Home » Ghazwul Fikri » Menjawab Opini Tokoh JIL Tentang Cara Menyikapi Fatwa MUI

Menjawab Opini Tokoh JIL Tentang Cara Menyikapi Fatwa MUI

Blog Stats

  • 2,054,288

PERLINDUNGAN HAK CIPTA

Lisensi Creative Commons

Adab Merujuk:
Boleh menyebarluaskan isi blog ini dengan menyebutkan alamat sumber, dan tidak mengubah makna isi serta tidak untuk tujuan komersial kecuali dengan seizin penulis.
=====
Plagiarisme adalah penyakit yang menggerogoti kehidupan intelektual kita bersama.

Follow me on Twitter

Bila Anda merasa blog ini bermanfaat, silakan masukkan alamat email Anda untuk selalu mendapat artikel terbaru yang dikirim melalui email.

Join 5,852 other followers

indonesia tanpa jil

Bismillah …

Masih terkait dengan pembahasan jurnal sebelumnya: Menyikapi BPJS Yang Belum Sesuai Prinsip Syariah, kali ini saya sajikan pandangan menarik dari pegiat gerakan #IndonesiaTanpaJIL yang menjawab pandangan tokoh Islam Liberal dan Jaringan Islam Nusantara yang menguji bagaimana kedudukan fatwa ulama dalam negara kita.

Diawali dengan kultwit Akhmad Sahal, yang lebih dikenal sebagai tokoh Islam Liberal dan Jaringan Islam Nusantara, ia memaparkan argumentasi bahwa fatwa ulama itu opini hukum yang tidak mengikat, sehingga umat bebas memilih apakah mau mengikuti / mentaati atau tidak.

Fatwa Ulama itu Opini Hukum yang Tidak Mengikat.
*Cara Menyikapi Fatwa-Fatwa MUI

oleh Sahal AS | @Sahal_AS

Bagaimana kita mesti menyikapi fatwa MUI tentang haramnya BPJS?

Untuk menjawabnya kita perlu tahu tentang fatwa dan statusnya dalam hukum Islam. Fatwa itu opini ulama tentang hukum Allah. Ia tidak identik dengan hukum Allah. Demikian Ibnul Qayyim dalam I’lamul Muwaqqi’in.

Syariah dirumuskan dan dikembangkan para ulama dalam bentuk “fiqih,” artinya pemahaman, yang sebagian besar hasil ijtihad ulama. Fatwa itu masuknya di ranah ijtihad: produk panalaran terhadap Qur’an dan Sunnah oleh ulama yang kompeten, dengan metodologi tertentu.

Ketentuan-ketentuan Allah yang sudah pasti dan jelas tidak memerlukan fatwa. Misal, tauhid, wajibnya shalat, puasa ramadlan, dan lain-lain. Tapi dalam Islam, ketentuan-ketentuan Allah yang sudah pasti dan jelas itu jumahnya terbatas. Di luar itu adalah ranah ijtihad, yang cakupannya luas. Karena fatwa ulama masuknya dalam ranah ijtihad, maka tak heran kalo produknya bisa beda, bahkan bertentangan, satu sama lain. Jangan kaget. Contoh hukum bunga bank. Pendapat Ulama terbelah: haram mutlak, syubhat (abu-abu), dan halal mutlak. Masing-masing dengan dalilnya sendiri-sendiri.

Yang haramkan bunga bank bilang: itu riba.

Yang bilang abu-abu (syubhat) anggap statusnya tidak jelas, tapi baiknya dihindari.

Pendapat ketiga?

Pendapat ketiga yang halalkan bunga bank bilang: bunga bank tak identik dengan riba yang memang haram menurut Islam. Kenapa? Menurut pendapat ketiga, riba haram karena eksploitatif: kelebihan dari pinjaman yang berlipat ganda niscaya mencekik orang yang utang. Kelebihan dari pinjaman yang berlipat ganda tersebut niscaya menutup kemungkinan produktivitas orang yang utang, misal rentenir. Itulah riba. Kelebihan dari pinjaman dalam kasus bunga bank itu untuk biaya adminsitrasi dan demi pengembalian modal kepada penanam uang. Tak sama dengan riba.

Jadi dalam soal bunga bank, ada 3 fatwa ulama yang berbeda. Dan perbedaan macem gini buuuanyak banget dalam fiqh. Fatwa itu opini hukum, tidak mengikat. Ada ulama yang mengharamkan BPJS, tapi ada juga ulama yang menghalalkan BPJS. Pilihlah pendapat yang Anda manteb.

—– batas akhir kultwit Akhmad Sahal —–

Tergelitik dengan kultwit yang disampaikan Akhmad Sahal, yang dirasa menyesatkan, seorang pegiat gerakan #IndonesiaTanpaJIL dan menyebut dirinya Young Lawyer, Dusri Mulya, membalasnya melalui kultwit di bawah ini:

“Menjawab Pandangan @Sahal_AS Soal Fatwa MUI BPJS Yang Merupakan Hukum Tak Terikat”
Oleh Dusri Mulya | @DusriMulya

Bismillah…
Sedikit menjawab statement mas @sahaL_AS tentang “Fatwa MUI soal BPJS Tak mengikat”. Disini saya tak bermaksud membahas Fatwa MUI dari segi hukum fiqh, tetapi saya fokus pada wilayah saya sebagai orang Hukum.

Secara hukum, Fatwa MUI memang bukanlah hukum positif yang berlaku secara umum kepada warga Indonesia, saya setuju dengan mas @sahaL_AS. Karena pada dasarnya Fatwa MUI bukanlah salah satu peraturan perundang-undangan dalam Hierarki Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. NAMUN jika ada opini yang mengatakan bahwa “Fatwa MUI bukanlah Opini Hukum yang mengikat” maka ada yang harus saya koreksi dari pernyataan ini. Walau Fatwa MUI (dalam hal ini Fatwa DSN-MUI) bukanlah Hierarki Peraturan Perundang-undangan, tapi pada faktanya Fatwa MUI diakui oleh Negara. Pengakuan negara terhadap Fatwa MUI dapat kita jumpai dalam beberapa peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, akan saya jabarkan yang saya tahu:

Pertama, dalam Pasal 1 ayat 12 UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah [Download]:

“Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”. Lalu siapakah yang dimaksud “lembaga yang berwenang menetapkan fatwa” dalam UU ini?

Mari kita lihat Pasal 26 ayat 1-3:
(1) Kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah.
(2) Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DIFATWAKAN oleh Majelis Ulama Indonesia.
(3) Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Kedua, Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia Nomor 32/34/1999, BI juga mengakui peran dari Fatwa MUI dalam sistem syariah Nasional. Dalam Pasal 31 SK BI tersebut: “untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan usahanya, bank umum syariah diwajibkan memperhatikan fatwa DSN-MUI”, kemudian dalam Pasal 28-29 juga mensyaratkan, kegiatan usaha yang belum difatwakan oleh DSN, wajib minta persetujuan DSN sebelum berusaha.

Ketiga, dalam UU No. 19 Tahun 2008 tentang Surat Berharga Syariah Negara juga mengakui peran dan kedudukan Fatwa MUI dalam Hukum Nasional. Dalam Pasal 25 UU No. 19 Tahun 2008 [download] disebutkan bahwa dalam rangka penerbitan SBSN, Menteri meminta fatwa prinsip-prinsip syariah dari MUI.

Lalu apa hubungannya dengan BPJS?
Bukankah BPJS tidak memakai sistem Syariah?

Justru disinilah letak masalahnya. BPJS tidak mengadopsi sistem Syariah, tapi berlaku juga bagi pelaku Syariah. Para pelaku ekonomi syariah tentu resah bila tetap memakai BPJS yang tak mengadopsi sistem syariah, maka disinilah Fatwa MUI hadir.

Menjawab ke-syubhat-an BPJS, MUI menyatakan bahwa BPJS haram selama tak mengadopsi sistem Syariah. Fatwa MUI ini menurut saya pribadi mengikat bagi semua Pelaku Ekonomi Syariah berdasarkan Peraturan UU yang saya jabarkan tadi. Karena setiap Pelaku Ekonomi Syariah diwajibkan mengikuti fatwa-fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional-MUI, ini kata UU.

Jadi, keliru bila ada pihak yang berpendapat bahwa Fatwa MUI tidak mengikat. Ia mengikat karena perintah UU di bidang Syariah. Seharusnya pemerintah adil kepada Pelaku Ekonomi Syariah dengan merespon Fatwa MUI tentang BPJS dengan merevisi UU BPJS. Adopsi sistem Syariah. Karena dalam bidang ekonomi syariah Fatwa MUI mengikat, tak dapat dikesampingkan. Pelaku Ekonomi Syariah wajib patuh, sehingga selama BPJS tak adopsi sistem syariah, maka wajar bila MUI fatwakan keharamannya. Fatwa ini tak perlu di counter, sebab Fatwa MUI juga solutif “tak mengapa BPJS biasa selama BPJS Syariah tak ada, darurat bg bbrp pihak”.

“Darurat bagi beberapa pihak” ini harus direspon oleh Pemerintah. Segera adopsi sistem Syariah dalam BPJS, itu solusinya.

Demikian pandangan saya dari segi hukum tentang kedudukan Fatwa MUI dalam sistem hukum nasional.

Wassalam

—– batas akhir kultwit Dusri Mulya —–

[Catatan saya]

Dalam jurnal sebelum ini, saya menulis:

Isi Surat Keputusan MUI sudah jelas bahwa poin utamanya adalah REKOMENDASI Pembenahan Sistem BPJS Kesehatan. ... 
Yang dipersoalkan adalah sistem dan operasionalisasi BPJS Kesehatan yang tidak sesuai syariah, meskipun gagasan dan konsep jaminan sosial itu sudah Islami. Fatwa dan rekomendasi MUI harus disikapi dengan bijak. Negara kita menganut dual economic system, maka syariah perlu diberi ruang, termasuk dalam BPJS. ...  
Bisa jadi karena penyajian beritanya yang tidak utuh membuat kesalah-pahaman pada pembacanya. Juga bisa jadi karena ada pihak yang ingin mendistorsi informasi. Hal itu membuat orang-orang dengan mudahnya menghujat lembaga MUI, menjelek-jelekkan ulama, menjadikan mereka sebagai bahan lelucon.

Jadi, poin utamanya bukan soal fatwa haram. Oleh MUI, yang muslim pun dibolehkan menggunakan BPJS karena kondisi darurat (negara mewajibkannya). Anehnya media-media belakangan seperti kompak menulis: “BPJS tidak jadi haram … bla.bla.bla..” Lha! Ya memang sejak awal MUI merilis hasil ijtima tidak menekankan soal keharaman, yang benar seperti yang saya quote di atas, detailnya dalam jurnal saya sebelumnya.

Terlepas apakah Akhmad Sahal juga keliru memahami isi ijtima MUI tentang BPJS akibat distorsi media atau tidak, kultwit yang dia sampaikan di atas sepertinya berlaku untuk umum (bukan hanya untuk BPJS) yaitu: “cara bagaimana menyikapi fatwa-fatwa MUI”. Dari kultwit tersebut, kita bisa menyaksikan secara gamblang pertunjukan kehidupan di mana ulama tidak lagi didengar dan ditaati nasihatnya. Ia menggiring ummat Islam untuk bebas memilih fatwa mana yang dianggapnya manteb. Padahal kalau manusia hanya berpegang pada akalnya, ia cenderung memperturutkan hawa nafsunya. Ini sejalan dengan ucapan-ucapan tokoh JIL lainnya:
ulil
Dengan membaca balasan dari Dusri Mulya, semoga kita bisa menyadari betapa pentingnya membekali diri dengan ilmu (hukum-hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia) agar mampu menghadapi tantangan zaman yang penuh fitnah di era ghazwul fikri.

Benarlah apa yang dikatakan Rasulullah sallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa akan datang pada manusia suatu zaman dimana saat itu orang yang berpegang teguh di antara mereka kepada agamanya laksana orang yang memegang bara api. Lihatlah realitanya … cermati isu yang sedang hangat dan diperdebatkan di tengah-tengah masyarakat kita saat ini. Tiba-tiba saja banyak orang dan media sekuler seperti kepanasan, ketika MUI memfatwakan bahwa BPJS Kesehatan tidak sesuai syariah. Orang-orang kemudian tidak lagi melihat subtansinya, opini kemudian dikembangkan dengan liar padahal awam. Mereka sejatinya alergi, takut, dan rasa benci yang sudah mendarah daging terhadap sesuatu yang berbau aturan Islam apalagi yang berbalut syariah.

Mereka pun menuduh, dengan menyebar fitnah-fitnah yang buruk terhadap lembaga MUI. Juga ada ucapan tanpa adab dari selebriti, seperti Tio Pakusadewo yang mengatakan kalau MUI ini lembaga tak jelas yang sesuka hatinya mengadili kalau itu haram, dan ia pun memiliki pandangan bagaimana jika MUI itu yang diharamkan. [TribunNews].

Para sekularis selalu melontarkan senjata andalannya dengan mengatakan: “Negara kita bukan negara Islam, maka tidak pantas MUI ikut mengatur-ngatur urusan negara, … cukuplah MUI urusi soal halal dan haramnya makanan”.

Mereka seakan tidak mau tahu apa sesungguhnya fungsi MUI bagi Ummat Islam.

Islam itu mengatur semua aspek kehidupan. Baik yang kecil atau yang berdampak besar. Baik yang menyangkut urusan individu atau menyangkut kepentingan umum. Baik yang bersifat keduniawian atau menyangkut urusan akhirat.

Sejatinya, ulama adalah pewaris para Nabi dan sesungguhnya Nabi tidak mewariskan harta atau materi, akan tetapi ia mewariskan ilmu. Ilmu yang ketika tidak diamalkan dan diajarkan maka akan menjadi dosa. Tugas ulama itulah mengawal aqidah, menegakan syariah, ber-amar ma’ruf nahi munkar, menjelaskan kandungan kitab suci, memberi putusan atas problem yang terjadi di masyarakat. Ulama di sini adalah ulama yang sedang menyampaikan kebenaran meskipun itu terasa pahit dan panas seperti bara api.

Melihat kondisi seperti ini, saya jadi teringat bagian lirik lagu “Tombo Ati” yang berbunyi “kaping telu, wong kang sholeh kumpulono …”, artinya: yang ketiga, jangan jauh-jauh dari majelis ilmu, dekatilah para ulama.

Mari.. bekali diri dengan ilmu, agar tidak mudah tergelincir dengan opini-opini yang kelihatannya ilmiah, padahal racun yang merusak aqidah.

#IndonesiaTanpaJIL

Salam hangat tetap semangat,
Iwan Yuliyanto
02.08.2015

Advertisements

7 Comments

  1. kasamago says:

    tetap kritis, cermat, tenang n sabar dlm menyikapi semua hal..

  2. katacamar says:

    Reblogged this on katacamar and commented:

    ijin reblog

  3. jampang says:

    kalau kurang teliti, bisa2 terpengaruh dengan pendapat orang JIL itu ya, pak

  4. masa akhir jaman
    dimana mana riba merajalela
    semua pandai beribadah tapi tersesat
    astagfirullah
    umat islam terpecah jadi 72golongan
    dan ini yg bikin pusing makanya harus belajar belajar dan belajar terus

  5. Dyah Sujiati says:

    Kalau dipikir2, perbuatan dan ucapan JIL itu seperti orang munafik seperti yang dijelaskan Allah di al Qur’an..

  6. Rini says:

    Benar adanya bahwa kita harus memiliki ilmu hukum-hukum Islam, jadi tidak mudah diombang ambing oleh pemikiran yang nyeleneh. Jangan sampai kita beragama pilih -pilih, yang “ringan” kita jalankan yang “berat” ditinggalkan. Terima kasih, Pak.

Mari Berdiskusi dan Berbagi Inspirasi. Terimakasih.

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Let me share my passion
My passion is to pursue and share the knowledge of how we work better with our strengthen.
The passion is so strong it can do so much wonder for Indonesia.

Fight For Freedom!
Iwan Yuliyanto

Kantor Berita Umat