tapi, anggaran tsb tidak dilaksanakan, makanya ada berita “serapan APBD DKI rendah”, karena banyak anggaran silumannya…

      sekarang BTP gak ada partai, jadi gak punya bahasa politik.
      tidak ada toleransi lagi bagi yg suka gonta-ganti APBD.

    • Dyah Sujiati says:

      Mbulet ah
      Makin asbun deh nih anonim

    • Pelanggaran yg dilakukan Ahok adalah mengajukan Rancangan APBD ke Kemendagri yg bukan hasil pembahasan bersama DPRD DKI. Ini istilahnya “contempt of parliament”.
      Ada sejumlah 11 peraturan perundang-undangan yang dilanggar Ahok, meliputi:
      1|. UU 28/1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
      2|. UU 17/2003 tentang Keuangan Negara;
      3|. UU 23/2014 tentang Pemerintahan Daerah;
      4|. UU 17/2014 tentang MPR/DPR/DPD/DPRD.
      5|. PP 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
      6|. PP 79/2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
      7|. PP 16/2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD tentang Tata Tertib DPRD;
      8|. Permendagri 13/2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
      9| Permendagri 37/2014 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2015;
      10|. Permenkeu 46/PMK.02/2006 tentang Tata Cara Penyampaian Informasi Keuangan Daerah;
      11|. Peraturan DPRD DKI Jakarta Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Tertib DPRD DKI Jakarta.

  32. Ahmad says:

    Nalar saya juga ikutan terjungkir balik kayanya, Mas Iwan 🙂

Mari Berdiskusi dan Berbagi Inspirasi. Terimakasih.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Let me share my passion
My passion is to pursue and share the knowledge of how we work better with our strengthen.
The passion is so strong it can do so much wonder for Indonesia.

Fight For Freedom!
Iwan Yuliyanto

Kantor Berita Umat