Home » Hukum Islam » Menyikapi BPJS Yang Belum Sesuai Prinsip Syariah

Menyikapi BPJS Yang Belum Sesuai Prinsip Syariah

Blog Stats

  • 1,994,625

PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Lisensi Creative Commons

Adab Merujuk:
Boleh menyebarluaskan isi blog ini dengan menyebutkan alamat sumber, dan tidak mengubah makna isi serta tidak untuk tujuan komersial kecuali dengan seizin penulis.
=====
Plagiarisme adalah penyakit yang menggerogoti kehidupan intelektual kita bersama.

Follow me on Twitter

Bila Anda merasa blog ini bermanfaat, silakan masukkan alamat email Anda untuk selalu mendapat artikel terbaru yang dikirim melalui email.

Join 5,853 other followers

Islamic Finance

Bismillah …

Dalam beberapa hari ini, ramai di berbagai media berita, kabar tentang Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengeluarkan fatwa haram program BPJS. Bisa jadi karena penyajian beritanya sepotong-potong membuat pembacanya memiliki pemahaman yang juga sepotong-potong. Juga bisa jadi karena ada pihak yang ingin mendistorsi informasi. Hal itu membuat orang-orang dengan mudahnya menghujat lembaga MUI, menjelek-jelekkan ulama, menjadikan mereka sebagai bahan lelucon. Menyedihkan.

Sudahkah kita semua membaca sumber materi hasil ijtima ulama tentang BPJS Kesehatan, menelaah dengan baik isinya, sebelum mengambil kesimpulan dan bersikap?

Isi kesepakatan ulama / ijtima MUI Komisi Fatwa se-Indonesia V yang diselenggarakan di Ponpes at-Tauhidiyah, Cikura, Tegal, Jawa Tengah pada 7-10 Juni 2015 bisa dibaca di situs resmi MUI [Download].

Langsung saja meluncur pada halaman 56 – 57, berbunyi:

KEPUTUSAN KOMISI B 2
MASAIL FIQHIYYAH MU’ASHIRAH (MASALAH FIKIH KONTEMPORER)
IJTIMA’ ULAMA KOMISI FATWA SE INDONESIA V TAHUN 2015
Tentang
PANDUAN JAMINAN KESEHATAN NASIONAL DAN BPJS KESEHATAN

A. Deskripsi Masalah
Kesehatan adalah hak dasar setiap orang, dan semua warga negara berhak mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan mempertimbangkan tingkat urgensi kesehatan termasuk menjalankan amanah UUD 1945, maka Pemerintah baik di tingkat pusat maupun daerah telah melakukan beberapa upaya untuk meningkatkan kemudahan akses masyarakat pada fasilitas kesehatan. Di antaranya adalah dengan menerbitkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (UU SJSN) dan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS). Memperhatikan program termasuk modus transaksional yang dilakukan oleh BPJS -khususnya BPJS Kesehatan- dari perspektif ekonomi Islam dan fiqh mu’amalah, dengan merujuk pada Fatwa Dewan Syari’ah Nasional-Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) dan beberapa literatur, nampaknya bahwa secara umum program BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam, terlebih lagi jika dilihat dari hubungan hukum atau akad antar para pihak.

Dalam hal terjadi keterlambatan pembayaran Iuran untuk Pekerja Penerima Upah, maka dikenakan denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 3 (tiga) bulan. Denda tersebut dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak oleh Pemberi Kerja. Sementara keterlambatan pembayaran Iuran untuk Peserta Bukan Penerima Upah dan Bukan Pekerja dikenakan denda keterlambatan sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang tertunggak paling banyak untuk waktu 6 (enam) bulan yang dibayarkan bersamaan dengan total iuran yang tertunggak.

B. Rumusan Masalah
Dari deskripsi di atas timbul beberapa masalah sebagai berikut:

  1. Apakah konsep dan praktik BPJS Kesehatan yang dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan telah memenuhi prinsip syariah?
  2. Jika dipandang belum telah memenuhi prinsip syariah, apa solusi yang dapat diberikan agar BPJS Kesehatan tersebut dapat memenuhi prinsip syariah?
  3. Apakah denda administratif sebesar 2% (dua persen) per bulan dari total iuran yang dikenakan kepada peserta akibat terlambat membayar iuran tidak bertentangan dengan prinsip syariah?

C. Ketentuan Hukum Dan Rekomendasi

  1. Penyelenggaraan jaminan sosial oleh BPJS Kesehatan, terutama yang terkait dengan akad antar para pihak, tidak sesuai dengan prinsip syari’ah, karena mengandung unsur gharar, maysir dan riba.
  2. MUI mendorong pemerintah untuk membentuk, menyelenggarakan, dan melakukan pelayanan jaminan sosial berdasarkan prinsip syari’ah dan melakukan pelayanan prima.


Selanjutnya di halaman 57-61 disampaikan poin D tentang Dasar Penetapan yang bersumber pada dalil Al-Qur’an, Hadits Rasulullah, dan pendapat para ulama. Kemudian Surat Keputusan tersebut diakhiri dengan Poin E tentang Rekomendasi, yang berbunyi:
Berdasarkan kajian tersebut, direkomendasikan beberapa hal berikut adalah:

  1. agar pemerintah membuat standar minimum atau taraf hidup layak dalam kerangka Jaminan Kesehatan yang berlaku bagi setiap penduduk negeri sebagai wujud pelayanan publik sebagai modal dasar bagi terciptanya suassana kondusif di masyarakat tanpa melihat latar belakangnya;
  2. agar pemerintah membentuk aturan, sistem, dan memformat modus operandi BPJS Kesehatan agar sesuai dengan prinsip syariah.

…..

Isi Surat Keputusan tersebut sudah jelas bahwa poin utamanya adalah REKOMENDASI Pembenahan Sistem BPJS Kesehatan. Bahkan begitu mulianya, meminta pemerintah / BPJS memberikan layanan dengan tidak membeda-bedakan latar belakang, entah status sosial, suku, agama, dan ras. Rekomendasi itu diletakkan di urutan pertama. Sungguh aneh, rekomendasi yang indah ini didistorsi oleh media-media.

Terkait Fatwa MUI, bagaimana dengan umat Islam yang sudah menjadi anggota BPJS? Apakah harus segera keluar dari BPJS konvensional?

Saya lansir dari Republika (30/7/2015), Ketua DSN-MUI, KH Ma’ruf Amin mengatakan bahwa sifat kepesertaan sekarang ini terpaksa karena diwajibkan oleh pemerintah, sehingga kondisi tersebut dianggap sebagai darurat. Sebagaimana diketahui bahwa pemerintah mewajibkan warganya ikut serta program BPJS Kesehatan, bila tidak terdaftar maka akan dipersulit dalam hal birokrasi pembuatan maupun perpanjangan KTP, Kartu Keluarga, bahkan pencabutan izin usaha bagi badan usaha [Fimadani]. Oleh karena itu, MUI meminta pemerintah segera menggulirkan BPJS Syariah untuk mengokomodir masyarakat, agar umat Islam tidak berada dalam keadaan darurat terus menerus.

Melalui tayangan video: TempoChannel – MUI Bantah Keluarkan Fatwa Haram, kita bisa memahami pernyataan Wakil Sekretaris Jenderal Pimpinan Pusat MUI, Dr.H. Amirsyah Tambunan yang mengatakan bahwa fatwa Ijtima Ulama tentang BPJS Kesehatan yang dinilai belum sesuai syariah bukan untuk dipolemikkan, tapi dibenahi sesegera mungkin. Hal ini juga bertujuan supaya program tersebut mendapat dukungan lebih besar dari calon peserta yang mayoritas muslim. Melalui fatwa ini, MUI menginginkan supaya masyarakat diberikan pilihan dalam menggunakan Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan, sebagaimana adanya perbankan konvensional dan perbankan yang syariah.
Pagi ini, 30/7/2015, pegiat Islam Liberal, Ulil Abshar Abdalla, mengatakan melalui akun twitter-nya: (tweet)

Kalau MUI berkeyakinan bhw BJPS itu haram karena ndak sesuai dg syariah Islam, silahkan saja. Itu bagian dari “religious freedom”.
Tapi jika MUI mau “memaksa” agar sistem BPJS kudu sesuai dg syariat Islam dlm tafsiran MUI, harus ditolak. Sbb negara kita bkn negara agama.
Kalau logika MUI itu diikuti, maka sistem perbankan konvensional yg berbasis bunga, harus dilarang di Indonesia. Sbb tak sesuai dg syariat.
Sistem keuangan di negeri kita, termasuk di dalamnya jasa asuransi, tak bisa dipaksakan sesuai dg syariat.
Yg lebih “fair”, sediakan dua layanan: layanan biasa dan layanan syariah. Biarkan konsumen sendiri yg pilih. Ndak bisa dipaksa.

Sebelum Ulil menyampaikan opini di atas, Dr.H. Amirsyah sudah mengatakan soal pentingnya adanya program pilihan (konvensional dan syariah). Tidak pernah ada pernyataan dalam ijtima ulama tersebut yang bersifat “memaksa” menjadi satu program saja yang berbasis syariat. MUI jelas paham iklim keberagaman di negeri ini.

Mengenai program BPJS Kesehatan yang sekarang terlanjur berjalan dan diikuti masyarakat, Dr.H. Amirsyah mengapresiasi apapun upaya BPJS Kesehatan menjalankan tugas pokok dan fungsinya. Hanya saja, MUI berharap semua produk BPJS Kesehatan bisa disempurnakan sistemnya.

Jadi clear ya sekarang …
Yang dipersoalkan adalah sistem dan operasionalisasi BPJS Kesehatan yang tidak sesuai syariah, meskipun gagasan dan konsep jaminan sosial itu sudah Islami. Fatwa dan rekomendasi MUI harus disikapi dengan bijak. Negara kita menganut dual economic system, maka syariah perlu diberi ruang, termasuk dalam BPJS. Lagipula, asuransi syariah di Indonesia sudah berkembang sejak 1994. Fatwa-fatwa DSN pun sudah ada. Maka harusnya tidak sulit membuat produk syariah BPJS. Ketika BPJS ini menjadi wajib bagi warga negara, maka negara juga harus memberi ruang pada masyarakat yang ingin jaminan sosialnya diselenggarakan secara syar’i.

Hukum Islam itu mudah, dalam kondisi darurat Islam membolehkan menggunakan yang ada, sampai akhirnya ada yang halal. Dulu ada fatwa haramnya bank konvensional. Fatwanya dikeluarkan dulu. Selama bank syariah belum muncul, silakan menabung di bank konvensional demi keamanan dan kenyamanan menyimpan uang dan bertransaksi. Sekarang? Bank syariah sudah banyak bermunculan, yang muslim pun jadi punya pilihan. Dan itu merupakan ujian keimanan.

Contoh lainnya, memakan babi hukumnya haram. Namun ada rukshah (keringanan) diperbolehkan makan babi jika kondisi darurat kita sangat kelaparan namun tak ada makanan yang halal, sesuai dalil QS 2:173, QS 5:3, QS 6:119, QS 6:145, QS 16:115. Dengan makan sedikit yang tidak mengenyangkan sehingga tidak mati karena kelaparan. Begitulah seharusnya bagaimana menyikapi kondisi darurat.

Masalah Halal-Haram itu urusan ibadah khusus Kaum Muslim.

Masalah Halal-Haram itu urusan ibadah khusus Kaum Muslim. Dalam kondisi darurat, sesuai arahan MUI silakan yang muslim memanfaatkan BPJS yang ada saat ini. Yang non-muslim juga silakan jalan terus menggunakan BPJS yang ada. Sebagai bentuk toleransi dari yang non-muslim adalah dengan tidak: berkomentar, membuat lelucon, dan beropini yang tidak sehat yang jauh dari ilmu agama Islam. Mari bersepakat soal ini 🙂

Bagaimana Bentuk Transaksi Dalam BPJS Yang Diharamkan?

Jaminan kesehatan adalah hak dasar setiap warga negara. Oleh karena itu pemerintah membuat sebuah skema antisipasi atas risiko atau kondisi yang tidak diharapkan menimpa warganya seperti sakit, kecelakaan, hari tua, dan kematian yang dituangkan dalam program jaminan sosial. Output dari kebijakan yang dibuat oleh pemerintah tentu efeknya berimbas kepada masyarakat. Karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah muslim, maka mengevaluasi dan mengkritisi kebijakan pemerintah adalah termasuk bagian dari prinsip amar ma’ruf nahi munkar yang menjadi tugas dari MUI. Oleh karena itu, ijtima / kesepakatan ulama tentang BPJS Kesehatan perlu menjadi masukan positif bagi sistem pengelolaannya.

Dalam UU SJSN dan UU BPJS hanya memuat hal-hal umum, tidak ada aturan teknis apalagi prosedur dalam praktis menjalankan BPJS. Setelah BPJS Kesehatan berjalan dan petunjuk teknis pelaksanaan dan peraturan di bawahnya dibuat, barulah terlihat letak ke-tidak syar’i-an BPJS Kesehatan dalam implementasinya. Konsep gotong royong sebagai RUH-nya SJSN yang bagus itu ternyata dalam implementasi mengandung ke-tidak syar’i-an. Itulah yang coba diluruskan oleh ulama

BPJS Kesehatan yang dipermasalahkan MUI adalah BPJS untuk dua dari tiga program:
Pertama, program jaminan kesehatan mandiri, dimana peserta membayar premi iuran dengan tiga kategori kelas.
Kedua, jaminan kesehatan Non PBI (Peserta Bantuan Iuran) yang diperuntukkan bagi PNS/POLRI/TNI, lembaga dan perusahaan. Dimana dana BPJS sebagian ditanggung oleh instansi yang bersangkutan dan juga sebagiannya ditanggung peserta.
Sedangkan program PBI (Peserta Bantuan Iuran) dinilai tidak bermasalah. Program tersebut disubsidikan pemerintah bagi WNI yang telah direkomendasikan sebagai warga yang tidak mampu.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI secara umum BPJS Kesehatan belum mencerminkan konsep ideal jaminan sosial dalam Islam (tidak sesuai dengan prinsip syari’ah), karena adanya beberapa bentuk transaksi yang dianggap mengandung unsur gharar, maysir dan riba.
Secara detail gambaran / penjelasan unsur – unsur keharaman tersebut bisa dibaca di: http://www.konsultasisyariah.com/hukum-bpjs/

Lihatlah… betapa sayangnya Ulama ke ummat, mereka ingin kita menggunakan hal-hal yang bersih, sesuai syariat. Maka kita patut bersyukur ada MUI yang melakukan kajian kritis ini. Kewajiban ulama memang menjaga ummat untuk tidak tersesat, apalagi dalam hal muamalat yang terus berkembang, yang bisa jadi di era Rasulullah belum ada.

Mari niatkan diri ber-Islam secara totalitas dan sesuai kemampuan. Berharaplah kepada Allah agar kita diberi kemudahan.

Wallaahu a’lam bish-showab.

Salam hangat tetap semangat,
Iwan Yuliyanto
30.07.2015

—————
Artikel terkait:

Advertisements

16 Comments

  1. setuju. Memang sebaiknya tenang dulu kalau ada berita yang dirasa membuat heboh. Sellau cek dan ricek. Jangan cuma setengah-setengah 🙂

  2. Berikut tanggapan dari Dr. Muhammad Syafii Antonio, M.Ec, terkait dengan BPJS, mengapa tidak sesuai syariah?
    Fan page FB Muhammad Syafii Antonio
    dan …

  3. kusnanto says:

    Reblogged this on kusnantokarasan.com and commented:

    Kupasan yang ‘gamblang’ akan BPJS-Kesehatan yang belum sesuai Prinsip Syariah

  4. kasamago says:

    Yup, clear n gamblang. Media mainstream justru bkin pemberitaan mkin runyam. Provokatif bgt.

    yah brhrp saja, BPJS mkin berbenah usai mndpat kritikan mulia ini. Masyarakat diberikan Pilihan adalah sebuah solusi indah..

  5. Perbedaan BPJS Sistem Konvensional dan Syariah
    Penjelasan dari Wakil Ketua DSN-MUI Adiwarman Karim

  6. JNYnita says:

    Hhhm,, klo ada denda + perputaran uang, ya jd spt asuransi sih ya..
    Kupikir dana yg terkumpul jd spt subsidi silang aja..

    Jaman aku kuliah, dulu sempet ada yg namanya dokter keluarga tapi gak sukses dijalankan.. Konsep BPJS ini agak mirip dgn keluarga: masyarakat di daerah tertentu iuran utk membayar jasa dokternya dan dokternya hrs melakukan upaya2 utk mencegah dan mengobati penyakit.. Kalau dokternya pengen untung ya masyarakatnya jgn sampai sakit..

    Yg aku gak suka dr asuransi adalah pesimis, persiapan kok siap2 sakit.. Biar beda dr asuransi biasanya aku blg ke Pasien, kalau bpjs dipakai krn sakit ya rugi lebih baik dipakai untuk hal2 mencegah penyakit.. Aku rela kok klo kerjanya cuma bersihin karang gigi atau tambal gigi bolong kecil2..:D

  7. subhanallah
    terjawab sudah kerisauanku
    sejak semalam sudah ribut ditelevisi soal haram halal bpjs dan sekarang mas iwan langsung muncul

    terima kasih mas infonya
    sangat sangat bermanfaat

  8. mhilal says:

    Media alternatif memang sangat dibutuhkan saat. Di televisi, misalnya, yang terlihat hanya judul begini: “MUI: BPJS Kesehatan Haram.” Ini jelas sangat reduktif dan mengarahkan kepada salah paham.

    Detil begini seharusnya yang sampai kepada masyarakat. Dengan penjelasan semendetil ini, masyarakat akan paham bahwa
    (1) MUI tidak mengharamkan secara mutlak,
    (2) MUI memberikan solusi kepada masyarakat yang terlanjur ikut BPJS kesehatan,
    (3) MUI memberikan rekomendasi tentang pembenahannya,
    (4) persoalannya bukan pada tujuan adanya BPJS, melainkan kepada praktek/penerapannya.

  9. Dyah Sujiati says:

    Haha kebiasaan JIL menyesatkan umat

  10. Saya kudet banget mas kayaknya. Gak tahu masalah ini. Hehe. Penjelasan dalam tulisan Mas Iwan lengkap dan jelas. Utk masalah mengarah ke sistem syariah, mengingat mayoritas masyarakat Indonesia adalah muslim, saya setuju kalau ada pilihan layaknya perbankan. Namun ya BPJS ini masih baru dan kalau saya lihat masih meraba2 bentuknya mau seperti apa. Semoga sih ke depannya semua harapan masyarakat terwujud. Butuh waktu yang pasti sih.

  11. kusnanto says:

    ini penjelasan yang gamblang akan permasalahan yang ada. Suatu waktu ijin re-blog atau copy paste ya Kang, sepertinya ini yang mesti diketahui banyak pihak /warga.

  12. New Rule says:

    jadi bulan-bulanan yang nyinyir ini …

  13. Menimbang BPJS Syariah, Perlukah?
    Oleh Dr. Murniati Mukhlisin, M.Acc,
    (Dosen Senior STEI Tazkia kini tinggal di Inggris)

    … Artinya denda diperbolehkan jika dibuat untuk tujuan memberikan pelajaran untuk meningkatkan kedisiplinan para pelakunya (dalam hal ini pelaku bisnis syariah) yang sebenarnya mampu bayar tetapi menunda atau lalai. Akan tetapi bagi nasabah yang tidak mampu membayar akan diperlakukan terpisah yaitu dengan teguran hingga penghapusan hutang (misalnya diatur dalam Fatwa No 47/DSN-MUI/II/2005).

    Namun walaupun diperbolehkan, wujud denda ini adalah ‘haram’ bagi penerimanya tetapi hukumnya ‘wajib’ dibayar oleh pelakunya. Jadi perlakuan akuntansinya harus menunjukan bahwa denda adalah bukan ‘pendapatan’ yang dapat dinikmati oleh lembaga bisnis atau entitas syariah. Denda tetap diterima namun setelah akhir tahun denda diserahkan ke lembaga amil zakat untuk dapat dipergunakan sesuai peruntukannya (sebagai dana sosial).

    Jika suatu entitas syariah menganut PSAK Syariah 101 yang diterbitkan oleh Ikatan Akuntansi Indonesia maka pelaporan keuangannya akan nampak jelas di pos mana denda ini ditunjukkan. Dalam laporan khusus yang disebut Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Kebajikan menunjukan denda sebagai pendapatan non-halal menjadi Sumber Dana Kebajikan yang akan ditunjukan penggunaannya dalam pos Penggunaan Dana Kebajikan. …

Mari Berdiskusi dan Berbagi Inspirasi. Terimakasih.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Let me share my passion
My passion is to pursue and share the knowledge of how we work better with our strengthen.
The passion is so strong it can do so much wonder for Indonesia.

Fight For Freedom!
Iwan Yuliyanto

Kantor Berita Umat