Home » Selamatkan Anak Bangsa » Jerat Hukum Mucikari, Pelacur dan Pemakai Jasanya

Jerat Hukum Mucikari, Pelacur dan Pemakai Jasanya

Blog Stats

  • 1,975,340

PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Lisensi Creative Commons

Adab Merujuk:
Boleh menyebarluaskan isi blog ini dengan menyebutkan alamat sumber, dan tidak mengubah makna isi serta tidak untuk tujuan komersial kecuali dengan seizin penulis.
=====
Plagiarisme adalah penyakit yang menggerogoti kehidupan intelektual kita bersama.

Follow me on Twitter

Bila Anda merasa blog ini bermanfaat, silakan masukkan alamat email Anda untuk selalu mendapat artikel terbaru yang dikirim melalui email.

Join 5,848 other followers

Bismillah …

Seminggu ini sedang heboh-hebohnya berita seputar penangkapan mucikari dan pelacurnya (yang katanya artis berinisial AA) di sebuah hotel bintang lima. Saking hebohnya, berita-berita yang beredar di media soal kasus tersebut mampu menutupi kondisi melemahnya nilai rupiah saat ini terhadap dollar, yang tembus di atas Rp 13.200,-

Setelah penangkapan tersebut, tak lama kemudian AA dilepas. Sedangkan sang mucikari berinisial RA dijadikan sebagai tersangka. Dari keterangan RA terungkap banyak artis / model yang merangkap sebagai pelacur dengan tarif Rp 30-200 juta per short time. Kemudian tersebar info inisial artis-artis yang diduga juga sebagai pelacur beserta tarif dan bahkan nomor telponnya.

Sebelum mencuat berita tentang kasus tersebut, sebulan yang lalu juga ramai berita tentang banyaknya pelacur yang menjajakan dirinya secara online, yang terungkap setelah dipicu adanya kasus pembunuhan di Tebet, Jakarta.

Sebenarnya bagaimana sih aturan hukum tentang mucikari, pelacurnya dan pengguna jasanya ini?

Berdasarkan berita yang beredar, ada yang mengatakan bahwa yang dapat dihukum hanya mucikarinya, sedangkan pelacur dan pengguna jasanya tidak dapat dihukum. Apa benar begitu?

Setahun lebih yang lalu, saya pernah mengulas soal ini dalam jurnal: Dialog Ortu-Anak Tentang Video Mesum Anak SMP, di situ bicara soal pornografi di internet, juga dipaparkan tentang konsekuensi / jerat hukum mereka yang terlibat dalam kegiatan pornografi / pencabulan. Alhamdulillah, dalam laporan statistik blog, materi “Pendidikan Seks untuk Anak” yang dikemas dalam bentuk dialog tersebut hingga jurnal ini ditulis masih diantara The Best 10 Popular Posts. Semoga bermanfaat dan makin banyak yang paham soal hukum, sehingga menghindari hal-hal negatif terkait pencabulan.

Sore kemaren (12/5/2015), akun twitter @klinikhukum memberikan kultwit untuk menjawab pertanyaan apa benar pelacur dan pengguna jasanya tidak dapat dihukum, alias bisa lolos dari jeratan hukum?

Baiklah, di bawah ini saya rangkum rangkaian kultwit dari akun @klinikhukum yang disertai infografis, untuk memperjelas jurnal saya sebelumnya.

—–
Jerat Hukum Mucikari, PSK, dan Pengguna Jasanya
oleh @klinikhukum

Berikut kami akan #BikinMelekHukum tentang bagaimana hukum memandang prostitusi, mucikari, PSK dan penggunanya.

Mengenai mucikari yang menjajakan PSK kepada lelaki hidung belang, pengaturannya bisa dilihat di Pasal 506 KUHP. Menurut Pasal 506 KUHP, mucikari adalah makelar cabul yang membantu mencarikan langganan dan mendapat bagian dari hasil si pelacur. Berdasarkan Pasal 506 KUHP, hukuman bagi mucikari yang mengambil untung dari pelacuran perempuan adalah kurungan selama-lamanya 3 bulan.

Jika si mucikari juga menyediakan tempat prostitusi / rumah bordil, hukumannya menjadi lebih berat. Orang-orang yang mendirikan rumah prostitusi / rumah bordil, bisa dihukum berdasarkan Pasal 296 KUHP. Pasal 296 ini untuk memberantas orang-orang yang mengadakan rumah bordil atau tempat-tempat pelacuran. Orang yang mengadakan rumah bordil / pelacuran misalnya menyediakan rumah atau kamar-kamar kepada perempuan dan laki-laki untuk melacur. Berdasarkan Pasal 296 KUHP, hukuman untuk orang yang mngadakan rumah bordil adalah penjara selama-lamanya 1 tahun 4 bulan atau denda sebanyak-banyaknya 15 ribu (sebelum disesuaikan). Denda Rp 15 ribu dalam Pasal 296 KUHP ini telah disesuaikan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Th 2012, menjadi Rp 15 Juta.

Yang menjadi pertanyaan, apakah hanya mucikarinya yang dihukum?
Bagaimana dengan PSK yang menjajakan dirinya serta pelanggannya?

Di KUHP memang tidak ada hukuman bagi PSK maupun pelanggannya. Tapi pengaturan hukumannya biasanya ada dalam peraturan daerah. Contoh peraturan yang mengatur tentang PSK: Perda DKI Jakarta No. 8 Tahun 2007 tentang Ketertiban Umum (Perda DKI 8/2007).

Selain itu, tentang PSK juga diatur dalam peraturan pelaksana Perda DKI 8/2007 yaitu PerGub Provinsi DKI Jakarta No. 221 Tahun 2009. Dalam Perda 8/2007 diatur bahwa setiap orang dilarang menjadi penjaja seks komersial maupun memakai jasa penjaja seks komersial. Hukuman bagi PSK atau pelanggannya adalah pidana kurungan paling singkat 20 hari dan paling lama 90 hari atau denda paling sedikit Rp 500 ribu dan paling banyak Rp 30 juta.

Contoh peraturan lain yang mengatur tentang PSK adalah Perda Kota Tangerang No. 8 Tahun 2005 tentang Pelarangan Pelacuran. Perda tersebut melarang siapapun di dalam wilayah Kota Tangerang untuk melakukan perbuatan pelacuran. Dimana pengertian pelacuran adalah hubungan seks di luar pernikahan, di hotel, restoran, dan tempat hiburan atau lokasi pelacuran dengan mendapat imbalan jasa. Orang yang melakukan pelacuran di Kota Tangerang diancam kurungan paling lama 3 bulan atau denda setinggi-tingginya Rp 15 Juta.

Jadi, ketentuan KUHP hanya dapat digunakan untuk menjerat germo. Pasal yang dapat digunakan untuk menjerat PSK dan pemakai/penggunanya diatur dalam Peraturan Daerah masing-masing.

Infografis:
prostitusi
Untuk mempromosikan dirinya, PSK biasanya tidak hanya melalui mucikari, bisa juga si PSK langsung mempromosikan dirinya melalui media sosial. Jika PSK menjajakan diri melalui media sosial, atas tindakannya si PSK bisa dihukum dengan UU No. 44 Th 2008 tentang Pornografi (UU Pornografi). Dalam UU Pornografi, secara eksplisit diatur larangan menyediakan jasa pornografi menawarkan / mengiklankan, -secara langsung atau tidak-, layanan seksual. Orang yang mengiklankan layanan seksual dapat dipenjara antara 6 bulan sampai 6 tahun dan/atau pidana denda antara Rp 250 Juta sampai Rp 3 Miliar.

Jika si PSK menjajakan diri melalui media sosial, maka PSK tersebut bisa juga dipidana dengan UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi & Transaksi Elektronik (UU ITE). Sebenarnya UU ITE tidak mengatur secara eksplisit tentang PSK yang menjajakan dirinya di media sosial. Tapi, dalam UU ITE diatur mengenai larangan konten yang berisi hal-hal yang melanggar kesusilaan (diatur dlm Pasal 27 ayat (1) UU ITE). Hukuman bagi orang yang menjajakan diri di media sosial, melanggar Pasal 27 ayat 1 UU ITE, adalah pidana penjara paling lama 6 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 Miliar.

UU ITE sendiri tidak mendefinisikan apa yang dimaksud dengan melanggar kesusilaan. Untuk memahami β€œmelanggar kesusilaan”, dapat merujuk pendapat R. Soesilo dalam bukunya KUHP serta Komentar-komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal. Menurut R. Soesilo, kesopanan / kesusilaan adalah perasaan malu berhubungan dengan nafsu kelamin misalnya bersetubuh, meraba dada wanita, meraba kemaluan wanita. Sifat merusak kesusilaan itu sendiri sebenarnya tergantung pada pendapat umum pada waktu dan di tempat itu. Jadi jika PSK mnjual diri melalui media sosial dengan kata / gambar yang cabul atau berisi eksploitasi seksual yang melanggar kesusilaan, PSK tersebut dapat dihukum.

Infografis:
prostitusi
Dasar hukum:

  1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE
  3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi

Baca juga:

  1. Pasal untuk Menjerat Pemakai Jasa PSK
  2. Bolehkah Bar Menyediakan Pekerja Seks Komersial?
  3. Ancaman Sanksi bagi yang Mendirikan Tempat Prostitusi
  4. Ini Jerat Hukum untuk Penjaja Seks di Media Sosial
  5. Risiko Hukum Berhubungan Intim dengan PSK yang Berujung Kehamilan
  6. Perjanjian Memakai Jasa Pekerja Seks Komersial

Demikian #BikinMelekHukum kali ini, semoga bermanfaat.
Yang #BikinMelekHukum emang @klinikhukum πŸ™‚

—– end of kultwit —–

Setelah Anda paham … mari dorong RA juga mengungkap siapa saja para pengguna jasa dari 200 pelacur yang dikelolanya, yang katanya juga ada pejabat publik sebagai pelanggannya, agar bisa dijerat hukum karena mengkhianati amanat rakyat.

Semoga pisau hukum tidak tajam melukai Nenek Asyani yang hidup di bawah garis kemiskinan, tapi tajam menembus mereka para pendosa yang bergelimang harta dan kemewahan.

Salam hangat tetap semangat,
Iwan Yuliyanto
13.05.2015

Advertisements

27 Comments

  1. Sofanir says:

    Dapatkah saya melaporkan istri yg jadi pekerja malam di tempat karaoke tanpa seizin suami

  2. nabil says:

    om kalo ada kasus mirip seperti robi abas . ada cewek minta d carikan pelanggan oleh A. A hnya mengenalkan selanjutnya urusan cew n pelanggan. A mendapat fee katakanlah 100 rb dr si cewek. apa tepat kalo d kenakan pasal perdangangan orang?

  3. lim says:

    Om…bagaimana kalo ada suatu pihak(bisa disebut germo gitu) yang menampung wanita yang akan dibekerjakan sebagai psk?(sistem mess,tempat kerjany diluar mess)….apa melanggar hukum?mohon bimbingannya.trima kasih

    • Germo yang menyediakan tempat prostitusi / rumah bordil, sudah cukup jelas ya. Ia bakal dijerat pasal 296 KUHP dan penyesuaiannya pada Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Th 2012.

      Nah, pertanyaan Anda adalah bagaimana germo yang menampung wanita yang akan dibekerjakan sbg PSK juga sistem yang terkait dengan kegiatan prostitusi di luar mess.

      Jelas melanggar hukum. Si germo bisa dijerat UU no 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang

      Pasal 2 ayat (1) :
      “Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

      Pasal 2 ayat (2) :
      “Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksploitasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

  4. anotherorion says:

    kalau artis kan biasanya jadi “korban sekaligus pelaku” koyo raffi ahmad karo si dul e ahmad dhani, lha piye meneh ya? mosok iyo ora ono duit yang berbicara πŸ˜€

  5. dani says:

    Gemes baca berita ini Mas. Padahal kalo di soc med itu bertebaran. Gak sengaja myari aja bisa terbuka akun-akun anonoh. Susah juga ya emang nertibin yang beginian..

  6. Siti Lutfiyah Azizah says:

    Lah aku malah mikir duit buat bayarnya darimana itu kalo pejabat? Kalo pengusaha yo agak bisa paham. Tapi kan ya, klo pejabat tuh wong haji pejabat juga sebulannya ga yg 1T, yg kemudian kalo dipake bwt 80jt per short time itu, ga abisin duit. Hehe. Itu bayarnya darimana duitnya. Apalagi kalo sampe jadi pelanggan selebriti dwifungsi begitu..

  7. kasamago says:

    mengejutkan mmng, tp sdh mnjdi hal biasa d jagat maya ttg bginian.
    mngingatkn dg budaya gelap sex dlm buku jakarta undercover ny moamar emka.

    prostitusi trlihat sulit dmusnahkan, sosokny hdir lintas jaman dlm aneka wujud. perlu adany perbaikan moral, iman, kaidah dlm bermasyrakat, berbangsa n bernegara.

  8. Taqorrub says:

    sebuah fenomena masyarakat di indonesia ya sob, semoga mereka pada sadar dan tobat πŸ˜‰

  9. Those government officials who are RA’s customers, how much are their salaries? How can they afford it?

    Even if they cannot be arrested for hiring a hi-class prostitute, at least the source of the money should be questioned and investigated.

  10. alrisblog says:

    Kalau dikenakan perda DKI diatas harusnya AA gak dilepas, bisa dituntut hukuman kurungan badan. Herannya hukumannya kok ringan sekali?

    • Nah.. itu dia masalahnya, hukum terkesan masih bisa dimainkan. Bukan hanya AA, semua yg ke-gap terlibat praktek prostitusi yang sudah nyata-nyata dilarang (lewat perda / pergub) seharusnya dikenakan hukum pidana.

  11. kekekenanga says:

    wah kasus ini juga lagi jadi pembicaraan heboh saat lunch dikantor Pak, aku mah nggak ngerti mau ikut2an juga πŸ˜€
    Cuma heboh 80 juta per jam… 80 juta per jam… hehehhee

    Aku nggak berani mencela atau menghujat orang walaupun dia pelaku dosa besar, karena kan kita juga nggak pernah tau siapa yang paling dekat dengan Allah pada hari kiamat kelak πŸ™‚

    Mmng badan hukun dinegara kita ini sangat lemah, terlebih untuk kasus2 yang melibatkan petinggi2 negara 😦

    • 80 juta bukan per jam, mbak Keke, tapi per short time, belum tentu juga pemakainya bisa tahan sejam πŸ™‚

      Sebaiknya memang jangan mencela / menghujat, tapi mendorong para penegak hukum serius menyadarkan mereka, dg jalan ditangkap dan memasukkannya ke lembaga pemasyarkatan. Ini salah satu jalan mereka untuk bisa khusnul khatimah.

      Seperti kasus pelawak Srimulat (inisal T) yg tertangkap menyimpan sabu-sabu, ia justru sangat berterimakasih kepada polisi yg telah menangkap dirinya, sebab kalo tidak ia sulit bisa terbebas dari ketergantungan barang haram itu. Ia sudah putus untuk bisa lepas dari ketergantungan, karena selalu gagal. Semoga proses rehabilitasinya lancar, diiringi dgn tobat yg sungguh2, dan kelak bisa khusnul khatimah.

      Betul. Jurnal ini mendorong para penegak hukum agar mau menggunakan pisau hukumnya yang sejatinya sudah tajam.

    • kekekenanga says:

      hehehe gitu yah Pak, aku nngak paham banget, cuma denger2 dari temen2 ajah.

      Yah semoga ajah yahh Pak πŸ™‚

    • alrisblog says:

      Kira2 penyedia jasa dan pemakai perlu direhabilitasi?
      Ini kan sama juga dengan pemakai narkoba itu.

    • Para pemakai yg sudah ketergantungan memang seharusnya direhabilitasi, agar bisa normal kembali jalan pikirannya.

      Bayangin aja, duit 80 Jt buat sekali short time, ya mending dibeliin beberapa motor untuk dijadikan armada ojek, lumayan khan bisa menciptakan lapangan kerja banyak orang. Pengeluarannya bisa jadi asset, bukan liability πŸ™‚

  12. Dyah Sujiati says:

    Nah nah itu berarti kepala daerah yang mau bikin lokalisasi prostitusi berarti mau nabrak KUHP 296 donk?!
    Ya salam!
    Dasar dia sendiri inkonstitusional sih, jadi ya bakal hobi nabrak2 konstitusi. tepok jidat
    Eniwe, emang indonesia jadi surga sesat logika. Jadi yang kayak gitu malah didemenin. tepok jidat lagi

    • Koh Ahok ya?
      Kasih tahu dia tuh, gubernur sebelumnya dah capek-capek nutup Kramat Tunggak, eh dia seenaknya nabrak hukum untuk membukanya kembali.
      Tapi itu cuma wacana kok, dan dia menarik kembali wacananya karena masyarakatnya lebih cerdas dan kritis. Coba kalo masyarakat diam saja πŸ™‚

    • Dyah Sujiati says:

      Halah ngeles keleus itu.
      Mencela mencele alias

  13. Susie Ncuss says:

    hooo… gitu tho hukumnya.
    thanks for sharing Pak Iwan ^^

    • Sama-sama, mbak Susie, semoga bermanfaat.
      Sebenarnya jerat hukumnya ngeri, menjerat penggunanya juga. Tapi anehnya yang kena razia cuma penyedia jasanya. Sepertinya para aparat penegak hukum juga harus diingatkan.

  14. Ahmad says:

    Selidik punya selidik, ternyata AA itu siapa, Mas?

Mari Berdiskusi dan Berbagi Inspirasi. Terimakasih.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s