Home » Film Pendek » Film CASUS BELLI dan Pemicu Krisis di Indonesia

Film CASUS BELLI dan Pemicu Krisis di Indonesia

Blog Stats

  • 1,994,625

PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Lisensi Creative Commons

Adab Merujuk:
Boleh menyebarluaskan isi blog ini dengan menyebutkan alamat sumber, dan tidak mengubah makna isi serta tidak untuk tujuan komersial kecuali dengan seizin penulis.
=====
Plagiarisme adalah penyakit yang menggerogoti kehidupan intelektual kita bersama.

Follow me on Twitter

Bila Anda merasa blog ini bermanfaat, silakan masukkan alamat email Anda untuk selalu mendapat artikel terbaru yang dikirim melalui email.

Join 5,853 other followers

Bismillah …

Ada film pendek dari Yunani yang bagus dalam menggambarkan Casus Belli (insiden yang memicu peperangan atau kekacauan), berjudul: CASUS BELLI, karya Yorgos Zois. Film ini pertama kali diputar secara resmi pada “The 67th Venice Film Festival 2010” di Italia, dan telah memenangi berbagai penghargaan dalam festival film internasional. Info lengkapnya bisa disimak di: http://casusbellifilm.com/

Pesan yang disampaikan dalam film ini divisualisasikan secara unik sepanjang durasi 11 menit. Sinopsisnya sebagai berikut:

Banyak orang terlihat sedang menunggu di tujuh jenis antrian yang berbeda sesuai dengan kebutuhannya. Masing-masing orang berada dalam garis antrian untuk memenuhi kebutuhannya, seperti: belanja produk primer maupun sekunder, mengantri untuk hiburan, acara keagamaan, pagelaran seni, uang (ATM), dan lain-lain.

Orang pertama dari setiap antrian akan mengantri pada jenis antrian berikutnya (di lain waktu), terlihat posisi antriannya pada paling belakang. Kemudian orang pertama di jenis antrian berikutnya tersebut juga mengantri di jenis antrian yang berikutnya lagi, terlihat posisi antriannya pada paling belakang. Demikian seterusnya sehingga menciptakan garis manusia mengantri yang saaaangat panjang. Hingga suatu saat tiba pada barisan antrian untuk mendapatkan makanan. Ini jenis antrian untuk kelangsungan hidup pribadi. Saat persediaan makanan habis, maka mulailah kekacauan. Jika satu orang jatuh, kita semua jatuh. Yang pada akhirnya, … itu menjadi awal mulai robohnya satu persatu jenis antrian sebelumnya. Yang pada awal kondisinya damai dan tenang, kemudian semuanya roboh secara mundur.

Mari sejenak kita tonton bersama film ini.



Dalam film ini tersirat pesan bahwa keadaan lapar membuat orang menjadi mudah marah dan akan berdampak pada gangguan stabilitas nasional. Kelaparan adalah casus belli. Kemudian, mengapa seluruh barisan antrian sebelumnya mudah roboh? Inilah yang ingin saya bahas dalam jurnal ini dengan mengaca pada situasi krisis di Indonesia saat ini.

Mari kita lihat bagaimana kondisi di Indonesia saat ini di enam bulan pemerintahan Jokowi-JK. Di saat pemerintah masih belum mampu mengatasi pelemahan rupiah dan di saat itu pula diikuti dengan menaikkan harga BBM, lantas apa yang terjadi kemudian? Sudah bisa ditebak bahwa Efek Domino yang ditimbulkannya pun ikut mengantri, seperti:

  • Kenaikkan harga LPG, yang dibarengi dengan kelangkaan gas bersubsidi.
  • Kenaikan harga sembako, diikuti dengan kenaikan harga-harga kebutuhan lainnya.
  • Kenaikan tarif dasar listrik (TDL) yang mengikuti mekanisme pasar.
  • Kenaikan tarif kereta api ekonomi, angkot.
  • Biaya pendidikan yang semakin mahal

Kita perlu aware, bahwa Indonesia sudah masuk dalam zona darurat gizi [AntaraNews, 4/4/2015], artinya untuk memenuhi sekedar kebutuhan pokok saja, sebagian masyarakat kita merasakan susahnya luar biasa. Inilah casus belli. Dengan terancamnya daya beli masyarakat, yang terjadi kemudian adalah konflik sosial ekonomi merebak, angka kriminalitas akan semakin meningkat.

#IniSusahItuSusah[Meme ini saya dapat di twitter untuk tagar #IniSusahItuSusah | ISIS yang jauh di pelupuk mata dibesar-besarkan beritanya di Indonesia, sedangkan ISIS yang nyata didiamkan, tidak menjadi prioritas]

Seperti yang pernah saya sampaikan dalam jurnal sebelumnya di sini, pemerintah silakan mengurangi atau menghapus subsidi harga BBM, ASAL … pemerintah telah menuntaskan beberapa prasyarat penting, seperti:

  1. Membuat tata niaga sebaik mungkin yang mengedepankan good governance;
  2. Membuka biaya pokok produksi ke publik agar kenaikan dapat dihitung bersama-sama. Di negeri kita banyak pakar ekonomi;
  3. Menyiapkan jaring pengaman sosial dan program benefits, dan memastikan telah dinikmati manfaatnya oleh rakyat yang berhak mendapatkannya;
  4. Memberantas mafia migas yang selama ini menyandera produksi minyak nasional.

Apakah keempat hal tersebut sudah dilakukan sebelum pemerintah menaikkan harga BBM?
Pemerintah Jokowi BELUM menyelesaikan beberapa prasyarat itu. Sebagai Presiden, Jokowi seperti tidak hadir merasakan kesulitan rakyat tapi malah sebaliknya menghadirkan kesulitan bagi rakyat. Kenaikan harga BBM ini berakibat timbulnya berbagai gejolak yang cukup memprihatinkan di masyarakat, sebab masyarakat belum siap secara ekonomi.

Meskipun para pejabat pemerintahan, motivator, dan netizen menyampaikan hal positif tentang penghapusan subsidi saat ini, nyatanya efek domino-nya lebih terasa dan makin menggila. Inflasi merangkak naik, mencekik rakyat miskin. Segala alasan dan teori dari pemerintah akan sulit masuk di otak rakyat yang terancam daya belinya. Menurut teori hierarki kebutuhan Abraham Maslow, kebutuhan untuk survive adalah kebutuhan yang paling mendasar sifatnya.

panji koming[Komik Panji Koming | Klik untuk memperbesar]

Apakah para pembuat kebijakan ekonomi lupa potensi casus belli ini?
Lihatlah, terancamnya daya beli masyarakat dan tiada kepastian nasibnya membuat banyak orang di segala penjuru negeri ini mulai bersuara kencang.

Seperti dalam gambaran film pendek Casus Belli tadi, semua barisan antrian mudah roboh karena memang “berdirinya” tidak stabil. Coba cermati kondisi negeri kita sampai pada hari ini: instrumen pemerintahan mati suri, … eksekutif-legislatif saling serang, … parpol terpecah belah, … lembaga peradilan berkelahi hingga saling sandera, … tatanan hukum dan konstitusi amburadul. Kondisi ekonomi dan politik yang sengkarut dan tidak stabil saat ini mirip dengan situasi Krisis 1998.

Tak hanya itu, politik otoriter juga diterapkan sebagai bagian dari sistem kekuasaan, dengan munculnya berbagai kebijakan inkonstitusional yang cenderung bermazhab neo liberalisme, seperti kebijakan menyerahkan harga BBM mengikuti pasar, dan mengizinkan Freeport ekspor ditengah kisruh KPK vs Polri. Ini jelas melanggar UU Gas dan Minerba.

Politik otoriter lainnya adalah adanya pemblokiran situs-situs Islam yang dianggap radikal. Salah satu indikator radikal versi pemerintah adalah menjelek-jelekkan Jokowi [Republika, 31/3/2015]. Sungguh aneh memang, ketika pemerintah dinilai gagal menyejahterakan rakyat, lalu rakyat berinisiatif mengkritik demi perbaikan. Namun rakyat yang mengkritik diteror dengan alasan radikal. Ingat… kebijakan pemberantasan terorisme yang ngawur hanya akan memperkuat variabel kausalitas itu. Bak preman beranak preman.

Sekali lagi, film pendek ini adalah pengingat yang baik bagi pemerintah untuk segera evaluasi diri dan berbenah. Tidak ada artinya segala alasan penghapusan subsidi demi pembangunan infrastrukur, BILA kondisi ekonomi masyarakat Indonesia begitu timpang. Cepat atau lambat, tatanan itu akan runtuh, karena instabilitas politik dan ekonomi.

Pemerintah mestinya menyadari, bahwa hingga saat ini rakyat (termasuk yang dulu memilihnya) seolah tidak punya hak untuk menentukan arah dan tujuan negara. Namun, selalu dipertontonkan aksi-aksi drama perebutan kekuasaan yang tak kunjung usai, isu-isu terorisme yang letaknya jauh dari pelupuk mata, dan isu-isu lainnya guna menutupi prioritas bagi rakyat. Pemerintah disibukkan oleh keributan yang mereka ciptakan sendiri. Sampai kapan semua ini berakhir?

Adanya Surat Peringatan / Kartu Kuning dari BEM seluruh Indonesia dengan mengultimatum presiden sampai batas waktu 20 Mei 2015 janganlah dianggap hal yang sepele. [Simak liputan berbagai berita Ultimatum 20 Mei 2015]

Harapan saya, semoga negara segera hadir untuk rakyat, karena polemik politik kekuasaan telah menghilangkan prioritas negara dalam menyelenggarakan kekuasaannya. Negara tidak boleh gagal dalam memberikan prioritas dan kesejahteraan rakyat.

Allahu Akbar!

Salam hangat penuh semangat,
Iwan Yuliyanto
05.04.2015

Advertisements

7 Comments

  1. anotherorion says:

    tema pilm nya kena banget, sederhana tapi ngena, masalah perut bisa bikin kabeh runyam

    • Iyo, isih relevan karo iki:
      “Primum vivere, deinde philosophari”
      (Yang pertama, bereskan dulu urusan perut (hidup), baru berfilsafat)

      Ganti “berfilsafat” dengan “berteori”

  2. j4uharry says:

    Sederhana ya, Rakyat yg penting perut kenyang, kepala jadi dingin

  3. Susie Ncuss says:

    [RIP] good governance

  4. jampang says:

    harusnya memang kebutuhan primer itu yang didahulukan… perut kenyang… insya Allah yang lain tertiba teratur

  5. dani says:

    Amin Mas. Semoga ya negara bisa segera melakukannya.

Mari Berdiskusi dan Berbagi Inspirasi. Terimakasih.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Let me share my passion
My passion is to pursue and share the knowledge of how we work better with our strengthen.
The passion is so strong it can do so much wonder for Indonesia.

Fight For Freedom!
Iwan Yuliyanto

Kantor Berita Umat